TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan sementara per tanggal 10 Agustus 2024. Ini dilakukan agar kawasan yang digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 bersih dari debu dan kotoran.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luar patching plan segera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024 dilansir dari Antara.

Meskipun pembangunan di kawasan IKN akan dihentikan sementara, para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas alternatif, seperti pelatihan sertifikasi.

Sementara itu, pekerja administrasi dan karyawan yang bekerja di kantor akan tetap menjalankan tugas mereka seperti biasa, karena penghentian konstruksi diperkirakan hanya berlangsung selama enam hari hingga Upacara 17 Agustus 2024 di IKN selesai.

"Ada yang tetap di situ, kemudian kita akan manfaatkan. Kalau yang bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, seperti di kantor atau office. Kalau yang harus di luar ruangan kita akan adakan acara sendiri seperti olah raga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diam. Karena cuma beberapa hari ya, enam hari," kata Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Sarana dan Prasarana IKN Belum Siap

Seperti diketahui, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 direncanakan akan berlangsung di dua tempat yakni IKN, Kalimantan Timur, serta di Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sebelumnya mengaku siap pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.

Namun belakangan, Jokowi mempertimbangkan untuk menunda kepindahan ke IKN karena infrastruktur belum siap. Kepala Negara bahkan mengatakan tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang, memang belum siap, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," kata Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal progres pembangunan di IKN. Dalam laporannya itu, pembangunan Kantor Presiden belum sepenuhnya selesai. “Sudah (terima laporan) dari PUPR, tetapi belum (siap),” kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut sejumlah infrastruktur yang mendukung kepindahannya ke IKN belum seluruhnya tersedia. Menurut dia, air dan listrik belum sepenuhnya siap, sehingga lebih baik menunda rencana berkantor di sana. “Airnya sudah siap, belum? Listrik sudah siap, belum? Tempatnya (kantor) sudah siap, belum? Kalau siap, pindah,” ucapnya.

Terkait kesiapan pelaksanaan upacara HUT RI, Basuki menegaskan bahwa sarana dan prasarana untuk upacara 17 Agustus di IKN berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu, beberapa perumahan untuk para menteri juga diharapkan bisa selesai pada bulan ini.

"Mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Besok ini Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) sudah di sana dengan Ibu, ngecek rumahnya. Jadi intinya Insya Allah prasarana untuk kesiapan 17 Agustus sudah siap," kata Basuki.

Basuki juga menyampaikan bahwa Istana Presiden dan sebagian kantor Menteri Perekonomian, yang terdiri dari empat menara, sudah siap. Dari 47 menara tempat tinggal untuk Aparatur Sipil Nasional (ASN), Basuki menyatakan 12 menara akan selesai dan siap digunakan oleh peserta upacara.

"Selain itu, 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 (Juli) saya akan cek ke sana," ujar Basuki.

Selanjutnya baca: Kapan Keppres IKN dikeluarkan?<!--more-->

Keppres IKN Menggantung

Terkait penerbitan Keppres IKN, Jokowi mengaku masih melihat situasi di lapangan. Bahkan kata Jokowi, Keppres itu bisa dikeluarkan pada masa pemerintahannya atau di pemerintahan selanjutnya. “Keppres bisa sebelum, bisa juga sesudah Oktober. Kita melihat kondisi di lapangan,” kata Jokowi Senin, 8 Juli 2024

Padahal pada Maret 2024 lalu, pihak Istana telah memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengatur waktu yang pas untuk menerbitkan aturan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Jokowi pun telah mengesahkan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta pada 25 April 2024. UU DKJ mengatur segala proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara atau IKN. Dengan adanya beleid tersebut, status Ibu Kota Negara tidak akan berganti sebelum Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah akan mengatur waktu yang pas soal dua aturan yang memungkinan status ibu kota negara itu berpindah. Tujuannya supaya tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ. “Kapan persisnya Keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden,” kata Dini kepada Tempo pada Kamis, 7 Maret 2024.

RIZKI DEWI AYU | ANTARA | MICHELLE GABRIELLA | MELYNDA DWI PUSPITA | DANIEL A FAJRI | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3 triliun untuk tahun anggaran 2025. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut, PMN tersebut akan digunakan untuk program listrik desa atau Lisdes.

"Kami mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes senilai Rp 3 triliun di tahun 2025 untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen di tahun 2027," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kompleks Senayan pada Rabu, 10 Juli 2024.

Program dengan alokasi anggaran Rp 3 triliun ini, kata dia ,menargetkan 192 kabupaten, 548 kecamatan dan 1.092 desa. Lisdes akan menyasar 85.017 pelanggan dengan kapasitas listrik 19.877 kilowatt peak (KWp). Kemudian, melalui PMN ini PLN akan membangun infrastruktur jaringan tegangan menengah 2.2388 kilometer sirkit (kms), jaringan tegangan rendah 1.692 kms dan gardu distribusi 54.930 kilovolt ampere (kVA).

Dia mengatakan, pada tahun 2023 dan 2024 PLN tidak mendapatkan PMN. PLN telah merencanakan roadmap Lisdes untuk mencapai target rasio desa berlistrik 100 persen pada 2024. Namun, karena tidak mendapatkan PMN, target tersebut mundur ke tahun 2027.

Darmawan menjelaskan multiplier effect dari program Lisdes. Dia menyebut, hadirnya listrik di daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect seperti menambah lapangan kerja, meningkatkan pelayanan sektor kesehatan, meningkatkan produktivitas sektor kelautan, memajukan kualitas pendidikan, meningkatkan hasil produksi sektor industri, serta meningkatkan produktivitas di sektor agrikultur. Dengan demikian, dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat.

PLN juga telah mengkaji perbandingan bila menggunakan PMN tahun anggaran 2025 atau tanpa PMN. Bila PLN mendapatkan PMN Rp 3 triliun tersebut, kata dia PLN tidak membutuhkan commercial loan atau utang untuk mendanai program Lisdes sehingga proyeksi keuangan PLN akan lebih sehat. Namun bila tidak mendapatkan PMN, maka PLN harus mencari pendanaan yang akan membawa beban bunga.

"Kami dengan terpaksa juga menyediakan pendanaan dari commercial loan, ada tambahan beban bunga sekitar Rp 1,55 triliun, dibanding apabila menggunakan PMN. Juga ada penambahan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 1,57 triliun," tutur Darmawan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit Rp609,7 triliun di akhir 2024. Defisit berada pada level 2,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih tinggi dari target APBN.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih kekurangan akan memberatkan masa awal pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo - Gibran. “Beban pertama yang terlihat adalah pembayaran pembiayaan utang baik pokok maupun bunga,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Beban utang menurut dia akan meningkat pada masa transisi pemerintahan di lima tahun awal. Ditambah, pemerintah juga punya tanggung jawab membayar utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun mulai tahun depan. Utang yang harus dibayar tiap tahun hingga 2027 tersebut berasal dari penarikan ketika pandemi covid-19.

Kondisi ini akhirnya harus mendorong pemerintahan baru untuk melakukan penyesuaian, terutama mengakomodir kebutuhan untuk pembayaran bunga. Disamping itu, pemerintah berikutnya harus memanfaatkan ruang untuk kebutuhan belanja yang sifatnya reguler maupun belanja program baru.

Yusuf menilai pemerintah baru secara politik anggaran punya tanggung jawab untuk memastikan realisasi dana yang dikeluarkan tahun sebelumnya. Sementara penggunaan anggaran untuk program seperti bantuan pangan disorot masyarakat.

Agar defisit tidak makin melebar, ia menilai pemerintah perlu memastikan asumsi makro dalam APBN 2024 hingga tahap realisasi, sesuai target. Ketika perkiraan meleset dan deviasinya jauh dari yang di tetapkan, akan berpengaruh pada defisit.

Defisit disebabkan oleh tidak seimbangnya belanja dan penerimaan. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 mencapai Rp1.320, triliun. Kinerja tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp1.398,0 triliun atau naik 11,3 persen dari 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit Rp609,7 triliun di akhir 2024. Defisit berada pada level 2,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih tinggi dari target APBN.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih kekurangan akan memberatkan masa awal pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo - Gibran. “Beban pertama yang terlihat adalah pembayaran pembiayaan utang baik pokok maupun bunga,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Beban utang menurut dia akan meningkat pada masa transisi pemerintahan di lima tahun awal. Ditambah, pemerintah juga punya tanggung jawab membayar utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun mulai tahun depan. Utang yang harus dibayar tiap tahun hingga 2027 tersebut berasal dari penarikan ketika pandemi covid-19.

Kondisi ini akhirnya harus mendorong pemerintahan baru untuk melakukan penyesuaian, terutama mengakomodir kebutuhan untuk pembayaran bunga. Disamping itu, pemerintah berikutnya harus memanfaatkan ruang untuk kebutuhan belanja yang sifatnya reguler maupun belanja program baru.

Yusuf menilai pemerintah baru secara politik anggaran punya tanggung jawab untuk memastikan realisasi dana yang dikeluarkan tahun sebelumnya. Sementara penggunaan anggaran untuk program seperti bantuan pangan disorot masyarakat.

Agar defisit tidak makin melebar, ia menilai pemerintah perlu memastikan asumsi makro dalam APBN 2024 hingga tahap realisasi, sesuai target. Ketika perkiraan meleset dan deviasinya jauh dari yang di tetapkan, akan berpengaruh pada defisit.

Defisit disebabkan oleh tidak seimbangnya belanja dan penerimaan. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 mencapai Rp1.320, triliun. Kinerja tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp1.398,0 triliun atau naik 11,3 persen dari 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Danareksa (Persero) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 2 triliun untuk tahun anggaran 2025. Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengatakan PMN tersebut akan dibagi untuk membiayai lima proyek.

"Kami mengusulkan Rp2 triliun untuk membaginya menjadi lima proyek. Empat proyek adalah memang menjadi core bisnis kami, yang kelima itu sifatnya penugasan," kata Yadi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kompleks Senayan pada Rabu, 10 Juli 2024.

Ia mengatakan PMN itu diantaranya digunakan untuk membiayai proyek pengembangan Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) dan Kawasan Industri Makassar (KIMA). Tujuannya adalah mempercepat investasi dalam rangka scaling up Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di-inbreng-kan.

Kemudian, Danareksa juga akan menggunakan PMN tersebut untuk proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Bandung. Proyek ini merupakan bentuk akselerasi target pemerintah terkait penyediaan akses air bersih.

Selain itu, juga untuk pengembangan Persero Batam Port Batu Ampar. Targetnya adalah mengubah 'Singapore centric' menjadi 'Batam centric' sebagai pusat pelabuhan peti kemas regional atau Batam. Terakhir, PMN Danareksa akan digunakan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ketahanan Pangan dan Energi di Merauke.

"Kemarin ditanyakan kenapa Danareksa masuk ke KEK Pangan dan Energi. Sebetulnya bukan itu poinnya, poinnya adalah kami diminta untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan kawasan industri di sana. Ini hanya merupakan katalisator supaya nanti ada investor yang akan berinvestasi di kawasan on farm maupun off farm-nya," kata Yadi.

Dalam paparannya, Yadi mengatakan pemberian PMN tersebut akan menjadi katalisator bagi pengembangan usaha Danareksa dengan prinsip finansial yang lebih terukur untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Penyaluran PMN untuk KEK Ketahanan Pangan dan Energi Merauke, SPAM Bandung, serta Persero Batam dilakukan dalam bentuk ekuitas melalui Danareksa. Sedangkan untuk pengembangan KIW dan KIMA, PMN disalurkan melalui kerjasama operasional karena tidak dapat disalurkan sebagai ekuitas untuk menghindari dilusi kepemilikan saham pemegang saham lainnya. PMN juga tidak dapat disalurkan sebagai shareholder's loan.

Yadi menjelaskan dampak kualitatif atas kelima proyek tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja selama periode konstruksi dan operasional, industrialisasi dan transfer teknologi, peningkatan investasi di kawasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Kemudian, kata dia juga berdampak terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, perubahan sosial, peningkatan akses air bersih, pengembangan energi terbarukan, penurunan biaya logistik, modernisasi pelabuhan, hingga peningkatan penumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB).

TEMPO.CO, Jakarta - PT Danareksa (Persero) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 2 triliun untuk tahun anggaran 2025. Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengatakan PMN tersebut akan dibagi untuk membiayai lima proyek.

"Kami mengusulkan Rp2 triliun untuk membaginya menjadi lima proyek. Empat proyek adalah memang menjadi core bisnis kami, yang kelima itu sifatnya penugasan," kata Yadi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kompleks Senayan pada Rabu, 10 Juli 2024.

Ia mengatakan PMN itu diantaranya digunakan untuk membiayai proyek pengembangan Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) dan Kawasan Industri Makassar (KIMA). Tujuannya adalah mempercepat investasi dalam rangka scaling up Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di-inbreng-kan.

Kemudian, Danareksa juga akan menggunakan PMN tersebut untuk proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Bandung. Proyek ini merupakan bentuk akselerasi target pemerintah terkait penyediaan akses air bersih.

Selain itu, juga untuk pengembangan Persero Batam Port Batu Ampar. Targetnya adalah mengubah 'Singapore centric' menjadi 'Batam centric' sebagai pusat pelabuhan peti kemas regional atau Batam. Terakhir, PMN Danareksa akan digunakan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ketahanan Pangan dan Energi di Merauke.

"Kemarin ditanyakan kenapa Danareksa masuk ke KEK Pangan dan Energi. Sebetulnya bukan itu poinnya, poinnya adalah kami diminta untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan kawasan industri di sana. Ini hanya merupakan katalisator supaya nanti ada investor yang akan berinvestasi di kawasan on farm maupun off farm-nya," kata Yadi.

Dalam paparannya, Yadi mengatakan pemberian PMN tersebut akan menjadi katalisator bagi pengembangan usaha Danareksa dengan prinsip finansial yang lebih terukur untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Penyaluran PMN untuk KEK Ketahanan Pangan dan Energi Merauke, SPAM Bandung, serta Persero Batam dilakukan dalam bentuk ekuitas melalui Danareksa. Sedangkan untuk pengembangan KIW dan KIMA, PMN disalurkan melalui kerjasama operasional karena tidak dapat disalurkan sebagai ekuitas untuk menghindari dilusi kepemilikan saham pemegang saham lainnya. PMN juga tidak dapat disalurkan sebagai shareholder's loan.

Yadi menjelaskan dampak kualitatif atas kelima proyek tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja selama periode konstruksi dan operasional, industrialisasi dan transfer teknologi, peningkatan investasi di kawasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Kemudian, kata dia juga berdampak terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, perubahan sosial, peningkatan akses air bersih, pengembangan energi terbarukan, penurunan biaya logistik, modernisasi pelabuhan, hingga peningkatan penumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno setuju dengan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lagi pula, Eddy berujar, pembatasan sudah dimulai ketika pemerintah menerapkan kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.

"Untuk pembatasan berikutnya, saya berharap dilaksanakan melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024," ujar Eddy ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 10 Juli 2024. Perpres 191 Tahun 2024 berisi tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Sinyal pembatasan pembelian BBM bersubsidi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan ini pada 17 Agustus 2024.

"Orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut, dikutip dari Instagaram @luhut.pandjaitan.

Merespons hal ini, Eddy lantas mengatakan aturan mesti diperkuat untuk mewujudkan penyaluran subsidi tepat sasaran. Dengan revisi Perpres 191, Eddy berujar, jenis kendaraan yang bisa mengonsumsi BBM bersubsidi bisa dipertegas. "Jadi, ada pengkategorian. Termasuk sanksi, jika ada yang melanggar," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengatakan konflik Iran–Israel berkepanjangan dan pembengkakan subsidi BBM dapat ditahan oleh revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Dengan eskalasi konflik yang terjadi di Iran dan Israel, Arifin Tasrif mengatakan terdapat kedaruratan untuk segera menyelesaikan revisi Perpres 191.

“Perpres itu akan mengurangi (beban subsidi),” kata Arifin Tasrif, Jumat, 19 April 2024, dikutip dari Antara. Hingga kini, revisi Perpres 191 belum rampung. Padahal, revisi Perpres 191 sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja subsidi dan kompensasi energi akan membengkak pada paruh kedua 2024. Pada semester awal, anggaran subsidi BBM telah digelontorkan sebesar Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp34,2 triliun.

Bendahara negara mengatakan dana tersebut belum termasuk kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina. Biaya tersebut saat ini masih dihitung untuk oleh auditor.

“Diperkirakan mengalami kenaikan dengan berbagai parameter perubahan, dari sisi lifting dan nilai tukar,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR, Senin, 8 Juli 2024.

Kompensasi merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas selisih harga jual. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan perusahaan sudah mengajukan besaran kompensasi untuk triwulan pertama 2024. "Saat ini masih dalam proses review oleh pemerintah,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan, Rabu, 10 Juli 2024.

Namun, ia enggan membeberkan berapa besaran tagihan yang diajukan, sampai ada realisasi penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan.

Fadjar mengatakan besaran subsidi dan dana kompensasi sangat terpengaruh oleh harga minyak dunia yakni Means Oils of Platts Singapore dalam U$ dolar per barel. Melemahnya rupiah juga turut menyebabkan tanggungan negara membengkak. “Semakin tinggi MOPS dan semakin lemah rupiah, potensi subsidi dan dana kompensasi makin besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan kompensasi akan dibayarkan pemerintah tiga bulan sekali. Hingga saat ini tagihan yang masuk baru untuk triwulan pertama 2024. “Dari PLN dan pertamina totalnya Rp53,8 triliun,” ujarnya.

Pada 2023, ia memaparkan pemerintah sudah melunasi tagihan kompenasi sebesar Rp201 triliun. Menurut Isa, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Sejauh ini kurs memang ada peningkatan cukup signifikan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja subsidi dan kompensasi energi akan membengkak pada paruh kedua 2024. Pada semester awal, anggaran subsidi BBM telah digelontorkan sebesar Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp34,2 triliun.

Bendahara negara mengatakan dana tersebut belum termasuk kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina. Biaya tersebut saat ini masih dihitung untuk oleh auditor.

“Diperkirakan mengalami kenaikan dengan berbagai parameter perubahan, dari sisi lifting dan nilai tukar,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR, Senin, 8 Juli 2024.

Kompensasi merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas selisih harga jual. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan perusahaan sudah mengajukan besaran kompensasi untuk triwulan pertama 2024. "Saat ini masih dalam proses review oleh pemerintah,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan, Rabu, 10 Juli 2024.

Namun, ia enggan membeberkan berapa besaran tagihan yang diajukan, sampai ada realisasi penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan.

Fadjar mengatakan besaran subsidi dan dana kompensasi sangat terpengaruh oleh harga minyak dunia yakni Means Oils of Platts Singapore dalam U$ dolar per barel. Melemahnya rupiah juga turut menyebabkan tanggungan negara membengkak. “Semakin tinggi MOPS dan semakin lemah rupiah, potensi subsidi dan dana kompensasi makin besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan kompensasi akan dibayarkan pemerintah tiga bulan sekali. Hingga saat ini tagihan yang masuk baru untuk triwulan pertama 2024. “Dari PLN dan pertamina totalnya Rp53,8 triliun,” ujarnya.

Pada 2023, ia memaparkan pemerintah sudah melunasi tagihan kompenasi sebesar Rp201 triliun. Menurut Isa, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Sejauh ini kurs memang ada peningkatan cukup signifikan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM subsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. “Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir, dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024, mengatakan dia menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu. Namun, Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN bukan kementerian yang membuat kebijakan.

“Perpres 191 kita masih nunggu belum turun,” kata Erick Thohir. Perpres 191 tahun 2014 merupakan peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," ungkap Luhut.

Selanjutnya: Tempo berupaya mengonfirmasi PT Pertamina Patra Niaga soal sinyal....

<!--more-->

Tempo berupaya mengonfirmasi PT Pertamina Patra Niaga soal sinyal pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, Manager Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, belum menjawab pertanyaan yang Tempo sampaikan melalui aplikasi perpesanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memprediksi realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs, dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp 161,9 triliun.

Realisasi subsidi dan kompensasi BBM per semester I 2024 tercatat sebesar 7.164,2 ribu kiloliter (KL). Sementara untuk realisasi periode yang sama pada 2023 sebesar 7.167,7 ribu KL. Artinya, realisasinya naik tipis 0,05 persen.

DANIEL A. FAJRI | ANISSA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menegaskan akan memblokir rekening nasabah yang terlibat dalam transaksi judionline. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, mengatakan BCA senantiasa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

"BCA tidak pernah memfasilitasi aktivitas judi online dalam bentuk apa pun dan akan melakukan pemblokiran rekening nasabah yang digunakan dalam aktivitas judi online dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 10 Juli 2024.

Dia melanjutkan, BCA mendukung upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi online. BCA juga akan selalu memantau transaksi yang mencurigakan, termasuk apabila terkait dengan aktivitas judi online. Namun, Hera tak mau membeberkan berapa total rekening nasabah BCA yang terindikasi transaksi judi online dan berapa jumlah rekening yang telah diblokir hingga saat ini.

Pada prinsipnya, kata dia BCA senantiasa menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Termasuk dengan menerapkan prinsip 'Know Your Customer' atau disingkat KYC. KYC merupakan prinsip perbankan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi yang dilakukan, termasuk pelaporan bila ada transaksi mencurigakan.

"Kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutur Hera.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan perbankan telah membekukan 6.056 rekening yang terlibat judi online. OJK juga meminta perbankan menuntup rekening dengan data nasabah yang sama.

Dia menegaskan para bandar judi online akan dimasukkan dalam daftar hitam, sehingga tak bisa lagi membuka rekening di bank. “Mereka tidak boleh lagi membuka rekening di bank,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK pada Senin, 8 Juli 2024.

ANNISA FEBIOLA | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menegaskan akan memblokir rekening nasabah yang terlibat dalam transaksi judionline. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, mengatakan BCA senantiasa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

"BCA tidak pernah memfasilitasi aktivitas judi online dalam bentuk apa pun dan akan melakukan pemblokiran rekening nasabah yang digunakan dalam aktivitas judi online dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 10 Juli 2024.

Dia melanjutkan, BCA mendukung upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi online. BCA juga akan selalu memantau transaksi yang mencurigakan, termasuk apabila terkait dengan aktivitas judi online. Namun, Hera tak mau membeberkan berapa total rekening nasabah BCA yang terindikasi transaksi judi online dan berapa jumlah rekening yang telah diblokir hingga saat ini.

Pada prinsipnya, kata dia BCA senantiasa menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Termasuk dengan menerapkan prinsip 'Know Your Customer' atau disingkat KYC. KYC merupakan prinsip perbankan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi yang dilakukan, termasuk pelaporan bila ada transaksi mencurigakan.

"Kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutur Hera.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan perbankan telah membekukan 6.056 rekening yang terlibat judi online. OJK juga meminta perbankan menuntup rekening dengan data nasabah yang sama.

Dia menegaskan para bandar judi online akan dimasukkan dalam daftar hitam, sehingga tak bisa lagi membuka rekening di bank. “Mereka tidak boleh lagi membuka rekening di bank,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK pada Senin, 8 Juli 2024.

ANNISA FEBIOLA | ILONA ESTHERINA