TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menyebut penghapusandomestic market obligation(DMO) hanya akan menguntungkan produsen. Musababnya, mereka jadi memiliki kebebasan lebih dalam menentukan alokasi produksi antara pasar domestik dan ekspor.

“Ini juga ada potensi peningkatan keuntungan kalau harga ekspor lebih tinggi,” kata Eliza saat dihubungiTempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Namun bagi para pedagang kecil, Eliza mengatakan justru akan terkena dampak negatif. Dia menyebut penjual minyak goreng curah di pasar tradisional berpotensi kehilangan sebagian pendapatan mereka karena sulit memperoleh minyak goreng curah.

“Penghapusan DMO dan 'terpaksa' beralih ke MinyaKita merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan minyak goreng yang memiliki dampak luas,” kata Eliza.

Dari persepsi konsumen, kebijakan ini juga berpotensi merugikan. Eliza mengakui masyarakat dapat kualitas minyak goreng yang bagus karena ada standardisasi dari MinyaKita. Namun, kata dia, ada risiko besar terhadap daya beli masyarakat yang saat ini dalam alarm lampu kuning.

Eliza mengatakan, pemerintah perlu memantau implementasi kebijakan ini secara ketat dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi dampak negatif. Dampak itu terutama bagi konsumen berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasokan minyak goreng.

“Sejauh ini kebijakan pemerintah cenderung keberpihakannya ke produsen,” kata Eliza.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi menerbitkan aturan baru soal skema DMO minyak goreng rakyat. Lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, pemerintah menghapus peredaran minyak goreng curah dan meminta masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan atau MinyaKita.

Zulhas juga resmi menetapkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700. Dia mengklaim, kenaikan HET MinyaKita telah mempertimbangkan perkembangkan harga bahan baku dan keberterimaan masyarakat.

Dia juga mengklaim telah mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan produsen minyak goreng dan daya beli masyarakat. "Kami sudah melakukan kajian,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 19 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan, kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO).

Karena permintaan dunia turun, Moga menjelaskan hak ekspor yang diterbitkan pemerintah bagi para pelaku usaha menjadi berkurang. "Tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha,” kata Moga di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

Untuk menstimulasi para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak gorengnya dari luar negeri ke dalam negeri, Moga mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. “Itulah tujuan utama dilakukan kenaikan HET ini sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat,” kata Moga.

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MinyaKita, pemerintah menambahkan ukuran kemasan 500 mililiter—melengkapi ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter yang sebelumnya telah beredar di masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka 500 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan diberikan kepada lulusan doktor (S3) untuk mengisi jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda.

Daftar Formasi CPNS BRIN 2024

Mengutip Surat Pengumuman Sekretaris Utama BRIN Nomor: B-19477/II.2/KP.01.01/8/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2024, terdapat sebanyak 263 formasi kebutuhan umum, 75 kebutuhan khusus lulusan terbaik, 10 formasi penyandang disabilitas, 125 formasi diaspora, 2 formasi putra dan putri Papua, serta 25 formasi putra dan putri Kalimantan yang disediakan.

Peneliti Ahli Muda BRIN bertugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun rentang penghasilan yang akan diperoleh CPNS BRIN 2024 sebesar Rp 7.000.000 hingga Rp 11.000.000 per bulan.

Persyaratan Pendidikan CPNS BRIN 2024

Berikut daftar kualifikasi pendidikan untuk mengisi 500 jabatan fungsional CPNS Peneliti Ahli Muda BRIN pada 2024:

S3 Accelerator Science, S3 Administrasi Bisnis, S3 Administrasi Pajak, S3 Administrasi Pendidikan, S3 Administrasi Publik, S3 Aeronautika, S3 Agama dan Budaya, S3 Agribisnis, S3 Agrobiodiversity, S3 Agroekoteknologi, S3 Agronomi, S3 Agroteknologi, S3 Akuakultur, S3 Antenna, S3 Antropologi, S3 Antropologi Budaya, S3 Antropologi Kesehatan, S3 Antropologi Sosial, serta S3 Antropologi Tari.

S3 Appropriate Technology and Science for Sustainable, S3 Arkeologi, S3 Arsitektur, S3 Arsitektur Lanskap, S3 Artificial Intelligence, S3 Artificial Intelligence Pertanian, S3 Astronomi, S3 Atmospheric Boundary Layer, S3 Augmented Reality/Virtual Reality, S3 Autonomous System, S3 Bahasa Aceh, S3 Bahasa Arab, S3 Bahasa Asia Tengah, S3 Bahasa Bali, S3 Bahasa Batak, S3 Bahasa Belanda, serta S3 Bahasa Bugis.

S3 Bahasa dan Kebudayaan Indonesia, S3 Bahasa dan Kebudayaan Inggris, S3 Bahasa Inggris, S3 Bahasa Jawa, S3 Bahasa Jepang, S3 Bahasa Jerman, S3 Bahasa Korea, S3 Bahasa Makassar, S3 Bahasa Mandarin, S3 Bahasa Perancis, S3 Bahasa Rusia, S3 Bahasa Sunda, S3 Big Data Analytic, S3 Bimbingan dan Konseling, S3 Biofisika, S3 Biogeokimia Laut (Marine Biogeochemistry), S3 Bioinformatika, S3 Biokimia, serta S3 Biologi.

S3 Biologi Perkembangan Hewan, S3 Biologi Reproduksi, S3 Biologi Terapan, S3 Biologi Tumbuhan, S3 Biomechatronics, S3 Biomedik, S3 Biometrics, S3 Biomolekular, S3 Bioproses, S3 Biosains Hewan, S3 Bioscience, S3 Biostatistics, S3 Biosystem Engineering, S3 Bioteknologi, S3 Bisnis Digital, S3 Coastal Engineering/Teknik Pantai, S3 Computer Graphics And Visualisation, serta S3 Computer Modeling (Data Scientist).

S3 Computer Vision And Image Processing, S3 Data Science, S3 Demografi, S3 Desain, S3 Desain Grafis dan IT, S3 Desain Interior, S3 Desain Komunikasi Visual, S3 Desain Mode, S3 Desain Produk, S3 Digital Government, S3 Dynamic System/Control, S3 Dynamics Climatology, S3 Ekologi, S3 Ekologi Laut, S3 Ekonomi, S3 Ekonomi Pembangunan, S3 Ekonomi Pertanian, S- 3 Ekonomi Sumber Daya, serta S3 Ekonomi Sumber Kelautan.

S3 Ekonomi Syariah, S3 Entomologi, S3 Entomologi Kesehatan, S3 Entomologi Permukiman, S3 Entomologi Pertanian, S3 Entomologi Veteriner, S3 Epidemiologi, S3 Ergonomi, S3 Etnobotani, S3 Etnoekologi, S3 Etnomusikologi, S3 Etimologi, S3 Evaluasi Pendidikan, S3 Farmasi, S3 Filologi, S3 Filsafat, S3 Filsafat Agama, S3 Filsafat Buddhis, S3 Filsafat Hindu, S3 Filsafat Islam, S3 Filsafat Keilahian, S3 Filsafat Kong Hu Cu, serta S3 Fisika.

S3 Fisika Medis, S3 Fisika Terapan, S3 Fisiologi, S3 Fisiologi Hewan, S3 Fitopatologi, S3 Genetika Molekuler (Molecular Genetic), S3 Genetika Sumber Daya, S3 Genomic and Ct Bioinformatic, S3 Geodesi, S3 Geofisika, S3 Geografi, S3 Geografi Wilayah dan Tata Ruang, S3 Geoinformatika, S3 Geologi, S3 Geomatika, S3 Geoscience and Natural Resources, S3 Geosystem and Biosystem Sciences, serta S3 Geoteknik (Geotechnical Engineering).

S3 Global Engineering, S3 Health Data Science, S3 Health Economics, S3 Health Information Technology, S3 Health Promotion, S3 Hidrogeologi, S3 Hidrologi, S3 High Energy Accelerator Science, S3 Hubungan Internasional, S3 Hukum, S3 Human and Computer Interaction, S3 Ilmu Atmosfer dan Keplanetan, S3 Ilmu Bahan, S3 Ilmu Biomedis, S3 Ilmu Farmasi, S3 Ilmu Gizi, S3 Ilmu Informasi, S3 Ilmu Informatika, S3 Ilmu Kebumian, serta S3 Ilmu Kedokteran.

S3 Ilmu Kedokteran Gigi, S3 Ilmu Kelautan, S3 Ilmu Keolahragaan, S3 Ilmu Komputasi, S3 Ilmu Komputer, S3 Ilmu Komunikasi, S3 Ilmu Lingkungan, S3 Ilmu Manajemen, S3 Ilmu Material, S3 Ilmu Militer, S- 3 Ilmu Pangan, S3 Ilmu Pemerintahan, S3 Ilmu Perikanan, S3 Ilmu Pertanian, S3 Ilmu Politik, S3 Ilmu Tanah, S3 Ilmu Tanaman, S3 Ilmu Veteriner, S3 Imunologi, S3 Information Discovery, serta S3 Information/Content-Based Retrieval.

S3 Instrumentasi, S3 Intelligent Instrumentation, S3 Interface System, S3 Kajian Aceh, S3 Kajian Amerika, S3 Kajian Arab, S3 Kajian Asean, S3 Kajian Asia, S3 Kajian Bahasa Inggris, S3 Kajian Batak, S3 Kajian Belanda, S3 Kajian Budaya, S3 Kajian Budaya dan Media, S3 Kajian Budaya dan Tradisi Lisan, S3 Kajian Bugis, S3 Kajian Gender, S3 Kajian Indonesia, S3 Kajian Inggris, S3 Kajian Jawa, S3 Kajian Jepang, serta S3 Kajian Jerman.

S3 Kajian Korea, S3 Kajian Minangkabau, S3 Kajian Perancis, S3 Kajian Perempuan, S3 Kajian Sastra dan Budaya, S3 Kajian Sejarah, S3 Kajian Seni, S- 3 Kajian Slavia, S3 Kajian Sunda, S3 Kajian Timur Tengah, S3 Kajian Tiongkok, S3 Kajian Wilayah Eropa, S3 Kebijakan Publik, S3 Kedokteran Forensik dan Medikolegal, S3 Kedokteran Hewan, S3 Kedokteran Klinis, S3 Kehutanan, S3 Kependudukan, serta S3 Keperawatan.

S3 Kesehatan dan Penyakit Ikan, S3 Kesehatan Lingkungan, S3 Kesehatan Masyarakat, S3 Kesehatan Masyarakat Veteriner, S3 Kesehatan Perairan (Aquatic Life Medicine), S3 Kesejahteraan Sosial, S3 Keuangan Publik, S3 Kimia, S3 Kimia Kelautan (Marine Chemistry), S3 Kimia Terapan, S3 Klimatologi, S3 Knowledge Data Engineering, S- 3 Knowledge Graph, S3 Komputasi Linguistik, serta S3 Komunikasi Pembangunan.

S3 Konseling dan Psikoterapi, S3 Konservasi Biodiversitas Tropika, S3 Kriminologi, S3 Linguistik, S3 Linguistik Indonesia, S3 Linguistik Interdisipliner (Sosiolinguistik dan seterusnya), S3 Linguistik Terapan, S3 Linguistik Terapan Bahasa Inggris, S3 Logika, S3 Logistik, S3 Manajemen, S3 Manajemen Daerah Aliran Sungai, S3 Manajemen dan Kewirausahaan, serta S3 Manajemen dan Teknik Penanggulangan Bencana Alam.

S3 Manajemen Kesehatan, S3 Manajemen Pajak, S3 Manajemen Pendidikan, S3 Manajemen Rekayasa, S3 Manajemen Sumber Daya Alam, S3 Manajemen Sumber Daya Hayati, S3 Manajemen Sumber Daya Manusia, S3 Manajemen Sumber Daya Perairan, S3 Manajemen Sumber Daya Perikanan, S3 Manajemen Teknologi, S3 Marine Chemistry, S3 Teknik Metalurgi, S3 Marine Convergence Design, serta S3 Marine Safety.

S3 Marine Trace Metal Biogeochemistry, S3 Matematika, S3 Matematika Terapan, S3 Mekatronika, S3 Metalurgi, S3 Metaverse, Digital Twin, S3 Meteorologi, S3 Micro dan Makroalga (Micro and Macroalgae), S3 Mikrobiologi, S3 Mikrobiologi Medis, S3 Model dan Simulasi Ekosistem Perairan, S3 Musik, S3 Natural Language Processing, S3 Nutrigenomik (Nutrigenomic), S3 Nutrisi Ternak, serta S3 Ocean Renewable Energy.

S3 Onkologi, S3 Ontology, S3 Optometri, S3 Oseanografi, S3 Paleoceanography, S3 Paleoclimatology, S3 Parasitologi dan Entomologi Kesehatan, S3 Pariwisata, S3 Patologi Klinis, S3 Patologi Tumbuhan, S3 Pattern Recognition, S3 Pemasaran, Inovasi dan Teknologi, S3 Pembangunan Sosial, S3 Pemuliaan Tanaman, S3 Penciptaan Seni, S3 Penerbangan, S3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, serta S3 Pengelolaan Sumber Daya Alam.

S3 Pengelolaan Sumber Daya Hayati, S3 Pengelolaan Sumber Daya Perairan, S3 Pengembangan Kurikulum, S3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis, S3 Perencanaan Kota, S3 Perencanaan Wilayah, S3 Perencanaan Wilayah dan Kota, S3 Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, S3 Perpustakaan dan Sains Informasi, S3 Pertanian Berkelanjutan, S3 Perumahan dan Pemukiman, serta S3 Peternakan.

S3 Primatologi, S3 Production Engineering, S3 Psikologi, S3 Psikologi Klinis, S3 Psikologi Pendidikan, S3 Psikologi Terapan, S3 Quantum Science and Energy Engg, S3 Radiofarmasi, S3 Rancang Kota, S3 Rekayasa Aeronautika, S3 Rekayasa Berkelanjutan, S3 Rekayasa Biomedis, S3 Rekayasa Biosistem, S3 Rekayasa Dirgantara, S3 Rekayasa Elektro, S3 Rekayasa Fisika, S3 Rekayasa Genetika, S3 Rekayasa Geodesi, serta S3 Rekayasa Geofisika.

S3 Rekayasa Geologi, S3 Rekayasa Geomatika, S3 Rekayasa Hayati, S3 Rekayasa Industri, S3 Rekayasa Industri dan Manajemen, S3 Rekayasa Industri Pertanian, S3 Rekayasa Kelautan, S3 Rekayasa Kimia, S3 Rekayasa Komputer, S3 Rekayasa Lingkungan, S3 Rekayasa Logistik, S3 Rekayasa Manufaktur, S3 Rekayasa Material, S3 Rekayasa Material dan Metalurgi, S3 Rekayasa Mesin, S3 Rekayasa Metalurgi, serta S3 Rekayasa Militer.

S3 Rekayasa Nuklir, S3 Rekayasa Pangan, S3 Rekayasa Perangkat Lunak, S3 Rekayasa Perkapalan, S3 Rekayasa Perminyakan, S3 Rekayasa Pertambangan, S3 Rekayasa Pertanian, S3 Rekayasa Pertanian dan Biosistem, S3 Rekayasa Sipil, S3 Rekayasa Sistem Perkapalan, S3 Rekayasa Sumber Daya Air, S3 Rekayasa Sumber Daya Pengairan, S3 Rekayasa Telekomunikasi, S3 Rekayasa Transportasi, serta S3 Rekayasa Transportasi Laut.

S3 Rekayasa Tsunami (Tsunami Engineering), S3 Rf/Microwave, S3 Robotics, S3 Sains Atmosfer dan Keplanetan, S3 Sains Bahan, S3 Sains Biomedis, S3 Sains Gizi, S3 Sains Hewan, S3 Sains Informasi, S3 Sains Informasi Geografi, S3 Sains Kebumian, S3 Sains Kedokteran, S3 Sains Kedokteran Gigi, S3 Sains Kelautan, S3 Sains Keolahragaan, S3 Sains Komputasi, S3 Sains Komunikasi, S3 Sains Lingkungan, S3 Sains Manajemen, serta S3 Sains Material.

S3 Sains Militer, S3 Sains Pangan, S3 Sains Perikanan, S3 Sains Pertanian, S3 Sains Politik, S3 Sains Tanah, S3 Sains Tanaman, S3 Sains Tsunami (Tsunami Science), S3 Sains Veteriner, S3 Sastra, S3 Sastra Aceh, S3 Sastra Arab, S3 Sastra Bali, S3 Sastra Batak, S3 Sastra Belanda, S3 Sastra Bugis, S3 Sastra Indonesia, S3 Sastra Inggris, S3 Sastra Jawa, S3 Sastra Jawa Kuno, S3 Sastra Jepang, S3 Sastra Jerman, S3 Sastra Korea, serta S3 Sastra Melayu.

S3 Sastra Minangkabau, S3 Sastra Perancis, S3 Sastra Rusia, S3 Sastra Sunda, S3 Sastra Tiongkok, S3 Sedimentologi Kuarter (Quaternary Sedimentology), S3 Sejarah, S3 Seni, S3 Seni Murni, S3 Seni Rupa, S3 Signal Processing, S3 Silvikultur Tropika, S3 Sinologi, S3 Sistem Informasi, S3 Sistem Siber-Fisik, S3 Sosial Ekonomi Sumber Daya, S3 Sosiologi, S3 Sosiologi Agama, S3 Sosiologi Pedesaan, S3 Speech Recognition, serta S3 Spesialis Kedokteran Nuklir.

S3 Statistika, S3 Statistika Pertanian, S3 Studi Humanitas, S3 Studi Kebijakan, S3 Studi Pasca Kolonial, S3 Studi Pembangunan, S3 Studi Pemerintahan, S3 Studi Perbandingan Agama, S3 Studi Pertahanan, S3 Sumber Daya Akuatik, S3 Survei dan Pemetaan, S3 Susastra, S3 Teknik Aeronautika, S3 Teknik Berkelanjutan, S3 Teknik Biomedis, S3 Teknik Bioproses (Bioprocess Engineering), S3 Teknik Biosistem, S3 Teknik Dirgantara, serta S3 Teknik Elektro.

S3 Teknik Fisika, S3 Teknik Gempabumi (Earthquake Engineering), S3 Teknik Geodesi, S3 Teknik Geofisika, S3 Teknik Geologi, S3 Teknik Geomatika, S3 Teknik Industri, S3 Teknik Industri dan Manajemen, S3 Teknik Industri Pertanian, S3 Teknik Informatika, S3 Teknik Instrumentasi, S3 Teknik Kelautan, S3 Teknik Kimia, S3 Teknik Komputer, S3 Teknik Lingkungan, S3 Teknik Logistik, S3 Teknik Manufaktur, serta S3 Teknik Material.

S3 Teknik Material dan Metalurgi, S3 Teknik Mekatronika dan Robotika, S3 Teknik Mesin, S3 Teknik Nuklir, S3 Teknik Pangan, S3 Teknik Perkapalan, S3 Teknik Perminyakan, S3 Teknik Pertambangan, S3 Teknik Pertanian, S3 Teknik Produksi, S3 Teknik Rekayasa Militer, S3 Teknik Sipil, S3 Teknik Sistem Perkapalan, S3 Teknik Sumber Daya Air, S3 Teknik Sumber Daya Pengairan, S3 Teknik Telekomunikasi, serta S3 Teknik Transportasi.

S3 Teknik Transportasi Laut, S3 Teknologi Akustik Sumber Daya Ikan, S3 Teknologi Hasil Hutan, S3 Teknologi Hasil Perkebunan, S3 Teknologi Hasil Pertanian, S3 Teknologi Hayati, S3 Teknologi Industri Pertanian, S3 Teknologi Informasi, S3 Teknologi Pangan, S3 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, S3 Teknologi Pasca Panen, S3 Teknologi Penangkapan Ikan, S3 Teknologi Pendidikan, S3 Teknologi Perikanan Laut, S3 Theoretical/Modeling Physical Oceanography, S3 Transportasi, S3 Vaksinologi, S3 Vulkanologi (Volcanology), serta S3 Wireless Networks.

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti telah memblokir 1001 entitas ilegal. Angka itu meliputi 850 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 59 konten penawaran pinjaman pribadi pada periode Juni hingga Juli 2024.

Satgas Pasti juga telah memblokir 65 tawaran investasi ilegal terkait penipuan dengan modus meniru atau menduplikasi produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin.

“Berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi,” tulis Satgas Pasti dalam keterangan resmi yang Tempo kutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan pada Senin, 19 Agustus 2024.

Selain itu, Satgas Pasti juga menemukan 27 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal. Jumlah itu meliputi 11 entitas menipu dengan modus kerja paruh waktu, tujuh entitas menawarkan investasi tanpa izin, satu entitas memperdagangkan aset kripto tanpa izin, dan delapan kegiatan usaha perbankan tanpa izin.

Atas temuan itu, Satgas Pasti telah berkoordinasi dengan anggota dan memblokir kegiatan dan rekening yang bersangkutan. Selain itu, Satgas Pasti juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan ini.

“Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Satgas Pasti.

Sejak 2017 hingga 31 Juli 2024, Satgas telah menghentikan 10.890 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas Pasti mengingatkan agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

“Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram,” kata Satgas.

Selanjutnya baca: Satgas Pasti Minta Blokir Rekening Bank dan Kontak Pelaku<!--more-->

Satgas Pasti telah menerima informasi mengenai 43 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjaman online ilegal. Atas temuan ini, Satgas Pasti mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk segera memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk memblokir.

Berdasarkan UU P2SK disebutkan bahwa dalam tugas pengawasan, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk memblokir rekening tertentu.

Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas Pasti juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah mengancam, intimidasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

“Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 194 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,” kata Satgas.

Satgas memastikan pemblokiran tersebut akan terus dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik keputusan pemerintah menghapus domestic market obligation (DMO) minyak goreng curah dan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Harga minyak goreng rakyat itu resmi naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.700.

“Ini namanya pemerintah menyerimpung masyarakat pengguna minyak goreng,” kata Tulus saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Agustus 2024.

Ketika pemerintah menghapus DMO minyak goreng curah, Tulus mengaku heran pada saat yang sama HET MinyaKita justru naik. Opsi kebijakan yang fair dan propublik, menurut dia, jika DMO minyak goreng curah, seharusnya pemerintah tak menaikkan HET MinyaKita.

Menurut Tulus, alih-alih memihak publik, dengan kebijakan ini pemerintah justru menguntungkan para pemilik modal. Mereka yang dimaksud Tulus yakni pemilik kebon sawit dan pabrik minyak sawit mentah (CPO). “Ini namanya pemerintah pro pemilik modal besar,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi menerbitkan aturan baru soal skema DMO minyak goreng rakyat. Lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, pemerintah menghapus peredaran minyak goreng curah dan meminta masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan atau MinyaKita.

Zulhas juga resmi menetapkan kenaikan HET MinyaKita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700. Dia mengklaim, kenaikan HET MinyaKita telah mempertimbangkan perkembangkan harga bahan baku dan keberterimaan masyarakat.

Dia juga mengklaim telah mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan produsen minyak goreng dan daya beli masyarakat. "Kami sudah melakukan kajian,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 19 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan, kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO).

Karena permintaan dunia turun, Moga menjelaskan hak ekspor yang diterbitkan pemerintah bagi para pelaku usaha menjadi berkurang. "Tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha,” kata Moga di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

Untuk menstimulus para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak gorengnya dari luar negeri ke dalam negeri, Moga mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. “Itulah tujuan utama dilakukan kenaikan HET ini sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat,” kata Moga.

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MinyaKita, pemerintah menambahkan ukuran kemasan 500 mililiter—melengkapi ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter yang sebelumnya telah beredar di masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Nasabah PT AsuransiJiwasraya (Persero) yang menolak skema restrukturisasi polis mengharapkan Pemerintahan Prabowo dapat menuntaskan proses penyelesaian pembayaran klaim yang masih mandek.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan pemegang polis Jiwasraya usai menghadiri audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada Selasa, 20 Agustus 2024. Audiensi berlangsung selama dua jam di kantor OJK, Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Salah satu nasabah Jiwasraya, Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis), menyampaikan harapannya terhadap Pemerintahan Prabowo yang akan dimulai Oktober mendatang. Pengacara tersebut menginginkan kasus asuransi Jiwasraya ini dapat terselesaikan seiring dengan perpindahan pemerintahan dari presiden Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan nanti setelah Prabowo disumpah akan taat hukum, ini dilaksanakan. Dia akan melaksanakan hukum, katanya. Kita masih percaya kepada itu,” kata dia kepada Tempo saat keluar dari ruang pertemuan, Selasa siang.

Adapun sebanyak 70 nasabah, atau sekitar 0,3 persen pemegang polis Jiwasraya, masih menolak program restrukturisasi yang ditawarkan Jiwasraya melalui pihak ketiga, yakni PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Pihak pemegang polis menuntut Jiwasraya untuk segera menyelesaikan kewajiban pengembalian uang polis nasabah, dengan total klaim sebesar Rp 201 miliar. Pasalnya, meski kasus sudah berjalan enam tahun, perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini belum juga menyelesaikan kewajibannya.

Pada kesempatan yang sama, Machril, salah satu nasabah Jiwasraya yang juga diundang mengikuti audiensi bersama OJK, mengatakan masih akan menunggu dan mencermati perkembangan penyelesaian permasalahan ini, terutama saat pergantian pemerintahan pada Oktober mendatang.

“Kita coba lihat nanti seperti apa dari pemerintahan baru, tentunya pada (evaluasi kinerja) 100 hari pemerintahan baru, kita bisa coba lihat apakah ini cukup menjadi atensi bagi mereka atau tidak,” kata Machril.

Menurut dia, jika tidak diselesaikan, kasus asuransi Jiwasraya ini bisa menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintahan Prabowo. Jika dibiarkan terus, persoalan ini akan mengikis kepercayaan masyarakat. “Jadi kalau sebenarnya pemerintahan yang baru ini punya visi ke depan untuk membangun trust masyarakat, (maka) selesai (permasalahan) kita ini,” kata dia. “Ini cuma Rp 200 (miliar), it’s nothing.”

Machril sempat mengaku kecewa dengan hasil audiensi dengan OJK. Menurutnya, pertemuan ini tidak menyelesaikan apa-apa. “Sebenarnya percuma kita datang, kita sudah tahu sikap (OJK). Sangat mengecewakan. Dengan label Otoritas tapi tidak punya otoritas,” kata dia. Makanya, dia menggantungkan harapan terhadap pemerintahan selanjutnya.

Lebih lanjut, melihat hasil audiensi hari ini, Machril tidak memungkiri bahwa akan ada pihak-pihak yang melayangkan gugatan pada instansi terkait. “Jadi kalau nanti ada yang mengajukan gugatan-gugatan seperti itu, bukankah itu nanti justru menjatuhkan wibawa dari instansi sekelas OJK ini?” tutur dia.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menjelaskan aset Jiwasraya saat ini hanya sebesar Rp 6,7 triliun. Dengan aset tersebut, perusahaan belum mampu membayar penuh seluruh hak para pemegang polis.

Meski begitu, kata Rizal, OJK tetap mendorong upaya menyehatkan Jiwasraya dan melindungi sekitar 350 ribu nasabah perusahaan itu. Namun, jika pembayaran kewajiban dilakukan hanya kepada sebagian pemegang polis dengan aset yang ada, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah lainnya.

Rizal menegaskan OJK ingin kewajiban para pemegang polis tersebut dibayar penuh 100 persen dan merata jumlahnya. “Misalnya, jika satu nasabah dibayar penuh, maka yang lain mungkin hanya menerima sebagian kecil dari yang seharusnya mereka terima,” ujarnya.

Cicilia Ocha berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Forest Watch Indonesia atau FWI melayangkan kritik pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Proyek yang digagas Presiden Joko Widodo itu dinilai menggeser masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga, mengatakan penggeseran masyarakat itu terjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. "IKN mengeksklusi masyarakat adat dan lokal," kata Anggi kepada Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dia mencontohkan, di Desa Bukit Harapan, kini kawasan pusat pemerintahan IKN, warga sudah tak bisa tinggal di situ. Bahkan mereka sudah tak bisa membangun rumah. "Ladang dan sawah mereka rusak. Padahal itu sumber penghidupan bagi masyarakat," tutur dia.

Sementara ada juga masyarakat di pesisir terkena dampak pembangunan proyek IKN. Terutama kerusakan di pesisir akibat ibu kota baru yang berpusat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu mengancam kehidupan masyarakat di pesisir.

Menurut dia, terjadi pembabatan hutan mangrove, yang menyebabkan laut tercemar, hasil tangkapan berkurang. "Hutan mangrovenya dibabat, diganti dengan proyek pelabuhan logistik, jalan tol, dan lainnya. Spekulan tanah, klaim sepihak, bermunculan mengkavling hutan dan lahan yang tadinya mangrove," ujar dia.

Dari pembabatan itu, kata Anggi, tidak ada lagi 'rumah' yang nyaman bagi masyarakat pesisir, bahkan pesut, bekantan, rangkong, pasca-pembangunan IKN. "Habitat satwa terfragmentasi. Padahal nelayan memanfaatkan keberadaan pesut sbg tanda tempat ikan berkumpul," ujarnya.

Berdasarkan data FWI, sepanjang 2018-2019 terjadi deforestasi hutan seluas 2.601 hektare. Pada 2019-2020 hutan yang digundul seluas 6.102 hektare. Meningkat pada 2020-2021 seluas 9.299 hektare. Pada 2021-2022 deforestasi lagi luas hutan sebesar 4.860 hektare. Sementara pada 2022-2023 ada penembangan hutan seluas 897,94 hektare. Adapun 2023-2024 deforestasi hutan sebesar 357,18 hektare. Total deforestasi hingga saat ini mencapai 22.861 hektare.

Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Fanny Tri Jambore Christanto, mengatakan, di tengah berjalannya proyek IKN muncul kenyataan yang menunjukkan berbagai problem timbul di sana. "Ada konflik sosial, perampasan sumber-sumber kehidupan, pelanggaran hak asasi manusia," kata Fanny, melalui aplikasi perpesaan, Senin, 19 Agustus 2024.

Dampak lain dari proyek yang digagas Presiden Jokowi itu, menurut Fanny, menurunnya keanekaragaman hayati, terutama pada Teluk Balikpapan. Keanekaragaman hayati yang terkikis berujung pada ancaman kerusakan dan kehancuran di wilayah tersebut.

"Salah satunya di Teluk Balikpapan itu ada sekitar 16.000 hektare kawasan mangrove yang terancam mengalami kerusakan akibat eksploitasi wilayah di sekitarnya, apalagi ditambah sekarang dengan beban pembangunan IKN yang berjalan di sana," kata Fanny, menjelaskan dampak kerusakan keanekaragaman hayati tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menjaga rasio utang terkendali selama tahun anggaran 2023. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan pembiayaan non-utang melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. "Risiko utang pemerintah pada 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali,” tuturnya di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bendahara Negara itu menjelaskan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 39,7 persen pada 2022 menjadi 39,2 persen pada 2023. Turunnya rasio utang terhadap PDB itu yang kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN maupun G20 dengan rasio utang terendah.

Selain itu, Sri Mulyani memaparkan pemerintah menggunakan SILPA untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban pemerintah. Adapun SAL dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban yang tertunda.

“SAL juga digunakan untuk menstabilkan yield (imbal balik) SBN (Surat Berharga Negara) agar kita tidak terdampak saat dinamika market atau pasar surat berharga bergejolak akibat dampak global,” ucapnya.

Lebih jauh, Sri Mulyani menyebutkan penggunaan SAL Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 35 triliun. Dengan begitu, tersisa SILPA senilai Rp 19,38 triliun. Artinya, angka tersebut turun signifikan ketimbang penggunaan SAL tahun sebelumnya yang mencapai Rp 130,6 triliun.

Sri Mulyani menilai penurunan itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR agar APBN menjadi lebih efektif dan efisien. "Serta menghasilkan besaran SILPA yang optimal."

Sementara itu, kata Sri Mulyani, sisa anggaran yang belum digunakan menjadi sumber pembiayaan serta cadangan likuiditas (liquidity buffer) untuk APBN pada tahun berikutnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan jasa keuangan global Mastercard mengurangi 3 persen karyawannya secara global. Pemutusan hubungan kerja (PHK) itu akan berdampak pada sekitar 1.000 orang dari total 33.400 pekerja.

Juru bicara perusahaan penerbit kartu kredit yang berpusat di Purchase, New York, Amerika Serikat tersebut mengatakan, pemecatan ribuan karyawan dilakukan sebagai bagian dari upaya reorganisasi yang diluncurkan pada awal tahun 2024, guna mempertajam fokus pada bisnis inti. Sebagian besar dari pekerja yang terkena target PHK akan diberitahu pada kuartal ketiga tahun ini.

“Seiring dengan dilakukannya perubahan ini, kami berencana mengalokasikan kembali sumber daya ke area-area yang bertumbuh,” kata juru bicara Mastercard, Jumat, 16 Agustus 2024, seperti dikutip dariReuters.

Selain Mastercard, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat, General Motors (GM) juga mengumumkan pada Senin, 19 Agustus 2024, terkait pemberhentian lebih dari 1.000 karyawan tetapnya. Pekerja yang berada di unit perangkat lunak dan layanan di seluruh dunia menjadi sasaran dari PHK.

“Seiring dengan pembangunan masa depan GM, kita harus menyederhanakan (organisasi) demi kecepatan dan keunggulan, sehingga kami membuat pilihan yang berani, dan memprioritaskan investasi yang akan memberikan dampak besar,” kata GM dalam keterangannya.

Pemangkasan tersebut juga mencakup sekitar 600 pekerjaan di kampus teknologi milik GM di dekat Detroit, Michigan. Adapun setengah dari PHK itu menimpa para karyawan yang bekerja di Amerika Serikat.

Perwakilan GM menyatakan bahwa PHK dilakukan bukan karena alasan penghematan biaya, tetapi keputusan diambil menyusul hengkangnya wakil presiden eksekutif perangkat lunak, Mike Abbott pada Maret lalu. Pengunduran diri Abbott disebut akibat masalah kesehatan.

Abbott yang juga pernah menjabat sebagai mantan eksekutif Apple, direkrut GM sejak 2023. Dia bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak GM di tengah peningkatan investasi perusahaan terhadap produksi kendaraan listrik dan layanan berbasis langganan.

Pada April 2023, GM juga tercatat telah melakukan PHK terhadap 5.000 karyawan tetapnya. Penghentian hubungan kerja itu disebut terjadi sebagai upaya pemangkasan biaya sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp 32 triliun (kurs Rp 16.000 per dolar AS), setelah lebih dahulu memecat ratusan pekerja tingkat eksekutif dan pegawai tetapnya pada Februari tahun lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang menjelaskan alasan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita sebesar Rp 1.700. Harga minyak goreng rakyat yang semula Rp 14 ribu itu kini resmi naik menjadi Rp 15.700.

Moga mengatakan, kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO). Karena permintaan dunia turun, Moga menjelaskan hak ekspor yang diterbitkan pemerintah bagi para pelaku usaha menjadi berkurang. "Tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha,” kata Moga di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

Untuk menstimulus para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak gorengnya dari luar negeri ke dalam negeri, Moga mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. “Itulah tujuan utama dilakukan kenaikan HET ini sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat,” kata Moga.

Moga mengatakan, Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) telah melakukan asesmen sebelum memberlakukan kebijakan ini. Angka kenaikan sebesar Rp 1.700 didapat dari asesment itu. Dia mengklaim proses ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Keputusan naiknya harga MinyaKita resmi berlaku seiring keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024. Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MinyaKita, pemerintah menambahkan ukuran kemasan 500 mililiter—melengkapi ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter yang sebelumnya telah beredar di masyarakat. Lewat aturan yang sama, pemerintah menghapus peredaran minyak goreng curah dan meminta masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan MinyaKita.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, penerbitan aturan yang mulai berlaku 14 Agustus 2024 ini bertujuan meningkatkan pasokan MinyaKita di masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dan mengendalikan inflasi. Mengingat MinyaKita kini telah banyak diminati masyarakat, di luar minyak goreng dengan jenama premium.

“Target pasokan MinyaKita per bulan diharapkan dapat terdistribusi sebanyak 250 ribu ton kepada masyarakat,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 19 Agustus 2024.

Kendati mengalami kenaikan, Zulhas menyebut harga MinyaKita masih berada di bawah harga minyak goreng kemasan premium. Di sejumlah lokapasar atau marketplace, harga minyak goreng premium dari berbagai jenama terpantau berada di kisaran Rp 18 ribu.

TEMPO.CO, Jakarta - Grup punk rock legendaris asal California, Green Day dijadwalkan akan menggelar konser di Indonesia pada 15 Februari 2025 mendatang. Konser yang akan berlangsung di Carnaval Ancol, Jakarta ini merupakan konser tunggal kedua Green Day di Indonesia, setelah terakhir datang pada 1996 silam.

Ravel Entertainment selaku promotor acara telah mengumumkan daftar harga dan kategori tiket konser Green Day, bagi penggemar yang ingin menonton pertunjukan langsung grup musik itu. Adapun tiket termahal dijual di angka Rp 2,6 juta untuk kategori tiket Cat 1, dan termurah di harga Rp 1,5 juta untuk Cat 3.

Menurut Ravel Entertainment, konser bertajuk Green Day Live in Jakarta itu merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan 10 tahun Hammersonic. Grup musik itu juga akan membawakan setlist spesial 30 tahun “Dookie” dan peringatan 20 tahun “American Idiot”, album-album hit mereka.

Pernah Konser di Indonesia 28 Tahun Lalu

Sebelumnya, trio yang terdiri dari Billie Joe Armstrong (vokal, gitar), Mike Dirnt (bass), dan Tré Cool (drum) itu pernah mengadakan konser di Indonesia pada 28 tahun lalu, tepatnya di tahun 1996, yang diadakan di Jakarta Convention Centre. Pada konser kali ini, pelantun lagu “Basket Case” itu akan tampil di hadapan penggemar dan menargetkan 40 ribu penonton.

“Kapasitas Carnaval (Ancol) itu bisa mencapai 70 ribu penonton, tapi kita enggak buka semua. Kita buka kapasitas setengahnya, kita berharap bisa terpenuhi sekitar 30 sampai 40 ribu lah,” kata founder dan CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardi, selaku promotor acara, saat jumpa pers di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Ravel juga mengatakan, tidak mudah untuk mengundang Green Day ke Indonesia. Dia menceritakan sekilas perjuangannya mendatangkan grup band yang sudah berdiri sejak 1987 itu ke Indonesia. “Lumayan susah sebenarnya untuk mengundang mereka. Prosesnya udah lumayan lama, saya sampai harus datang ke LA dan diundang ke sana,” ujarnya.

Permintaannya mengundang Green Day ke Indonesia, kata Ravel, baru dikonfirmasi beberapa bulan terakhir. “Baru dikonfirmasi kurang lebih 7 sampai 8 bulan yang lalu,” ucap dia.

Harga Tiket Konser Green Day

Berdasarkan rilis resmi Ravel Entertainment, tiket konser Green Day Live in Jakarta bisa mulai dibeli penggemar pada Selasa, 27 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui situs resmi www.greendayjkt.com.

Untuk memudahkan transaksi, calon penonton tidak perlu membuat akun untuk bisa mengakses laman pembelian tiket. Namun, pembelian dibatasi dengan kuota maksimal lima buah tiket untuk satu kali transaksi.

Melansir dari unggahan resmi akun Instagram Ravel Entertainment, berikut rincian harga tiket konser Green Day beserta kategorinya:

Cat 1A: Rp 2.655.555

Cat 1B: Rp 2.655.555

Cat 2A: Rp 2.015.555

Cat 2B: Rp 2.015.555

Cat 3: Rp 1.580.555

Sebagai informasi, harga tiket yang tertera belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10 persen dan biaya administrasi sebesar 5 persen. Selain itu, seluruh kategori tiket juga berupa festival atau standing. Namun, tersedia kapasitas khusus untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) menguat sebesar 114,5 poin menjadi Rp 15.435,5 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, 20 Agustus 2024. Di penutupan kemarin, rupiah tercatat berada di level Rp 15.550.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah masih akan bergerak fluktuatif esok hari. “Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp 15.350 hingga Rp 15.450,” kata dia dalam analisis rutinnya pada Selasa sore.

Dari dalam negeri, Ibrahim mengungkapkan, penguatan rupiah masih didorong oleh tren pertumbuhan ekonomi nasional yang terbilang stabil. Sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di rentang 5 persen. Meski demikian, dalam Pidato Kenegaraan pada Jumat lalu, Jokowi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih berada di level 5 persen merupakan hal yang patut disyukuri.

Pasalnya, banyak negara lain yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi atau justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh.

Menurut Ibrahim, perekonomian Indonesia pada pemerintahan Jokowi bukan dirancang untuk tumbuh di kisaran 6 persen, melainkan untuk menahan agar pertumbuhan tidak turun lebih lanjut, sebagaimana tren penurunan pertumbuhan di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selanjutnya: Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG)....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang polis PT AsuransiJiwasraya (Persero) yang menolak skema restrukturisasi mempertanyakan keberpihakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan penyelamatan nasabah itu.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan pemegang polis Jiwasraya usai menghadiri audiensi dengan OJK pada hari ini. Audiensi berlangsung selama dua jam di kantor OJK, Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Salah satu perwakilan nasabah Jiwasraya yang hadir di acara tersebut, Machril, mengaku kecewa dengan hasil audiensi. "Sebenarnya percuma kita datang, kita sudah tahu sikap (OJK). Sangat mengecewakan. Dengan label Otoritas tapi tidak punya otoritas,” ujarnya saat keluar dari ruang pertemuan pada pukul 12.40 WIB, Selasa, 20 Agustus 2024.

Machril, satu dari sebanyak 70 nasabah Jiwasraya atau sekitar 0,3 persen pemegang polis, masih menolak program restrukturisasi yang ditawarkan Jiwasraya melalui pihak ketiga, yakni PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Total klaimnya mencapai Rp 201 miliar. Machril mengatakan, para pemegang polisi tu masih memperjuangkan hak mereka.

Ia menyebutkan, para nasabah juga menyoroti keengganan OJK dalam penyelesaian kewajiban Jiwasraya kepada nasabah Jiwasraya. OJK, kata Machril, terlihat mempertahankan posisi sebagai regulator dengan menekankan pemenuhan kepentingan seluruh pemegang polis, termasuk yang sudah menyetujui skema restrukturisasi.

“Ada keengganan OJK (untuk menindaklanjuti pembayaran hak para pemegang polis Jiwasraya). Sekarang jelas terlihat alasan keengganan itu alasannya, alasan yang mereka gunakan adalah demi kemaslahatan (seluruh) nasabah,” tutur Machril.

Machril juga menyinggung Peraturan OJK (POJK) No. 22 Tahun 2023 Pasal 109-110. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menindak dan memberikan perintah tegas tertulis kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menjamin pengembalian harta kekayaan konsumen. “Dalam hal ini sebenarnya OJK punya wewenang untuk memerintahkan Jiwasraya membayar kami,” kata dia.

Namun, menurut Machril, OJK belum memberikan solusi konkret terkait pembayaran ini. OJK justru mendukung program restrukturisasi yang ditawarkan Jiwasraya.

Saat audiensi, Machril mempertanyakan apakah lembaga OJK ini merupakan solusi atau justru bagian dari masalah. Tapi dari respons OJK, kata dia, para nasabah melihat sikap otoritas bukan bagian dari solusi.

Adapun mengenai kelanjutan proses penyelamatan pemegang polis, kata Machril, para nasabah mengaku masih akan menunggu. Ia tidak memungkiri bahwa akan ada pihak-pihak yang melayangkan gugatan pada instansi terkait. “Jadi kalau nanti ada yang mengajukan gugatan-gugatan seperti itu, bukankah itu nanti justru menjatuhkan wibawa dari instansi sekelas OJK ini?”

Pengacara sekaligus nasabah terdampak kasus Jiwasraya, OC Kaligis menuding bahwa keputusan OJK untuk tidak menindaklanjuti Jiwasraya karena ingin mempertahankan keadilan bagi seluruh pemegang polis ini hanya alasan semata. “Alasan bahwa kalau misalkan dibayar akan mengganggu (nasabah) yang lain, itu alasan yang dibuat-buat," kata dia.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menjelaskan aset Jiwasraya saat ini hanya sebesar Rp 6,7 triliun. Dengan aset tersebut, perusahaan belum mampu membayar penuh seluruh hak para pemegang polis.

Meski begitu, kata Rizal, OJK tetap mendorong upaya menyehatkan Jiwasraya dan melindungi sekitar 350 ribu nasabah perusahaan itu. Tapi jika pembayaran kewajiban dilakukan hanya kepada sebagian pemegang polis dengan aset yang ada, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah lainnya.

Rizal menegaskan OJK ingin kewajiban para pemegang polis tersebut dibayar penuh 100 persen dan merata jumlahnya. “Misalnya, jika satu nasabah dibayar penuh, maka yang lain mungkin hanya menerima sebagian kecil dari yang seharusnya mereka terima,” ujarnya.

Cicilia Ocha berkontribusi dalam penulisan artikel ini.