TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer atau CEO Starbucks Laxman Narasimhan memutuskan mengundurkan diri. Starbucks menyebut posisinya akan diisi oleh Kepala Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol.

Keputusan ini menyusul meningkatnya tekanan dan spekulasi mengenai masa depan Laxman Narasimhan, yang baru menjabat selama satu setengah tahun. Dikutip dari news.sky.com, bulan lalu, perusahaan melaporkan bahwa penjualan global telah turun sebesar 3 persen selama kuartal ketiga, lebih dari yang diperkirakan oleh para analis, dan baru terjadi dari serangkaian hasil keuangan yang mengecewakan.

Seiring dengan kemerosotan di wilayah-wilayah seperti Amerika Serikat dan Timur Tengah, penjualan turun sebesar 14 persen di Cina selama periode tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi antara melemahnya permintaan di tengah kenaikan harga dan boikot terkait perang di Gaza.

Laxman yang sebelumnya menjabat sebagai kepala eksekutif perusahaan barang konsumen multinasional Reckitt, disorot karena kurangnya pengalaman di sektor restoran. Meskipun telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempelajari bisnis Starbucks, termasuk pelatihan sebagai barista.

Ia mendapat tekanan lebih lanjut pada Mei ketika pendahulunya, Howard Schultz, menerbitkan sebuah surat terbuka yang mendesak jaringan tersebut untuk melakukan perbaikan. Selain itu, tekanan juga datang dari investor aktivis Elliott Investment Management setelah mereka menanamkan saham senilai $2 milyar dan menuntut perubahan di perusahaan tersebut.

Mellody Hobson, yang telah mengundurkan diri sebagai chairman untuk memimpin dewan perusahaan sebagai bagian dari perombakan tersebut, mengakui kepada CNBC bahwa ia telah mulai mendorong agar Laxman diganti beberapa bulan yang lalu.

Dikutip dari news.sky, Vrian Niccol, yang juga pernah menduduki posisi senior di beberapa merek makanan besar di Amerika Serikat, termasuk Taco Bell dan Pizza Hut, ditunjuk menjadi kepala eksekutif pada 9 September. Hobson mengatakan bahwa ia sangat senang, dan menambahkan Karier Nichol yang fenomenal sudah cukup membuktikan kapasitasnya.

Menurutnya, Niccol telah berjasa dalam mengubah nasib Chipotle, termasuk membantu harga sahamnya melonjak hampir 800 persen di bawah kepemimpinannya. Schultz juga menyambut baik penunjukan ini, karena ia memperingatkan bahwa perusahaan ini berada pada momen penting dalam sejarahnya.

Adapun saham Starbucks melonjak lebih dari 20 persen pada awal perdagangan setelah pengumuman tersebut, sementara saham Chipotle turun lebih dari 10 persen.

Profil Laxman Narasimhan

Dilansir dari starbucks.com, Laxman Narasimhan adalah seorang veteran industri konsumen yang telah berhasil menggalang talenta untuk mewujudkan ambisi di masa depan dengan mendorong inovasi yang berpusat pada konsumen dan digital.

Dia memiliki pengalaman hampir 30 tahun dalam memimpin dan memberikan konsultasi kepada bisnis barang konsumen global. Dengan keahlian operasional dan transformasionalnya yang mumpuni, Laxman Narasimhan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan dan menumbuhkan merek-merek yang dipimpin oleh tujuan.

Ia juga membangun sejarah yang kompleks dari perusahaan-perusahaan besar seperti PepsiCo. Sebelum bergabung dengan Starbucks, ia menjabat sebagai Chief Executive Officer di Reckitt, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kesehatan, kebersihan, dan nutrisi, di mana ia memimpin perusahaan tersebut melalui transformasi besar-besaran dan kembali bangkit ke pertumbuhan yang berkelanjutan.

Laxman juga memimpin Reckitt melewati pandemi Covid-19, mendukung tenaga kerja garis depan perusahaan dan menyesuaikan pasokan dan produksi untuk memenuhi permintaan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk produk Reckitt. Di Reckitt, Laxman menghidupkan kembali budaya kepemilikan perusahaan agar dapat mewujudkan tujuan perusahaan untuk melindungi, menyembuhkan, dan memelihara dunia yang lebih bersih dan sehat.

Laxman terus mempertahankan komitmen dengan metode kepemimpinan yang melayani selama masa jabatannya, meluncurkan berbagai inisiatif seperti upaya perusahaan untuk mendorong perilaku kesehatan dan kebersihan yang lebih baik di masyarakat secara global, serta meningkatkan keberlanjutan.

Lebih lanjut, ia juga pernah menjabat sebagai eksekutif di berbagai posisi kepemimpinan di PepsiCo, termasuk sebagai global chief commercial officer, di mana dia bertanggung jawab atas strategi pertumbuhan jangka panjang dan kemampuan komersial perusahaan. Laxman Narasimhan juga menjabat sebagai CEO untuk operasi perusahaan di Amerika Latin, Eropa, dan Afrika Sub-Sahara, di mana ia menjalankan bisnis makanan dan minuman di lebih dari 100 negara.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | YOLANDA AGNE | REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga negara (K/L) telah mengumumkan kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2024. Kebutuhan CASN tersebut mencakup calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Untuk diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan jadwal dan alur seleksi CPNS 2024 yang pendaftarannya akan dibuka pada 20 Agustus mendatang. Hal itu tertuang dalam Pengumuman BKN Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.Sementara itu, terkait jadwal seleksi PPPK, belum ada informasi resmi.

Daftar Formasi CPNS 2024 di Instansi Pusat

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar instansi K/L pusat yang telah mengumumkan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK pada 2024:

1. Kementerian Agama (Kemenag)

- CPNS: 20.772.

- PPPK: 89.781.

2. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

- CPNS: 8.607.

- PPPK: 14.593.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

- CPNS tenaga teknis: 6.385.

- CPNS tenaga kesehatan: 3.

- PPPK tenaga teknis: 19.931.

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

- CPNS: 15.462.

- PPPK: 25.079.

5. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

- CPNS tenaga teknis: 1.385.

- CPNS tenaga kesehatan: 6.

- PPPK tenaga teknis: 16.543.

- PPPK tenaga kesehatan: 83.

6. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

- CPNS tenaga teknis: 13.687.

- CPNS tenaga kesehatan: 4.597.

- PPPK tenaga teknis: 3.200.

- PPPK tenaga kesehatan: 3.774.

7. Kementerian Sosial (Kemensos)

- CPNS tenaga teknis: 125.

- CPNS tenaga kesehatan: 141.

- PPPK tenaga teknis: 40.508.

- PPPK tenaga kesehatan: 65.

8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

a. CPNS

- Lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat: Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian.

- Lulusan diploma tiga (D3): Bidan Terampil, Asisten Apoteker Terampil, dan Perawat Terampil.

- Lulusan sarjana terapan (D4) atau sarjana (S1): Analis Hukum Ahli Pertama, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Kurator Keperdataan Ahli Pertama, Pemeriksa Paten Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Pertama, Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, dan Pranata Komputer Ahli Pertama.

- Lulusan magister (S2): Widyaiswara Ahli Pertama.

b. PPPK Formasi Khusus

Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, Penata Layanan Operasional, dan Pengelola Umum Operasional.

9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

CPNS: Analis Anggaran Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Arsiparis Terampil, Auditor Ahli Pertama, Auditor Terampil, Manggala Informatika Ahli Pertama, dan Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penata Keprotokolan, Penata Laksana Barang Terampil, Pengelola Keprotokolan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Pranata Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Terampil, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil, serta Statistisi Ahli Pertama.

10. Mahkamah Agung (MA)

- CPNS: 4.949 (sebagian formasi untuk Analis Perkara Peradilan diproyeksikan menjadi Calon Hakim).

- PPPK: 9.276.

11. Kejaksaan Agung (Kejagung)

- CPNS: 9.694.

- PPPK: 1.609.

12. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

- CPNS: 1.984.

- PPPK: 16.573.

13. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

- CPNS: 1.389.

- PPPK: 367.

14. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

CPNS: 781 formasi.

Jabatan: Analis Anggaran Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Analis Kerja Sama Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.

Kemudian, Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, Statistisi Ahli Pertama, Widyaiswara Ahli Pertama, Sandiman Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil, dan Auditor Terampil.

Penata Laksana Barang Terampil, Arsiparis Terampil, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil, Pranata Keuangan APBN Terampil, Penata Kelola Obat dan Makanan, Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan, serta Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.

15. Badan Karantina Indonesia (Barantin)

a. CPNS (525 formasi)

- S2 (Dokter Hewan): 25,3 persen.

- S1: 59 persen.

- D3: 14,68 persen.

b. PPPK (572 formasi)

- S1: 21,8 persen.

- D3: 2,09 persen.

- SMA: 76,04 persen.

16. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

- CPNS: 144.

- PPPK: 43.

17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

CASN: 78.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya pada Oktober 2024. Seperti apa pencapaian di bidang perekonomian selama sepuluh tahun belakangan ini?

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama Jokowi menjabat, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran level 5 persen dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini di bawah target 7 persen pada masa kampanyenya.

Berdasarkan data badan pusat statistik atau BPS, ekonomi RI pada awal Jokowi menjabat 2015 tumbuh 4,8 persen, lalu di kisaran 5 persen pada 2019. Pada 2020 ekonomi RI minus 2,07 persen saat pandemi melanda. Hingga triwulan kedua 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen.

2. Utang Pemerintah Membengkak

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Rp 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. Data APBN terkini yang diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.502,6 triliun per Juli 2024.

Penarikan utang tersebut sejalan dengan pembayaran bunga utang yang tidak kalah besar. Hingga saat ini 20 persen APBN digunakan untuk membiayai bunga saja. Utang jumbo di era covid-19 juga membuat pemerintahan selanjutnya menanggung utang jatuh tempo Rp 800 triliun tiap tahun sejak 2025-2027.

3. Angka Kemiskinan Turun, Ketimpangan Masih Terjadi

Angka kemiskinan selama satu dekade pemerintahan Jokowi tercatat turun tipis. Pada 2015, angka kemiskinan Indonesia berada di kidaran 11,22 persen. Hingga 2023, angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,36 persen. Pemerataan masih menjadi PR pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat masih ada beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional. “Ini menunjukan tantangan penurunan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar,” ujarnya saat rapat dengan Komisi IV DPD RI di Kompleks parleman Senayan, Selasa 11 Juni 2024.

Ia mencontohkan ketimpangan terjadi seperti di wilayah Sulawesi yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, namun tingkat kemiskinannya 10,08 pada 2023 atau masih di atas rata-rata kemiskinan nasional. Selanjutnya Maluku yang mencapai 12,29 persen dan Nusa Tenggara masih pada kisaran 16,99 persen. Lalu Papua tingat kemiskinannya mencapai 24,76 persen pada 2023.

Ekonom senior Faisal Basri sebelumnya mengatakan peningkatan utang di era Jokowi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. “Utang naik, kalau ekonominya tumbuh maka basis penerimaan pajak naik, ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tantangan perekonomian domestik dan global juga terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Beberapa di antaranya pandemi Covid-19, konflik geopolitik Timur Tengah, perang dagang hingga suku bunga acuan di beberapa negara yang naik tinggi.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengungkapkan sudah ada kepala daerah yang tertarik mengoperasikan kereta tanpa rel atau autonomous rail transit (ART) di daerah semenjak diuji coba dan diinformasikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Sebenarnya semenjak Pak Presiden menginformasikan ini, banyak kepala daerah meminta ART dioperasikan di wilayahnya," ucap Risal melalui sambungan telepon pada Rabu, 14 Agustus 2024. Dia menyebutkan kepala daerah tertarik karena operasional kereta tersebut murah.

Risal tak menyebut nama pejabat daerah yang berencana mendatangkan kereta listrik tersebut. Namun, dia menyebutkan salah satu kepala daerah di Semarang, Jawa Tengah. "Kepala daerah di Semarang sudah bersurat ke kami perihal ART tersebut," kata dia.

Uji coba transportasi atau kereta otonom menjelang upacara Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara berlangsung hingga Desember 2024. Para kepala daerah yang hadir di ibu kota baru itu diharapkan bisa memakai kendaraan serupa di daerah masing-masing.

Risal mengatakan, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri sudah mencoba kereta tersebut. "Pada prinsipnya beliau senang dengan kereta tersebut," kata Risal.

Selanjutnya: Risal mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan kereta otonom ini bisa digunakan....

<!--more-->

Risal mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan kereta otonom ini bisa digunakan di daerah lain. Alasannya operasional ART itu lebih murah dan irit. Berbeda dengan kereta lainnya yang membutuhkan rel hingga perawatan lintasan. Sementara ART cukup menyediakan jalan dan marka. Kereta tanpa rel ini menggunakan daya baterai.

"Untuk kepala daerah yang ingin tahu ART ini, bisa uji coba dulu di IKN kalau mau dipasang di daerahnya," ujar Risal. Menurut dia, ada kepala daerah yang menyaksikan kereta otonom itu dan langsung tertarik. Dia menyebutkan salah satu kepala daerah sudah menyatakan tertarik terhadap kereta berkapasitas angkut 280 orang itu.

Menurut Risal, satu buah kereta otonom ini seharga Rp 74-76 miliar. Namun biaya itu sudah ditambahkan dengan perangkat lain penunjang operasional ART, seperti alat cas. Sebuah ART yang kini berlenggang di IKN itu didatangkan dari Cina. Kendaraan ini dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Cina CRRC Zhuzhou Institute dan diluncurkan perdana pada 2 Juni 2017.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, trem otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta api tanpa rel. ART tersebut dioperasikan menggunakan baterai dengan pengoperasian dipandu melalui pembacaan marka jalan melalui sensor.

Kendaraan ini, kata Budi Karya, ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil. Budi Karya mengatakan, keandalan trem otonom yang dihadirkan sudah terbukti. Bahkan keandalannya diakui di beberapa negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia saat berpidato dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI di Gedung Parlemen Senayan. Ia menuturkan sepuluh tahun bukan waktu yang panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa Indonesia.

Jokowi sangat menyadari bahwa dirinya merupakan pribadi yang jauh dari kata sempurna. Ia juga mengaku sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa. Menurutnya, sangat mungkin ada yang luput dari pandangannya selama memimpin selama dua dekade.

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai," tutur Jokowi, Jumat, 16 Agustus 2024. "Sekali lagi, kami mohon maaf."

Ia juga mengatakan apa yang sudah dilakukan merupakan hal terbaik yang ia upayakan bagi rakyat, bagi bangsa dan negara Indonesia. Meskipun, ia menyadari, hasil kerja yang ia capai bersama Ma'ruf Amin belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. "Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua," kata eks Gubernur Jakarta itu.

Jokowi juga pernah menyampaikan permohonan maaf saat menyampaikan sambutannya dalam momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024. Acara ini merupakan rangkaian ‘Bulan Kemerdekaan’ HUT RI ke-79.

"Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai presiden dan sebagai wakil presiden," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, bahwa selama menjabat sebagai Presiden, dia menyadari tidak bisa menyenangkan semua pihak. "Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Swt," kata Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan sejak 2014.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyiapkan sistem monitoring, prosesing dan diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat sebagai langkah antisipasi dan mitigasi.

Hal itu dikatakan menyusul terjadinya gempa M7,1 di Nankai, Jepang, 8 Agustus 2024, yang dikhawatirkan ilmuwan Jepang akan memicu gempa di zona Megathrust Nankai yang lebih dahsyat.

Menurut dia, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megathrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Seismic Gap Megathrust Selat Sunda M8,7 dan Megathrust Mentawai-Siberut M8,9. Zona Seismic Gap adalah zona sumber gempa potensial tetapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir.

Namun Daryono seperti dikutip Antara, Senin, 12 Agustus 2024, mengatakan, masyarakat tidak perlu panik karena BMKG memiliki sistem InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) yang dapat digunakan untuk segera meyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh Indonesia, termasuk memantau aktivitas gempa dan tsunami di zona Megathrust Nankai Jepang dan sekitarnya secara realtime.

BMKG menilai rilis gempa di kedua segmen megathrust tersebut dapat dikategorikan tinggal menunggu waktu karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar.

Untuk itu BMKG terus memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, drill, evakuasi, berbasis pemodelan tsunami kepada pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, pelaku usaha pariwisata pantai, industri pantai dan infrastruktur kritis pelabuhan dan bandara pantai yang dikemas dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami (SLG), BMKG Goes To School (BGTS) dan Pembentukan Masyarakat Siaga tsunami (Tsunami Ready Community).

"Kami berharap upaya dalam memitigasi bencana gempa bumi dan tsunami tersebut dapat menekan sekecil mungkin risiko dampak bencana yang mungkin terjadi, bahkan hingga dapat menciptakan zero victim," ujar Daryono.

Tentang dampak ancaman tsunami dari Nankai, Daryono mengatakanMegathrust Nankai adalah salah satu zonaseismic gapdan diduga saat ini sedang mengalami proses akumulasi medan tegangan atau stres kerak bumi.

Berdasarkan sejarah yang dihimpun BMKG menunjukkan gempa Megathrust Nankai telah membangkitkan beberapa kali gempa dahsyat yang destruktif. Contohnya, kata dia, Gempa Hakuho Nankai – Tsunami (tahun 684), Gempa Ninna Nankai (887), Gempa Kwa Nankaido (1099), Gempa Shhei Nankaido 8,4 magnitudo- Tsunami (3 Agustus 1361).

Kemudian Gempa Keich Nankaido 7,9 magnitudo - Tsunami (3 Februari 1605), Gempa Hoei 8,7 magnitudo - Tsunami (28 Oktober 1707), Gempa Ansei Nankai 8,4 magnitudo - Tsunami (24 Desember 1854), Gempa Nankaido 8,4 magnitudo - Tsunami (21 Desember 1946).

Daryono menjelaskan gempa-gempa dahsyat tersebut hampir semuanya memicu tsunami, karena sistem Megathrust Nankai berpotensi sangat aktif.Berdasarkan data sejarah gempa menunjukkan zona sumber gempa ini dapat memicu gempa dahsyat yang berkekuatan 8,0 magnitudo hingga lebih di setiap satu atau dua abad.

Bahkan seperti yang diyakini para ilmuwan Jepang, kata dia, Palung Nankai memiliki beberapa segmen megathrust yang jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga 9,1 magnitudo.

Ia menyebutkan kondisi itu juga yang dikhawatirkan para ilmuwan Jepang sebagaimana telah dikeluarkannya peringatan pasca-gempa Miyazaki 7,1 magnitudo (8/8) karena gempa besar tersebut dipicu oleh salah satu segmen di Megathrust Nankai.

Di zona megathrust ini terdapat palung bawah laut sepanjang 800 kilometer yang membentang dari Shizouka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu, sehingga gempa 7,1 magnitudo kemarin dikhawatirkan menjadi pemicu atau pembuka gempa dahsyat berikutnya di Sistem Tunjaman Nankai.

Jika kekhawatiran terjadinya gempa yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, lanjutnya, maka akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga memicu tsunami.

"Jika gempa dahsyat di Megathrust Nankai tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan tsunami maka hal ini perlu kita waspadai, karena tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga wilayah Indonesia," katanya.

Meski demikian ia menegaskan gempa besar di Megathrust Nankai tersebut tidak akan berdampak terhadap sistem lempeng tektonik di wilayah Indonesia karena jaraknya yang sangat jauh, dan biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berskala lokal hingga regional pada sistem Tunjaman Nankai.

Berikutnya: Masyarakat Bengkulu Jangan Panik

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan masih banyak pekerjaan rumah alias PR pemerintah di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ia menuturkan, pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya diraskan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Sayup-sayup masih kita dengarkan, aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan," ujar Bambang dalam sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR-DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jumat, 16 Agustus 2024.

Menurutnya, masyarakat Indonesia mendambakan negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi dalam aspek moralitas dan integritas.Rakyat, kata dia, berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, rakyat yang berjuang melawan ketidakadilan dan kemiskinan.

"Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, dimana setiap individu, kelompok dan golongan, mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi," ucap Bambang.

PR lainnya, Bambang melanjutkan, adalah peningkatan populasi penduduk. Ia mengatakan hal ini membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Namun di saat yang sama, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru tertekan. Ia menyinggung makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.

Bambang pun mengatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan. "Bukan sekadar ketahanan pangan yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri."

Selain tantangan pangan, Bambang menuturkan keamanan siber di Indonesia masih menjadi PR dan perlu ditingkatkan. Mengutip National Cyber Security Index, Bambang berujar Indonesia masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber. Ia menyinggung peretasan data nasional yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Ini mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum," ujar Bambang.

Tantangan Indonesia lainnya menurut Bambang adalah tantangan di bidang energi. Hal ini seiring komitmen Indonesia menekan emisi gas rumah kaca secara bertahap dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan beralih pada energi baru dan terbarukan.

"Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun," ujar Bambang.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplusneraca perdagangan Indonesia pada Juli 2024 sebesar US$ 0,47 miliar. Surplus kali ini lebih rendah dibandingkan dengan Juni 2024 sebesar US$ 2,39 miliar. Melihat kondisi demikian, Bank Indonesia (BI) menilai capaian ini mampu menopang perekonomian RI ke depan.

"BI memandang surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 16 Agustus 2024.

Dia mengatakan BI ke depan akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain. Dengan demikian, dapat terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Nilai ekspor Indonesia Juli 2024 mencapai US$ 22,21 miliar atau naik 6,55 persen dibanding ekspor Juni 2024. Sementara itu, nilai impor Indonesia Juli 2024 mencapai US$ 21,74 miliar, naik 17,82 persen dibanding Juni 2024.

Surplus neraca perdagangan yang berlanjut, utamanya bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang tetap baik. Neraca perdagangan nonmigas pada Juli 2024 mencatatkan surplus US$ 2,61 miliar.

Capaian tersebut sejalan dengan ekspor nonmigas yang meningkat mencapai US$ 20,79 miliar dan impor nonmigas yang juga meningkat mencapai US$ 18,18 miliar. Jika dilihat berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Cina, AS dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut, menurut catatan BPS didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam. "Seperti bijih logam, terak, dan abu maupun ekspor produk manufaktur seperti logam mulia dan perhiasan atau permata, mesin dan peralatan elektrik serta kendaraan dan bagiannya."

Sementara itu, impor nonmigas meningkat terutama di sisi bahan baku dan barang modal yang mendukung aktivitas ekonomi domestik. BPS melaporkan, defisit neraca perdagangan migas meningkat mencapai US$ 2,13 miliar pada Juli 2024.

"Sejalan dengan peningkatan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas," kata Erwin, mengutip laporan BPS.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Starbucks mengumumkan CEO baru yakni Kepala Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol. Ia ditunjuk sebagai Chief Executive Officer Starbucks (CEO) pada Selasa, 13 Agustus 2024, menggantikan pendiri perusahaan dan mantan CEO Starbucks sebelumnya, Laxman Narasimhan.

Adapun Brian Niccol, yang juga pernah menduduki posisi senior di beberapa merek makanan besar di Amerika Serikat, termasuk Taco Bell dan Pizza Hut, akan menjadi kepala eksekutif pada tanggal 9 September.

Dikutip dari ndtv.com, pergeseran kepemimpinan ini terjadi sebab Starbucks berusaha membalikkan bisnisnya, sambil menghadapi penurunan penjualan secara luas dalam laporan keuangan terbarunya.

Lebih jauh, melemahnya sentimen konsumen dan kondisi pasar yang sulit di Cina sebagai faktor penyebab masalahnya.

"Brian adalah pembawa budaya yang membawa banyak pengalaman dan rekam jejak yang telah terbukti dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan," kata ketua dewan direksi Starbucks, Mellody Hobson, dalam sebuah pernyataan saat perusahaan mengumumkan perubahan kepemimpinan.

Nancy Tengler, CEO Laffer Tengler Investments, yang memiliki saham di kedua perusahaan juga menyambut gembira kabar tersebut. "Saya bersorak saat mendengar berita Starbucks, sahamnya sangat mengecewakan, begitu juga dengan Laxman, Brian Niccol baru saja melakukan keajaiban di Chipotle dia melakukan semua hal yang benar dan benar-benar mendorong perusahaan menggunakan jalur Chipotle, melalui penggunaan digitalisasi, Niccol akan memperbaiki Starbucks." kata dia dikutip dari Reuters pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Adapun melalui penunjukannya sebagai CEO Starbucks, perusahaan mencatat bahwa karyanya di Chipotle telah mendorong pertumbuhan dan penciptaan nilai yang signifikan, dengan mengutip pendapatan yang meningkat hampir dua kali lipat dan laba yang meningkat.

Profil Brian Niccol

Dinukil dari Reuters, Niccol telah menjadi CEO di Chipotle sejak Maret 2018 dan mengambil peran tambahan sebagai chairman sejak Maret 2020. Dia merupakan CEO Taco Bell, sebuah divisi dari Yum Brands, dari tahun 2015 hingga awal 2018 dan sebelumnya pernah memegang posisi di Pizza Hut, merek lain di bawah naungan Yum.

Sebelum bertugas di Yum, Niccol menghabiskan 10 tahun di perusahaan barang konsumen raksasa Procter & Gamble. Saat ini, ia menjadi anggota dewan peritel big-box Walmart, dan sebelumnya pernah menjadi anggota dewan pembangun rumah KB Home, dan produsen sepeda motor Harley-Davidson.

Di bawah kepemimpinannya, pembuat burrito dan rice bowl ini menambah hampir 1.000 gerai baru di seluruh dunia. Perusahaan ini juga memulai penggunaan prosesor alpukat otomatis yang memangkas waktu persiapan guacamole hingga 50 persen dan pemanggang dua sisi robotik untuk mempercepat proses memasak.

Brian Niccol, yang berfokus pada modernisasi platform pemesanan digital dan seluler jaringan burrito, dikreditkan dengan memperkenalkan jalur penjemputan pesanan digital, yang disebut Chipotlanes. Dari 271 restoran baru yang dibuka oleh perusahaan pada akhir tahun lalu, 238 di antaranya memiliki Chipotlane.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Harga pangan hari ini Jumat, 16 Agustus 2024 terpantau cenderung naik. Beberapa komoditas seperti beras, biji kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, telur ayam ras dan daging ayam. Kemudian, harga gula, jagung, beberapa jenis ikan juga mengalami kenaikan harga rerata nasional.

Harga beras premium hari ini menyentuh Rp 15.730 per kg, naik sebesar Rp 170 atau 1,09 persen dibandingkan harga kemarin. Berdasarkan statistik datanya di panel harga milik Badan Pangan Nasional, harga beras selama sepekan ini fluktuatif. Pada Jumat pekan lalu, harga rerata nasional beras premium adalah Rp 15.520 per kg.

Sementara itu, harga beras medium hari ini tercatat Rp 13.620 per kg atau naik Rp 30. Sepekan lalu, harga rata-rata nasional untuk beras medium adalah Rp 13.590 per kg. Di samping itu, beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp 120 dibandingkan kemarin, menjadi Rp 12.690 per kg hari ini.

Harga kedelai biji kering impor naik Rp 210 menjadi Rp 12.120 per kg. Harganya naik sebesar 1,76 persen dibanding harga kemarin. Kemudian, harga bawang merah naik Rp 320 atau 1,24 persen dari Rp 25.790 kemarin menjadi Rp 26.020 hari ini . Pada pekan lalu, harganya tercatat senilai Rp 26.310 per kg.

Sama halnya dengan bawang putih bonggol yang naik harga Rp 550menjadi Rp 40.340 per kg hari ini. Harga cabai merah keriting juga naik Rp 300 menjadi 45.760 per kg. Kemudian, harga cabai rawit merah naik sebesar 1,24 persen atau Rp 790 ke level Rp 64.680 per kg. Harga cabai rawit merah pada pekan lalu adalah Rp 68.670 per kg.

Sementara itu, daging sapi murni naik harga Rp 470 menjadi Rp 135.780 per kg. Data menunjukkan bahwa Jumat lalu, harganya tercatat Rp 135.020 per kg. Daging ayam ras juga menunjukkan kenaikan harga dari Rp 35.100 kemarin menjadi Rp 35.220 per kg hari ini.

Lalu, ada telur ayam ras yang tercatat naik Rp 350 menjadi Rp 29.080 per kg. Harga gula konsumsi juga naik sebesar Rp 230 menjadi Rp 10.580 per kg. Tepung terigu kemasan naik harga sebesar Rp 30 menjadi Rp 17.940 per kg. Kemudian, jagung tingkat peternak naik Rp 270 dibandingkan kemarin menjadi Rp 6.030 per kg.

Dua jenis ikan mengalami kenaikan harga, yakni ikan kembung dan tongkol. Ikan kembung per kg hari ini tercatat seharga Rp 38.100, naik Rp 920 dibandingkan kemarin. Sementara ikan tongkol naik harga Rp 290 menjadi Rp 31.910 per kg.

TEMPO.CO, Jakarta - Empat anak buah kapal perikanan diduga sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dikabarkan hilang dari atas kapal. Mereka adalah DS, MS, IL, dan AH. Hingga saat ini, keempat orang ini belum ditemukan.

"Awalnya DS, MS, IL, dan AH direkrut menjadi awak kapal perikanan penangkap cumi. Sehingga empat AKP (awak kapal perikanan) tersebut meninggalkan rumah sejak 9 Juni 2024. Informasi perekrutan ini didapatkan dari sesama rekan para AKP," kata pengacara publik Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Guntur, dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Menurut dia, berdasarkan perjanjian di awal, para AKP seharusnya mendapatkan gaji sebanyak Rp3,5 juta per bulan. Dan diberikan bon sebesar Rp6 juta di awal, ditambah fasilitas makan dan rokok akan ditanggung oleh calo. Namun setelah tiba di rumah penampungan di Brebes, Jawa Tengah, AKP mendapat penjelasan mereka akan bekerja selama 7 bulan dengan gaji yang nilainya berbeda seperti perjanjian awal direkrut.

Guntur menjelaskan keempat korban ini direkrut hanya bermodalkan penahanan kartu tanda penduduk oleh calo. Tanpa penandatanganan Perjanjian Kerja Laut atau PKL. Penahanan KTP dilakukan sebelum para AKP dijemput dan bekerja di atas kapal perikanan yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur.

Berdasarkan kronologi dugaan TPPO ini, DFW Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat--didukung oleh IOM Indonesia mendampingi AKP dan keluarganya melaporkan dugaan TPPO ke Badan Reserse Kriminal Polri. Laporan ini menindaklanjuti pengaduan yang diterima pada 29 Juli lalu.

Awalnya, laporan yang diterima organisasi tersebut, menyebutkan ada empat AKP melompat dari atas Kapal Muat Sumber Rizqi-A. Kapal ini diduga milik PT Mina Samudra Rejeki. Hingga hari ini, jejak keberadaan empat orang itu belum diketahui. Menurut Guntur, saat AKP naik di atas KM Sumber Rizqi-A, mereka dijanjikan upah dengan sistem bagi hasil. "Untuk ebutuhan rokok akan dihitung sebagai kasbon," ujar Guntur.

Guntur mengatakan, setelah bekerja dalam kondisi tak sesuai perjanjian selama dua bulan, 4 orang AKP memutuskan melompat dari kapal di area Laut Alas Purwo, Banyuwangi. Laut ini berjarak sekitar 90 kilometer dari daratan. Keempat organisasi yang tengah mengadvokasi kasus dugaan TPPO ini menduga bahwa hal itu menjadi pemicu DS, MS, IL, dan AH melompat di perairan laut Banyuwangi.

"Sebagaimana kondisi dan peristiwa tersebut, DFW Indonesia, SBMI, dan LBH Pijar Harapan Rakyat menduga ada TPPO yang terjadi pada proses penempatan bekerja di atas kapal perikanan," ucap pengacara DFW Indonesia itu.

Salah satu istri korban, K, bercerita bahwa suaminya sempat mengeluh tentang kondisi kerja di atas kapal. Bahkan korban mengeluh ingin segera pulang karena bekerja tak sesuai kesepakatan awal. "Suami saya sempat menelepon dari atas kapal kalau dia enggak di gaji. Pas telepon itu ternyata terdengar yang marah-marah," ujar K, dalam keterangan tersebut.

Setelah menelepon itu, tak lama K menerima kabar lain. Kabar yang datang itu menyatakan suami K sudah melompat dari atas kapal. "Padahal sebelumnya mereka minta tebusan Rp850.000 per orang karena suami saya mau pulang," ucap K.

Guntur mengatakan DFW Indonesia melihat kasus itu merupakan satu kasus dari banyak kejadian. Hal ini terjadi akibat sistem perekrutan AKP di Indonesia tak jelas. Berdasarkan laporan yang diterima dari AKP dan keluarga korban, kata Guntur, ada ketidakwajaran dalam sistem perekrutan AKP. "Struktur perekrutan AKP di Indonesia perlu dibenahi. Khususnya dalam kasus ini telah menimbulkan korban," ucap dia.

Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno, mengatakan kasus ini tidak dapat dipandang sebagai kasus biasa. Menurut dia, kasus yang dilaporkan ke Bareskrim itu diduga kuat sebagai kasus TPPO. "Karena tiga unsur TPPO sudah terpenuhi," kata Hariyanto, menyebutkan laporannya menggunakan Pasal 2 Undang-Undang TPPO.

Dia menduga bahwa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penempatan para AKP dilakukan oleh lorporasi dengan penyalahgunaan kekuasaan. Memperdaya posisi rentan para AKP. "Kami tegaskan ini bukan kasus biasa, ini berbicara tentang empat nyawa manusia dan berbicara tentang keluarga yang ditinggalkan pula," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat adat di Pulau Rempang, yang terancam digusur akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Padahal, sedikitnya ada 16 kampung adat yang sudah dihuni lama oleh masyarakat Melayu sebelum Indonesia merdeka.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf, mengungkapkan salah satu hambatan utama dalam melindungi masyarakat adat Rempang adalah belum adanya pengakuan hukum yang sah atas keberadaan mereka. “Saya belum terinformasi juga kalau di situ (Pulau Rempang) ada masyarakat hukum adat. Karena kan harus di-SK-kan nih. Kalaupun dia ada di Indonesia, tetapi tidak diakui (secara hukum), maka enggak bisa (dilindungi),” kata Yusuf kepada Tempo di sela-sela acara Forum Adat 2024 yang digelar Kementerian KKP di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2024.

Yusuf menegaskan regulasi di Indonesia mewajibkan adanya pengakuan hukum terlebih dahulu sebelum perlindungan dapat diberikan kepada kelompok masyarakat hukum adat. Dia pun mengatakan proses pengakuan ini harus diinisiasi oleh pemerintah daerah. "Harus diusulkan oleh pemerintah daerah dulu," ujarnya.

Menurut Yusuf, KKP hanya dapat memberikan dorongan dan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat, tetapi tidak bisa bertindak lebih jauh tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Situasi ini menambah kerumitan bagi masyarakat adat di Pulau Rempang yang sudah menghadapi ancaman relokasi akibat proyek besar PSN. Yusuf mengakui bahwa keterbatasan peran KKP dalam hal ini membuat mereka hanya bisa memberikan masukan kepada pihak terkait, tanpa kemampuan untuk mengambil alih fungsi otoritas lain, seperti Badan Pengusahaan atau BP Batam, yang saat ini memiliki kendali penuh atas wilayah Pulau Rempang.

Kerumitan lain adalah BP Batam bekerja di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pulau Rempang yang meski kawasannya tergolong wilayah pesisir dan pulau kecil tak bisa dicampuri oleh Kementerian KKP. “Jadi agak sulit bagi kita. Kita kan enggak mungkin bisa mengambil alih fungsinya orang,” kata Yusuf.

Wakil Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor, Achmad Solihin, menyoroti adanya kecenderungan dalam rezim hukum baru di Indonesia yang memungkinkan proyek-proyek berskala nasional, seperti PSN Rempang Eco City, untuk mengesampingkan hak-hak masyarakat adat. “Kalau saya lihat, rezim hukum baru yang kemudian apapun namanya dengan alasan PSN, itu dikatakan halal,” ujar Solihin kepada Tempo di lokasi acara yang sama.

Ia mengkritik bagaimana proyek-proyek besar seperti PSN sering kali mendapatkan prioritas yang tinggi sehingga dapat mengabaikan hak-hak yang sudah dimiliki oleh masyarakat adat. Meski suatu kelompok masyarakat adat telah diakui secara resmi oleh hukum, kata Solihin, status tersebut bisa dengan mudah dikesampingkan jika proyek PSN hadir. "Kalau misalkan negara mengatakan tidak pengakuan, bubar. Ini politis," tegasnya.

Solihin pun menegaskan Pulau Rempang dengan 16 kampung adatnya patut mendapatkan perlindungan. “Harus. Walaupun mereka belum masuk MHA,” katanya. Solihin juga mengkritik definisi MHA yang terdapat dalam regulasi pemerintah saat ini. Menurut dia, definisi tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada masyarakat adat pesisir yang memiliki struktur sosial dan adat yang berbeda dengan masyarakat adat di wilayah darat atau hutan.

Ia mengatakan masyarakat pesisir memiliki cara pengelolaan sumber daya yang unik dan sering kali tidak melibatkan lembaga adat formal. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat pesisir yang tidak diakui sebagai MHA hanya karena mereka tidak memenuhi kriteria desa adat yang tercantum dalam regulasi. "Wilayah pengelolaan untuk masyarakat pesisir, beda dengan masyarakat hutan. Kalau hutan itu udah jelas, bukit ini punya siapa. Untuk laut, itu enggak bisa," katanya.