Kasus mafia tanah masih marak terjadi di tengah masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut sebagian besar kasus atau laporan yang terdata di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merupakan masalah pertanahan.

Pria yang akrab disapa AHY ini mengatakan ada sebanyak 60% kasus terkait sengketa tanah dilaporkan ke Kemenko Polhukam. Menurutnya, sengketa tanah yang terus terjadi ini tak lepas dari tingginya nilai tanah.

"Kita tahu Indonesia negara luas dengan penduduknya yang banyak sekali 280 juta orang. Artinya tanah terus semakin tinggi nilainya. Itu juga menjelaskan sengketa tanah ini banyak sekali. Bahkan data di Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus terjadi itu 60%-nya terkait urusan tanah," kata AHY yang disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

Dia bahkan menerima laporan terkait masalah pertanahan setiap hari. Aduan tersebut juga beragam, mulai dari sengketa tanah antar warga, warga dengan korporasi, maupun warga dengan aset pemerintah.

Salah satu faktor kasus sengketa tanah tak kunjung tuntas lantaran adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Pasalnya, kementerian/lembaga mempunyai peta ruang masing-masing sehingga memicu perbedaan.

"Versi yang berbeda-beda inilah yang akan membingungkan. Ini yang sering terjadi tumpang tindih antara satu urusan dengan urusan lain. Di klaim ini tanah bisa digunakan perkebunan industri, tapi di sisi lain masuk dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk sengketa. Kalau sengketa tidak bisa digunakan dengan baik," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy. Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Ini banyak faktor termasuk regulasi yang tumpang tindih. Baru saja kemarin saya mengikuti One Map Policy Summit dimana kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing kementerian/lembaga punya peta dengan versi yang berbeda-beda," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan keterisian gudang beku di Pulau Jawa masih aman untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapan nelayan. Di samping itu, pengetatan impor produk perikanan juga dilakukan untuk optimalisasi serapan ikan produksi dalam negeri.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo memaparkan, dari 931 gudang beku yang tersebar di Pulau Jawa, keterisian rata-ratanya baru menyentuh 48 persen.

"Hasil pantauan tim di lapangan keterisian gudang beku di bawah 50 persen, artinya normal," ujar Budi Sulistyo dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Budi menegaskan saat ini pemilik ikan juga memiliki strategi dagang untuk menjual produknya sesuai dengan perhitungan ekonomis. Menurutnya, penyimpanan di cold storage berkolerelasi dengan strategi bisnis masing-masing perusahaan.

"Barang akan dilepas ketika secara keekonomian menguntungkan," ujarnya.

Dikatakannya, KKP menyiapkan langkah antisipatif penumpukan ikan di gudang beku dengan terus melakukan fasilitasi kemitraan antara pengelola cold storage dengan offtaker atau eksportir atau mitra dagang sebagai salah satu bentuk perluasan akses pasar.

Selain itu, modelling kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) bisa menjadi benchmarking karena ikan didaratkan di zona penangkapan sehingga akan mengurai penumpukan/konsentrasi ikan di gudang pendingin di Pulau Jawa.

"Sekali lagi, keterisiannya rata-rata sebesar 48 persen menunjukkan bahwa ketersediaan stok ikan cukup untuk memenuhi bahan baku industri dan konsumsi," jelas Budi.

Guna memaksimalkan penyerapan ikan di saat panen tinggi sekaligus meminimalisir kerugian nelayan, KKP menyiapkan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Perikanan. Budi menyebut SRG juga ditujukan untuk membantu nelayan dalam mengakses permodalan serta dapat digunakan sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga ikan.

Langkah lain yang dilaksanakan dalam mengoptimalkan penyerapan ikan ialah dengan fasilitasi kerja sama distribusi dari pusat produksi ke industri pengolahan. "Pada saat harga turun ikan dapat disimpan dan dijual saat harga ikan telah membaik (tunda jual), SRG ini program kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Kemendag (Bappebti)," tuturnya.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap nelayan, KKP juga memastikan kebijakan pengetatan impor melalui neraca komoditas dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat, serta hanya diperbolehkan terutama untuk jenis ikan yang tidak ada di perairan Indonesia.

Keberhasilan pengetatan impor ini ditunjukkan dengan volume dan nilai impor pada periode Januari-Mei 2024 menurun masing-masing sebesar 51% dan 38% dibanding periode yang sama tahun 2023.

Budi menambahkan, pelaksanaan mekanisme kebijakan importasi hasil perikanan telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) dan diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dan Permen KP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

"Ini bagian dari keberpihakan kita terhadap nelayan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa meningkatkan penyerapan ikan untuk pemenuhan gizi masyarakat merupakan upaya untuk membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.

"Ini sebagai satu pesan untuk peningkatan gizi, supaya gizi masyarakat meningkat dengan mengonsumsi ikan. Karena ikan ini bisa kita produksi di dalam negeri sendiri," kata Menteri Trenggono.

Harta Karun di Bawah Kampung Perikanan Budidaya

Harta Karun di Bawah Kampung Perikanan Budidaya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan peninjauan panen komoditas kopi di Lampung Barat. Provinsi Lampung sendiri memang dikenal sebagai sentra kopi di Indonesia.

Jokowi mengatakan komoditas kopi saat ini sedang naik daun. Harga kopi menurutnya sedang mengalami kenaikan bila dilihat perbandingan harga dari tahun ke tahun. Komoditas ini juga memiliki permintaan yang cukup besar dari pasar global.

Melihat potensi keuntungan yang besar, Jokowi pun memberikan titah baru kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga hadir mendampinginya di Lampung Barat.

Tugas baru itu adalah menggenjot produktivitas perkebunan kopi hingga menghasilkan 8-9 ton per hektare setiap panen. Sampai saat ini paling banter di Lampung hanya 1 ton per hektare saja produktivitas kebun kopinya.

"Tadi disampaikan ke menteri pertanian agar berikan perhatian ke kopi. Produktivitas per hektarenya harus naik yang paling penting, yang satu hektarenya 1-2 ton, itu harusnya bisa masuk ke 8-9 ton, karena negara lain bisa ke angka itu," sebut Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan virtual, Jumat (12/7/2024).

Dia memaparkan diperkirakan di Indonesia ada 1,2 juta hektare lahan perkebunan kopi, baik jenis robusta maupun arabika. Nah di Lampung Barat sendiri jumlah lahannya cukup besar sampai 60 ribu hektare dengan komoditas andalan kopi robusta.

Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, produktivitas kopi bisa digenjot dengan beberapa hal. Mulai dari perawatan yang baik, pupuk yang tersedia cukup, dan jarak tanam yang dekat.

Hal-hal semacam ini yang diperintahkan Jokowi kepada Amran untuk dilakukan. Karena pada akhirnya bila produktivitas kopi naik, petani-petani kopi rakyat juga bakal naik kesejahteraannya.

"Kalau produktivitas per hektare naik kesejahteraan petani kopi akan makin baik," tegas Jokowi.

Lihat juga Video 'Nyobain Kopi Mocktail ala 'Gadis Kretek' di Kafe Slow Bar Hidden Gem':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengaku sudah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, soal pembentukan Holding BUMN Karya. Meskipun demikian, Kementerian PUPR ternyata belum menerima surat tersebut.

Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Kementerian BUMN. Di sisi lain, Kementerian PUPR juga belum dilibatkan untuk membahas rencana merger tersebut.

"Belum. Belum ke sini surat. Belum. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Endra menjelaskan, pihaknya juga belum mengkaji rencana pembentukan Holding BUMN Karya. Oleh sebab itu, Endra mengaku tidak mau berkomentar banyak, Kementerian PUPR belum pernah membaca maupun menerima konsep hal tersebut.

"Belum pernah ada yang pernah dibawa ke sini konsepnya gimana?" jelasnya.

Endra menjelaskan bahwa Kementerian PUPR masih menunggu kejelasan maupun surat dari Kementerian BUMN.

"Lah iya, belum ada konsep yang masuk yang mau kita komentari apanya?" imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa proses pembentukan Holding BUMN Karya sedang menunggu Kementerian PUPR. Erick mengatakan masih menunggu hasil tinjauan lebih lanjut dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tinjauan itu dilakukan setelah usulan penggabungan atau merger BUMN Karya ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah di-review oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Erick belum bisa memastikan kapan progres tersebut akan rampung. Kementerian BUMN sendiri menargetkan merger BUMN Karya bisa selesai pada September 2024.

"Kan kebijakannya bukan di kita. Makin cepat, makin baik. Seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN kan kalau bisa jangan terlalu lama, kalau memang sudah sakit, ya harus ditutup segera," ujar Erick.

Belakangan ini serangan ransomware yang melumpuhkan sistem layanan pemerintah di Pusat Data Nasional menjadi pusat perhatian. Hal tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono dalam menerapkan digitalisasi di kementerian yang dipimpinnya.

Sebagai informasi, AHY belakangan ini gencar melakukan transformasi digital dalam bidang pertanahan melalui implementasi sertifikat elektronik. Hal ini sejalan dengan tugas prioritas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada AHY saat menerima jabatan pada Februari lalu.

Dia menyebut digitalisasi tak lepas dari kerentanan pada keamanannya. Berkaca dari insiden PDN, AHY pihaknya terus memperkuat sistem keamanan data-data di bidang pertanahan dan tata ruang.

"Kita sama-sama ingatkan diri kita setiap kita masuk ranah digitalisasi selalu ada kerentanan. Kita ketahui beberapa saat lalu ada cyber attack ransomware yang menargetkan data-data yang dimiliki oleh negara. Kita juga harus memperkuat sistem keamanan terhadap semua data terkait tanah dan tata ruang," kata AHY yang disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

AHY menekankan semakin canggih sistem digital semakin canggih pula peretasan yang dilakukan. Untuk itu, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya-upaya agar sistem keamanan dan privasi di Kementerian ATR/BPN semakin kuat.

"Tapi jangan sampai karena sistem yang semakin digital ini memunculkan kerentanan dan bahaya serangan siber oleh para hackers yang canggih. Kami terus melakukan upaya sistem keamanan dan privasi dari Pusdatin ATR/BPN," terangnya.

Sebelumnya, AHY sempat menyebut saat ini data-data Kementerian ATR/BPN belum terintegrasi dengan PDN. Dia menjelaskan pihaknya masih menggunakan pusat data informasi sendiri. Dengan begitu, dia menjamin tidak ada satupun data di ATR/BPN yang diretas.

"Sementara ini kami belum terintegrasi sistem PDN, kami masih internal ini lah. Karena belum terintegrasi ya belum ada ya secara khusus," kata AHY saat ditemui awak media, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Dia menjelaskan lumpuhnya PDN ini menjadi pembelajaran bagi pihaknya. Dia akan mendorong mekanisme sistem privasi dan keamanan di pusat dan informasi (Pusdatin) ATR/BPN menjadi semakin kuat.

"Ini pelajaran kita semua tidak hanya sekedar ikutan digitalisasi, tapi fokus juga ke pengamanannya seperti apa. Kita terus melakukan upaya sistem keamanan dan privasi dari pusdatin di ATR/BPN sebelum nanti terintegrasi lagi dengan sistem Govtech," jelasnya.

Pemerintah menawarkan hak pengelolaan tanah dengan waktu yang sangat panjang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 11 Juli yang lalu.

Dalam pasal 9 beleid itu, dilihat Jumat (12/7/2024), disebutkan ada 3 hak pengelolaan yang ditawarkan pemerintah. Mulai dari hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hingga hak pakai.

Pemerintah memberikan maksimal 2 siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke 2 atau tidak.

Untuk hak guna usaha ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," tulis pasal 9 ayat 2 poin a.

Untuk hak guna bangunan dan hak pakai skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan. Hanya saja waktu paling lama untuk satu siklus pengelola hanya 80 tahun.

"Pemberian hak atas tanah melalui 1 (satu) siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," tulis pasal 9 ayat 3 beleid tersebut.

Otorita lbu Kota Nusantara juga bakal melakukan evaluasi dan pengawasan rutin selama lima tahun pertama setelah siklus hak pengelolaan pertama diberikan kepada pelaku usaha.

Yang jadi perhatian dalam evaluasi dan pengawasan itu adalah apakah tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Kemudian apakah pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak atau tidak.

Lalu pemanfaatan tanahnya juga akan dicek apakah masih sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak. Terakhir, Otorita IKN juga bakal mengevaluasi apakah tanah yang ada terindikasi terlantar atau tidak.

BYD sudah membuka pabrik pertamanya di Asia Tenggara, tapi di Thailand. Lantas bagaimana kelanjutan pabrik di Indonesia?

"(BYD) bakal produksi, jangan khawatir, kita agak telat saja sedikit. Sekarang apalagi nanti kita lakukan harmonisasi dan kita membuat aturan kita pro bisnis daripada Thailand, kita sangat yakin Indonesia bisa menjadi basis pengembangan otomotif," ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika di Gedung Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7/2024).

Pembangunan pabrik BYD di Thailand merupakan bagian dari investasi besar yang digelontorkan pabrikan yang bermarkas di Shenzen tersebut. Di lain sisi, Thailand merupakan pusat perakitan sekaligus ekspor di kawasan regional. Selama ini pusat perakitan dan ekspor mobil regional itu didominasi oleh merek-merek Jepang seperti Toyota, Honda, dan juga Isuzu.

BYD juga rencananya akan memproduksi mobil di Indonesia. BYD telah melakukan penandatanganan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan PT Suryacipta Swadaya, selaku developer Kawasan Industri Subang Smartpolitan.

Fasilitas produksi mobil listrik BYD ini akan dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, khususnya di bagian utara kawasan tersebut.

"Sebenarnya dia sudah komit di Indonesia, membeli lahan untuk industri, dan dia juga sudah menaruh jaminan untuk mendatangkan mobilnya ke Indonesia, itu ketetapannya dari BKPM, kita sudah menjalankan," jelas dia.

Total investasi BYD di Indonesia lebih dari 1 miliar USD (Rp 16,2 triliun). Sedangkan pabriknya ditargetkan bisa beroperasi mulai tahun 2026, kemudian kapasitas produksinya 150 ribu per tahun.

Putu menambahkan pembangunan pabrik BYD akan segera dimulai. Saat ini BYD memasarkan mobil secara impor dari China, beberapa model antara lain BYD Seal, BYD Atto 3, dan BYD Dolphin.

"Tahun ini (mulai dibangun), nanti kita lihat perkembangannya," ujar dia.

Tes Lengkap BYD Atto 3: Harga Rp 500 Jutaan, Seberapa Layak Dipertimbangkan?

Tes Lengkap BYD Atto 3: Harga Rp 500 Jutaan, Seberapa Layak Dipertimbangkan?

Agak lain dari biasanya, penampakan sebuah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di tengah pilar jembatan memunculkan tanda tanya. Padahal, mesin ATM ini bisa-bisa terendam air sungai.

Dikutip dari BBC, Jumat (12/7/2024), mesin ATM itu terletak di Jembatan Sonning yang terbentang di atas Sungai Thames wilayah Berkshire, Inggris. Benda tersebut ternyata bukanlah mesin ATM sebenarnya, melainkan sebuah instalasi seni yang dibuat oleh seorang seniman yang menamai dirinya Impro.

Instalasi mesin ATM ini bukanlah yang pertama kali muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, telah ada telepon, kotak pos, hingga pintu, sebagai karya Impro lainnya di Jembatan Sonning.

Selain itu, beberapa Waktu lalu karya Impro yang lain yang muncul sebuah pin Google Maps berukuran besar di Playhatch Roundabout. Mesin ATM berlogo Impro Solution inimenjadi karya terbarunya.

"Bank telah merespons keluhan mengenai penutupan cabang dan aksesibilitas dengan membuka tempat cashpoints di jembatan sungai untuk para pengendara kapal dalam beberapa menit yang berjarak dekat dari Keir Starmer. Yang pertama di Jembatan Sonning," bunyi keterangan di sana.

Tidak banyak informasi pribadi yang beredar terkait Impro. Diketahui, seniman ini tinggal di Oxfordshire.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada tahun 2014, Impro mengatakan bahwa karya seninya terinspirasi oleh keyakinannya bahwa orang-orang didorong untuk menjalani hidup dengan serius, walaupun faktanya hal itu tidak masuk akal dan tragis.

Karya kotak posnya pun sempat menarik perhatian internasional, salah satunya seniman terkenal Uri Geller.

"Saya belum pernah melihat hal seperti ini di mana pun di dunia. Ini hal baru bagi saya," kata Geller.

Program makan siang gratis atau yang kini dikenal dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari media asing. Program yang akan diterapkan untuk mengatasi kekurangan gizi anak ini memicu kekhawatiran tentang potensi hambatan pada keuangan negara.

Hal ini diulas dalam artikel berjudul 'Indonesia taps Japan, India, China expertise for free school meals as Prabowo battles cost concerns' yang dirilis oleh media berbasis Hong Kong, South China Morning Post (SCMP).

MBG merupakan program ambisius Prabowo dan juga bagian dari salah satu janji penting kampanye pemilu Prabowo, yang akan mengambil alih jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Oktober mendatang.

Dikutip dari SCMP, Jumat (12/7/2024), dalam proses perwujudannya, tim Prabowo belajar dari sejumlah negara mulai dari Jepang, China dan India, yang telah menerapkan dan mengeluarkan dana secara bijaksana untuk program-program serupa.

Program MBG ini disebut-sebut menyasar 83 juta anak-anak kurang mampu dan diperkirakan menelan biaya Rp 71 triliun atau US$ 4,35 miliar pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, kebanyakan sekolah tidak memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Tim Prabowo memperkirakan, inisiatif ini akan menelan biaya hingga Rp 450 triliun jika diterapkan sepenuhnya pada tahun 2029 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,6%.

"Untuk mencapai hal ini, Prabowo dikatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah termasuk memperketat penegakan pajak dan memotong anggaran untuk proyek relokasi ibu kota Jokowi (IKN) senilai US$ 32 miliar (Rp 516,8 triliun)," tulis SCMP.

Program ini telah dikritik oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) karena berpotensi meningkatkan tingkat defisit anggaran negara. Tim Prabowo telah berjanji untuk memenuhi rasio utang dengan defisit APBN dibatasi sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), dari yang saat ini 2,3 %.

Analis data dan keuangan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muhammad Rafi Bakri, mengatakan program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kekhawatiran biaya memang beralasan karena Indonesia mempunyai pengeluaran yang besar termasuk relokasi ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berguru ke 3 Negara

Prabowo dan perwakilan timnya tercatat sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke Jepang secara bergantian untuk mempelajari program makan siang gratis bagi siswa sekolah.

Di Jepang, data pemerintah menunjukkan hampir 99% sekolah dasar menyediakan makan siang pada tahun 2023. Makanan tersebut tidak selalu gratis, dengan beberapa siswa membayar rata-rata US$ 300 atau Rp 4,85 juta per tahun. Tetapi banyak juga pemerintah kota yang sepenuhnya mensubsidi biaya ini.

Selain Jepang, pemerintah juga menyoroti program serupa di India. Pada bulan April lalu, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan kepada kantor berita Antara bahwa tim Indonesia dikirim ke India untuk memahami program makan siang gratis di negara tersebut.

Gibran mengatakan, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, memberitahunya bahwa program India menelan biaya 11 sen AS per anak per hari karena efisiensi logistik. Sebagai perbandingan, tim Prabowo memperkirakan biaya sebesar 94 sen AS per anak per hari untuk program di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Ekonom di Permata Bank Josua Pardede mengatakan, program makan siang gratis di China dan India disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor lokal. Di India, pendanaan untuk program penyediaan makan siang setiap hari kepada lebih dari 100 juta siswa dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, program India menelan biaya sekitar US$ 2,6 miliar pada tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah federal dan pemerintah negara bagian masing-masing membayar 60% dan 40%.

"Kebijakan makanan gratis Tiongkok dimulai pada tahun 2011 dan tidak bersifat universal, kebijakan ini sangat tepat sasaran, hanya ditujukan kepada masyarakat miskin di daerah pedesaan terpencil," kata Josua.

Sedangkan menurut Rafi Bakri, India dan Tiongkok dapat menjalankan program mereka dengan sukses karena mereka menanam banyak pangan untuk konsumsi dalam negeri. Di Indonesia, produksi pangan biasanya berfluktuasi dari tahun ke tahun dan kekurangan tersebut harus dipenuhi melalui impor.

Indonesia berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan, jauh di belakang India di peringkat ke-42 dan Tiongkok di peringkat ke-2, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2022.

"Kekhawatiran mengenai kemampuan Indonesia untuk mendanai program ini memang beralasan karena posisi keuangan Indonesia yang lemah dan ketergantungan ekonomi yang besar terhadap komoditas, yang harganya biasanya berfluktuasi, kata Josua Pardede.

Mobil Low Cost Green Car (LCGC) atau Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar Harga dan Terjangkau (KBH2) harganya kini hampir Rp 200 juta. Segmen mobil ini sedianya menjadi jembatan bagi orang pertama yang baru membeli mobil.

"Kontribusi LCGC itu cukup signifikan karena pasarnya sekitar 20 persen market share dan sebagainya," kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara di Jakarta, Rabu (11/7/2024).

Dalam data lima tahun terakhir menunjukkan mobil LCGC masih menjadi pilihan orang Indonesia. Selalu menjadi langganan mobil terlaris.

LCGC sudah ada di Indonesia sejak tahun 2013. Program LCGC sengaja dibuat pemerintah karena ditujukan bagi mereka yang ingin memiliki mobil namun kemampuan uangnya terbatas. Adapun syaratnya dari kapasitas mesin mobil di kisaran 980-1.200cc dengan konsumsi BBM minimal 20 km/liter.

Dulu LCGC mendapat keistimewaan karena bebas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berkat kehadiran LCGC, penjualan mobil di Indonesia bisa tembus di atas 1 juta unit. Torehan tertinggi yang belum pernah pecah rekor lagi pada tahun 2013, angkanya mencapai 1.229.811 unit.

Pemerintah merilis aturan baru mengenai PPnBM mobil LCGC yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah, yang diundangkan pada 31 Desember 2021 mobil LCGC dikenakan PPnBM sebesar 3%. Praktis, mobil LCGC mulai kehilangan keistimewaan.

Namun Kukuh mengatakan mobil LCGC bisa saja kembali diajukan sebagai program perluasan Low Carbon Emission Vehicles (LCEV).

"KBH2 atau LCGC, kita sudah lama berbicara LCEV, namun yang jadi gaung di masyarakat adalah LCGC-nya. Padahal LCGC ini menarik juga, sekarang kena (PPnBM) tiga persen, padahal dulu nol persen. Kita mungkin mempertimbangkan LCGC ini bukan lagi barang mewah, apa juga diberikan insentif yang lain. Karena ini market-nya juga cukup gede. Narasinya nanti bisa low carbon vehicles atau new energy vehicles," ujar Kukuh.

Segmen LCGC diisi oleh berbagai merek. Honda punya Brio Satya yang dijual Rp 167,9 juta hingga Rp 198,3 juta. Sebagai pembanding, Brio Satya pada tahun 2013 cuma dijual mulai Rp 106 juta, sementara kini harga termurahnya Rp 167,9 juta.

Tak cuma Honda yang menjual LCGC jenis city car 5-penumpang dengan harga mepet Rp 200 juta. Toyota Agya saat ini dijual mulai Rp 170 juta hingga Rp 194,4 juta. Padahal pertama kali diluncurkan tahun 2013, harga Agya paling mahalnya hanya Rp 120,75 juta.

Selanjutnya LCGC 7-seater yang dijual oleh Daihatsu dan Toyota. Untuk model ini, Daihatsu Sigra sekarang bisa ditebus Rp 139 juta hingga Rp 182 juta. Sementara kembarannya, Toyota Calya dibanderol Rp 164,7 juta hingga Rp 173,2 juta.

Daihatsu Ayla memiliki harga mulai Rp 76 juta - Rp 106 juta saat peluncuran pada 2013 lalu. Ini merupakan mobil termurah di kelas LCGC. Tapi sekarang Daihatsu Ayla dijual mulai Rp 136 juta untuk varian paling bawah dan harga termahalnya sekarang Rp 191 juta.

Tak Lagi Bebas PPnBM, Harga LCGC Makin Mahal

Tak Lagi Bebas PPnBM, Harga LCGC Makin Mahal

Hari ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan implementasi layanan elektronik di 29 kantor pertanahan (kantah) di Jawa Tengah. Pria yang akrab disapa AHY ini pun menekankan pentingnya transformasi digital dalam bidang pertanahan.

AHY mengatakan digitalisasi di bidang pertanahan bukan untuk mengikuti tren atau hanya untuk membuat kesan keren. Dia bilang transformasi digital dalam bidang pertanahan merupakan sebuah tuntutan zaman yang harus dilakukan.

"Mengapa kita gencar melakukan transformasi digital? Bukan karena ikutan tren global, bukan karena keren-kerenan serba digital serba elektronik, karena memang tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari pelayanan publik harus bisa jawab melalui transformasi digital melalui alih media dari serba fisik, serba konvensional menjadi serba elektronik," kata AHY yang disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

Dia pun membeberkan manfaat yang didapatkan masyarakat dengan penerapan digitalisasi ini. Pertama, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengurusan administrasi pertanahan. Masyarakat dapat dengan mudah, efisien dan cepat dalam mengurus administrasi pertanahan.

Kedua, masyarakat dapat terhindar dari praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian. AHY menilai banyak kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah lantaran belum terdata dengan database kementerian/lembaga. Melalui digitalisasi ini, AHY menjamin masyarakat akan jauh lebih aman dan terhindar dari praktik tersebut.

"Makin cepat makin efisien dan menghindarkan praktik-praktik yang merugikan konsumen dalam hal ini masyarakat, termasuk dunia usaha dan merugikan negara. Banyak sekali kasus pemalsuan dokumen terhadap dok konvensional. Dengan elektronik kam berharap semakin aman dari potensi tersebut karena masuk dalam database," jelasnya.

Dia berharap program sertifikasi elektronik semakin diketahui masyarakat luas. Sebab, dia mengklaim pelayanan pertanahan saat ini semakin mudah dan semakin ramah bagi masyarakat.

"Kami berharap program sertifikasi elektronik semakin diketahui masyarakat luas dan pentingnya melakukan sosialisasi. Insya Allah pelayanan pertanahan makin mudah, efisien dan akan semakin baik untuk masyarakat," terangnya.

Sebagai informasi, implementasi layanan elektronik di kantah merupakan salah satu upaya Kementerian ATR/BPN untuk mengejar target 120 juta bidang tanah pada 2024 dan 126 juta bidang tanah pada 2025 pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Per Juli 2024, sebanyak 114,5 juta bidang tanah sudah terdaftar dan sebanyak 92,1 juta bidang tanah yang mempunyai sertifikat.

Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara baru saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) 11 Juli yang lalu. Urusan pertanahan banyak dibahas dalam beleid ini.

Salah satunya adalah tata cara pembebasan lahan di IKN, atau yang disebut dalam Perpres ini dengan penanganan permasalahan penguasaan tanah dengan masyarakat. Khususnya tanah yang berada di wilayah aset dalam pengendalian (ADP) Badan Otorita IKN.

ADP sendiri adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Dilihat pada Jumat (12/7/2024), dalam pasal 8 beleid itu disebutkan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dikategorikan dalam dua tipe. Pertama, lahan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik yang dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 10 tahun secara terus menerus.

Kedua adalah penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan dengan iktikad baik yang dibuktikan dengan adanya historis penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan.

Bila di antara tanah itu ada yang ingin digunakan, maka Badan Otorita harus membentuk tim inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh masyarakat.

Tim itu harus terdiri dari Badan Otorita IKN, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

"Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan mekanisme dan tata cara penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat," tulis beleid tersebut.

Adapun penanganan permasalahan penguasaan tanah oleh masyarakat diberikan per bidang tanah sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi oleh tim terpadu tadi. Besaran nilai tanah yang dibebaskan dihitung berdasarkan penilaian penilai publik.

Penilai publik harus menilai komponen yang tertera dalam Pepres 75 tahun 2024 yaitu mulai dari tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan komponen lain yang dapat dinilai.

Kepala Otorita nantinya akan menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi berikut dengan besaran penggantian yang sesuai hasil penilaian penilai publik.

Penggantian komponen yang dihitung tadi bisa menggunakan beberapa hal, mulai dari uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, ataupun bentuk lain dengan catatan sudah disetujui semua pihak.

"Dalam hal besaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali, Otorita lbu Kota Nusantara menyediakan tanah melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan," tulis beleid tersebut.

Apabila dalam prosesnya tidak terjadi kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah soal pembebasan lahan di IKN, maka konsinyasi ke pengadilan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.