Hyundai akan memperbanyak line up mobil hybrid di Indonesia. Secara global permintaan mobil listrik sekarang tengah melambat.

Diberitakan detikcom sebelumnya, Hyundai juga menargetkan adanya peningkatan penjualan mobil hybird hingga 40 persen menjadi 1,33 juta unit pada tahun 2028. Langkah itu diambil di tengah melambatnya permintaan akan mobil listrik di seluruh dunia.

"Belakangan ini, konversi ke kendaraan listrik tengah melambat sementara itu, permintaan akan mobil hybrid meningkat. Mobil hybrid menjadi opsi alternatif ketimbang mesin pembakaran internal," kata Presiden dan CEO Hyundai Motor Jaehoo Chang dalam Investor Day sebagaimana dilansir Reuters.

PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) juga mengatakan sejalan dengan langkah prinsipal. Indonesia bakal dibanjiri mobil hybrid dari Hyundai. Sebagai langkah awal langsung memasarkan Hyundai Santa Fe.

"Kita akan lebih banyak memperkenalkan banyak model di Indonesia," kata Fransiscus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer (COO) PT HMID

"Kita akan masuk ke model hybrid, seperti yang sudah disampaikan oleh CEO kita di investor day. Kita akan banyak fokus di mobil hybrid, selain mobil listrik," jelasnya lagi.

Hyundai menyebut permintaan mobil listrik mereknya masih diterima pasar Indonesia.

"Secara persentase-nya mobil listrik tetap, kalau dulu Ioniq 5 hanya 500 jualannya, sekarang Kona tambah Ioniq 5 kira-kira 500, jadi ada kanibalisme, tapi itu tidak apa-apa. Untuk Hyundai tetap jalan, karena market-nya berubah. Kompetisinya berubah," kata Frans.

Hyundai berencana menggandakan jajaran produk mobil hybrid menjadi 14 model guna mengantisipasi lonjakan permintaan, khususnya di Amerika Utara. Meski begitu, Hyundai belum membocorkan waktu peluncuran dari deretan mobil hybridnya itu. Lewat cara ini, Hyundai akan sejalan dengan para rival seperti Toyota dan Ford.

Tapi Hyundai akan mengambil cara yang berbeda dari rival-rivalnya di pasar global. Kabarnya Hyundai akan berekspansi ke segmen hybrid yang relatif baru. Segmen tersebut disebut dengan extended-range electric vehicle (EREV). Segmen hybrid ini tengah digandrungi di China namun belum populer secara global.

EREV menggunakan baterai besar daripada model plug-in hybrid dan hanya bisa berjalan pada mode electric. Sementara itu mesin bensin berperan sebagai powerbank untuk mengecas saat baterai lemah.

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke para petani di daerah. Dia memberikan ultimatum bila ada distributor pupuk yang main-main di daerah akan segera dicopot.

Sebelumnya, dia mengaku baru saja mendapatkan banyak sekali keluhan dari para kepala desa soal pupuk subsidi yang belum disalurkan ke para petani. Padahal sejak Januari 2024, pupuk subsidi sudah disebar pemerintah ke daerah.

Kabarnya, dia mendengar ada beberapa distributor pupuk yang nakal dan mengakali penyaluran pupuk subsidi untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mengatakan akan mencabut izin distributor nakal tersebut.

"Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil. Mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita. Sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit," tegas Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024) malam kemarin.

Dia menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto adalah agar pupuk subsidi bisa sampai langsung ke petani tanpa ada hambatan. Bila ada masalah di distributor dia meminta PT Pupuk untuk mengevaluasi, kalau perlu diganti bila ternyata terbukti bermain dengan pupuk subsidi.

"Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit. Jangan ada yang bermain-main. Jangan dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut ini. Itu sudah pasti," kata Amran.

Pemerintah sendiri, Amran bilang sudah membuat agar pupuk subsidi bisa makin mudah diterima petani. Salah satunya dengan cara penggunaan KTP sebagai syarat pembelian pupuk subsidi, yang sebelumnya harus pakai kartu tani.

"Kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup," pungkas Amran.

Menteri BUMN Erick Thohir kedatangan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, Jumat (8/11). Dalam kesempatan itu Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan bersih-bersih.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, dimana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Erick, Kementerian BUMN dan BPPIK akan bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh perusahaan pelat merah. Menurut Erick, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program melainkan juga efisiensi, serta menekan korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presien (Pilpres) Amerika Serikat (AS). Ia mengalahkan pesaingnya Kamala Harris.

Sebagai orang nomor satu AS, Donald Trump disebut-sebut sebagai presiden AS terkaya.

Dikutip dari CBS News, Jumat (8/11/2024), harta kekayaan Trump saat menjabat pertama pada tahun 2016 senilai US$ 3,7 miliar atau setara Rp 58 triliun (kurs Rp 15.680). Namun demikian, sejarawan kepresidenan Barbara A Perry mengatakan, sebagian besar presiden AS setelah Perang Saudara bukanlah kalangan pebisnis kaya.

Barbara mencontohkan Bill Clinton yang merupakan presiden ke-42 dan Barack Obama presiden ke-44.

"Mereka datang dari nol dan bukan orang elit," katanya.

Lalu, siapa saja presiden AS paling kaya? Berikut daftarnya berdasarkan laporan 24/7 Wall St tahun 2023:

1.Donald Trump: Rp 58 triliun
2.Jhon F Kennedy: Rp 20,3 triliun
3.George Washington: Rp 11,1 triliun
4.Thomas Jefferson: Rp 4,4 triliun
5. Theodore Roosevelt: Rp 2,6 triliun
6.Andrew Jackson: Rp 2,5 triliun
7.James Madison: Rp 2,1 triliun
8.Lyndon B Jhonson: Rp Rp 2,06 triliun
9.Herbert Hoover: Rp 1,5 triliun
10.Bill Clinton: Rp 1,4 triliun

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

Produsen mobil asal China, Maxus telah mengenalkan Mifa 9 terbaru di Indonesia, Kamis (7/11). Kendaraan listrik berjenis MPV premium tersebut kabarnya akan dibanderol Rp 1,1 miliar. Kenapa Maxus nekat masuk ke segmen yang peminatnya tak banyak?

Jika dilihat dari pergerakkannya, Maxus memang mau fokus ke segmen premium. Bahkan, selain Mifa 9, mereka turut menghadirkan Mifa 7 yang mengusung desain bongsor dengan fitur khas kendaraan mewah.

Padahal, pembagian 'kue' di segmen MPV premium sangat kecil. Apalagi kendaraan yang dijual Maxus semuanya bertenaga listrik. Apa alasan mereka yakin menjual Mifa 9 di Indonesia?

Yudhy Tan selaku Chief Operating Officer (COO) Maxus Indonesia mengatakan, pasar mobil MPV bagaimana pun juga masih tetap menarik di Indonesia. Dia yakin, sebagai MPV premium bertenaga listrik pertama di Tanah Air, produknya bisa diminati konsumen Tanah Air.

"Sekarang ini di Indonesia market MPV kan selalu utama, kuenya menarik. Kami bisa katakan, ini MPV luxury pertama yang berbasis baterai. Jakarta kan membutuhkan sekali kendaraan MPV listrik yang nyaman biar bisa lewatin ganjil genar. Makanya kami masuk ke segmen ini," ujar Yudhy saat ditemui di Menteng, Jakarta Selatan.

Maxus Mifa 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Kini, sebagai 'pemain baru', Maxus mau fokus mengenalkan brand dan produknya dulu ke masyarakat Indonesia. Mereka belum mau bicara mengenai target atau angka penjualan.

"Indomobil Group melalui brand Maxus-nya ini kita mau fokus dulu supaya pelanggan bisa nyaman. Pelanggan yang nanti akan menentukan, kalau pelayanan yang kami berikan bagus, ya mereka bisa menjadi aset besar untuk kami," kata dia.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan MPV premium memang terkesan 'biasa saja' di Indonesia. Misalnya, Toyota Alphard sebagai market leader terjual 402 unit selama September 2024, kemudian Toyota Vellfire hanya 35 unit dan Hyundai Staria hanya satu unit.

Maxus Mifa 7 dan 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sebagai catatan, Maxus Mifa 9 yang dijual di Indonesia sementara masih berstatus impor dari China. Namun, dalam waktu dekat, kendaraan mewah tersebut akan dirakit lokal di Purwakarta, Jawa Barat.

Maxus Mifa 9 punya nilai keamanan ENCAP bintang lima. Kendaraan listrik tersebut menggunakan baterai 90 kwh dengan jarak tempuh 435 km dalam kondisi penuh. Sementara lama pengecasan dari 30 ke 80 persen hanya 30 menit dengan fitur fast charging.

Teknologi yang tertanam di dalamnya cukup lengkap, misalnya seperti kursi captain seat dengan fitur pijat, pengecasan nirkabel, layar hiburan sentuh berukuran 12,3 inch, pengeras suara buatan JBL, driver assistance, tujuh airbags, kamera 360 dan masih banyak lagi.

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Review KIA EV9 GT Line: Bukti Bahwa KIA Tak Main-main di Mobil Listrik

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

PT Pertamina Patra Niaga menggenjot penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di berbagai sektor usaha, seperti tambang. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui penyediaan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel untuk operasional PT Vale Indonesia Tbk.

Nantinya HVO atau Pertamina Renewable Diesel ini akan digunakan Vale untuk pengoperasian alat berat milik perusahaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antar kedua perusahaan pada September lalu.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengatakan kolaborasi ini merupakan bukti nyata kedua perusahaan untuk mendukung target Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," kata Maya dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Selain itu, menurut Maya penyediaan HVO untuk operasional Vale ini turut menjadi uapaya Pertamina dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa swasembada energi. Sebab bahan bakar ramah lingkungan ini memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 99%.

"Ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen kami dalam mewujudkan swasembada energi, dimana produk HVO sendiri memiliki nilai TKDN lebih dari 99%. Kami berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau," terang Maya.

Untuk itu Maya menegaskan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor melalui kolaborasi dengan PT Vale ini dan berharap dapat terus mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia.

"Kolaborasi ini adalah bukti nyata bagaimana Pertamina Patra Niaga, bersama mitra-mitra strategis seperti PT Vale, United Tractors, dan Trakindo, bisa membawa perubahan positif dalam transisi energi. Kami berharap kerjasama ini dapat menginspirasi industri lain untuk bersama-sama mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale, Abu Ashar, turut menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon. Khususnya untuk industri sektor tambang yang mereka jalankan.

"Penggunaan HVO merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi kami. Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Kami bangga menjadi pelopor dalam inovasi ini di sektor pertambangan Indonesia," jelas Abu Ashar.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam uji coba dua unit truk tambang, yakni Komatsu dan Caterpillar, menggunakan HVO memberikan hasil yang sangat memuaskan. Di mana penggunaan HVO ini terbukti mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional.

PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) mengumumkan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) segmen Kartasura-Klaten akan diberlakukan tarif. Hal itu berlaku terhitung mulai Jumat (8/11) pukul 24.00 WIB.

Pemberlakuan tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2816/KPTS/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten.

"Sejak diresmikan dan beroperasi tanpa tarif selama satu setengah bulan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo mulai Jumat ini, tepat pada 8 November 2024 pukul 24.00 WIB, akan resmi diberlakukan tarif," kata Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Akses masuk Jalan Tol Jogja-Solo dari jalan nasional dapat diakses melalui akses GT Banyudono. Jalan tol ini menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di jalur nasional seperti di Tugu Kartasura, Delanggu dan Jalan Raya Solo-Yogyakarta.

"Dengan melewati jalan tol ini, waktu tempuh dari Klaten ke GT Banyudono bisa dipangkas menjadi hanya 15 menit," tutur Rudy.

Sebagai simulasi, untuk kendaraan golongan I (kendaraan pribadi), tarif terjauh jika masuk dari Gerbang Tol (GT) Banyundono dan keluar di GT Klaten atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 42.500. Sementara untuk jarak terdekat, masuk dari GT Banyundono keluar di GT Polanharjo atau sebaliknya, dikenakan tarif Rp 21.000.

Saat ini segmen Kartasura-Klaten terintegrasi dengan jalan tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup, dalam memastikan kelancaran perjalanan terutama bagi pengguna jalan tol yang melanjutkan perjalanan ke Ruas Tol Trans Jawa baik yang menuju arah Semarang maupun arah Surabaya. PT JMJ mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempergunakan satu kartu uang elektronik (e-toll) ketika melewati Jalan Tol Yogyakarta-Solo-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten serta memastikan kecukupan saldo e-toll selama perjalanan.

Rudy menyebut pemberlakuan tarif ini tidak terlepas dari komitmen Jasa Marga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengendara. Sampai saat ini Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten dilengkapi 67 titik Closed-Circuit Television (CCTV), serta 5 titik Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di sepanjang ruasnya.

Untuk layanan lalu lintas, tersedia 2 unit Mobile Customer Service (MCS), 1 unit ambulans, 1 unit kendaraan rescue, 2 unit kendaraan derek, dan 1 unit PJR (Patroli Jalan Raya).

Jalan tol Jogja-Solo memiliki total panjang 96,57 km dengan masa konsesi selama 40 tahun. Jalan tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia, selain untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa (logistik), pengembangan industri dan pariwisata serta meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa.

Besaran tarif Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 km:

Kartasura - Banyudono
Golongan I Rp 3.500
Golongan II 5.500
Golongan III 5.500
Golongan IV Rp 7.500
Golongan V Rp 7.500

Kartasura - Polanharjo
Golongan I Rp 24.500
Golongan II Rp 37.000
Golongan III Rp 37.000
Golongan IV Rp 49.000
Golongan V Rp 49.000

Kartasura - Klaten
Golongan I Rp 42.500
Golongan II Rp 63.500
Golongan III Rp 63.500
Golongan IV Rp 84.500
Golongan V Rp 84.500

Banyudono - Polanharjo
Golongan I Rp 21.000
Golongan II Rp 31.500
Golongan III Rp 31.500
Golongan IV Rp 42.000
Golongan V Rp 42.000

Banyudono - Klaten
Golongan I Rp 38.500
Golongan II Rp 58.000
Golongan III Rp 58.000
Golongan IV Rp 77.500
Golongan V Rp 77.500

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).