Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyebut, pembahasan terakhir terkait upaya untuk mendorong eksekusi proyek batu bara cari masih tersendat. Investasi pada proyek tersebut masih terhambat oleh harga dan emisi yang dihasilkan.

Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara ESDM Yose Rizal mengatakan pemerintah telah menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan PT Pertamina dan beberapa badan usaha batu bara untuk mendorong investasi pada proyek batu bara cair. Menurut dia, tak ada lagi masalah terkait teknologi dalam pembuatan batu bara cair di dalam negeri.

Namun demikian, menurut dia, masih ada dua masalah yang dihadapi yang menghambat investasi, yakni harga jual dan emisi yang dihasilkan. Yose mengatakan, batu bara cair masih menghasilkan emisi saat digunakan sehingga tidak sepenuhnya masuk dalam kategori batu bara bersih.

Oleh karena itu, menurut dia, belum ada rekomendasi dari FGD yang telah digelar pemerintah terkait produksi batu bara bersih. Untuk diketahui, rekomendasi tersebut menjadi penting lantaran menjasi dasar produksi batu bara bersih di dalam negeri.

"Jadi, kami masih belum bisa memutuskan bagaimana produksi batu bara bersih pada masa depan," katanya.

Kementerian ESDM mencatat, Indonesia saat ini memiliki sumber daya batu bara sebesar 97,29 miliar ton dan cadangan sebesar 31,71 miliar ton. Angka ini terdiri dari 70 % batu bara kualitas rendah dan 30% sisanya adalah batu bara kualitas tinggi dan medium.

Sebagian besar sumber daya dan cadangan tersebar di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Jambi. Sisanya tersebar di Jambi, Riau, Kalimantan Utara, Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat dan Papua, Sulawesi Barat, Jawa bagian barat.

Adapun batu bara dapat diolah menjadi enam produk turunan, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi.

Enam produk pengembangan batu bara yang dapat dilakukan saat ini adalah peningkatan kualitas batubara (coal upgrading), briket batubara, kokas, batubara cair, dan gasifikasi batubara, termasuk gasifikasi batubara bawah tanah.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia mendapatkan pinjaman berbasis kebijakan dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,5 triliun. Pinjaman itu salah satunya digunakan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Meski begitu, Airlangga belum dapat memastikan mengenai mekanisme yang akan digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan pensiun dini PLTU. Ketika dikonfirmasi mengenai bunga yang ditetapkan oleh ADB, Airlangga juga belum dapat memastikan mengenai kelengkapan dari pinjaman tersebut.

"Wah itu (bunga) nanti dicek, biasanya mereka lebih rendah," ujar Airlangga di sela acara "Green Initiative Confrence 2024", di Jakarta, Selasa (24/9).

Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai Rp 7,5 triliun untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, mengatakan dana ini masuk dalam program transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Pendanaan ini akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan target emisi bersih nol dari pembangkitan listrik pada 2050. Menurutnya, saat ini Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energi.

"Program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih,” ujar Jiro dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9).

Pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listrik. Namun, hal itu mengakibatkan kelistrikan Indonesia sangat bergantung pada sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.

Stockbit Sekuritas memproyeksikan kinerja keuangan emiten rokok akan naik setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT belum akan diterapkan pada 2025. Emiten yang akan mendapatkan sentimen positif dari pembatalan kenaikan cukai ini adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM).

Tim Analis Stockbit Sekuritas menilai bahwa keputusan untuk mempertahankan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 merupakan perkembangan positif bagi perusahaan rokok. Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut terus menghadapi tantangan dari tren downtrading atau fenomena di mana konsumen beralih dari produk yang lebih mahal ke produk yang lebih murah.

Tantangan lain yang dihadapi perusahaan rokok adalah penurunan margin yang disebabkan oleh kenaikan cukai yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pada 2023 dan 2024, rata-rata kenaikan cukai rokok berkisar sebesar 10% per tahun.

“Dengan tidak adanya tekanan tambahan dari kenaikan cukai, perusahaan rokok diperkirakan akan mengalami peningkatan profitabilitas dan pendapatan,” tulis Stockbit Sekuritas dalam risetnya, Selasa (24/9).

Namun, analis Stockbit Sekuritas memperkirakan tren downtrading akan terus berlanjut meskipun tidak ada kenaikan cukai, terutama karena pemerintah berencana menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Selisih HJE saat ini antara rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) tier 1 dan tier 2 cukup besar, mencapai 64%.

Selisih HJE yang cukup besar membuat produk rokok yang lebih murah lebih menarik bagi konsumen. Apabila penyesuaian HJE tidak mampu mempersempit kesenjangan harga tersebut, Stockbit Sekuritas memperkirakan downtrading kemungkinan besar akan tetap terjadi.

“Perlu dicatat, produsen rokok harus memastikan harga pasar setidaknya 85% dari HJE yang diatur,” kata analis Stockbit Sekuritas dalam risetnya.

Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Eceran

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT belum akan diterapkan pada 2025. Padahal sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sudah menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai rokok tersebut.

“Sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang Minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi September 2024, Senin (23/9).

Alih-alih menaikkan tarif cukai rokok, pemerintah justru berencana untuk mengeluarkan kebijakan alternatif melalui penyesuaian harga jual eceran (HJE) untuk produk tembakau. Dengan begitu, harga jual rokok eceran berpotensi naik.

"Dengan melakukan penyesuaian harga jual di level industri, tentunya nanti akan dikaji dalam beberapa bulan ke depan. Untuk bisa dipastikan kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," kata Askolani.

Besaran kenaikan HJE masih dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam menyusun kebijakan CHT, pemerintah juga mempertimbangkan adanya fenomena downtrading. Untuk itu, evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan penyesuaian tarif cukai rokok.

“Kebijakan CHT menjadi salah satu basis yang akan dievaluasi kembali oleh pemerintah untuk penetapannya,” kata Askolani.

Cukup beralasan pemerintah mengatur kenaikan cukai rokok, sebab komoditas ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Bahkan setoran cukai rokok ke negara terus naik. Sampai dengan Agustus 2024 saja, pemerintah mengantongi penerimaan cukai hasil tembakau Rp 138,4 triliun, atau naik 5% secara tahunan (yoy). Di mana kontribusi cukai rokok mencapai Rp 132,8 triliun, naik 5%. Peningkatan cukai rokok disumbang oleh kenaikan produksi rokok golongan II dan golongan III, di mana tarif cukai rokok golongan I cenderung lebih tinggi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengucurkan dana Rp 96,9 miliar hingga Rp 105,78 miliar untuk membangun Jakarta Automated Trading System atau JATS generasi terbaru. Sistem perdagangan otomatis ini ditargetkan meluncur pada 2026.

Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI Sunandar mengatakan, sumber dana untuk pengembangan JATS berasal dari 11% sampai dengan 12% dari kas internal BEI. Pembaharuan JATS ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume perdagangan dan semakin banyaknya investor di pasar modal Indonesia.

"JATS generasi baru memiliki kemampuan proses penawaran jual beli yang mencapai 50 ribu sampai 100 ribu transaksi per detik, jauh lebih besar dibandingkan kemampuan saat ini yang hanya 12 ribu sampai 15 ribu transaksi per detik," kata Sunandar kepada wartawan di Gedung BEI Jakarta, Selasa (24/9).

Sebagai informasi, JATS merupakan sistem komputerisasi di BEI yang digunakan sejak 22 Mei 1995. Ia menyebut pembaharuan sistem perdagangan ini sejalan dengan strategi bisnis BEI terkait peningkatan jumlah permintaan dan penawaran, yakni peningkatan jumlah investor dan jumlah emiten BEI.

Untuk diketahui, sebelumnya otoriras bursa melakukan pemutakhiran sistem perdagangan efek Jakarta Automated Trading System Next Generation (JATS NextG) pada 2018 yang lalu. Saat itu aktualisasi sistem perdagangan efek meliputi pemindahan pusat data perdagangan efek (data center) dari gedung perkantoran ke gedung khusus data center dengan spesifikasi tier tiga.

Adapun penerapan JATS NextG ini menggunakan aplikasi sistem perdagangan X-stream INET yang telah diimplementasikan di beberapa bursa lainnya di dunia. Sistem JATS NextG BEI akan memiliki peningkatan kapasitas order dan transaksi dari semula 5 juta order dan 2,5 juta transaksi per hari menjadi 15 juta order dan 7,5 juta transaksi per hari.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 945,1 triliun. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Target tersebut melonjak 15,4% lebih besar dari perkiraan tahun ini yang mencapai Rp 819,2 triliun. Sejumlah ekonom menilai target pajak pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu terlalu ambisius dan melampaui (overshoot) kondisi permintaan domestik.

“Target PPN dan PPnBM masih overshoot karena kinerja permintaan domestik masih cukup menantang,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, Senin (23/9).

Bhima juga menyoroti pendapatan kelas menengah yang juga tertekan sehingg sulit mencapai target PPN. Hal itu diperparah dengan adanya rencana pemerintah yang ingin menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

“Kebijakan tarif PPN 12% justru berisiko menurunkan permintaan secara agregat dan memengaruhi pendapatan PPN itu sendiri,” ujar Bhima.

Bisa Berdampak Buruk ke Penerimaan Pajak

Apalagi, kata Bhima, konsumen belum siap dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Jika program ini tetap diterapkan pemerintah, maka akan berdampak buruk terhadap penerimaan pajak.

“Ingat kenaikan tarif 11% menjadi 12% itu bukan cuma naik 1% tapi setara dengan 9% kenaikan tarif. Tinggi sekali dan kontraktif terhadap konsumsi rumah tangga,” kata Bhima.

Selain itu, Bhima juga menyoroti porsi belanja perpajakan pada 2025 juga cukup besar. Bahkan, 58% belanja perpajakan didominasi PPN dan PPnBM.

“Kalau insentif pajaknya masih besar, sementara ekonomi tahun depan targetnya hanya tumbuh 5,2%, maka target PPN dan PPnBM belum pas,” ujar Bhima.

Selain itu, PPN dan PPnBM dari sisi impor bahan baku dan barang modal juga belum bisa diandalkan untuk mendorong target ambisius tersebut. Bhima menyebut impor barang konsumsi sebagai salah satu basis PPnBM juga turun 7,4% secara tahunan pada Januari-Agustus 2024.

Sementara secara total barang impor nonmigas sepanjang Januari-Agustus 2024 hanya tumbuh 3,31% secara tahunan. Hal itu menunjukkan adanya tekanan baik sisi konsumsi maupun produksi.

Bhima menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi insentif pajak ketimbang menaikan tarif PPN. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kepatuhan pembayaran PPN dan PPnBM untuk mencapai target pajak pada tahun depan. Hal ini dibarengi dengan program pencegahan barang jadi impor.

Pilihan Singkat Dongkrak Penerimaan Pajak

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menungkapkan bahwa terdapat banyak pilihan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Meskipun begitu opsi tersebut bisa mendorong mobilisasi penerimaan dalam waktu singkat.

“Opsi ini seperti kenaikan tarif maupun pengurangan insentif dan fasilitas PPN,” kata Fajry.

Jika pada 2025 tidak ada peningkatan restitusi PPN seperti pada awal tahun ini, maka bisa saja target terpenuhi. Restitusi pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh wajib pajak ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak.

“Jika tidak ada restitusi, saya kira masih ada peluang untuk mencapai target. Walau memang cukup tinggi target PPN dan PPnBM pada tahun depan naik 15,4%,” ujar Fajry.

Meski demikian, dia optimistis target penerimaan pajak bisa tercapai. Jika melihat asumsi kondisi makro dalam APBN 2025 dengan kondisi ekonomi tumbuh 5,05% dan PPN secara bruto naik 9%.

Menjelang akhir tahun, Mirae Asset Sekuritas memprediksi fenomen window dressing di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dipengaruhi sentimen transisi pemerintahan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga pemilihan presiden Amerika Serikat ( Pilpres AS).

Window dressing adalah aksi yang biasa dilakukan manajer investasi dan emiten demi mempercantik portofolio atau performa laporan keuangan saat tutup buku di akhir tahun. Lewat strategi ini, tampilan portofolio dana yang dikelola atau laporan keuangan emiten menjadi kian menarik di mata investor atau pemegang saham.

Fenomena window dressing berhubungan erat dengan dua momen lainnya, yakni Santa Claus Rally dan January Effect. Momentum yang berlangsung sejak Desember hingga awal tahun itu sangat dinanti para pelaku pasar, karena selalu menjanjikan kenaikan harga saham di luar kebiasaan.

"Kalau dalam dua bulan ini IHSG masih berlari kencang, mungkin window dressing-nya tidak terlalu banyak sebab kenaikan (IHSG) juga sudah cukup besar," kata Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina kepada wartawan, Senin (24/9).

Martha menyebut perkembangan window dressing akan terlihat pada November mendatang. "Sebab, Oktober sampai November masih ada kabinet yang baru dan di November ada pemilihan presiden Amerika Serikat. Jika pasar bergejolak, potensi window dressing masih ada," tutur Martha.

Martha juga memprediksi pasar modal Indonesia tahun depan akan lebih baik. ia mendorong investor untuk terus menambah investasinya dalam bulan-bulan ini. Martha menyebut sejumlah sektor saham yang menarik, misalnya, perbankan, telekomunikasi, properti, serta konsumer.

Mirae Asset menargetkan IHSG akan berada di level 7.915 pada akhir 2024, target ini lebih tinggi dibandingkan dengan target sebelumnya di level 7.585. Rully Arya Wisnubroto, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, optimistis IHSG masih berpotensi naik, didorong oleh masuknya dana asing dan pemangkasan suku bunga acuan.

Mirae Asset mempertahankan pilihan saham saat ini, dengan keyakinan bahwa arus modal asing dan penurunan suku bunga The Fed akan mendukung enam sektor utama.

“Seperti sektor perbankan, barang konsumsi non-siklikal, barang konsumsi siklikal, farmasi, industri, dan telekomunikasi,” tulis Rully dalam risetnya, dikutip Kamis (5/9).

Rully menambahkan, pasar global sudah memperhitungkan penurunan suku bunga The Fed yang agresif. Pasar saham Indonesia juga menunjukkan kinerja kuat di Agustus dengan IHSG mencapai level tertinggi 7.670,7, naik 5,7% secara year to date (ytd).

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie menyoroti cara pemerintah saat ini yang mengatasi masalah kemiskinan dengan gencar menyalurkan bantuna sosial (bansos) kepada masyarakat.

Padahal, menurut pria yang akrab disapa Ical, masalah kemiskinan seharusnya diselesaikan dengan menggerakan dan memberdayakan ekonomi masyarakat itu sendiri.

"Kita lihat, kalau ketidakpuasan yang banyak kita lihat sekarang. Menurut saya ketidakpuasan itu kepada demokrasi, kepada politik. Tidak lagi kepada perut," kata Ical kepada Katadata.co.id dikutip Selasa (24/9).

Menurut Ical, tidak bisa perut masyarakat terus menerus diisi dengan bansos. Sehingga, pemerintah perlu melakukan perubahan skema atau strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,03% pada Maret 2024. Artinya, masih ada 25,22 juta orang Indonesia yang hidup miskin.

Angka kemiskinan itu turun 0,33% poin dari Maret 2023, serta turun 0,54% poin dari September 2022. Tercatat persentase penduduk miskin perkotaan 7,09% dan perdesaan 11,79% pada Maret 2024.

Desain Ekonomi dan Sikap

Untuk itu, Ical mendorong pemerintah mengubah desain ekonomi dan sikap agar terjadi pemerataan ekonomi. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mencotohkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pernah dia terapkan selama menjababat sebagai Menko Perekonomian.

"Saya perintahkan bank-bank waktu itu beri KUR Rp 500 juta, sekarang cuma Rp 50 juta. Bisa untuk apa uang Rp 50 juta," ujarnya.

Menurut Ical, dengan plafon KUR Rp 500 juta, nasabah atau masyarakat bisa membeli ruko dan mesin jahit untuk berusaha. "Kalau Rp 50 juta, bagaimana bisa beli ruko dan mesin jahit, nggak bisa," ujarnya.

Dia juga mencontohkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNBM) Perdesaan. Ini merupakah program pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan serta pelatihan.

Selain itu, program ini menyediakan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menjajal pengujian pendaratan di Bandara IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa (24/9), siang ini. Jokowi juga akan mulai berkantor di IKN mulai Rabu, 25 September.

“Kami cek kemarin sudah bisa didarati. Saya akan coba darati bandara di IKN,” kata Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan smelter Bauksit Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah di Desa Bukit Batu, Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/9).

Jokowi mengatakan Bandara IKN Nusantara merupakan bandara komersial yang diharapkan dapat melayani masyarakat umum. “Bandara IKN Itu bukan bandara VVIP,” ujar Jokowi.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, Presiden Jokowi akan mendarat perdana di Bandara IKN dengan menggunakan pesawat kepresidenan RJ85. Yusuf menjelaskan rute penerbngan dimulai dari Pontianak menuju Bandara IKN.

“Siang ini rencana Bapak Presiden akan mendarat perdana di Bandara IKN. Beliau akan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ85 dari Pontianak menuju ke Bandara IKN,” kata Yusuf lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Selasa (24/9).

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN dijadwalkan rampung sepanjang 2.200 meter pada pekan ini. Dengan demikian, pesawat kepresidenan sudah bisa mendarat di Bandara IKN saat Presiden Jokowi berkantor di IKN.

Jadwal konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN telah molor tiga kali. Target awal penyelesaian konstruksi landasan pacu tersebut adalah sebelum 17 Agustus 2024, sebelum mundur menjadi akhir Agustus 2024, dan akhirnya menjadi pekan kedua September 2024.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan, landasan pacu bandara VVIP di IKN dirancang memiliki panjang 3.000 meter. Pagu paket proyek Bandara VVIP IKN adalah Rp 4,28 triliun. Lokasinya dirancang hanya 15 menit dari IKN dan 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengonfirmasi adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja di industri pertambangan di dua provinsi. Gelombang PHK terjadi pada pabrik pemurnian atau smelter yang tidak terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Kementerian Ketenagakerjaan mendata ada dua provinsi yang menunjukkan lonjakan angka PHK per Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara. Angka PHK di Sulawesi Tenggara naik lebih dari 70 kali lipat menjadi 573 orang per Agustus 2024, sedangkan di Bangka Belitung naik lebih dari 49 kali lipat menjadi 247 orang.

"Saya pikir data itu betul karen kami mendengar juga ada keluhan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di smelter yang tidak terintegrasi," kata Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Horas Pasaribu di kantornya, Selasa (24/9).

Sulawesi Tenggara adalah pusat penghasil nikel, sedangkan Bangka Belitung adalah penghasil timah. Horas mengaku tidak dapat menyajikan data PHK di industri pertambangan di kedua provinsi tersebut. Ini karena, data ketenagakerjaan pada smelter yang tidak terintegrasi dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

Horas menekankan, industri pertambangan juga menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung bulan lalu. Dengan kata lain, menurut dia, angka PHK yang terjadi Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung tidak terlalu banyak.

Ia pun berpendapat angka PHK di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh isu kedisiplinan industri. Maka dari itu, Horas mengatakan tidak ada pengurangan lapangan kerja di industri pertambangan.

"Data yang diberi penekanan jangan hanya soal PHK, tapi masi dolihat total lapangan pekerjaan yang tercipta di industri pertambangan," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari hingga Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Angka ini mengalami peningkatan hingga 23,71% dibandingkan dengan 37.375 kasus PHK pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan kasus PHK terbanyak terjadi di sektor manufaktur. Secara lebih spesifik PHK banyak terjadi pada sub sektor industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Adapun provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK paling banyak ada di Jawa Tengah atau lebih dari 20.000 orang pada Januari-Agustus 2024. Disusul oleh DKI Jakarta dengan tenaga kerja ter-PHK lebih dari 7.400 orang. Selisih antara keduanya mencapai sekitar 13.000 orang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan injeksi bauksit perdana pabrik pengolahan mineral atau Smelter Bauksit Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah di Desa Bukit Batu, Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/9) Proyek fase pertama senilai Rp 16 triliun ini merupakan milik PT Borneo Alumina Indonesia atau PT BAI.

Perusahaan ini merupakan anak usaha patungan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang atau Antam. Inalum dan Antam merupakan anggota dari holding BUMN pertambangan PT Mineral Industri Indonesia alias MIND ID.

Jokowi berharap kehadiran smelter bauksit SGAR Mempawah seluas 100 hektare (ha) dapat mengurangi ketergantungan impor Indonesia atas produk aluminium. Menurut Jokowi, kebutuhan aluminum domestik mencapai 1,2 juta ton, dengan porsi 56% hasil impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor aluminium seberat 707,99 ribu ton senilai US$ 2 miliar atau sekira Rp 31,14 triliun pada 2023. “Kita punya bahan mentahnya, tapi 56% aluminium kita impor,” kata Jokowi saat memberikan sambutan sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada.

Jokowi menekankan bahwa dengan memproduksi aluminium di dalam negeri, Indonesia dapat menghentikan ketergantungan pada impor. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran devisa yang saat ini mencapai sekitar US$ 3,5 miliar atau sekira Rp 53,1 triliun per tahun akibat impor aluminium.

“Angka yang besar sekali, Rp 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara impor aluminium,” ujar Jokowi.

Jokowi menyebut pembangunan Smelter Bauksit SGAR Mempawah bagian dari visi integrasi industri mineral dengan sektor lainnya, seperti pembuatan komponen kendaraan listrik, yang akan melibatkan bahan baku nikel dan tembaga. “Kita betul-betul akan memulai babak baru Indonesia sebagai negara industri,” kata Jokowi.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan pengoperasian Smelter Bauksit SGAR fase pertama memiliki kapasitas produksi aluminium mencapai 1 juta ton per tahun. Volume itu berasal dari hasil olahan 3,3 juta ton bauksit.

Hendi mengatakan MIND ID juga telah menyiapkan lahan seluas 500 ha untuk perluasan smelter bauksit SGAR Mempawah fase II berkapasitas produksi 600.000 ton per tahun. Proyek perluasan itu ditaksir membutuhkan biaya sekitar US$ 2 miliar plus fasilitas pendukung sejumlah US$ 900 juta untuk infrastruktur jalan, hauling, hingga pembangkit listrik.

Menurut Hendi, perencanaan proyek ekspansi smelter Mempawah fase II dapat menghemat devisa negara hingga US$ 3,5 miliar per tahun dari pengurangan impor aluminium. "Lalu ada penciptaan output dari sisi keekonomian, sekitar Rp 150-an triliun lebih," kata Hendi pada kesempatan yang sama.

Badan Pangan Dunia atau FAO menetapkan sistem budidaya salak bali atau agroforestri sebagai warisan pertanian dunia. Sistem tanam salak bali dinilai menunjukkan penghidupan dan keanekaragaman hayati serta praktik pengetahuan yang berkelanjutan.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan, penetapan sistem budaya penanaman salak bali sebagai warisan pertanian dunia dilakukan oleh kelompok penasihat ilmiah Globally Importan Agricultural Heritage System atau GIAHS saat menggelar pertemuan merek pada Kamis (19/9).

Menurut Arief, FA menilai lanskap pertanaman salak Bali menakjubkan serta memiliki nilai-nilai kebudayaan dan praktik-praktik ketahanan pangan. Sistem tersebut dinilai memiliki arti yang penting pada kelestarian dan mata pencaharian.

Setiap bagian dari pohon salak Bali kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan sehingga menjadikan tanaman tersebut sebagai tanaman tanpa limbah. Hal itu menunjukkan efisiensi sumber daya yang sangat tinggi dan menjadi salah satu alasan mengapa sistem pertanian Salak Bali dinilai sangat berkelanjutan oleh FAO​.

"Masyarakat Bali juga mengintegrasikan sistem agroforesti dengan tanaman mangga, pisang dan tanaman obat sehingga mampu memperluas diversifikasi tanaman​," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/9).

FAO menilai agroforestri di Bali mampu mengintegrasikan budidaya buah salak yang dikenal juga sebagai snake fruit karena kulitnya yang menyerupai kulit ular dengan beragam tanaman. Sistem ini dikembangkan masyarakat adat bali dengan menggunakan sistem subak tradisional dalam pengelolaan air.

Sistem ini mampu menunjukkan keamanan pangan serta menjaga nilai-nilai sosial dan warisan budaya lokal dan bahkan mampu memiliki tingkat keberlanjutan yang sangat baik untuk generasi mendatang.

Arief mengatakan, bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling strategis karena berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk berkaitan dengan sejarah dan sistem budidaya yang dilakukan sejak lama.

"Pertanian kita memiliki ragam komoditas yang kalau kita kembangkan mampu memiliki aspek lain seperti peningkatan ekonomi, daya saing dan yang pasti warisan sejarah yang terus dijaga," katanya.

Selain salak Bali, FAO juga menetapkan sistem budidaya kolam ikan karper di Australia dan sistem agroforestri kakao di Sao Tome dan Principe. Dengan tambahan terbaru ini, maka daftar sistem warisan pertanian global kini terdiri 89 sistem yang tersebar di 28 negara.

Pengusaha kawakan sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Aburizal langkah itu harus tercermin dari kebijakan yang akan diambil pemerintahan.

“Saya cuma mau menyampaikan, pertama pada bagaimana meningkatkan growth. salah satu caranya adalah investasi,”ujar Aburizal dalam wawancara dengan Katadata.co.id seperti dikutip Selasa (24/9).

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia itu mengatakan dalam membangun iklim investasi pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tak biasa. Keberanian itu menurut Aburizal salah satunya bisa terlihat dari kemauan untuk menjalin kerja sama dan investasi dengan pemerintah Rusia bila dirasa menguntungkan.

Ia mencontohkan keberanian Malaysia dan Arab Saudi yang dinilai tidak takut dalam mencari mitra investasi. Menurut Aburizal, Malaysia dan Arab Saudi mendapatkan keuntungan diskon US$20 dollar atau sekitar Rp 300 ribu untuk setiap transaksi satu barel minyak.

“Kita ga berani bergitu. Itu kebijakan itu kita mesti ubah,” ujar Aburizal.

Hal kedua yang menjadi perhatian Aburizal adalah menghapuskan kesenjangan yang ada di masyarakat. Menurut Aburizal bila persoalan kesenjangan tidak segera diatasi akan menjadi persoalan di masa mendatang.

“Harus ada suatu ide untuk mengatasi kesenjangan itu,” ujar Aburizal lagi.

Pemerintahan Prabowo - Gibran akan melanjutkan kepemimpinan yang kini dipegang oleh Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Peralihan kekuasaan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan akan fokus melakukan berbagai kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.