Sejumlah pekerjaan rumah (PR) harus dibenahi oleh Indonesia agar bisa menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mulai dari masalah kesenjangan sosial, kemiskinan dan lainnya.

Dalam studi INFID berjudul Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD, terungkap bahwa Indonesia masih harus bekerja keras, terutama dalam mengurangi kesenjangan dengan negara-negara OECD. Ini menjadi indikator krusial yang diperlukan untuk menjadi negara maju.

Pemerintah dapat memulai dengan sejumlah hal. Pertama adalah menaikkan investasi pada belanja sosial yang memiliki daya ungkit terbesar untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan.

Misalnya, anggaran infrastruktur air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan upaya menutup kesenjangan gender dan kelompok rentan lainnya, melalui berbagai program perlindungan sosial.

Tingkat kemiskinan dan kesenjangan juga masih belum menunjukkan kelayakan sebagai negara maju yang mengusung negara kesejahteraan jika dibandingkan dengan rata-rata negara anggota OECD.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola kelembagaan. Melalui reformasi tata kelola kelembagaan baik dalam sisi perlindungan sosial maupun penerimaan pajak. Kemudian meningkatkan koherensi antara kebijakan sosial, ekonomi atau fiskal, sisi penerimaan, dan belanja.

"Dengan adanya tuntutan untuk menaikkan belanja sosial yang masih rendah, wacana mengenai kenaikan anggaran perlindungan sosial, misalnya, tidak boleh dipisahkan dari wacana pentingnya menggenjot penerimaan pajak," kata Program Officer SDG's INFID Angelika Fortuna dalam acara publikasi studi INFID di Jakarta, Selasa (23/7).

Untuk menjadi negara yang sejahtera, mandiri dan demokratis, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, pajak berfungsi sebagai kontrak sosial, yang pada gilirannya akan menumbuhkan mekanisme tanggung gugat yang lebih baik antara warga negara dan pemerintah.

Belum Menjadi Negara Maju

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira bahkan menyoroti banyak hal yang perlu dilakukan Indonesia sebelum menjadi anggota OECD. Sementara Indonesia saat ini belum menjadi negara maju.

"Kita tahu sejarah OECD ini kan kumpulan negara maju. Jadi dia negara maju dulu baru bikin organisasi," kata Bhima.

Saat ini, Indonesia tengah memasuki tahapan aksesi OECD pasca disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia. Namun kondisi Indonesia belum menjadi negara maju, akan memunculkan kesenjangan dengan anggota OECD lain. "Karena idealnya, seharusnya kita menjadi negara yang memiliki high income dulu," ujar Bhima.

Meskipun begitu, Indonesia bisa belajar banyak dalam mempersiapkan struktur ekonomi. Khususnya dari penguatan industri manufaktur dan teknologi.

Momentum Perubahan RI

Deputi Direktur atau Koordinator Utama Kerja Sama Multilateral Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Lembaga Keuangan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Hadianto menilai status Indonesia yang belum menjadi negara maju bukan menjadi masalah.

Hadianto menilai, justru dengan masuknya Indonesia menjadi anggota OECD bisa memicu perubahan dan regulasi. Karena OECD sebelumnya pernah mengeluarkan survei yang menunjukkan kondisi pendidikan di Indonesia memiliki peringkat rendah.

Kemudian pada akhirnya hal tersebut disikapi sebagai momentum untuk melakukan perubahan."Ini salah satu ilustrasi bagaimana kemudian Indonesia tidak menunggu menjadi sempurna untuk bisa bergabung [dengan OECD]," kata Hadianto.

Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada Selasa (23/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan kerentanan sosial melalui pemberian bantuan sosial.

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo menjelaskan, distribusi kartu tersebut merupakan wujud dukungan Bank DKI untuk memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cara yang efisien dan aman.

“Dalam hal ini, Bank DKI bertindak sebagai fasilitator penyaluran bantuan sosial tersebut, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat,” ujar Agus melalui keterangan resmi, Selasa (23/7).

Bank DKI juga menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan sosial mereka, yaitu melalui integrasi dengan aplikasi perbankan digital JakOne Mobile. JakOne Mobile memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola dan memonitor bantuan yang diterima secara digital, memudahkan transaksi nontunai, serta mengakses berbagai layanan perbankan lain.

Distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama 23-31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, lima penerima KPDJ, dan lima penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, lima penerima KLJ dan lima penerima KPDJ.

Sampai Juni 2024 dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam dua tahap, yaitu Tahap I kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/ . Atau, dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengimbau penerima manfaat agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama untuk tidak memberikan PIN kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI.

Arie menambahkan penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman dan nyaman. “Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital Bank DKI, salah satunya super apps JakOne Mobile untuk kemudahan bertransaksi di mana saja, kapan saja,” tutup Arie.

Apabila penerima manfaat membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Layanan Call Center Bank DKI di nomor (021) 1500-351.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengonfirmasikan kabar tersebut.

Pengangkatan Andi dilakukan di kantor pusat PLN, Blok M, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 WIB, Selasa (23/7). "Iya, benar," kata Jansen dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Pria kelahiran Bandar Lampung 20 November 1970 tersebut dikenal sebagai salah satu aktivis yang ikut berperan menumbangkan era Orde Baru. Ia menempuh studi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketika berkuliah, Andi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat mahasiswa Fisipol UGM dan Pemimpin Umum Majalah Mahasiswa Fisipol. Ia juga membentuk Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima) bersama Velix Wanggai dan Denny Indrayana.

Pada Pemilu 2004, Andi menjadi bagian tim pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla. Dua tahun setelahnya, ia ditunjuk menjadi Komisaris PT Pos Indonesia.

Ia pun mencoba peruntungan politik dengan maju sebagai calon Wakil Gubernur Lampung mendampingi Muhajir Utomo pada 2008, usahanya itu berujung kekalahan.

Setahun setelahnya, pada 2009 Andi memutuskan mundur dari PT Pos Indonesia dengan alasan berfokus pada pemenangan SBY-Boediono di Pilpres 2009.

Kala itu, SBY meraih kemenangan untuk periode keduanya, Andi lalu ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Usai pemerintahan SBY, Andi keluar pemerintahan dan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Di posisinya, ia kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, karir Andi juga sempat terganjal usai penangkapan dirinya akibat penggunaan narkotika jenis sabu pada 3 Maret 2019 lalu. Namun, polisi akhirnya melepas Andi pada 5 Maret 2019 karena menganggap tak cukup bukti menjeratnya.

Pada 2024, Andi bertugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat. Ia juga aktif dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan peretasan Pusat Data Nasional II membuat proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi terganggu. Hal ini akhirnya mengganggu proses konstruksi Ibu Kota Nusantara belum lama ini.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan peretasan PDN II membuat sebagian proses lelang proyek di IKN terganggu. Tersendatnya proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan lelang proyek di IKN membuat jadwal penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN harus mundur.

"Waktu penyelesaian di IKN mundur karena kami merubah dari sistem digital menjadi manual. Kalau kami tidak segera mengambil keputusan untuk kembali ke manual maka waktu yang hilang lebih banyak," kata Abdul di kantornya, Selasa (23/7).

Abdul menjelaskan perubahan proses administrasi dari digital ke manual membuat pemerintah harus menambah tenaga kerja dan memperpanjang waktu pengerjaan. "Prosesnya tidak secepat kalau menggunakan sistem informasi," katanya.

Beberapa pekerjaan yang kembali menjadi skema manual adalah proses sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. Sebelumnya, dua jenis sertifikasi tersebut dilakukan secara digital oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Walau demikian, Abdul mengatakan peretasan PDN II tidak terlalu berdampak pada pelelangan proyek infrastruktur. Ini karena total proyek yang terlelang hingga pertengahan tahun ini telah mencapai 90%.

Presiden Joko Widodo mengumumkan anggaran infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 mencapai Rp 422,7 triliun. Jumlah tersebut naik dibandingkan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 sebesar Rp 392 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut merupakan yang tertinggi selama Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Berikut rincian anggaran infrastruktur setiap tahunnya seperti tertera dalam grafik.

Pada APBN 2023, pemerintah telah menganggarkan Rp 392 triliun untuk pembangunan infrastruktur, naik 7,8% dari anggaran 2022 yang sebesar Rp 363,8 triliun.

Laporan CarbonBrief menunjukkan bahwa telah penurunan porsi batu bara dalam bauran energi Cina seiring dengan pesatnya perkembangan energi baru terbarukan di negara tersebut.

Berdasarkan data resmi, porsi batu bara dalam sistem kelistrikan Cina turun ke rekor terendah sebesar 53% pada Mei 2024 dibandingkan 60% pada Mei setahun sebelumnya. Sementara porsi energi terbarukan mencapai 44%.

Menurut perhitungan CarbonBrief dari data resmi Cina seperti National Bureau of Statistic (NBS), National Energy Administration (NEA), serta China Electricity Council (CEC), penurunan porsi batu bara dalam sistem kelistrikan Negeri Panda dikarenakan pertumbuhan energi bersih yang luar biasa.

Berdasarkan data resmi dari ketiga lembaga tersebut, kapasitas pembangkitan listrik tenaga surya Cina melonjak sebesar 41 tera watt jam (TWh) dari 53 TWh pada Mei 2023 menjadi 94 TWh pada Mei 2024. Ini menjadi peningkatan terbesar dalam pembangkitan listrik di Cina.

Peningkatan terbesar kedua berasal dari tenaga air, di mana kapasitasnya hanya meningkat 1% namun utilisasinya melonjak dari 31% menjadi 41% karena sektor ini pulih dari kekeringan pada 2022 sampai 2023. Ini menyebabkan peningkatan pembangkitan listrik sebesar 39% atau 34 TWh menjadi 115 TWh.

Tenaga angin mengalami peningkatan kapasitas yang kuat sebesar 21%. Namun, pemanfaatannya menurun, kemungkinan karena variasi kondisi angin dari bulan ke bulan. Akibatnya, pembangkitan listrik tumbuh sebesar 5% yang relatif sederhana, atau 4TWh, mencapai 83TWh.

Pembangkitan listrik tenaga nuklir dan biomassa juga mengalami peningkatan kecil dalam kapasitas, tetapi pemanfaatan pembangkit nuklir turun dari 87% menjadi 85%. Secara total, pembangkitan listrik bersih tumbuh sebesar 78 TWh.

Dengan peningkatan permintaan yang hanya 49 TWh, pembangkitan listrik dari sumber energi fosil turun. Seperti gas yang anjlok sebesar 16% meski ada peningkatan kapasitas sebesar 9%. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam pemanfaatan sebesar 24%.

Kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara meningkat sebesar 3%, namun pembangkitannya turun 3,7% yang mengakibatkan pemanfaatan pembangkit rata-rata turun sebesar 7%.

“Permintaan yang menurun dapat menghambat investasi dalam penambahan kapasitas pembangkit batu bara baru yang telah meningkat pesat dalam dua tahun terakhir,” tulis laporan CarbonBrief dikutip dari laman carbonbrief.org pada Selasa (23/7).

Perubahan dalam pembangkitan tenaga batu bara dan gas, dikombinasikan dengan sedikit penurunan efisiensi termal pembangkit listrik tenaga batu bara, menyiratkan penurunan emisi CO2 sebesar 3,6% dari sektor kelistrikan.

Setelah perubahan output ini, bauran pembangkitan tenaga listrik Cina bergeser secara signifikan dari bahan bakar fosil pada Mei 2024. Pangsa pembangkitan tenaga batu bara turun menjadi 53% dari 60% pada Mei 2023, yang merupakan porsi terendah yang pernah tercatat.

Sementara itu, tenaga surya naik menjadi 12% dari 7% tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi yang pernah tercatat. Sisanya terdiri dari angin (11%), tenaga air (15%), nuklir (5%), gas (3%) dan biomassa (2%).

Pangsa energi nonfosil secara keseluruhan mencapai rekor 44% dan ada juga pangsa tertinggi baru untuk energi terbarukan variabel – tenaga surya dan angin – yang mencapai 23%.

Pengamat investasi turut merespons soal melesatnya saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Pada perdagangan sesi saham siang ini, GOTO sempat melesat 13,73% ke level Rp 58 pukul 14.02 WIB. GOTO bangkit dari level Rp 50 berdasarkan perdagangan Jumat (19/7) kemarin.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan bahwa kelayakan harga saham GOTO mulai terlihat sejak aktivitas perdagangan saham dimulai, meskipun aktivitas tersebut tidak seintensif seperti hari ini. Dia mengakui bahwa ada institusi-institusi yang melakukan pembelian saham GOTO.

“Jadi ini terdapat smart money yang masuk ya untuk saham GOTO,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Kemudian Nafan menjelaskan bahwa ketahanan harga saham GOTO sangat bergantung pada "smart money" yang masuk karena investor cerdas ini bisa keluar kapan saja. Menurutnya, sebagai investor justru perlu mencermati dinamika laporan keuangan kuartal kedua GOTO.

Nafan optimistis bahwa kinerja fundamental pasar saham seharusnya tumbuh karena biasanya GOTO mendapatkan manfaat dari kenaikan nilai transaksi bruto maupun nilai barang dagangan bruto. Hal ini seharusnya dapat mempengaruhi bottom line GOTO. Meskipun perusahaan masih mengalami kerugian bersih, namun setidaknya bisa berkurang.

“Net loss-nya bisa berkurang, minus-nya bisa berkurang. Untuk mencapai level profitability memang harus menunggu, ya. Itu saja sih, itu harus menunggu,” tambahnya.

Namun, lanjut Nafan, tampaknya institusi asing mulai mengakumulasi saham GOTO. Sebelumnya, terdapat perusahaan seperti BlackRock, Fidelity Limited, dan Credit Suisse AG yang memborong saham emiten teknologi itu.

Rekomendasi terhadap Saham GOTO

Selain itu, Nafan mengungkapkan bahwa biasanya trader lokal juga masuk untuk melakukan pembelian spekulatif. Secara teknikal, Nafan memproyeksikan GOTO diperdagangkan di rentang harga Rp 52 hingga Rp 59. Dia juga perlu melihat seberapa konsisten smart money masuk dan bertahan.

“Itu tergantung smart money-nya lagi, kalau menurut saya seperti itu. Paling tidak kita harus menantikan kinerja laporan keuangan GOTO di kuartal kedua ya,” ucapnya.

Kemudian Nafan mengatakan bahwa hal ini juga akan memberikan kesan bagi pelaku pasar. Menurutnya, bagi investor yang sudah lama memegang saham GOTO, mereka harus tetap berhati-hati dan bijaksana.

Untuk investor baru, Nafan menekankan pentingnya kembali ke tujuan investasi. Jika tujuan investor adalah memiliki saham blue chip dengan kinerja fundamental yang baik, GOTO mungkin bukan pilihan yang tepat karena fundamentalnya masih menunjukkan kerugian bersih, meskipun kerugian tersebut berkurang.

“Tapi harus cermati resistancenya nih. Misalnya dia itu range 52 hingga 59. Ya kalau saya sih sebagai analis sih, back hold ya kalau menurut saya untuk GOTO,” tambahnya.

Namun, untuk trader jangka pendek yang berani mengambil risiko, misalnya mungkin tertarik untuk melakukan pembelian spekulatif pada saham GOTO. Dengan demikian, Nafan merekomendasikan investasi pada saham GOTO kembali pada tujuan investasi masing-masing individu.

Di samping itu, Pengamat Investasi Desmond Wira menyebutkan tidak ada sentimen terbaru mengenai GOTO, hanya sentimen lama seperti buyback. Mungkin investor saat ini, kata Desmond, lebih mengantisipasi laporan keuangan terbaru.

Desmond juga memperkirakan bahwa sentimen ini kemungkinan hanya bersifat sementara. Dengan demikian, Ia menilai situasi ini kemungkinan bersifat sementara dan tidak merekomendasi untuk investasi jangka panjang, melainkan menyarankan investor untuk menunggu laporan keuangan terbaru.

"Namun, untuk trading jangka pendek, masih ada kemungkinan untuk trading,setelah lama

“Bisa mengikuti trend yang terjadi (jangka pendek),” kata Desmond kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Adapun jika melihat tren pergerakan saham GOTO, dalam seminggu terakhir saham GOTO menguat 14%. Namun, dalam tiga bulan merosot 17,39% dan anjlok 33,72% dalam enam bulan terakhir. Sejak Selasa (25/6), saham GOTO turun 1,96% ke Rp 50. Kemudian saham GOTO lama bertengger level gocap hingga Selasa (16/7). Saham GOTO kemudian naik 2% ke level Rp 51 per helainya dengan volume yang diperdagangkan Rp 467,36 miliar pada Rabu (17/7) kemarin.

Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI menawarkan imbal hasil menarik mencapai rata-rata di atas 7%. Meski demikian, Bank Indonesia memastikan kehadiran SRBI tak serta-merta membuat perbankan enggan menyalurkan kredit.

“Bank adalah satu entitas yang rasional. Tujuan bank sebagai entitas usaha adalah profit. Kita tahu profit terbesar penempatan bank adalah kredit,” ujar Kepala Grup Departemen Kebijakan Makroprudensial Nugroho Joko Prastowo.

BI mencatat, perbankan menguasai 64% dari total baki debet atau outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang mencapai Rp 721,06 triliun.

Total kepemilikan SRBI oleh perbankan hingga Juni 2024 mencapai Rp 461,29 triliun. Jumlah tersebut setara 5,5% dari total dana pihak ketiga atau DPK perbankan sebesar Rp8.448,1 triliun pada periode yang sama.

Joko mencatat bank mulai ekspansif dalam menyalurkan kredit dengan pertumbuhan mencapai 11.5% per Juni 2024. Pertumbuhan kredit pada periode yang sama tahun lalu hanya mencapai 7,76%. Rata-rata tertimbang bunga kredit berdasarkan data analisis uang beredar BI mencapai 9,25% per Juni, sedangkan rata-rata bunga deposito di sekitar 4% hingga 5%.

SRBI adalah instrumen pasar uang yang diterbitkan BI dengan underlying atau aset yang menjadi dasar penerbitan berupa SBN milik Bank Sentral. Surat berharga ini pertama kali diterbitkan Bank Indonesia sejak 15 September 2023 dengan tujuan memperdalam pasar keuangan dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

SRBI diterbitkan dengan tenor mulai 1 minggu hingga 12 bulan. BI mencatat, kepemilikan SRBI terbesar setelah perbankan adalah investor asing yang mencapai 27%, disusul kepemilikan nonbank sebanyak 6% dan lainnya sebanyak 3%.

SRBI saat ini diterbitkan dengan tenor 1 minggu hingga 12 bulan dan hanya dapat dibeli di pasar primer oleh 18 bank yang ditunjuk sebagai dealer utama di pasar uang dan pasar valas.

Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, suku bunga SRBI saat ini berada dikisaran 7%. Berdasarkan data lelang terakhir pada 19 Juli, bunga SRBI tenor 6 bulan tercatat 7,23%, sedangkan tenor 9 bulan 7,31% dan tenor 12 bulan 7,36%.

Suku bunga SRBI tersebut turun dibandingkan posisi lelang akhir Mei. Saat itu, SRBI tenor 6 bulan tercatat sebesar 7,32%, tenor 9 bulan 7,43%, dan tenor 12 bulan 7,53%.

"Artinya, sepanjang kondisi semakin kondusif dan sentimen global konsisten risk on, BI akan mengukur kembali harga SRBI. Jadi tetap di atas segalanya, kita bersama menciptakan kondisi makro, rupiah, dan moneter yang stabil," ujar Denny.

Pasar Sekunder Lebih Likuid

Denny membantah penerbitan SRBI membuat kondisi likuiditas perbankan lebih ketat. Sebaliknya, menurut dia, SRBI justru mempermudah bank dalam mengatur likuiditas karena pasar sekunder yang lebih likuid dibandingkan pasar reverse repo SBN.

Reverse repo adalah transaksi beli dengan janji untuk membeli kembali surat berharga negara pada waktu yang telah ditentukan. "Kalau dulu ada bank yang punya reverse repo SBN tenor 6 bulan, mau jual karena butuh dana untuk menyalurkan kredit di pasar, belum tentu ada counterparty. Kalau sekarang dia punya SRBI tenor 6 bulan, banyak yang antri di pasar," ujar dia.

Dengan demikian, menurut dia, SRBI sebenarnya memudahkan perbankan dalam mengatur likuiditas. Ini karena bank dapat menyimpan kelebihan DPK jika kredit sedang lesu, dan mencairkannya dengan mudah jika ada kebutuhan mendadak.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, lagi-lagi mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK.

Terbaru, kritik itu dilontarkan Luhut di depan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga atau SIMBARA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).

Luhut mengungkit protes yang muncul usai ia menyebut KPK 'kampungan' karena terus menerus menggelar OTT. Ia lalu menjelaskan kritik tersebut sebenarnya memiliki makna pembenahan sistem.

“Kenapa kampungan? Karena kita sendiri yang buat kampungan. Maka kita harus bikin sistem dengan saling bekerja sama antar kementerian/lembaga yang bagus dan tidak saling menyalahkan,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).

Luhut lalu meminta KPK memperkuat pengawasan dan patroli kemungkinan terjadinya korupsi. Luhut mencontohkan terkait anomali harga yang tidak bisa dipidanakan. KPK adalah lembaga yang bertugas mencegah hal ini terjadi.

Adapun pernyataan ini bukan kali pertama disampaikan Luhut. Ia sudah mengatakan hal ini sejak dua tahun yang lalu. Berikut rekapannya:

OTT Buat Negara Jelek

Luhut melontarkan kritik untuk pertama kalinya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023–2024 di KPK pada Selasa (20/12/2022). Ia mulanya menjelaskan upaya pemerintah dalam digitalisasi berbagai sektor yang bisa menekan praktik kecurangan seperti korupsi.

“OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut kala itu.

Ia lalu meminta KPK tidak sering melakukan OTT karena bakal membuat citra negara jelek. Bila sistem digitalisasi berhasil, tidak ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

“Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau,” ujarnya.

Kritik perdana Luhut kepada KPK lalu menjadi polemik. Bahkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bilang OTT masih dibutuhkan untuk menindak korupsi.

OTT Itu Kampungan

Luhut Pernyataan kampungan untuk aksi OTT KPK kembali dilontarkan Luhut pada Juni 2023. Kala itu ia tengah menghadiri Pencanangan Hari Kewirauashaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI.

“Dulu saya di-bully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot,” katanya.

Kritik Ketiga

Awal 2023, Luhut kembali melempar kritik soal OTT KPK. Kali ini, ia ucapkan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Di sana, Ia mengajak kepala daerah agar berani melawan OTT dan mengajak kepala daerah memperbaiki layanan lewat digitalisasi. "Kita harus melawan OTT supaya menjadi negara yang bermartabat. Saya kira, kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus," kata Luhut.

Tidak Ada OTT Lebih Bagus

Pertengahan 2023, Luhut kembali mengkritik OTT KPK. Menurutnya, semakin sedikit OTT yang dilakukan KPK lebih baik. Hal ini ia katakan merespon KPK yang sudah melakukan tiga OTT per Juli 2023 lalu.

“Kalau OTT-nya enggak ada, malah lebih bagus. Berarti, pencegahannya lebih baik,” katanya pada Selasa (18/7/2023).

Ia memuji kinerja Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Naingolan. Menurutnya dua orang pimpinan KPK kala itu sukses memimpin dengan mengutamakan pencegahan dibanding penindakan.

Diskusi perbaikan tata kelola pelabuhan (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.)

“Kita ngapain pamer-pamer OTT-OTT melulu, bangga lihat itu? OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta. Tidak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan," kata Luhut.

Lebih Baik Pencegahan

Kritik Luhut untuk keempat kalinya disampaikan dalam acara Hub Space di Jakarta Convention Center, Jumat (29/9/2023). Ia bilang lebih baik KPK melakukan lebih banyak langkah antisipasi dibanding OTT.

"Banyak yang nyinyir juga, 'Wah Pak Luhut ndak setuju OTT ya.' Saya bukan tidak setuju OTT, (tapi)untuk apa OTT kalau bisa kita cegah (korupsi)," kata Luhut.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan tiga alasan pasar karbon di Indonesia masih sepi. Padahal, potensi pasarnya disebut-sebut Rp 8.000 triliun.

Pada 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, potensi ekonomi karbon Indonesia US$ 565,9 miliar atau Rp 8.000 triliun. Rinciannya sebagai berikut:

Akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan potensi pasar karbon Rp 3.000 triliun.

Akan tetapi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmatullah mengatakan, tantangan pasar karbon Indonesia yakni:

1. Belum adanya metodologi terverifikasi dan mengacu kepada standar internasional dalam pengaturan karbon. Indonesia bahkan menolak menggunakan metodologi internasional dan membuat mekanisme sendiri.
2. Permintaan karbon kredit dari perusahaan penghasil emisi gas rumah kaca masih rendah.

“Sebab, pemerintah belum menetapkan emission cap untuk sektor penghasil emisi gas rumah kaca yang tinggi. Perusahaan masih berfokus kepada perbaikan internal. Pasar karbon pada umumnya mature setelah 10 tahun,” ujar Priyanto dalam webinar, Selasa (23/7).

Emission cap adalah batas maksimum emisi gas rumah kaca yang dapat dilepaskan oleh suatu industri atau sektor tertentu dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks industri karbon, emission cap ini adalah upaya untuk mengurangi jumlah karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya yang dilepaskan ke atmosfer.

3. Ada potensi penurunan emisi 3,3 miliar ton, karena aksi mitigasi terkait penerapan kebijakan Pengendalian Risiko Kebencanaan (PRK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Asumsi karbon dari sektor energi yang diperdagangkan 15% dari total penurunan emisi. Potensi CO2e sektor energi 496 juta ton atau US$ 2,4 miliar, dengan asumsi satu ton CO2e US$ 5.

Sementara itu, asumsi karbon dari sektor lahan yang berasal dari hutan, gambut, mangrove yang diperdagangkan 40% dari total penurunan emisi. Potensi CO2e sektor lahan 1,3 juta ton atau US$ 6,6 miliar.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan sumber anggaran uji coba program makan bergizi gratis didanai oleh pihak swasta hingga Oktober 2024.

"Kita senang sekali, kalau tidak ada support dari perusahaan swasta mungkin tidak akan berjalan baik seperti ini, ini masih proses uji coba," kata Gibran usai meninjau uji coba di SD Negeri Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7).

Setelah Gibran dan presiden terpilih Prabowo Subianto memperkenalkan program makan bergizi gratis, banyak pihak-pihak yang bersedia berpartisipasi. Salah satunya dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan(CSR).

"Banyak sekali perusahaan yang tergerak termasuk GoTo dan Tiktok," ujar Gibran.

Gibran meninjau uji coba program makan bergizi gratis (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa.)

Diprakasai oleh GoTo

Seperti uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 03 dan 02 diprakarsai oleh GoTo dengan dihadiri Presiden Gojek Unit Bisnis On-Demand Service GoTo Catherine Hindra Sutjahyo.

Ratusan paket makanan program Makan Bergizi Gratis ini diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar Gojek, dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online atau daring.

"Untuk menu hari ini cosnya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran.

Ia memastikan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak dikurangi hingga Rp7.500 per porsi. "Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa anggarannya tidak boleh pelit. Menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp 7.500," ujar Gibran.

Uji coba program makan bergizi gratis (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa.)

Uji Coba Sampai Pelantikan Presiden

Menurut Gibran, program ini akan terus diuji cobakan hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029.

Selama tahapan uji coba, pelaksanaan makan siang bergizi ini dilakukan dengan berbagai skema, hingga nanti akhirnya dipilih skema yang dianggap paling efektif.

Beragam skema program makan bergizi gratis mulai diterapkan, dengan melibatkan pelaku UMKM, warung-warung kecil, warteg, hingga katering-katering kecil, dalam pengadaan makanannya.

"Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, aku segera kita blowup, kita sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.

Pemerintah tengah mengkaji pengenaan pajak karbon untuk masyarakat umum pengguna kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM. Jika kebijakan ini jadi diterapkan, maka pajak kendaraan berpotensi naik.

Deputi III Bidang Pengembangan Usaha dan BUMN Riset dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi mengatakan, pemerintah tengah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP peta jalan pajak karbon.

Pada tahap awal, pajak karbon diusulkan untuk diterapkan ke subsektor pembangkit listrik. "Fase kedua akan ditambah dengan pengenaan terhadap pembelian bahan bakar fosil untuk sektor transportasi," ujar Ellen dalam webinar bertajuk ‘Perdagangan dan Bursa Karbon 2024’ di Jakarta,­ Selasa (23/7).

Akan tetapi, Ellen tidak memerinci periode penerapan pajak karbon maupun metode misalnya, dikenakan ketika masyarakat membeli BBM di SPBU atau lewat pajak kendaraan tahunan. Kebijakan ini juga masih dibahas, sehingga dapat berubah.

Pengenaan pajak karbon ke kedua sektor tersebut diharapkan mencapai 71% dari total emisi sektor energi, dengan rincian 48% dari pembangkit listrik dan 23% dari konsumsi BBM.

Jumlah tersebut setara 39% dari total emisi keseluruhan sektor industri di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui penurunan angka stunting mengalami stagnasi. Jokowi juga menjelaskan mengapa pemerintah kesulitan menekan angka tengkes.

Jokowi menganggap penurunan angka stunting bukan hanya urusan makanan semata. Dia menyebut upaya penurunan angka stunting juga harus memperhatikan tambahan gizi, kebersihan tempat tinggal dan perbaikan sanitasi, utamanya di lingkungan perkampungan.

"Sanitasi air bersih, lingkungan tempat tinggal, semua harus terkosolidasi dengan baik. Itu yang terus pemerintah lakukan," kata Jokowi usai meninjau Pekan Imunisasi Nasional di Posyandu Rajawali 3, Komplek Graha Nendali Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada Selasa (23/7).

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting 2023 berada di 21,5%, turun 0,1% jika dibandingkan pada 2022 sebanyak 21,6%. Padahal, pemerintah menargetkan penurunan pravelensi stunting di angka 14% pada 2024.

Jokowi mengakui target ini sangat ambisius karena angka stunting saat ini masih berada di level 21%. "Sebelumnya tingkat penurunannya agak tebal, tapi sekarang mulai tipis. Pemerintah tetap berusaha agar ditekan menuju ke bawah 14%," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, upaya penurunan stunting belakangan ini terbilang cukup menantang. Kondisi tersebut berbeda dari 10 tahun lalu. Jokowi menceritakan, pemerintah mampu menurunkan angka stunting dari 37% menjadi 21% dalam sepuluh tahun terakhir.

"Dari 21% menuju ke 14% ini memang tidak secepat sebelumnya," ujar Jokowi.

Jokowi juga telah menyalurkan alokasi anggaran Rp 892 miliar untuk bantuan program penurunan angka stunting sepanjang 2024. Total pendanaan tersebut menyasar kepada 1,44 juta keluarga rawan stunting.