Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abas menyatakan nota kesepahaman (MoU) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan PP Muhammdiyah harus batal. Nota kesepahaman terkait kerja sama layanan perbankan itu terjadi pada 17 Juli 2024 di Yogyakarta.

Anwar mengatakan bahwa nota kesepahaman antara BRI dengan PP Muhammadiyah pasti mengejutkan semua kalangan. Sebab, semua sudah tahu jika Muhammadiyah merupakan gerakan Islam.

Apalagi, Muhammadiyah sebagai organisasi telah memberikan otoritas kepada Majelis Tarjih untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa tertinggi dikeluarkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih yang sudah ditanfidz atau diberlakukan secara resmi oleh PP Muhammadiyah.

Salah satu keputusan Munas Tarjih yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yakni fatwa Munas Majelis Tarjih tentang bunga bank. Dalam keputusan Munas tersebut dikatakan bahwa bunga bank merupakan riba.

"Jadi penanda tanganan MOU oleh PP Muhammadiyah dengan BRI yang menerapkan sistim ribawi, jelas merupakan pelanggaran yang bersifat syar'iyyah dan organisatoris," kata Anwar Abas dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/7).

Sebab itu, kata Anwar, status nota kesepahaman tersebut menjadi batal dan tidak boleh diberlakukan. "Jika hal demikian tetap dilaksanakan, maka saya secara pribadi perlu menyatakan mufaraqah atau melepaskan diri dari hal tersebut," ujarnya.

Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan

Sebelumnya, BRI menjalin kerja sama dengan PP Muhammadiyah terkait penyediaan dan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan. Sinergi ini ditegaskan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BRI dengan PP Muhammadiyah pada 17 Juli 2024 di Yogyakarta.

Layanan perbankan yang diberikan berupa penggunaan giro BRI untuk operasional baik pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta amal usaha Muhammadiyah. Kemudian layanan pembayaran gaji, tunjangan bagi pegawai Muhammadiyah serta layanan pinjaman pegawai.

Selain itu, ada fasilitas kredit modal kerja dan atau bank garansi kepada supplier, vendor hingga kontraktor rekanan Muhammadiyah. Kemudian fasilitas perbankan lain untuk menunjang kebutuhan transaksi perbankan Muhammadiyah.

Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam menyediakan transaksi yang mudah, nyaman, dan inovatif kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Kerja sama ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi BRI dan PP Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan dedikasi BRI untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Andrijanto dalam keterangan resmi pada 19 Juli 2024.

Di berharap, dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan volume transaksi, value chain atau rantai nilai, dan current account saving account (CASA) BRI.

Punya Cabang Terbesar di Indonesia

Saat itu, Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muhammadiyah dan BRI memiliki jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Muhammadiyah dan BRI sama-sama punya cabang yang banyak. Di Muhammadiyah, AUM juga banyak, PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah) ada sejumlah 172, belum rumah sakit dan lain-lain,” kata Agung kala itu.

Agung mengungkapkan bahwa nota kesepahaman ini akan semakin meneguhkan kerja sama antara PP Muhammadiyah dan BRI yang selama ini sudah dijalankan dengan baik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) tentang kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan harmonisasi aturan ini telah rampung.

"Kami sedang menyelesaikan aturan untuk implementasinya. Sudah proses harmonisasi dan sekarang dalam proses mendapatkan izin dari Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam webinar, Selasa (23/7).

Sebagai informasi, Permen ESDM yang akan terbit merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024. Aturan baru ini menjadi peluang Indonesia dalam menurunkan emisi karbon.

Kementerian ESDM menargetkan 15 proyek penangkapan dan penyimpanan karbon serta pemanfaatan dan penyimpanan penangkapan karbon (CCS/CCUS) dapat mulai berjalan pada 2030.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, dari target tersebut ada beberapa yang ditargetkan menajdi CCS hub di Asia Timur dan Australia.

"Dua cekungan yang sedang didorong untuk menjadi CCS hub, yaitu cekungan Sunda Asri dan Bintuni," ujar Ariana dalam keterangan tertulis pada 2 Juli lalu.

Indonesia memiliki potensi sumber daya penyimpanan karbon di 20 cekungan dengan kapasitas 573 giga ton saline aquifer (akuifer garam) dan 4,8 giga ton cadangan minyak dan gas bumi yang sudah habis. Potensi ini berada di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Akuifer garam adalah lapisan tanah yang berkadar garam tinggi dan cocok sebagai tempat penyimpanan karbon dioksida (CO2). Ariana mengatakan, skema CCS di Indonesia dapat dibagi menjadi dua pilihan.

Pertama, penyelenggaraan CCS berdasarkan kontrak kerja sama migas. Rencana kegiatan ini dapat diusulkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam rencana pengembangan (POD) pertama, lanjutan, atau revisinya.

Kedua, CCS dapat dikembangkan sebagai usaha tersendiri, melalui izin eksplorasi zona target injeksi dan izin operasi penyimpanan karbon.

Untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS, pemerintah membentuk CCS/CCUS National Centre of Excellence bersama dengan lembaga penelitian dan universitas. Pembentukan lembaga tersebut untuk memperkuat kerja sama internasional, menyusun regulasi dan kebijakan turunan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengkonfirmasi kabar tersebut.

Pengangkatan Andi dilakukan di kantor pusat PLN, Blok M, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 WIB, Selasa (23/7). "Iya, benar," kata Jansen dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Selain Andi, Erick juga dikabarkan mengangkat mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga mantan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah menjadi Komisaris Utama PLN.

Burhanuddin dikabarkan menggantikan posisi Agus Martowardojo yang dulunya juga sempat menjadi Gubernur BI.

Katadata.co.id sudah menghubungi EVP Korporat dan CSR PLN Gregrorius Adi Trianto perihal pengangkatan tersebut, namun hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi darinya.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi pernah didapuk sebagai Komisaris PT Pos Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjadi staf khusus Presiden SBY.

Andi juga sempat dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sebelum mengundurkan diri pada 2019 karena terjerat kasus narkoba.

Indonesia perlu mengantisipasi sejumlah dampak negatif apabila berhasil menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dalam studi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), salah satu risikonya adalah peningkatan liberisasi perdagangan.

Selain itu, menurut studi berjudul Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil, Indonesia berpotensi akan tetap sebagai pasar dan negara penghasil bahan mentah.

Program Officer SDG's INFID Angelika Fortuna mengatakan, kedua risiko itu penting diantisipasi karena daya saing Indonesia di pasar global masih lemah. Apalagi, komoditas primer dan setengah jadi masih cukup banyak diekspor ke negara OECD.

"Dalam mencermati jembatan independensi ekonomi, jangan sampai Indonesia menjadi negara pemasok bahan baku mentah," katanya di Jakarta, Selasa (23/7).

Indonesia tengah memasuki tahap aksesi keanggotaan OECD. Negara ini yang pertama di Asia Tenggara berstatus tersebut. Dengan bergabung dalam organisasi negara maju itu, Indonesia berpeluang berstatus yang sama.

Saat ini, terdapat tujuh negara aksesi OECD yaitu Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania. Usai sampai pada tahapan adopsi peta jalan OECD, langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah yakni proses self-assessment dan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.

“Pemerintah telah melakukan langkah strategis dan berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun mendatang,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi pada 30 Mei lalu.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hari ini menguji coba Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor. Gibran mengatakan makanan tersebut disiapkan dengan harga Rp 14.900 per kotak.

Gibran mengatakan menu yang disiapkan dengan harga tersebut adalah nasi, ayam goreng, sayuran, buah, hingga susu. Dalam kesempatan tersebut, Gibran sekaligus membantah anggaran makan gratis akan dipotong.

"Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp 7.500," kata Gibran di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7) dikutip dari Antara.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu berjanji tak akan mengurangi anggaran secara besar. Namun, ia mengatakan bisa saja variasi menu dibuat berbeda-beda.

"Menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai (tinggal) Rp 7.500," kata Gibran.

Gibran mengatakan sejumlah skema yang digodok antara lain memanfaatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), warteg, katering, hingga warung berskala kecil.

"Kalau ada yang kurang akan segera kami blow up," katanya.

Saat pembagian menu, Gibran didampingi Presiden Unit Bisnis On-Demand Service GoTo Catherine Hindra Sutjahyo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal.

Pembagian makanan dilakukan di tengah isu anggaran program makan gratis. Tim ekonomi Prabowo-Gibran sebelumya dikabarkan mengkaji ulang dana program ini dari Rp 15 ribu menjadi Rp 9.000 atau Rp 7.500 per anak.

Namun Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya belum menetapkan anggaran makan siang bergizi gratis turun menjadi Rp 7.500 per anak.

Hasan mengaku, pihaknya sampai saat ini masih membicarakan hal ini. Satu-satunya hal yang disepakati adalah total anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.

“Sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis 2025," dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7).

Menteri ESDM Arifin Tasrif membantah bahwa pihaknya menghambat persetujuan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan nikel yang disebut menjadi penyebab perusahaan smelter mengimpor bijih.

“Saat ini RKAB (yang disetujui) sudah 240 juta ton. Kebutuhannya cuma 210 juta ton,” ujar Arifin usai meresmikan peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah, dikutip Selasa (23/7).

Sebelumnya, per 3 Juli 2024, Kementerian ESDM melaporkan telah menyelesaikan 460 dari 770 RKAB yang diajukan oleh perusahaan mineral. “Dari jumlah tersebut, 421 RKAB disetujui, dan 39 lainnya ditolak,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Siti Sumilah Rita Susilawati kepada Katadata.co.id pada Kamis (4/7).

Data rencana produksi berdasarkan RKAB yang telah disetujui per 3 Juli 202 yaitu emas 20,8 ton, perak 124,7 ton, nikel 235.9 juta ton, tembaga 101 juta ton, bauksit 32 juta ton, timah 57 ribu ton, konsentrat Besi 6,8 juta ton, dan bijih galena 242 ribu ton.

Impor Nikel Perusahaan Smelter

PT Kalimantan Ferro Industry menyatakan bahwa masih mengimpor nikel dari Filipina untuk operasional fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh terkendalanya pasokan nikel ore dalam negeri.

“Kami harus mengambil dari Filipina karena beberapa tambang pemasok belum mendapatkan persetujuan RKAB sehingga kami tidak bisa membeli nikel mereka,” kata Owner Representative PT KFI Ardhi Soemargo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (8/7).

Ardhi memastikan, sebelum terkendala RKAB seluruh pasokan nikel yang dikelola smelter PT KFI 100% nikel orenya dipasok dari Indonesia. Namun karena kondisi pemasok yang tidak dapat menjual nikel mereka sehingga PT KFI terpaksa membeli nikel dari Filipina.

“Di belakang kami ada 1.400 orang pekerja sehingga kami tidak boleh menutup atau menurunkan kegiatan agar pabrik kami terus berjalan,” ujarnya.

Ardhi menyebut, hingga saat ini PT KFI baru mengimpor satu kapal vessel yang memuat 51.000 ton nikel. “Impor ini hanya digunakan untuk membantu kondisi kami yang saat ini kekurangan pasokan,” ucapnya.

Meskipun PT KFI tidak memiliki konsesi tambang dan hanya memiliki smelter saja, namun Ardhi mengatakan pihaknya tetap terdampak dari persetujuan RKAB yang belum didapatkan.

“Kami mengambil semua nikel dari trader, jika perusahaan belum mendapatkan RKAB maka trader tidak dapat menjual nikelnya kepada kami,” kata dia.

PT Toyota-Astra Motor atau TAM meminta pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam menentukan besaran premi asuransi yang akan diwajikan terhadap mobil mulai Januari 2025. Besaran premi tersebut akan diatur dalam aturan turunan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Direktur Marketing TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan. industri otomotif akan terganggu jika batas minimum premi asuransi wajib sangat tinggi. "Dengan kondisi pasar yang cukup sulit ini, nilai batas premi wajib menjadi penting. Saya rasa ini yang perlu jadi satu pertimbangan," kata Jimmi kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Walau demikian, Jimmi menilai, klausul wajib asuransi merupakan kebijakan yang cukup positif secara keseluruhan. Menurut dia, aturan tersebut akhirnya akan melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan.

Selain itu, Jimmi mencatat aturan wajib asuransi pada kendaraan bermotor telah diterapkan di negara lain, seperti Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Jimmi menghitung sekitar 65% penjualan Toyota di dalam negeri telah menggunakan skema kredit yang umumnya termasuk biaya asuransi.

Jimmi mengatakan, harga jual seluruh produk Toyota telah termasuk biaya jasa servis dan komponen hingga tiga tahun atau dengan penggunaan 60.000 kilometer. Secara total, kendaraan Toyota dapat memiliki biaya jasa servis dan komponen selama 8 tahun atau 160.000 km.

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menyatakan, kewajiban seluruh kendaraan bermotor memiliki asuransi tak akan berdampak signifikan terhadap penjualan mobil tahun ini.

Ketua I Gaikindo Jonkie Sugiarto mengatakan, sekitar 70% pembelian mobil di dalam negeri dilakukan melalui skema kredit yang notabenenya mencakup biaya asuransi. Hanya sekitar 35% pembelian mobil dilakukan secara tunai.

"Konsumen yang membeli mobil secara tunai pasti sanggup juga untuk membayar premi asuransi. Oleh karena itu, mungkin pengaruh UU No. 4 Tahun 2023 tidak terlalu signifikan," kata Jongkie kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Maka dari itu, Jongkie mengatakan pihaknya belum akan mengubah target penjualan 1 juta unit mobil pada tahun ini. Namun, Jongkie menyampaikan target tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil transaksi di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS.

Partai Kebangkitan Bangsa membuka kemungkinan mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI) Kaesang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Meski demikian, PKB mengaku terkendala usia Kaesang yang belum mencapai batas usia pencalonan.

“Tunggu dulu aturannya baru kami timbang-timbang. Kalau sekarang kan belum (sesuai syarat), jadi tidak ada tempatnya," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (22/7).

Tak hanya persiapan di Jateng, partai besutan Muhaimin Iskandar itu mempersiapkan diri untuk berlaga di sejumlah daerah. Salah satu yang disiapkan adalah calon untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Meski demikian, PKB masih belum memutuskan siapa yang akan mereka usung untuk melawan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Padahal, PKB meraih suara terbanyak di daerah tersebut saat Pemilu lalu.

“Memang kami harus mencari figur yang lebih kuat dari yang ada,” ujar Jazilul.

Sebelumnya, PKB berencana mengusung KH Marzuki Mustamar di Pilgub Jatim. Namun, saat ini mereka masih perlu mengukur kekuatan lewat survei sebelum membuat keputusan.

Ajak Pendukung Anies Duduk Bareng

Dalam kesempatan yang sama, PKB juga mengapresiasi langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Kini, mereka menunggu waktu yang tepat agar tiga partai pendukung Anies yakni PKB, NasDem, dan PKS, duduk bersama membicarakan langkah ke depannya.

“Sekarang duduk bersama, melengkapi apa yang menjadi kelengkapan seorang calon,” kata Jazilul.

Menurut Jazilul, ada dua hal yang harus dibicarakan dalam pertemuan itu. Pertama, apakah partai pendukung sudah mencapai 20% dari kursi DPRD untuk mengusung seorang calon kepala daerah. Kedua, menentukan pasangan wakil gubernur dari Anies bersama dengan seluruh partai koalisi.

Ia menepis anggapan partainya tidak setuju dengan calon wakil gubernur yang disodorkan PKS yakni Sohibul Iman. Menurut Jazilul, wakil gubernur pendamping Anies haruslah yang diinginkan oleh warga Jakarta

“Itu bukan masalah sreg atau tidak sreg. Tapi duduk bareng dulu siapa wakilnya yang diinginkan orang Jakarta," katanya.

Di kesempatan berbeda, Anies berharap ada partai lain yang memberikan dukungan kepada dirinya. "Nasdem sudah melakukan pembicaraan dengan partai lain, harapannya bisa kami perluas lagi," katanya di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/7).

Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi menyampaikan bahwa Tim Fact-Finding Mission organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mulai meninjau ekosistem semikonduktor di Indonesia.

“Tim OECD akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di Indonesia dalam pengembangan ekosistem semikonduktor,” kata Edi di Jakarta, Senin (22/7).

Kunjungan misi tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ekosistem semikonduktor Indonesia melalui pertemuan dengan berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan semikonduktor.

Tim OECD dipimpin oleh Ekonom Senior dari Direktorat Sains, Teknologi dan Inovasi Guy Lalanne bersama tiga orang ekonom lainnya.

Isu-isu yang dibahas pada sesi pertemuan sebagian besar berkaitan dengan kebijakan, konfirmasi data, serta identifikasi peluang dan tantangan pengembangan industri semikonduktor di Indonesia.

Percepat Ekosistem Semikonduktor RI

Kunjungan itu merupakan rangkaian dari misi pencarian fakta oleh OECD guna melakukan pengkajian ekosistem semikonduktor Indonesia. Dalam misi tersebut, OECD bertemu dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan semikonduktor, dan pemangku kepentingan lain.

Pertemuan yang digelar selama empat hari di Jakarta tersebut juga dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga, para asosiasi, pelaku industri, dan institusi pendidikan.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hammam Riza yang juga tim ahli Satuan Tugas Semikonduktor menekankan bahwa Indonesia benar-benar serius dalam mempercepat pembangunan ekosistem semikonduktor, mulai dari hulu hingga hilir.

"Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia siap memperkuat 4 pilar pendukung industri yakni infrastruktur, keterampilan/sumber daya manusia, rantai pasokan, dan lingkungan pendukungnya,” kata dia.

Rangkaian kegiatan fact-finding mission tersebut ditutup dengan kunjungan lapangan ke Batam, Kepulauan Riau, untuk melihat potensi daerah tersebut sebagai lokasi pengembangan industri semikonduktor.

Selain itu, tim OECD juga masih akan melakukan analisa mendalam terhadap ekosistem semikonduktor Indonesia selama enam bulan ke depan.

Temuan Amnesty International Indonesia menunjukkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengimpor alat sadap atau spyware dari Israel. Media and Campaign Manager Amnesty International Nurina Savitri memaparkan pembelian itu dilakukan melalui Singapura selaku broker atau perantara.

Temuan itu didapati Amnesty International Indonesia pada Juni 2024 lalu. Nurina kembali memaparkannya dalam diskusi publik bertajuk "Polisi 'superbody': Siapa yang mengawasi?", yang disiarkan di YouTube Amnesty International Indonesia, Senin (22/7). Konteks pembahasan awalnya adalah Revisi Undang-Undang Polri, khususnya pasal terkait penyadapan.

Dalam paparannya, Nurina mengungkapkan adanya transaksi yang dilakukan lembaga negara yakni Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkaitan dengan penjualan spyware invasif dan teknologi pengawasan siber. Transaksi tersebut terjadi pada 2017-2023.

Ia mengungkapkan, transaksi itu berasal dari sejumlah negara yakni Yunani, Singapura, Malaysia dan Israel. Impor alat sadap dilakukan melalui singapura sebagai broker atau perantara.

Singapura, kata Nurina, memang tercatat memiliki riwayat menyuplai alat sadap ke lembaga negara di Indonesia. "Jadi, dua institusi ini, BSSN dan Polri itu belinya lewat broker," kata Nurina dalam paparannya.

Berdasarkan temuan Amnesty International Indonesia terdapat tiga alat sadap yang ditemukan dalam transaksi itu yakni FinFisher, Wintego System Ltd, dan Intellexa Consortium.

"Adanya server FinSpy, spyware milik FinFisher, yang sedang aktif di Indonesia dan ditemukan bahwa server tersebut berkaitan dengan BSSN," kata Nurina.

Wintego System Ltd adalah perusahaan pengawasan siber asal Israel yang domain berbahayanya ditemukan digunakan di Indonesia. Terdapat pula broker 'Ataka' yang menjadi perantara lantaran memasok Wintego di Singapura.

Polri bermitra dengan Ataka untuk memasok 'The Helios Android and Tactical Web Intelligence'. Kemudian kelompok perusahaan negara Eropa yang bernama Intellexa Consortium, merupakan yang memproduksi spyware invasif.

"Invasif itu artinya dia tidak cuma canggih (tapi) kita tidak akan sadar kalau sedang diintai," katanya.

Meski demikian, belum ada penjelasan resmi dari Polri soal dugaan impor alat sadap dari Israel. Hingga berita ini ditulis, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho belum membalas pertanyaan Katadata.co.id.

Kementerian ESDM meluncurkan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api. Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (22/7) dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa uji kinerja terbatas ini untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam.

Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar dua bulan, untuk mencapai hasil tersebut.

“Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan pada 2025,” ujar Eniya dikutip dari laman Kementerian ESDM pada Selasa (23/7).

B40, campuran solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang. Melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan.

Setelah penggunaan B40 di industri mobil empat tahun lalu, ujicoba berikutnya pada tahun 2024 akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian.

Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Eniya pun optimistis penggunaan B40 ini bisa makin meningkatkan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Eniya menyebut, pada 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp 122 triliun. Tahun ini diperkirakan angkanya juga sama. “Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar US$ 9 miliar (sekitar Rp 144 triliun),” ujarnya.

Adapun penurunan karbon dioksida (C02) ditargetkan mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (kl) B40 pada 2025. Ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta kl pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta kl hingga akhir 2024.

Vice President of Logistics PT KAI, Suryawan Putra Hia menyampaikan, PT KAI saat ini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama pemakaian, dia mengatakan bahwa performa mesin KA tidak mengalami masalah.

Oleh karena itu, dia optimistis bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berjalan lancar, mengingat spesifikasinya yang hampir sama.

“Sejauh ini (penggunaan biodiesel untuk bahan bakar KA) tidak ada masalah. Nanti mungkin yang B100 yang tantangan banget dan kami optimis kalau B40 ini nggak akan berdampak signifikan pada mesin,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Mustafid Gunawan menyampaikan, uji penggunaan pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA.

Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta-Surabaya, sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan-Pasar Senen.

“Uji mesin lokomotif sudah dimulai sejak 3 Juli 2024 dan selesai Desember 2024. Adapun uji genset dilakukan selama 1.200 jam yang dimulai hari ini hingga November 2024,” kata dia.

Untuk melakukan uji penggunaan, PT KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di lima lokasi: Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam buka suara usai Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola 109 ton emas Antam ilegal pada periode 2010-2022.

Corporate Secretary Antam Syarif Faisal Alkadrie, menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait jika diperlukan.

Sebagai perusahaan publik dan bagian dari BUMN Holding industri pertambangan, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara rutin diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang.

Perusahaan memastikan bahwa bisnis logam mulia dan keseluruhan operasional Antam berjalan normal, dan terus berkomitmen untuk menerapkan praktik bisnis sesuai dengan tata kelola yang baik.

“Kami juga terus melakukan perbaikan dengan mematuhi peraturan yang berlaku,” ucap Syarif dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Selasa (23/7).

Di tengah kasus tersebut, kinerja saham ANTM terpantau merosot 1,12% ke level Rp 1.325 per lembar pada perdagangan saham Selasa (23/7) pukul 13.31 WIB.

Adapun volume yang diperdagangkan tercatat 20,72 juta dengan nilai transaksi Rp 27,54 miliar dan kapitalisasi pasar Rp 31,84 triliun. Jika melihat tren pergerakan saham, dalam seminggu terakhir saham ANTM turun 1,12%. Dan dalam tiga bulan juga merosot 20,18%.

7 Tersangka Merupakan Pelanggan Jasa Manufaktur

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan tujuh tersangka merupakan pelanggan jasa manufaktur di UBPP LM.

Mereka diduga melakukan persekongkolan dengan para General Manager UBPP LM yang sebelumnya telah dijadikan tersangka, dengan menyalahgunakan jasa manufaktur. Ketujuh tersangka tersebut berinisial LE, SL, SJ, JT, GAR, DT (Direktur PT JTU), dan HKT.

“Para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan, dan pencetakan, melainkan untuk melekatkan merek logam mulia Antam tanpa didahului kerja sama dan membayar kewajiban kepada Antam agar meningkatkan nilai jual logam mulia,” ujarnya, dikutip Jumat (19/7).

Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menetapkan enam tersangka dalam kasus ini, yaitu TK selaku General Manager (GM) UBPP LM PT Antam Tbk periode 2010-2011, HN yang menjabat sebagai GM pada periode 2011-2013, DM pada periode 2013-2017, AH periode 2017-2019, MAA periode 2019-2021 dan ID periode 2021-2022.

Enam tersangka tersebut diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan aktivitas ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia.

Namun, para tersangka secara melawan hukum dan tanpa kewenangan, telah melekatkan logam mulia dengan merek Antam. Akibat perbuatan para tersangka, telah tercetak logam mulia dengan beragam ukuran mencapai 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulai produk Antam yang resmi.