Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengusung pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di empat provinsi dalam Pilkada 2024. Salah satu nama yang diusung adalah adik dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Andi Sudirman Sulaiman sebagai bakal cagub di Sulawesi Selatan.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan secara langsung surat rekomendasi partai secara bergantian kepada empat pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan bakal calon wakil gubernur (cawagub) untuk Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Banten, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan, AHY mengumumkan Demokrat mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai bakal cagub dan bakal cawagub.

“Kami meyakini ini akan menjadi pasangan yang ideal, dan mudah-mudahan kita bisa menang dalam perjuangan ini,” kata AHY saat menyerahkan surat rekomendasi ke pasangan Andi dan Fatmawati Rusdi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat malam (19/7), seperti dikutip Antara.

Andi Sudirman Sulaiman merupakan petahana (incumbent) Gubernur Sulawesi Selatan yang menjabat untuk periode 2022–2023, sementara Fatmawati Rusdi merupakan anggota DPR RI terpilih di Pemilu 2024 dan sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota Makassar periode 2021–2024.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga menyerahkan surat rekomendasi kepada John Tabo dan Ones Pahabol untuk maju sebagai bakal cagub dan bakal cawagub di Provinsi Papua Pegunungan. Keduanya merupakan mantan bupati yang pernah menjabat dalam 10 tahun terakhir. Selain Partai Demokrat, pasangan John Tabo dan Ones Pahabol juga didukung Partai Golkar.

AHY mengatakan John Tabo pernah menjabat sebagai bupati di Tolikara dan Mamberamo Raya. Sedangkan Ones Pahabol yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat di Provinsi Papua Pegunungan pernah menjabat sebagai bupati dua periode di Kabupaten Yahukimo.

“Ini saya lihat banyak pendukungnya datang dari jauh untuk menyaksikan pasangan, dua tokoh Papua Pegunungan ini bersatu, John Tabo dan Ones disingkat Jones,” kata AHY.

Kemudian AHY melanjutkan menyerahkan surat rekomendasi Partai Demokrat kepada pasangan Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman sebagai bakal cagub dan bakal cawagub Kalimantan Selatan. AHY menyebut keduanya punya rekam jejak baik di pemerintahan dan politik.

"Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, Bapak Muhidin tidak asing, karena beliau berangkat dari bawah, dari anggota DPRD, kemudian wali kota Banjarmasin, dan gubernur Kalimantan Selatan 5 tahun terakhir,” kata AHY. Sedangkan Hasnuryadi merupakan anggota DPR RI selama 10 tahun terakhir.

Terakhir, Demokrat juga memberikan dukungan kepada kader Partai Gerindra dan PKS, Andra Soni dan Raden Achmad Dimyati Natakusumah sebagai pasangan bakal cagub dan bakal cawagub Provinsi Banten.

“Pak Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten memiliki pemahaman utuh terhadap isu-isu yang perlu diperhatikan misalnya dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan Pak Dimyati memiliki rekam jejak sebagai Bupati Pandeglang, sebagai anggota DPR RI yang punya akses dan jejaring tingkat nasional yang bisa dikontribusikan untuk Banten,” kata AHY.

Dengan demikian, untuk Pilkada 2024 di Banten pasangan Andra Soni-Achmad Dimyati pun didukung delapan partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, NasDem, PKB, PPP, PSI, dan PAN. Pasangan itu pun bakal berhadapan dengan kandidat kuat Airin Rachmi Diany yang diusung Partai Golkar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pemilihan kepala daerah berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pemungutan suara untuk Pilkada 2024 itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.

Kementerian Pertanian mengaku telah menyiapkan industri bahan bakar minyak nabati atau biofuel dalam meningkatkan produksi biodieselnya untuk kebutuhan dalam negeri.

Hal ini untuk mendukung program campuran biodiesel 50 persen atau B50 dalam bahan bakar solar, yang diusung calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Sekarang perusahaannya sudah siap. Kita siapkan dari sekarang perusahaan yang nantinya seperti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) dan presiden terpilih (Prabowo Subianto) itu kita capai B50 ke depan," kata Amran di Jakarta, Jumat (19/7).

Amran mengatakan pemerintah Indonesia telah mempersiapkan industri biofuel untuk mendukung program B50. Program ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati hingga 50 persen dari total konsumsi bahan bakar solar di dalam negeri.

Amran tidak menjelaskan lebih rinci mengenai lokasi dan daerah industri yang telah disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dia hanya memastikan industri telah siap memproduksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan B50.

Saat ini, produksi biofuel Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun, dengan sekitar 26 juta ton diekspor ke pasar global. Sementara itu, negara masih mengimpor sekitar 5,3 juta ton solar setiap tahunnya.

Menurutnya, program B50 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar dengan menggantikannya dengan biofuel yang berasal dari minyak sawit mentah (CPO). Harapannya implementasi program B50 nanti tidak hanya mengurangi ketergantungan impor solar, tetapi juga dapat meningkatkan harga CPO di pasar internasional.

Dengan meningkatnya harga CPO, petani sawit akan diuntungkan. Apalagi, kata Amran, Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia dengan pangsa pasar mencapai 58 - 60 persen.

Mentan juga menyoroti potensi Indonesia sebagai penyedia utama bahan baku CPO global. Dia yakin kebijakan B50 tidak akan menimbulkan masalah yang berarti, karena pasokan CPO di Indonesia dipastikan aman dan tidak akan terganggu.

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai keberlanjutan program biodesel sebagai bahan bakar nabati yang dicanangkan pemerintah memerlukan penanganan masalah di sektor hulu sawit.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengungkapkan terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan produktivitas sawit.

Beberapa tantangan tersebut di antaranya legalitas lahan. Saat ini sekitar 3,4 juta hektar lahan sawit tervonis dalam kawasan hutan dan terancam hilang. Kemudian, realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang masih di bawah 10 persen dari target atau 390 ribu hektare dari 2,4 juta hektare yang ditetapkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih ada 5.681 calon legislatif yang terpilih pada Pemilu 2024, belum melaporkan hartanya. Hingga kini, KPK telah menerima 14.201 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari calon anggota legislatif (caleg) terpilih

"KPK mendorong para caleg ini agar segera melaporkan LHKPN-nya sebelum batas waktu 21 hari sebelum pelantikan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (19/7), seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.

Aturan itu tertuang pada Pasal 52 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai penetapan calon terpilih.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1262/PL.01.9-SDFD/05/2024 ihwal pelaporan LHKPN dalam rangka persiapan penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk pengucapan sumpah janji.

Caleg terpilih yang telah melaporkan harta kekayaan akan mendapatkan tanda terima dari KPK. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Apabila caleg terpilih tidak mendapatkannya sampai 21 hari sebelum tanggal pelantikan maka mereka dapat menyampaikan bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau kabupaten/kota.

Jika caleg terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian calon terpilih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk menggelar penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi suap dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan sebelum melakukan penyidikan ini, penyidik KPK akan akan meminta para tersangka dalam perkara tersebut untuk mengembalikan uang ataupun aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

"Kalau seandainya yang bersangkutan menolak tindakan yang dilakukan tim penyidik, bisa dengan penyitaan aset-aset yang bersangkutan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/7).

Tim penyidik KPK akan menggelar penyidikan TPPU apabila ditemukan indikasi adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

"Apabila diketahui uang tersebut ternyata diahlikan, dipindahtangankan ke subjek lain, menjadi bagian dari pencucian uang, terbuka kemungkinan untuk kita TPPU-kan. Jadi banyak cara untuk mengembalikan aset tersebut atau asset recovery," ujarnya.

Pada 12 Juli 2024, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Tersangka penerima suap ini terdiri dari tiga orang penyelenggara negara dan satu staf penyelenggara negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua orang penyelenggara negara.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada September 2022," kata Tessa.

Pada September tahun lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simanjuntak dengan hukuman sembilan tahun kurungan penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021. Kemudian denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman kurungan enam bulan penjara.

Selain itu, hakim juga mewajibkan terdakwa Sahat membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak bisa membayar uang pengganti, maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika hartanya tidak cukup, diganti dengan pidana penjara selama empat tahun

Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar pasal 12 a juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Sahat Tua P Simanjuntak, yakni dilarang untuk menduduki dalam jabatan publik selama empat tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022. Sahat bersama anak buahnya Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum), menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.

Suap itu diterima Sahat sebagai imbalan memuluskan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas). Sepanjang 2020 hingga 2023, sekitar Rp200 miliar dana hibah yang berhasil dicairkan olehnya.

Sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Keduanya mendapat vonis yang cukup ringan karena statusnya sebagai justice collaborator.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tradisi tahunan Piala Presiden dapat dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Dia menilai turnamen Piala Presiden merupakan ajang pemanasan beberapa klub sepak bola untuk menuju kompetisi Liga 1.

"Ya kalau ada keberlanjutan akan lebih baik," kata Jokowi kepada wartawan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (19/7).

Piala Presiden adalah turnamen sepak bola pramusim tahunan yang diselenggarakan di Indonesia oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Edisi pertamanya diadakan pada tahun 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi sepak bola.

Pada edisi-edisi berikutnya, turnamen ini telah menjadi ajang pramusim yang penting, memberikan kesempatan bagi tim-tim untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki musim kompetisi utama.

Turnamen Piala Presiden 2024 mulai bergulir sejak 19 Juli hingga 4 Agustus. Ada delapan tim yang berpartisipasi di turnamen pramusim tersebut. Mereka adalah Persib Bandung, PSM Makassar, Persis Solo, dan Borneo FC Samarinda. Selain itu ada Bali United, Arema FC, Persija Jakarta, dan Madura United.

Adapun sesi pembukaan Piala Presiden pada tahun ini menampilkan pertandingan antara Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung.

Upaya Meningkatkan Kualitas Sepak Bola RI

Jokowi menambahkan, variasi kompetisi dan turnamen di Indonesia merupakan upaya untuk Dia menjelaskan kompetisi sepak bola di Indonesia saat ini sudah dimulai dari level pertandingan antar sekolah sepak bola (SBB).

Selain itu, pemerintah juga mengadakan kompetisi amatir Liga 3 yang merupakan tingkat ketiga dalam piramida sepak bola Indonesia setelah Liga 1 dan Liga 2. Kompetisi tersebut sering kali diikuti oleh klub-klub amatir.

Meski begitu, liga kasta ketiga itu merupakan kompetisi profesional dan dikelola oleh komite kompetisi Asosiasi Provinsi (Asprov) untuk babak kualifikasi putaran provinsi dan dikelola oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di putaran nasional.

Jokowi berharap diversifikasi kompetisi di level domestik dapat mengangkat kualitas tim sepak bola Indonesia untuk sanggup berlaga di kejuaraan internasional seperti Piala AFC. "Semakin banyak ikut kompetisi semakin baik untuk sebuah tim. Sekarang saya melihat semua berjalan dengan baik, ditambah lagi Piala Presiden," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tradisi tahunan Piala Presiden dapat dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Dia menilai turnamen Piala Presiden merupakan ajang pemanasan beberapa klub sepak bola untuk menuju kompetisi Liga 1.

"Ya kalau ada keberlanjutan akan lebih baik," kata Jokowi kepada wartawan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (19/7).

Piala Presiden adalah turnamen sepak bola pramusim tahunan yang diselenggarakan di Indonesia oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Edisi pertamanya diadakan pada tahun 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi sepak bola.

Pada edisi-edisi berikutnya, turnamen ini telah menjadi ajang pramusim yang penting, memberikan kesempatan bagi tim-tim untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki musim kompetisi utama.

Turnamen Piala Presiden 2024 mulai bergulir sejak 19 Juli hingga 4 Agustus. Ada delapan tim yang berpartisipasi di turnamen pramusim tersebut. Mereka adalah Persib Bandung, PSM Makassar, Persis Solo, dan Borneo FC Samarinda. Selain itu ada Bali United, Arema FC, Persija Jakarta, dan Madura United.

Adapun sesi pembukaan Piala Presiden pada tahun ini menampilkan pertandingan antara Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung.

Upaya Meningkatkan Kualitas Sepak Bola RI

Jokowi menambahkan, variasi kompetisi dan turnamen di Indonesia merupakan upaya untuk Dia menjelaskan kompetisi sepak bola di Indonesia saat ini sudah dimulai dari level pertandingan antar sekolah sepak bola (SBB).

Selain itu, pemerintah juga mengadakan kompetisi amatir Liga 3 yang merupakan tingkat ketiga dalam piramida sepak bola Indonesia setelah Liga 1 dan Liga 2. Kompetisi tersebut sering kali diikuti oleh klub-klub amatir.

Meski begitu, liga kasta ketiga itu merupakan kompetisi profesional dan dikelola oleh komite kompetisi Asosiasi Provinsi (Asprov) untuk babak kualifikasi putaran provinsi dan dikelola oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di putaran nasional.

Jokowi berharap diversifikasi kompetisi di level domestik dapat mengangkat kualitas tim sepak bola Indonesia untuk sanggup berlaga di kejuaraan internasional seperti Piala AFC. "Semakin banyak ikut kompetisi semakin baik untuk sebuah tim. Sekarang saya melihat semua berjalan dengan baik, ditambah lagi Piala Presiden," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis anggapan bahwa pembahasan Revisi UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Polri dan RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi faktor pendorong indeks demokrasi Indonesia kian merosot.

Dia menyatakan demokrasi di Indonesia sejauh ini berjalan baik karena adanya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis. "Orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya tidak ada yang dihambat," kata Jokowi kepada wartawan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (19/7).

Jokowi menambahkan, pemerintahan yang ia pimpin saat ini terus mendengar aspirasi masyarakat dan konsisten mendengar kritik publik. "Setiap hari orang mau maki-maki presiden juga kami dengar. Orang bully presiden juga kami denger. Kalau mengkritik pemerintah hampir tiap detik pasti ada," ujar Jokowi.

Terkait pembahasan revisi UU Polri dan UU TNI, Jokowi meminta masyarakat untuk menanyakan progres tersebut ke Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan.

Meminta Pembahasan Revisi UU Polri Dihentikan

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menilai revisi UU Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak untuk memperoleh informasi; serta hak warga negara atas privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital.

Koalisi terdiri dari 21 organisasi antara lain AJAR (Asia Justice and Rights), AJI Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), ICW (Indonesia Corruption Watch), Imparsial, KontraS, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), SAFEnet dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia).

“Kami menuntut DPR maupun pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan tentang Revisi UU Polri pada masa legislasi ini,” ujar koalisi dalam pernyataan sikap yang dirilis Senin (3/6).

Koalisi meminta DPR dan pemerintah tidak menyusun UU secara serampangan hanya untuk kepentingan politik kelompok dan mengabaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Menurut koalisi, pembentukan UU baru menurut koalisi semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan sistem demokrasi. Sehingga, pihaknya mendesak DPR untuk memprioritaskan pekerjaan rumah yang lebih mendesak.

"Seperti Revisi KUHAP, RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat dan lain-lain,” ujar koalisi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap rencana pengembangan (POD) blok migas South Andaman dapat setujui pada akhir tahun ini. Dengan begitu, proses produksinya bisa segera dilakukan.

“Sehingga onstream [produksinya] diharapkan pada 2028,” kata Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Managemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dua temuan gas besar di Blok South Andaman yang berada di lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra.

Seperti temuan gas dengan potensi lebih dari 6 triliun kaki kubik (tcf) gas-in-place di sumur eksplorasi Layaran-1 dan potensi lebih dari 2 tcf gas in place di sumur Tangkulo-1. Kedua potensi gas ini ditemukan oleh Mubadala Energy.

Benny mengatakan, saat ini SKK Migas sedang melakukan akselerasi untuk mempercepat dua potensi gas ini segera diproduksi. “Nanti rencananya memang kami akan pecah Layaran menjadi beberapa bagian, seperti Layaran-1, Layaran.-2, dan juga sumur Tangkulo,” ujarnya.

Dia menyebut pemecahan ini sudah masuk dalam diskusi-diskusi awal antara SKK Migas dengan Mubadala Energy. Dari pemecahan tersebut, sumur yang akan diproduksikan dalam fase satu untuk pertama kali adalah Tangkulo.

Kemudian baru masuk ke full skill dari lapangan-lapangan yang lain seperti Layaran satu, dua, dan lain-lain. Oleh karena itu, Benny berharap POD South Andaman ini dapat terlaksana pada akhir tahun ini.

Pertamina Akan Dilibatkan

Dengan potensi yang besar ini, PT Pertamina (Persero) didorong untuk ikut serta mengelola Blok Andaman. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut langkah tersebut demi mempercepat produksi blok migas tersebut.

“Kalau pemerintah ingin melihat mana yang memberikan hasil terbaik,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Direktorat Jenderal Migas, Jakarta, Jumat (14/6).

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, investor asing yang mengelola Blok Andaman berharap Pertamina dapat turut berpartisipasi. "Karena mereka jadi dapat berkolaborasi dengan pihak yang memiliki pengalaman," ucapnya pada pekan lalu.

Menanggapi rencana itu, Pertamina mengatakan saat ini masih berproses. “Masih pembahasan komprehensif,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada Katadata.co.id.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyatakan, pihaknya belum menetapkan anggaran makan siang bergizi gratis turun menjadi Rp 7.500 per anak.

Hasan mengaku, pihaknya sampai saat ini masih membicarakan hal ini. Satu-satunya hal yang disepakati adalah total anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.

“Sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025,” kata Hasan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (19/7).

Ia lalu menjelaskan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya dua arahan terkait program andalannya ini. Pertama, ia meminta syarat gizi makanan ini harus terpenuhi. Syarat ini akan ditentukan oleh ahli gizi.

Kedua, jumlah penerima manfaat harus optimal dengan anggaran Rp 71 triliun. Terkait hal ini, Hasan bilang harganya bergantung bahan baku yang berbeda di masing-masing daerah. Sehingga menu makanan di masing-masing daerah juga akan berbeda.

“Dengan dana yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira-kira itu jalan proses yang dikerjakan,” katanya.

Hasan kemudian memastikan program ini bakal terus berjalan di tengah kritik masyarakat. Pasalnya, ini program unggulan dan menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya ingin menyampaikan enggak akan ada yg boleh dan bisa main-main soal [program] ini,” katanya.

Bermula Dari Pernyataan Ekonom

Sebelumnya isu pengurangan anggaran makan siang per anak dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500 datang dari Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan. Ia membocorkan hasil pertemuannya dengan tim ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Heriyanto menuturkan bahwa tim ekonomi Prabowo sudah menyetujui anggaran program tersebut sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sehingga alokasi penggunaannya akan disesuaikan.

"Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonomi itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunin menjadi lebih hemat dari Rp 15 ribu mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 per anak?," kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 Mandiri Investasi, Selasa (16/7).

Rencana pemangkasan itu, kata Heriyanto, dilakukan agar program tersebut dapat dirasakan banyak orang. Dia melihat pandangan Prabowo itu untuk mendorong programnya tetap berjalan meski anggaran terbatas Rp 71 triliun.

"Pemikiran beliau [Prabowo] itu adalah mendorong programnya dalam keterbatasan. Keterbatasan di dalam Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorongnya ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun," kata dia.

Kementerian Agama merespon kritik Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Luluk Nur Hamidah terkait kurangnya kuota haji jamaah lansia. Menurut Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, Abdul Rochman, pihaknya sudah mengalokasikan kuota khusus untuk jamaah lansia namun tidak semua membayar lunas.

“Luluk keliru jika menilai Kemenag tidak fokus menyelesaikan antrean jemaah lansia. Sebab, dalam dua tahun terakhir penyelenggaraan ibadah haji, ada 5% kuota prioritas lansia. Meski sayangnya, itu juga tidak terserap semua,” kata Adung, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (19/7).

Kuota normal jamaah haji tahun ini mencapai 203.320 jemaah. Dengan kuota 5% itu, Kemenag mengalokasikan 10.166 prioritas lansia yang memenuhi kriteria. Meski demikian yang melakukan pelunasan hingga akhir hanya 4.500 jemaah atau sekitar 44% dari total.

“Sebanyak 5.666 kuota prioritas lansia yang tersisa, pada akhirnya diisi oleh jemaah yang telah melunasi biaya haji namun dengan status cadangan. Ini juga tentu berdasarkan urutan nomor porsi,” kata Adung.

Ia kemudian menjelaskan prinsip dasar keberangkatan ibadah haji adalah sesuai urutan nomor porsi. Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama atau PMA No 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler disebut pengisian kuota jemaah haji diperuntukkan bagi tiga pihak.

Pertama, Jemaah Haji Reguler tunda berangkat. Maksudnya, jemaah sudah lunas dan bisa berangkat tahun lalu, tapi menunda karena beragam alasan. Kedua, Jemaah Haji Reguler yang masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan.

Ketiga, prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia. Pasal 25 PMA No 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ayat (1) mengatur bahwa prioritas lansia diperuntukkan bagi jemaah dengan usia paling rendah 65 tahun dengan persentase tertentu.

Pada ayat (2) diatur bahwa pemberian prioritas kuota lansia dilakukan secara sistem berdasarkan urutan usia tertua dan/atau masa tunggu di masing-masing provinsi. Selain itu juga telah mendaftar paling singkat lima tahun sebelum keberangkatan jemaah haji kloter pertama.

Sebelumnya Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Luluk Nur Hamidah mengkritik Kementerian Agama terkait kuota haji. Luluk bilang, Kemenag tidak mengutamakan antrean haji calon jemaqh lansia karena ada 35 ribu orang yang tidak berangkat haji.

“Saya dapat cerita dari Kementerian Agama bahwa ada 35 ribu yang enggak keangkut dari usia lansia (berusia) 80 hingga 90 tahun,” kata Luluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/7) lalu

Kini, daftar tunggu jemaah haji mencapai 5,2 juta orang. Masa tunggu untuk bisa berangkat haji antara 20-40 tahun bahkan lebih.

Luluk kemudian heran karena Kemenag malah memberikan kuota untuk haji khusus. Padahal, masa tunggu haji khusus hanya satu atau dua tahun, bahkan bisa langsung berangkat di tahun yang sama.

“Bayangkan kalau kemudian 8.400 [kuota] yang diambil untuk kuota plus itu ditambahkan untuk kuota reguler. Itu dikhususkan menyelamatkan antrean begitu banyak dari haji lansia yang usianya 80 hingga 90 tahun itu yang masih ada 35 ribu orang,” lanjut Ketua DPP PKB itu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih menunggu lampu hijau ihwal rencana mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, infrastruktur IKN dinilai belum memadai.

"Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor," kata Jokowi kepada wartawan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (19/7).

Jokowi sebelumnya mengatakan cuaca hujan deras di IKN Nusantara memincu banyak pembangunan proyek infrastruktur tertunda. Kejadian tersebut ikut menangguhkan rencana Jokowi yang berencana untuk mulai berkantor di IKN pada Juli ini.

Hingga pertengahan Juli, Jokowi belum memberikan kepastian tegas ihwal keseriusan untuk berdinas di ibu kota baru. Dia mengatakan pasokan air minum dan aliran listrik di bandar baru sudah tersedia kendati masih dalam proses pemasangan.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, aliran listrik belum terpasang ke ruang-ruang bangunan di IKN karena kendala instalasi akibat hujan deras tersebut.

"Memang targetnya Juli, tetapi IKN setiap hari hujan deras terus. Jadi memang banyak pekerjaan yang mundur. Itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Dia mengaku tengah fokus untuk mempersiapkan segala infrastruktur untuk mendukung rangkaian upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan IKN. Rangkaian upacara akan dipimpin oleh Jokowi dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut kesiapan seluruh infrastuktur dan fasilitas layanan pendukung di IKN saat 17 Agustus hanya 15% dari total pembangunan mega proyek bandar baru.

"IKN ini sebauh mimpi besar jangka panjang, mungkin 15 sampai 20 tahun. Jadi jangan membayangkan saat upacara 17 Agustus sudah selesai semua. Ini masih memerlukan investasi, dari dalam maupun luar negeri," ujar Jokowi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim memblokir rata-rata 80 ribu serangan siber per hari. Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa persoalan cyber security sedang merambah Indonesia, bahkan seluruh dunia.

"Di Indonesia, pemerintah telah memblokir lebih dari 80 ribu serangan siber per harinya, atau sekitar 29 juta per tahunnya," katanya dalam sambutannya di acara Pelantikan dan Pengukuhan Satgas Cyber Crime dan Judi Online RI-1, di Jakarta, Jumat (19/7).

Ia mengatakan bahwa angka tersebut didukung oleh kejahatan siber yang makin canggih, sehingga memiliki daya rusak yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia.

Mengutip laporan Kaspersky, Budi mengatakan, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-11 di dunia sebagai negara yang paling banyak ditarget serangan siber.

Selain terkait serangan siber, ia menyampaikan bahwa Kominfo telah memutus akses terhadap 2.552.749 konten berkaitan judi online. Pemutusan akses itu dilakukan selama periode 17 Juli 2023 sampai 17 Juli 2024, atau selama ia menjabat sebagai Menteri Kominfo.

Lantik Satgas Cyber Crime dan Judi Online

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga melantik dan mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Cyber Crime dan Judi Online RI-1 (report and investigation). Budi menegaskan bahwa satgas ini dibentuk atas partisipasi masyarakat.

"Hari ini sama-sama kita kukuhkan bersama, upaya penanganan yang kita lakukan perlu untuk mendapat hubungan dari seluruh stakeholder berkaitan," ujarnya.

Budi menyampaikan, upaya pemberantasan kejahatan siber dan judi online harus dilakukan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Satgas Cyber Crime dan Judi Online RI-1 terdiri dari beberapa divisi, yakni: Divisi Intelijen dan Investigasi Divisi Operasi dan Penindakan Divisi Hukum dan Regulasi Divisi Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber Divisi Edukasi dan Sosialisasi Divisi Kerjasama dan Kemitraan "Masing-masing divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan keberhasilan misi Satgas," kata ketua Satgas RI-1 Arfian. Ia berharap, pembentukan satgas ini dapat menjadi titik awal yang kuat bagi Satgas dalam menjalankan tugas-tugasnya.