Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan air minum sudah bisa diakses di Ibu Kota Nusantara pada pekan depan, Rabu (17/7). Adapun pemerintah kini memeriksa seluruh sistem perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum di IKN.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan hingga tiga tahap. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah memverifikasi opsi pengoperasian SPAM di IKN dalam setiap kondisi.

"Kalau kualitas air sudah bagus, ada tahap saluran yang bisa dilewati. Kalau kualitas kurang baik, volume air yang dimanfaatkan menjadi separuh. Dengan pengujian skema ini kami bisa menjamin air minum akan beroperasi di IKN," kata Imam dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7).

Imam mengatakan kapasitas air minum yang mengalir di IKN pada pekan depan baru mencapai 150 liter per detik. Untuk diketahui, kapasitas Instalasi Pengolahan Air di IKN mencapai 300 liter per detik.

Imam mengatakan, kapasitas 150 liter per detik sangat cukup untuk peringatan Upacara HUT Indonesia ke-79. Secara rinci, air dari Sungai Sepaku maupun Bendungan Sepaku Semoi akan diolah menjadi air minum dan dikirimkan ke reservoir di belakang Istana Presiden sebelum dinikmati masyarakat Nusantara.

Ia menyampaikan, air minum tersebut akan diperiksa saat masuk dan keluar reservoir untuk menjaga kualitas. "Kemarin kami sudah sesuaikan pompanya dan sekarang bunyi pompanya sudah halus banget," katanya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan, keran yang menghubungkan Bendungan Sepaku Semoi dan Instalasi Pengolahan Air Sepaku akan dinyalakan pada pekan ini.

IKN akan mulai diairi air minum secepatnya pada pekan depan. Jeda waktu antara pembukaan keran dan pengaliran air di IKN dibutuhkan untuk memeriksa seluruh pipa yang menghubungkan sumber air dan IKN.

"Mulai dari dry tes hingga wet test dan seterusnya membutuhkan waktu kurang lebih seminggu. Minggu ketiga ari akan masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," katanya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR Pandu Gunadi Atmosukarto mengatakan seluruh infrastruktur di IKN akan fungsional sebelum Agustus 2024. Menurutnya, air yang mengalir di IKN akan mengalir di KIPP dan Kawasan 1B yang kini ditempati investor.

Pandu menilai perluasan kawasan pengairan air minum membuat waktu pemeriksaan perpipaan air ke IKN bertambah. Tantangan lainnya adalah cuaca di kawasan IKN yang tidak mendukung. "Tantangan pengaliran air banyak dari cuaca, alhasil emmang banyak persiapan," kata Pandu.

Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter/ detik, dan Intake Sungai Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter/ detik. Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.

SPAM tersebut mengandalkan intake dari sungai Sepaku dan direncanakan melayani seluruh persil bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. SPAM tersebut terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas sebesar 300 liter per detik, Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum serta Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT). Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI Vera Florida menyebut ada indikasi keraguan terhadap kelangsungan usaha (going concern) perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk-produk telekomunikasi ini.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek perseroan di seluruh pasar mulai sesi I perdagangan hari Kamis, 11 Juli 2024 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," kata Vera dalam pengumuman di BEI, Kamis (11/7).

Saham MKNT saat ini juga berada di Papan Pemantauan Khusus (PPK) BEI. Bursa meminta kepada investor dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan.

Sebelumnya, Bursa telah meminta penjelasan kepada MKNT terkait mundurnya direksi dan komisaris perseroan. Pada 30 Januari 2024, manajemen MKNT menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Redi Sopyadi yang menjabat sebagai Direktur MKNT.

Pada 28 Maret 2024, Direktur Utama MKNT Jefri Junaedi menyatakan bahwa perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari Komisaris Independen Julius Sardi dan Komisaris Ivan Zuchly.

"Latar belakang dari masing-masing pihak yang mengundurkan diri adalah alasan pribadi di mana yang bersangkutan mendapatkan opportunity pekerjaan di tempat lain," ujar Jefri dalam suratnya kepada BEI, 5 April lalu.

Selama belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan pengunduran diri para komisaris dan direksi tersebut, mereka masih menjalankan perannya masing-masing. "Atas pengunduran diri tersebut, tidak terdapat dampak operasional yang berarti di dalam internal perusahaan," kata Jefri.

Setelah direksi dan dua komisarisnya mundur, perusahaan juga menerima surat pengunduran diri dari Sekretaris Perusahaan Assyati Amadjida Tamimi M yang berlaku efektif 3 Juni 2024. Jefri mengatakan perusahaan akan menunjuk pengganti Assyati dalam jangka waktu 60 hari sejak kekosongan posisi sekretaris perusahaan.

Dengan mundurnya pada pengurus perusahaan, saat ini MKNT hanya memiliki satu direksi, yakni Jefri Junaedi sebagai Direktur Utama. Jefri telah memegang jabatan ini sejak 2015.

Hingga saat ini, MKNT belum menyampaikan laporan keuangan tahunan 2023 maupun laporan keuangan kuartal I 2024 kepada BEI. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023, perusahaan mencatat penjualan bersih Rp 1,24 triliun, turun 21,52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Perseroan mencatat rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 12,25 miliar, turun dibandingkan kerugian pada kuartal III 2022 sebesar Rp 22,09 miliar. MKNT juga mencatatkan defisiensi ekuitas atau ekuitas negatif sebesar Rp 46,46 miliar per 30 September 2023.

BPJS Kesehatan menyatakan belum akan menetapkan satu tarif untuk Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, menyatakan perusahaannya masih akan melakukan evaluasi hingga penetapan KRIS pada 30 Juni 2025.

“Dalam Perpres yang ada, disebutkan definisi KRIS itu standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima peserta. Tidak ada satu pun narasi yang menyebutkan satu kelas,” ujar Irfan saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (11/7).

Irfan menganalogikan kelas dalam KRIS ini layaknya kereta api. Kualitas layanan kereta api di Tanah Air masih buruk, kemudian ditingkatkan pelayanannya.

Oleh sebab itu, ada layanan kelas khusus untuk ekonomi dan eksekutif. Dari analogi ini, ia membandingkan dengan layanan BPJS kelas dua antar rumah sakit di Jakarta saja, masih berbeda.

BPJS akan mengevaluasi bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Mereka juga akan mempertimbangkan iuran yang tidak memberatkan masyarakat miskin dan menjadikan BPJS sebagai produk inferior masyarakat kelas atas.

“Prinsipnya, KRIS ini bukan digiring satu kelas, yang kedua adalah untuk pelayanan peserta bagaimana, meningkat atau tidak? (Ini meliputi) Ketersediaan rumah sakit, ketersediaan dokter dan sebagainya,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menjelaskan porsi penyediaan KRIS dibagi untuk rumah sakit pemerintah dan swasta. Rumah sakit pemerintah beroleh porsi 60%, sementara rumah sakit swasta 40%.

Menurut Irfan, ini bisa membatasi pelayanan BPJS. Oleh sebab itu mereka akan mengawal pelayanan pada peserta BPJS. Pihaknya mengaku terbuka akan perbaikan di berbagai sisi.

Namun, ia tidak menampik rencana kerjasama KRIS dengan asuransi swasta. Masih belum ada ketentuan yang mengatur kerjasama ini, lantaran BPJS masih mengatur keseimbangan porsi pendanaannya. Sejauh ini, tidak ada masalah kerjasama untuk asuransi swasta.

“Bisa. Kerja sama itu nanti diatur ekuilibriumnya, tetap yang VIP dan VVIP bisa asuransi komersial,” ujarnya.

Ia mencontohkan, asuransi komersial bisa digunakan oleh seorang pengguna BPJS Kesehatan kelas satu yang ingin naik ke kelas VIP. Penggunaan ini tidak bermasalah, karena menurutnya bila seluruh kelas disatukan, pelayanannya akan buruk dan pengguna ingin pindah ke asuransi komersial atau swasta.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyoroti masyarakat bakal mengeluarkan duit yang banyak karena penerapan satu iuran untuk semua kelas. Dengan strategi ini, iuran kelas satu BPJS Kesehatan bakal turun, sementara kelas tiga akan naik. Padahal, peserta BPJS Kesehatan terbanyak ada di kelas tiga.

“Jadi, kalau mau mengakomodir asuransi swasta, bilang terus terang, jangan ngakal-ngakalin kayak gini," katanya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR, Kamis (6/6).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Indonesia kini ditakuti negara lain karena telah memiliki ekosistem baterai dan kendaraan listrik yang lengkap.

Secara spesifik Bahlil menyebutkan bahwa Uni Eropa merupakan negara-negara yang takut bahwa Indonesia memiliki ekosistem tersebut. Hal ini menurut Bahlil dapat tercermin melalui aksinya yang menggugat Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel.

“Ini yang ditakutkan dunia. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).

Bahlil menjelaskan dalam satu unit mobil listrik, komponennya tersusun atas 40% baterai dan 60% rangka mobil. Dalam membuat baterai, ada empat bahan baku yang dibutuhkan yakni nikel, kobalt, mangan, dan lithium.

Bahlil menyebut Indonesia memiliki tiga dari empat komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik. “Kita tidak punya lithium. Ternyata saya baru tahu inilah kenapa Uni Eropa membawa kita ke WTO,” ujarnya.

Usai mengetahui alasan Eropa ini, Bahlil menyebut seluruh kementerian bekerja sama untuk mendatangkan investasi ke Indonesia hingga terbangunnya ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang milik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power.

“Saya katakan sorry bos, pemerintahan Pak Jokowi sekarang, menterinya tidak bisa ditipu-tipu karena semuanya adalah pengusaha. Tidak bisa digertak dan kami sudah paham ini permainan global,” ucapnya.

Bahlil mengatakan, dunia saat ini tengah berusaha menyaingi Indonesia. Salah satunya dengan mengikuti jejak Indonesia adalah pembangunan pabrik baterai oleh Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), di Guizhou, Cina.

Peresmian Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik PT HLI Green Power

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik PT HLI Green Power di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat pada Rabu, (3/7).

“Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan tonggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV sel baterai dan kendaraan listrik,” kata Jokowi dalam acara peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (2/7).

Melalui peresmian ini Jokowi optimistis Indonesia bisa masuk menjadi pemain global dalam rantai pasok kendaraan listrik. Terlebih, ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. “Dan saya yakin kompetisi dengan negara lain bisa kita menangkan” ucapnya.

Apalagi indonesia didukung oleh keberadaan sumber daya alam seperti mineral nikel, bauksit, tembaga yang melimpah. Selain itu indonesia juga memiliki smelter yang menghasilkan katoda dan prekursor yang masuk dalam komponen baterai kendaraan listrik.

“Kemudian pabriknya ada disini, terintegrasi dalam sebuah ekosistem untuk mobil listrik. Siapa yang bisa menghadang kita kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu,” kata dia.

Jokowi mengatakan ini sebuah kemajuan melihat kondisi Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah namun selama puluhan tahun hanya mengekspor mineral mentah tanpa menghasilkan nilai tambah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengoperasikan Jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara pada bulan depan agar Upacara HUT Indonesia ke-79 dapat dihadiri tamu undangan. Jalan bebas hambatan tersebut akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN yang semula membutuhkan waktu 120 menit jika menggunakan jalan daerah menjadi 70 menit.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi mengatakan, empat seksi Tol Akses IKN yang akan terhubung pada bulan depan adalah 3A, 3B, 5A, dan 6. Namun Imam mengatakan Tol Akses IKN sepanjang 33,17 kilometer belum terintegrasi dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

"Tol Akses IKN tersambung mulai dari Karangjoang atau setelah keluar dari Tol Balikpapan-Samarinda Kilometer 11. Nanti masuk jalan daerah di Kariangau, Balikpapan sebelum masuk Tol Akses IKN," kata Imam dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7).

Imam menyampaikan, seksi 6 tol akses IKN akan terhubung dengan jalan daerah menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Secara perinci, penggunaan Tol Akses IKN akan melewati Jembatan Pulau Balang dan Bandara VVIP IKN sebelum tiba di IKN.

Oleh karena itu, Imam menyampaikan sebagian tamu undangan Upacara 17 Agustus 2024 dapat menginap di Balikpapan. Namun Imam menekankan lokasi akomodasi tamu undangan akan ditetapkan oleh panitia Upacara 17 Agustus 2024.

"Sebab, teman-teman itu bisa saja pulang-balik antara IKN dan Balikpapan," ujarnya.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga sebelumnya mengatakan, pemerintah menargetkan hanya satu jalur yang dapat beroperasi pada Agustus 2024. Jalan ini terdiri dari dua jalur, dengan masing-masing hanya satu lajur.

Danis menargetkan, jalur kedua Jalan Tol Akses IKN baru rampung pada Desember 2024. Tol ini adalah Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km.

Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A, 6B, dan 6C dapat dioperasikan secara fungsional pada Agustus 2024. Dengan kata lain, jalan bebas hambatan tersebut belum diaspal, tapi sudah dapat dilalui.

"Prinsipnya, kami ada dua target. Semua jalan tol utama berfungsi fungsional sebagian pada Agustus 2024, dan rampung total pada Desember 2024," katanya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan waktu kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo untuk memulihkan layanan publik akhir bulan ini, yang terkena dampak peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Berikut strateginya.

Hacker Brain Cipher Ransomware memberikan kunci deskripsi gratis kepada Pemerintah indonesia untuk membuka akses sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya pekan lalu (3/7). Sepekan setelah itu, 30 layanan publik dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau pemda berhasil pulih per Selasa (9/7) pukul 19.00 WIB.

“Kominfo mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terkena dampak. Kini secara gradual kami atasi dengan hati-hati,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dikutip dari laman resmi Kemenko Polhukam, Kamis (11/7).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi, sebanyak 167 dari 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, terkena dampak peretasan.

Hadi menyampaikan, pemulihan sistem di kementerian dan lembaga lain masih dilakukan. “Saat ini, ada sekitar tujuh layanan dari enam kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” ujar dia.

Detail Cara Kominfo Pulihkan Pusat Data Nasional

Pelaksana tugas atau Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan strategi bertahap untuk memulihkan layanan publik di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Rinciannya sebagai berikut:

• Jangka pendek (Juli – Agustus)

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan Polri melakukan investigasi forensik selama periode ini. Pemulihan ditargetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi.

Proses pemulihan pun dilakukan menjadi tiga zona, yakni:

1. Zona merah: Ketika insiden peretasan terjadi

2. Zona biru: Data-data yang sudah berhasil dilakukan dekripsi, akan dipulihkan ke zona biru. Penyisiran data dilakukan dengan teliti.

Penyisiran yang dimaksud yakni pemerintah melakukan pembersihan data dari malware ataupun virus-virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan.

Di samping itu, pemerintah melakukan pengaturan kembali untuk kata sandi atau password yang selama ini beredar di masing-masing pengguna layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Langkah itu diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah untuk serangan siber dapat masuk dan membuat kejadian serupa terulang sehingga mengganggu pelayanan publik.

3. Zona hijau: Data yang selesai ditangani di zona biru dipindahkan ke zona hijau untuk nantinya data dapat kembali digunakan.

"Di zona hijau ini kami siapkan data bisa diunggah dan go-live terhadap semua. Proses data go-live terhadap data yang tidak terkena serangan atau tidak infected dan sudah ada backup di masing-masing tenant atau lembaga ini juga sudah berjalan," kata Ismail acara dalam diskusi di Jakarta, Selasa (9/7).

• Jangka menengah (Agustus – September)

Pemerintah memperbaiki tata kelola dan Standar Operasional Prosedur alias SOP para tenant atau pengguna pusat data.

• Jangka panjang (September – November)

Pihak ketiga yang independen melakukan audit keamanan Pusat Data Nasional Sementara 1 dan Pusat Data Nasional Sementara 2.

Jika merujuk pada langkap pemulihan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya yang disampaikan kepada Komisi I DPR sebagai berikut:

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka pendek atau 20 Juni – 20 Juli yakni:

• Respons awal
• Inventarisasi tenant terkena dampak
• Pemetaan aset
• Sirkulasi surat kewajiban backup
• Penyusunan strategi dan pedoman pemulihan layanan yang ditargetkan tuntas akhir Juni
• Investigasi forensik ditargetkan selesai pada minggu pertama Juli
• Penyusunan daftar pendek, pemulihan layanan prioritas dan layanan yang memiliki backup ditargetkan selesai pada akhir Juli

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka menengah atau tiga bulan yaitu:

• Mengatur kembali layanan tenant
• Melakukan perbaikan standar operasional prosedur atau SOP
• Evaluasi tata kelola Pusat Data Nasional Sementara

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka panjang atau tiga bulan lebih setelah serangan, sebagai berikut:

• Audit keamanan Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong dan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya oleh pihak ketiga yang independen, ditargetkan selesai pada akhir September
• Implementasi hasil audit, diharapkan selesai akhir November

Langkah-langkah itu disampaikan sebelum hacker Brain Cipher Ransomware mengumumkan mereka memberikan kunci deskripsi yang membantu Pemerintah Indonesia membuka kembali akses ke sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Ismail menjelaskan, ketika semua data telah dimasukkan ke ekosistem pusat data yang baru, maka pencadangan mulai dilakukan. "Pada saat dipindahkan ke zona hijau itu nanti semua sudah full backup," ujar Ismail.

Kominfo Lantik Pejabat Khusus Tangani Pusat Data Nasional

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama. Salah satunya bertugas menangani peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya yakni Aris Kurniawan sebagai Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Tugas Aris Kurniawan sebagai berikut:

• Penyelesaian penanganan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 secara cepat dan aman, serta memperhatikan keamanan siber dalam jangka panjang
• Memprioritaskan pemulihan layanan tenan maupun aplikasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas
• Menyelesaikan pembangunan dan operasionalisasi Pusat Data Nasional permanen di Cikarang dengan tingkat keamanan dan tata kelola yang mumpuni sesuai masterplan tata kelola dan kelembagaan
• Memastikan kinerja perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dapat tercapai sesuai target, serta berjalan optimal untuk menghadirkan integrasi interoperabilitas dan efisiensi layanan publik secara nasional

“Tugas ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar layanan birokrasi harus diselesaikan paling lambat mulai akhir bulan ini,” kata Budi Arie dalam keterangan pers, Selasa (9/7).

Raksasa migas Inggris, BP Plc, memproyeksikan bahwa permintaan minyak global akan mencapai puncaknya pada 2025, di tengah pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkit tenaga angin dan surya.

Dalam edisi terbaru Energy Outlook tahunannya, BP telah menerbitkan sebuah studi tentang evolusi sistem energi global hingga 2050. BP memodelkan prediksinya pada dua skenario utama, lintasan saat ini (current trajectory)as dan net zero emission.

Skenario current trajectory didasarkan pada kebijakan iklim dan janji pengurangan karbon yang sudah ada, sedangkan skenario net zero mengasumsikan dunia mematuhi perjanjian iklim Paris 2015 untuk memangkas emisi karbon hingga 95% pada 2050.

Di bawah dua skenario tersebut, BP meramalkan bahwa permintaan minyak akan mencapai puncaknya pada 2025, sekitar 102 juta barel per hari (bph). Namun, laju penurunan setelahnya akan ditentukan terutama oleh laju penurunan penggunaan BBM dalam transportasi jalan.

Dalam skenario current trajectory, BP memperkirakan konsumsi minyak akan menurun secara bertahap selama paruh kedua proyeksi ini menjadi sekitar 75 juta barel per hari pada 2050.

“Penurunan tersebut jauh lebih nyata pada skenario Net Zero, dengan permintaan turun menjadi hanya 25 juta-30 juta bph pada 2050,” tulis BP seperti dikutip dari Oilprice.com pada Kamis (11/7).

Dalam skenario Current Trajectory, BP memperkirakan bahwa permintaan energi primer akan terus meningkat hingga pertengahan 2030-an sebelum mencapai titik jenuh.

Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan konsumsi energi hijau di negara berkembang, tidak termasuk Cina, yang secara umum diimbangi oleh penurunan di negara-negara maju dan akhirnya di Cina. Dalam skenario ini, permintaan energi global hanya akan 5% lebih tinggi daripada 2022.

Sebaliknya, skenario Net Zero memperkirakan permintaan energi akan mencapai puncaknya di pertengahan dekade ini sebelum memasuki fase penurunan terminal. Dalam skenario ini, BP memperkirakan permintaan energi sekitar 25% lebih rendah pada 2050 dibandingkan dengan 2022.

Prediksi buruk BP sejalan dengan prediksi Bloomberg, pada tahun lalu yang memperkirakan bahwa permintaan global untuk bahan bakar jalan raya akan mencapai puncaknya pada 2027 sebesar 49 juta bph. Hal ini didorong oleh adopsi kendaraan listrik yang cepat, efisiensi bahan bakar yang terus meningkat, dan mobilitas bersama.

Sebanyak 30 layanan publik pulih sepekan setelah pemerintah mendapatkan kunci akses ke sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya gratis dari hacker atau peretas.

“Hingga Selasa (9/7) pukul 19.00 WIB, total 30 layanan di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil dipulihkan atau Go Live,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dikutip dari laman resmi Kemenko Polhukam, Kamis (11/7).

“Kominfo mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terkena dampak. Kini secara gradual kami atasi dengan hati-hati,” ujar dia.

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi, sebanyak 167 dari 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, terkena dampak peretasan.

Hadi menyampaikan, pemulihan sistem di kementerian dan lembaga lain masih dilakukan. “Saat ini, ada sekitar tujuh layanan dari enam kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” ujar dia.

Selain dekripsi, Hadi mengatakan proses percepatan pemulihan layanan dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan data cadangan di Pusat Data Nasional Sementara 3 Batam dan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Pelaksana tugas atau Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Strategi jangka pendek atau pemulihan darurat digelar selama Juli – Agustus. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan Polri melakukan investigasi forensik selama periode ini.

“Pemulihan ditargetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi,” kata Ismail.

Untuk strategi jangka menengah, pemerintah akan memperbaiki tata kelola dan Standar Operasional Prosedur alias SOP para tenant atau pengguna pusat data. Tahap ini berlangsung selama Agustus hingga September.

Strategi jangka panjang digelar hingga September. Selama periode ini, pihak ketiga yang independen melakukan audit keamanan Pusat Data Nasional Sementara 1 dan Pusat Data Nasional Sementara 2.

“Implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November,” Ismail menambahkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai penerapan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 38 triliun.

Penghematan terjadi karena bahan bakar berbasis bioetanol dinilai lebih minim emisi jika dibandingkan dengan BBM. Emisi pada BBM dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sepert inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bagi masyarakat.

Menurut Luhut, mengurangi emisi berarti mengurangi masalah kesehatan yang dapat menekan penyerapan dana BPJS kesehatan di APBN. Penghematan APBN untuk membiayai ISPA dengan penggantian bensin menjadi bioetanol mencapai Rp 38 triliun.

"Kalau sulfur itu dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Nah itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi, sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negeri ini yang bertahap sekarang sedang dibereskan," ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya dikutip Kamis (11/7).

Maka dari itu, Luhut mendorong agar penggunaan bioetanol lebih masif di Indonesia. Pasalnya, bioetanol sendiri memiliki kandungan yang lebih ramah lingkungan.

Dia mengatakan, kandungan sulfur dari Bioetanol jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bensin. Dimana, kandungan sulfur yang ada di bioetanol hanya berada di angka 50 part per million (ppm), jauh di bawah kandungan yang ada di bensin sebesar 500 ppm.

Luhut mengatakan, saat ini Pertamina tengah mempersiapkan produk Bioetanol untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran bbm. Ia berharap jika prosesnya berjalan sesuai dengan rencana, maka pada 17 Agustus pemerintah dapat mengurangi subsidi BBM untuk nantinya diberikan kepada yang lebih berhak.

"Sekarang pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 agustus ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun Airlangga menekankan pemerintah akan mengevaluasi dampak dari beleid tersebut.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merupakan revisi keempat dari Permendag No. 36 Tahun 2023. Perubahan terbesar dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah menghapus pertimbangan teknis sebagai syarat impor mayoritas komoditas.

"Tentu kebijakan pemerintah bisa kami evaluasi, tapi kami harus melihat apa yang bisa dilakukan pada tahap awal ini sebelum melakukan revisi," kata Airlangga di Hotel St. Regis Jakarta, Kamis (11/8).

Permendag No. 8 Tahun 2024 diundangkan dan berlaku pada 17 Mei 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku dirinya tidak dilibatkan dalam revisi keempat tersebut lantaran masih berada di Peru

Zulhas sebelumnya mengatakan, Permendag No. 8 Tahun 2024 digodok oleh Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwan Kartasasmita, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Walau demikian, Zulhas mengaku menyetujui beleid tersebut lantaran menyertakan tanda tangannya dalam naskah Permendag No. 8 Tahun 2024.

Ia menjelaskan tanda tangan tersebut diberikan setelah dirinya menerima telepon dari Airlangga pukul 02.00 waktu Peru. Saat itu, Airlangga menawarkan dirinya untuk menetapkan Permendag No. 8 Tahun 2024 lantaran menjabat sebagai Plt Menteri Perdagangan.

"Akhirnya saya yang tanda tangan karena judul peraturannya Peraturan Menteri Perdagangan, kan saya Menteri Perdagangan," katanya.

Namun, Zulhas mengakui Permendag No. 8 Tahun 2024 tidak memperbaiki kondisi banjir produk impor di dalam negeri. "Bukan banjir dari sekarang, kami coba tangani dengan aturan, ternyata tidak ada perubahan," katanya.

Airlangga yang dikonfirmasi terkait pernyataan Zulhas tak memberikan jawaban saat ditanya oleh Katadata.co.id. Baik Airlangga maupun Zulhas sejauh ini juga tidak memberikan sinyal untuk merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah revisi keempat dari Permendag Nomor. 36 Tahun 2023. Menurutnya, semangat beleid tersebut adalah pengendalian pemeriksaan barang impor di perbatasan, penambahan barang bebas bea masuk milik Pekerja Migran Indonesia, dan pengendalian impor melalui Pertimbangan Teknis atau Pertek.

Permendag Nomor 36 Tahun 2023 pertama kali direvisi oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada Maret 2024. Aturan tersebut intinya melonggarkan beberapa komoditas dari Permendag No. 36 Tahun 2023, seperti bahan baku industri serat dan bahan baku industri tepung terigu.

Selang sebulan, Permendag Nomor 3 Tahun 2024 direvisi dengan Permendag No. 7 Tahun 2024. Beleid tersebut intinya membuat semua barang milik PMI bebas bea masuk dengan nilai US$ 500 yang terbagi dalam tiga kali per tahun.

Setelah 17 hari kemudian, Permendag No. 8 Tahun 2024 merevisi Permendag No. 3 Tahun 2024 lantaran 26.000 kontainer menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Revisi terbesar dalam aturan tersebut adalah penghapusan Pertek dalam mayoritas komoditas.

Jerit Pengusaha Tekstil

Para pelaku industri tekstil mengeluhkan dampak Permendag No 8 Tahun 2024 yang dianggap dapat semakin mematikan industri tekstil yang tengah kesulitan. Beleid tersebut dinilai memperlancar modus impor borongan TPT oleh oknum petugas bea cukai.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSyFI Redma Wirawasta mengatakan, Permendag No. 8 Tahun 2024 berhasil mengeluarkan produk mafia impor TPT yang selama ini tertahan di pelabuhan. Menurutnya, impor TPT ilegal tersebut tercermin dalam selisih data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik dan China Custom.

Redma memproyeksikan, selisih data antara BPS dan China Custom tumbuh 166,66% dari US$ 1,5 miliar pada 2020 menjadi US$ 4 miliar pada tahun lalu. Ia menduga, selisih terjadi akibat oknum petugas bea cukai yang bekerja sama dengan mafia impor TPT.

"Kami bisa lihat dengan mata telanjang bagaimana banyak sekali oknum di Bea Cukai terlibat dan secara terang-terangan memainkan modus impor borongan dalam menentukan impor jalur merah atau hijau di pelabuhan," kata Redma dalam keterangan resmi kepada Katadata.co.id, Kamis (20/6).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan akses ilegal pada sistem Bank Jago. Pelaku diduga membuka akun nasabah yang diduga telah diblokir.

Akibat kejadian ini, Bank Jago dirugikan lebih dari Rp 1,3 miliar. Sedangkan, polisi telah menangkap pelaku berinisial IA yang merupakan mantan pegawai bank tersebut.

Bobol 112 Rekening

Sebelumnya, kuasa hukum Bank Jago, Rio Franstedi melaporkan dugaan penyalahgunaan akses pada sistem bank tersebut ke polisi pada 7 Desember 2023. Penyalahgunaan tersebut terjadi pada 18 Maret 2023 hingga 31 Oktober 2023.

Terduga pelaku membuka 112 akun atau rekening yang telah diblokir. Setelah itu, dana yang berada di akun tersebut dipindahkan ke rekening yang disiapkan oleh pelaku.

"Atas kejadian tersebut korban (Bank Jago) telah dirugikan lebih dari Rp1,3 miliar (Rp1.397.280.711)," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Rabu (10/7) dikutip dari Antara.

Ade mengatakan pelaku yang merupakan pegawai Bank Jago bisa membuka akun yang telah terblokir. Caranya dengan memerintahkan pusat komando agen mengajukan permintaan buka blokir untuk disetujui.

"Hal ini memang kewenangan tersangka sebagai spesialis pusat kontak Bank Jago," kata Ade.

Berdasarkan hal itu, polisi lalu menangkap IA pada Kamis (4/7) di kediamannya di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Barang bukti yang disita polisi adalah dua ponsel serta log akses pembukaan blokir 112 rekening Bank Jago.

Dari keterangan yang digali, pelaku menggunakan uang Rp 1,3 miliar itu untuk keperluan pribadi. Sebagian dipakai membayar utang, sisanya dipakai untuk jalan-jalan ke luar kota bersama keluarga.

Atas perbuatan tersebut, tersangka IA dijerat dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp600 juta.

Siapa Pemilik Rekening yang dibobol?

Sedangkan Bank Jago mengatakan rekening yang diblokir dan diakses IA terindikasi berasal dari hasil tindak kejahatan. Rekening tersebut diduga berasal dari pencucian uang hingga pendanaan terorisme.

"Sehingga kami melakukan blokir atas rekening tersebut," kata Corporate Communication, PT Bank Jago Tbk Marchelo di Jakarta, Rabu (10/7).

Marchelo juga mengatakan tidak ada nasabah aktif yang dirugikan atau kehilangan dana dari aksi yang dilakukan IA. Ia juga berjanji Bank Jago akan mencegah tindakan serupa di masa depan.

"Bank Jago akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini," katanya.