Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir menguat di zona hijau pada sesi I perdagangan hari ini, Rabu (10/7/2024). Di lain sisi, saham ASII, BYAN dan emiten bank BUMN justru terkoreksi ke zona merah.

Mengutip data RTI Business, IHSG sesi I hari ini menguat 0,40% atau 29,15 poin ke level 7.298,95. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.272 hingga 7.308 sepanjang sesi.

Terpantau ada sebanyak 285 saham menguat, 235 saham melemah, dan 259 saham bergerak di tempat pada akhir perdagangan hari ini. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp12.508 triliun.

Dari jajaran saham berkapitalisasi pasar besar (big caps), saham PT Astra International Tbk. (ASII) melemah 0,22% ke posisi Rp4.550 per saham. Disusul PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) milik taipan Low Tuck Kwong yang turun 1,07% ke Rp18.425 per saham.

Sementara itu, saham bank BUMN juga kompak melemah, seperti Bank Mandiri (BMRI) turun 0,39% ke Rp6.350. Disusul BBRI yang melemah 0,41% ke Rp4.850 dan BBNI yang turun 0,41% ke Rp4.840 per saham.

Adapun, saham big caps yang menguat yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) naik 2,60% ke Rp3.160. Disusul saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang naik 1,81% ke Rp11.225 per saham.

Saham terlaris siang ini yaitu BBRI senilai Rp448,1 miliar. Diikuti BBCA dan GOTO masing-masing sebesar Rp385,2 miliar dan Rp274 miliar.

Dari jajaran top gainers, ada saham PT UBC Medical Indonesia Tbk. (LABS) yang naik 34,31% nyaris mentok auto rejection atas (ARA) ke Rp137 per saham usai resmi melantai di BEI hari ini. Sementara saham top losers yaitu PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. (MKAP) yang melemah 10,06% ke Rp286 per saham.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan IHSG hari ini Rabu (10/7/2024) diprediksi bergerak menguat terbatas dalam range 7.180-7.300.

Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, kemarin IHSG menguat ditopang oleh pergerakan saham big banks. Kenaikan saham big banks tersebut sejalan dengan inflow investor asing.

"Sementara, rupiah yang kembali terapresiasi juga menjadi kabar baik bagi instrumen portofolio. Rupiah Jisdor berada di level Rp16.281 per dolar AS Selasa [9/7/2024]," tulis Ratih dalam riset.

Dari mancanegara, pelaku pasar menanti data inflasi Amerika Serikat (AS) yang akan rilis besok Kamis (11/7/2024). Berdasarkan data yang rilis lebih awal, seperti melunaknya data tenaga kerja memberikan proyeksi landainya inflasi. Inflasi tahunan AS berpotensi turun, namun masih berada di atas level 3%.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali mengatakan jika Kepres tentang pemindahan Ibu Kota bisa saja terbit saat dirinya lengser.

Itu artinya, Prabowo sebagai Presiden selanjutnya akan menerima beban dan tanggung jawab terkait pemindahan Ibu Kota Negara RI dari Jakarta ke IKN.

Sebagaimana diketahui, Jokowi baru-baru ini kembali menyinggung soal kapan Kepres IKN akan terbit.

Orang No.1 di Indonesia tersebut belum dapat memastikan kapan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemindahan Ibu Kota akan terbit.

Saat ditanya soal kapan Kepres tersebut akan diterbitkan, Jokowi menegaskan tidak akan terburu-buru. Tergantung situasi pembangunan IKN.

"Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," kata Jokowi.

Jika demikian, maka Prabowo Subianto berpotensi menerima tanggung jawab untuk menerbitkan Kepres ini.

Padahal selain IKN Prabowo sendiri memiliki berbagai visi dan misinya sendiri, termasuk di dalamnya makan siang gratis.

Selain itu, Jokowi kembali menjadi sorotan karena batal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyampaikan rincian surat utang yang akan jatuh tempo pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, Pefindo juga menjelaskan terkait risiko gagal bayar obligasi, terutama di sektor konstruksi BUMN Karya.

Adapun, dua emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto mengatakan secara keseluruhan pada kuartal III/2024, ada obligasi jatuh tempo sekitar Rp42,5 triliun. Sementara itu, pada kuartal IV/2024, obligasi jatuh tempo sebesar Rp42,51 triliun.

“Jadi kalau ditotal obligasi jatuh tempo semester kedua sebesar Rp85,01 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan semester pertama kemarin yang jatuh temponya ada di kisaran angka Rp65 triliun,” ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, hal itu membuat Pefindo optimistis bahwa penerbitan obligasi di semester II/2024 akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester pertama tahun ini.

Namun, pada semester II/2024 juga ada obligasi BUMN Karya yang jatuh tempo. Sebagai pengingat, pada 2023 lalu terjadi kasus gagal bayar obligasi dari BUMN Karya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,71 triliun.

“Terkait dengan jatuh tempo di sektor konstruksi memang di tahun ini tidak terlalu banyak. Di kuartal ketiga saja hanya ada Rp2,67 triliun, sementara untuk di kuartal keempat hanya ada Rp250 miliar itu untuk yang jatuh tempo di sektor konstruksi,” katanya.

Saat ini, dua emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PTPP akan menghadapi pembayaran Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B senilai Rp250 miliar. Surat utang dengan bunga 8,5% ini jatuh tempo pada 27 November 2024.

Sementara itu, WIKA bakal dihadapkan pada pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A senilai Rp571 miliar. Surat utang ini memiliki kupon sebesar 8,25% dan memiliki tenggat jatuh tempo pada 8 September 2024.

Pada periode bersamaan, perseroan juga menghadapi jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A. Sukuk ini memiliki nilai pokok sebesar Rp325,5 miliar dengan bunga mengambang.

Adapun, sejauh ini WIKA dan PTPP tengah menyiapkan strategi pengelolaan kas guna membayar kewajiban obligasi jatuh tempo pada semester II/2024. Suhindarto pun menyebut bahwa risiko gagal obligasi bayar BUMN Karya minim pada paruh kedua tahun ini.

"Sehingga kalau kami melihat risiko gagal bayar di tahun ini relatif kecil. Semoga dan kami harapkan tidak sebesar di tahun lalu karena sejauh ini hingga bulan Juni pun kondisinya masih tetap terjaga, tidak setinggi tahun lalu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyampaikan rincian surat utang yang akan jatuh tempo pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, Pefindo juga menjelaskan terkait risiko gagal bayar obligasi, terutama di sektor konstruksi BUMN Karya.

Adapun, dua emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto mengatakan secara keseluruhan pada kuartal III/2024, ada obligasi jatuh tempo sekitar Rp42,5 triliun. Sementara itu, pada kuartal IV/2024, obligasi jatuh tempo sebesar Rp42,51 triliun.

“Jadi kalau ditotal obligasi jatuh tempo semester kedua sebesar Rp85,01 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan semester pertama kemarin yang jatuh temponya ada di kisaran angka Rp65 triliun,” ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, hal itu membuat Pefindo optimistis bahwa penerbitan obligasi di semester II/2024 akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester pertama tahun ini.

Namun, pada semester II/2024 juga ada obligasi BUMN Karya yang jatuh tempo. Sebagai pengingat, pada 2023 lalu terjadi kasus gagal bayar obligasi dari BUMN Karya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,71 triliun.

“Terkait dengan jatuh tempo di sektor konstruksi memang di tahun ini tidak terlalu banyak. Di kuartal ketiga saja hanya ada Rp2,67 triliun, sementara untuk di kuartal keempat hanya ada Rp250 miliar itu untuk yang jatuh tempo di sektor konstruksi,” katanya.

Saat ini, dua emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PTPP akan menghadapi pembayaran Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B senilai Rp250 miliar. Surat utang dengan bunga 8,5% ini jatuh tempo pada 27 November 2024.

Sementara itu, WIKA bakal dihadapkan pada pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A senilai Rp571 miliar. Surat utang ini memiliki kupon sebesar 8,25% dan memiliki tenggat jatuh tempo pada 8 September 2024.

Pada periode bersamaan, perseroan juga menghadapi jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A. Sukuk ini memiliki nilai pokok sebesar Rp325,5 miliar dengan bunga mengambang.

Adapun, sejauh ini WIKA dan PTPP tengah menyiapkan strategi pengelolaan kas guna membayar kewajiban obligasi jatuh tempo pada semester II/2024. Suhindarto pun menyebut bahwa risiko gagal obligasi bayar BUMN Karya minim pada paruh kedua tahun ini.

"Sehingga kalau kami melihat risiko gagal bayar di tahun ini relatif kecil. Semoga dan kami harapkan tidak sebesar di tahun lalu karena sejauh ini hingga bulan Juni pun kondisinya masih tetap terjaga, tidak setinggi tahun lalu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melaporkan kinerja perpajakan, termasuk pajak dan bea, mencapai Rp19,1 triliun sepanjang Januari hingga Juni 2024 atau semester I/2024.

Bapenda DKI Jakarta mencatat jumlah tersebut setara dengan 34,89% dari target penerimaan DKI Jakarta tahun 2024 yang sebesar Rp54,75 triliun.

“Realisasi penerimaan sebesar Rp 19,10 triliun tersebut berasal dari 3 jenis pendapatan daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah [LLPAD],” tulis Bapenda dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (10/7/2024).

Secara perinci, Penerimaan Pajak Daerah senilai Rp16,83 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp209,67 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) mencapai Rp 2,06 triliun.

Secara keseluruhan, jenis pajak yang mencatatkan penerimaan paling besar yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp4,44 triliun.

Kemudian, diikuti oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencapai Rp3,18 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2,29 triliun, Pajak Restoran mencapai Rp 2,06 triliun serta Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang mencapai Rp 1,32 triliun.

Sementara itu, jenis pajak dengan penerimaan tertinggi secara persentase adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mencapai 55,59%. Dengan total penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada semester pertama ini mencapai Rp861,67 miliar dari target penerimaan pajak di angka Rp1,55 triliun.

Penerimaan terendah secara persentase berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang baru mencapai Rp1,32 dari target Rp10,5 triliun.

Pajak hiburan, yang pada awal tahun mengalami kenaikan tarif, pun baru mencatatkan kinerja di angka Rp291 miliar atau 32,35% dari target sepanjang Januari hingga Juni 2024.

Mencermati laporan penerimaan milik DKI Jakarta, terlihat bahwa capaian pendapatan daerah ini belum mencapai 40% meski sudah lewat pertengahan tahun.

Hingga saat ini, Bapenda masih belum merespon pertanyaan Bisnis terkait alasan penerimaan yang masih jauh dari target hingga semester I/2024 tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat, sebanyak 3.800 buruh dari total 11.000 buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di enam pabrik tekstil Jawa Tengah dan Jawa Barat belum mendapat pesangon.

KPSN mencatat, hingga Juni 2024 sebanyak enam pabrik telah berhenti beroperasi, menyebabkan ribuan pekerja di PHK.

Enam pabrik itu yakni PT S Dupantex di Jawa Barat dengan total pekerja yang di PHK sebanyak 700 pekerja, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah 8.000 orang. Kelima pabrikan ini berlokasi di Jawa Tengah.

“Masih ada sekitar 3.800-an yang belum jelas hak-hak pesangonnya,” kata Ristadi kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi penyebab utama kolapsnya keenam pabrik tekstil tersebut. Pasalnya, aturan ini disebut telah membuat situasi arus impor menjadi lebih longgar, utamanya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

Selain itu, industri dalam negeri dihadapkan pada penurunan pesanan bahkan nihil lantaran pembeli mengalihkan pesanan ke pabrik dengan ongkos yang lebih murah.

“Kelonggaran aturan ini dan illegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik local oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” ujarnya.

Menurut data KSPN, sejak 2019 terdapat 36 perusahaan tekstil garmen menengah besar yang berhenti beroperasi. Selain itu, sebanyak 31 perusahaan sudah memangkas jam kerja serta melakukan efisiensi dengan memutuskan hubungan kerja terhadap pekerjanya.

Jika diakumulasi, Ristadi menyebut total korban PHK telah mencapai 200.000 pekerja. Jumlah tersebut, belum semua dipublikasikan KSPN lantaran sejumlah perusahaan keberatan untuk dipublikasikan karena dapat mengganggu kepercayaan perbankan dan pembeli terhadap perusahaan.

Dia mengatakan, perusahaan tersebut khawatir hal ini nantinya makin menyulitkan kinerja perusahaan.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membenarkan adanya penutupan pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pihaknya bahkan sudah menerima informasi bahwa enam pabrik tekstil tersebut telah berhenti beroperasi dan menutup pabriknya.

Namun, Kemenaker menegaskan bahwa penutupan pabrik tersebut tidak semua disebabkan oleh kehadiran Permendag No. 8/2024.

“Tidak semua PHK [dan penutupan pabrik] di sektor tekstil disebabkan karena peraturan tersebut. Ada beberapa sebab lain,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri, Rabu (10/7/2024).

Indah menuturkan, PHK yang terjadi saat ini di antaranya disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan perusahaan dan penutupan pabrik. Penutupan pabrik terjadi lantaran perusahaan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, pendapatan yang menurun karena pesanan, penjualan dan ekspor mengalami penurunan, serta sulitnya mendapat bahan baku karena krisis global dan regional.

Selain itu, Indah menyampaikan bahwa teknologi dan media sosial saat ini telah berpengaruh terhadap cara penjualan dan pembelian. Dampak pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya, juga menjadi pemicu tutupnya sejumlah pabrik tekstil di Tanah Air.

Adapun mengenai hak-hak pekerja yang di PHK dari keenam pabrik tersebut, Indah menyebut bahwa umumnya perusahaan telah memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak.

“Namun, ada beberapa kasus yang memang masih ditangani Dinas Ketenagakerjaan setempat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai politik terbesar di Sumatra Utara (Sumut). Kendati demikian, sudah hampir dari dua dekade kader PDIP tidak menjadi gubernur/wakil gubernur Sumut.

Jelang Pilkada Sumut 2024, PDIP kembali berambisi meraih kursi nomor satu/dua di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatra tersebut. Untuk mewujudkannya, PDIP tampak harus menghadapi mantan kadernya sendiri Bobby Nasution.

Masalahnya, Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Pilpres 2024 lalu, perang dingin antara PDIP vs Jokowi sangat kental terasa: PDIP mendukung Ganjar Pranowo – Mahfud MD sedangkan Jokowi diyakini ada di belakang Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Seperti diketahui, Jokowi ‘menang’ lawan PDIP. Tentunya, PDIP tidak ingin mengulang kekalahan tersebut dalam kontestasi Pilkada 2024.

Di samping itu, Bobby juga sudah memborong dukungan dari mayoritas partai politik di Sumut. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat turut menyatakan akan dukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali.

Singkatnya, Bobby tidak akan menjadi lawan mudah bagi PDIP.

Ulang Sejarah Manis

Ambisi PDIP untuk mengantar kader sendiri menjadi calon gubernur/wakil gubernur Sumut 2024 sudah kerap disampaikan ke publik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia karena tingkah laku kader yang tidak taat konstitusi dalam rapat kerja nasional V beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Hasto menyatakan sudah jelas PDIP tidak akan lagi mengusung kader atau mantan kader yang ikut bersekongkol merusak konstitusi dalam ajang Pilpres 2024 lalu seperti Bobby.

"Sikap politiknya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader yang tidak taat pada konstitusi, tidak menjaga demokrasi, tidak melaksanakan agenda reformasi, sehingga sikapnya sudah sangat clear [jelas]," katanya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta selama, Kamis (6/6/2024).

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon meyakini pihaknya bisa mengalahkan Bobby dalam ajang Pilkada Sumut 2024. Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak sosok yang disiapkan untuk jadi lawan Bobby.

Rapidin mengungkapkan, sejumlah tokoh eksternal sudah mendaftar ke PDIP Sumut untuk diusung menjadi calon gubernur Sumut 2024 seperti gubernur petahana Edy Rahmayadi dan wakil gubernur petahana Musa Rajekshah alias Ijeck. Sementara itu, untuk kader internal PDIP, yang akan coba didorong adalah Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Ambisi tersebut memang tak muluk-muluk. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.

Sementara itu, hasil Pileg 2024 menunjukkan PDIP meraih 21 dari 100 kursi DPRD Sumut (lebih dari 20%). Artinya, PDIP bisa mengusung calon gubernur-wakil gubernur sendiri apabila dirasa perlu.

Apalagi, PDIP sudah punya sejarah antarkan kadernya untuk meriah kursi jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumut. Pada 2003 misalnya, Ketua DPD PDIP Sumut Rudolf Pardede terpilih menjadi wakil gubernur Sumut untuk dampingi gubernur petahana Tengku Rizal Nurdin.

Bahkan, Rudolf Pardede naik jabatan menjadi gubernur pada 2006 karena Tengku Rizal wafat. Tentu, PDIP ingin mengulang sejarah manis tersebut.

Yang perlu menjadi catatan, saat itu gubernur-wakil gubernur masih dipilih oleh anggota DPRD Sumut bukan langsung oleh rakyat.

Lawan Koalisi Besar

Usai pemilihan gubernur Sumut langsung oleh rakyat pada 2008, PDIP tidak pernah meraih kemenangan lagi.

Pada Pilkada Sumut 2008, PDIP mengusung sendiri pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu. Meski demikian, pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho yang menjadi pemenang. Syamsul-Gatot didukung tiga partai besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sembilan partai kecil lainnya.

Pada Pilkada Sumut 2013, PDIP kembali mengusung kadernya Effendi Simbolon sebagai calon gubernur didampingi oleh Jumiran Abdi. Namun, PDIP kembali menelan pil pahit kekalahan usai pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi yang menjadi pemenang. Gatot-Tengku didukung koalisi PKS-Hanura.

Terbaru, pada 2018, PDIP kembali mengusung duo kadernya Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumut. PDIP jalin kerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga memiliki 20% kursi di DPRD Sumut.

Sekali lagi, PDIP harus mengakui kemenangan lawannya pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang didukung koalisi besar Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, hingga Nasdem (memiliki 60% kursi di DPRD Sumut).

Sepertinya, kejadian 2018 akan terulang lagi pada Pilkada Sumut 2024: jika PDIP ngotot usung kadernya maka akan melawan koalisi besar pendukung Bobby Nasution.

Gabungan partai politik pendukung Bobby saat ini (Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem) sudah memiliki 62 kursi (62%) di DPRD Sumut. Selain PDIP, partai politik di DPRD Sumut yang belum menyatakan usung Bobby yaitu Hanura (punya 4 kursi), PPP (1 kursi), dan Perindo (1 kursi).

Jika PDIP bisa melobi Hanura, PPP, dan Perindo maka koalisi tersebut memiliki 27% kursi di DPRD Sumut. Tentu, masih kalah jauh dari koalisi pendukung Bobby.

Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Apalagi, Djarot menduga banyaknya dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024 bukan karena kapasitasnya melainkan karena faktor Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku usaha pertekstilan menagih langkah heroik pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil dan pertekstilan (TPT) dari ancaman penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Teranyar, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 6 perusahaan gulung tikar dan 11.000 pekerja tekstil kena PHK. Kemenperin menyebut kondisi tersebut terjadi lantaran relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

Kebijakan tata kelola importasi tersebut mempermudah barang jadi dari luar negeri memasuki pasar domestik. Hal ini dinilai merugikan industri nasional karena negara lain melakukan restriksi perdagangan, sementara Indonesia membuka akses masuk barang impor.

Belum lagi impor produk tekstil ilegal yang tak terbendung dan membanjiri pasar dalan negeri. Daya saing produk lokal semakin tersudutkan. Alih-alih langkah tegas, pemerintah melalui antar kementerian malah terlihat saling tunjuk kesalahan.

Hal ini pun membuat kalangan produsen tekstil dalam negeri keheranan. Pelaku usaha meminta beberapa kementerian untuk menghentikan perseteruan terkait polemik kebijakan importasi.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan pemerintah semestinya fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.

"Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," ungkap Redma, Rabu (10/7/2024).

Terkait impor ilegal, Redma untuk kesekian kalinya meminta pemerintah untuk memperbaiki kinerja buruk Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang justru menghiraukan modus impor borongan, pelarian HS, hingga under inovoicing yang terjadi secara bebas.

Alhasil, barang impor murah banyak membanjiri pasar domestik. Untuk itu, Redma menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani menutupi kinerja buruk Bea Cukai yang berada dalam kewenangannya. Dia melihat, Sri Mulyani hanya berputar-putar mencari alasan industri tekstil terpuruk.

Di sisi lain, pihaknya melihat itikad baik dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengendalikan impor tekstil dan pakaian jadi melalui sejumlah kebijakan. Meskipun, keduanya juga seringkali terlibat lempar tunjuk kesalahan.

TUNJUK BEA CUKAI

Redma mengapresiasi dan berharap agar Permendag 8/2024 dapat dikembalikan ke aturan sebelumnya seperti Permendag 36/2023 dan menerapkan Permenperin 5/2024 terkait Pertimbangan Teknis (Pertek).

"Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8/2024 karena tersudut," ujarnya.

Namun, Redma melihat oknum Bea Cukai bersama para mafia impor melakukan perlawanan atas perintah Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2023 lalu terkait perlindungan industri dalam negeri.

Lebih lanjut, dia mendukung langkah Kemendag yang akan membentuk Satgas impor ilegal bersama Kadin Indonesia untuk memberantas peredaran barang impor ilegal di pasar domestik.

"Kemendag mempunyai alat dan payung hukum terkait perlindungan konsumen untuk memberantas bahkan menyita barang beredar dipasar yang tidak sesuai ketentuan label berbahasa Indonesia, aturan K3L hingga SNI wajib," ungkap Redma.

Senada, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menyatakan bahwa pemberantasan barang impor ilegal yang berdear di pasar adalah bagian dari apa yang dituntut oleh kalangan pengusaha IKM.

Pihaknya setuju langkah pemberantasan impor ilegal. Namun, dia mengingatkan bahwa permasalahan utamanya adalah masuknya barang impor ilegal dipelabuhanyang menjadi tanggung jawab Bea Cukai.

"Jadi tolong Bu Sri Mulyani jangan diam saja seolah merestui praktik impor ilegal yang dilakukan oleh banyak oknum Bea Cukai,” ujar Nandi.

IKM tekstil meminta Menteri Keuangan bertanggung jawab atas apa yang menimpa pengusaha konveksi, sebagai korban penutupan pabrik dan PHK karyawan yang disebabkan oknum pejabat dan petugas Bea Cukai.

"Mereka yang memfasilitasi importir pedagang dan perusahaan logistik nakal untuk terus menjalankan praktik importasi ilegal," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kualitas udara di Indonesia, terutama di Jakarta masuk dalam deretan yang paling berpolusi di dunia. Selain bisa mengancam kesehatan, juga bisa menurunkan peluang hidup bayi yang lahir secara IVF atau bayi tabung.

Mengutip Mayo Clinic, fertilisasi in vitro (In Vitro Fertilization/ IVF) adalah serangkaian prosedur kompleks yang untuk membantu kehamilan. Prosedur ini merupakan pengobatan untuk ketidaksuburan, suatu kondisi di mana pasangan tidak bisa hamil setelah setidaknya satu tahun mencoba bagi sebagian besar pasangan.

Dalam menjalani perawatan ini saja, peluang untuk memiliki bayi yang sehat melalui program bayi tabung masih bergantung pada banyak faktor, seperti usia dan penyebab ketidaksuburan atau infertilitas. IVF juga melibatkan prosedur yang memakan waktu, mahal, dan invasif.

Namun, melansir The Guardian, sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa paparan polusi udara dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan kelahiran hidup setelah IVF. Penelitian tersebut juga menegaskan kekhawatiran tentang dampak kesehatan dari udara beracun terhadap kesuburan.

Paparan polutan sebelumnya telah dikaitkan dengan peningkatan angka keguguran dan kelahiran prematur, dan partikel mikroskopis telah terbukti berpindah melalui aliran darah ke ovarium dan plasenta.

Namun, berdasarkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak polusi bahkan bisa dimulai sebelum pembuahan dengan mengganggu perkembangan sel telur.

Penulis penelitian, Dr. Sebastian Leathersich, Spesialis kesuburan dan ginekolog dari Perth mengamati bahwa kemungkinan berhasil memiliki bayi setelah transfer embrio beku pada proses IVF sekitar sepertiga lebih rendah pada wanita yang terpapar polusi udara dengan tingkat tertinggi sebelum pengumpulan sel telur, dibandingkan dengan mereka yang terpapar pada tingkat polusi rendah.

Polusi udara adalah salah satu ancaman utama terhadap kesehatan manusia dan diperkirakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyebabkan 6,7 juta kematian pada 2019.

Partikel mikroskopis juga terbukti berpindah dari paru-paru ke aliran darah dan dibawa ke seluruh organ dalam tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker lambung dan demensia.

Kontaminasi polusi juga dikaitkan dengan penurunan kecerdasan pada anak.

“Polusi berbahaya bagi hampir semua aspek kesehatan manusia dan tidak mengherankan bagi saya jika kesehatan reproduksi juga terkena dampaknya,” kata Leathersich.

Studi tersebut juga menganalisis terkait dengan perawatan kesuburan di Perth selama delapan tahun, termasuk pada 3.659 transfer embrio beku dari 1.836 pasien, dan melacak apakah hasilnya berkaitan dengan tingkat paparan partikel halus polusi.

Angka kelahiran hidup secara keseluruhan adalah sekitar 28% per transfer. Namun, tingkat keberhasilannya bervariasi sesuai dengan paparan polutan dalam dua minggu menjelang pengumpulan telur.

Adapun, hasil penelitian tersebut menunjukkan peluang terjadinya kelahiran hidup menurun sebesar 38% ketika membandingkan orang yang terkena paparan polusi tinggi dengan yang terendah.

“Temuan ini menunjukkan bahwa polusi berdampak negatif pada kualitas sel telur, tidak hanya pada tahap awal kehamilan, yang merupakan perbedaan yang belum pernah dilaporkan sebelumnya,” kata Leathersich.

Tim peneliti kini berencana mempelajari sel secara langsung untuk memahami mengapa polutan mempunyai efek negatif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partikel mikroskopis dapat merusak DNA dan menyebabkan peradangan pada jaringan.

Sebelumnya, Jonathan Grigg, Profesor dari Queen Mary University of London juga menemukan bukti bahwa partikel polusi udara bahkan ditemukan di plasenta.

Dia mengatakan bahwa pada penelitian sebelumnya ditemukan adanya partikel bahan bakar fosil yang terhirup keluar dari paru-paru dan keluar dari paru-paru, bersarang di organ sekitar tubuh.

Dengan demikian, kesehatan reproduksi kini resmi masuk ke dalam daftar dampak buruk dari partikel yang berasal dari bahan bakar fosil, dan harus mendorong para pembuat kebijakan untuk terus mengurangi polusi dan emisi kendaraan.

Profesor Geeta Nargund, dari NHS dan direktur medis ABC IVF dan Create Fertility, menambahkan penelitian lebih lanjut masih sangat diperlukan untuk lebih memahami dampak polusi udara secara keseluruhan, terutama di negara dengan paparan polusi tinggi dan dari latar belakang sosial ekonomi rendah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan, tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tak semua disebabkan oleh kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No. 8/2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa sebanyak 6 perusahaan tekstil telah menutup pabriknya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Enam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah.

“Tidak semua PHK [dan penutupan pabrik] di sektor tekstil disebabkan karena peraturan tersebut. Ada beberapa sebab lain,” kata Indah kepada Bisnis.com, Rabu (10/7/2024).

Faktor lain yang membuat perusahaan terpaksa melakukan PHK ungkap Indah, di antaranya karena perusahaan melakukan efisiensi dan tutupnya perusahaan.

Adapun tutupnya sejumlah pabrik tekstil di Tanah Air, lanjutnya, disebabkan karena perusahaan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, menurunnya order, penjualan dan ekspor sehingga pendapatan menurun, serta kesulitan mendapatkan bahan baku karena krisis global dan regional.

Selain itu, Indah menyebut bahwa pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Terkait hak pekerja yang mengalami PHK di keenam pabrik tersebut, Indah mengatakan bahwa pada umumnya hak-hak pekerja sudah diberikan oleh perusahaan.

“Namun ada beberapa kasus yang memang masih ditangani Dinas Ketenagakerjaan setempat,” ujarnya.

Permendag No. 8/2024 sebagai perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 santer dibicarakan lantaran dituding menjadi penyebab utama tutupnya sejumlah pabrik yang berujung pada PHK massal.

Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), hingga Juni 2024 sudah ada enam pabrik tekstil yang gulung tikar dan melakukan PHK.

Secara terperinci, tutupnya pabrik PT S Dupantex di Jawa Barat telah membuat 700 pekerja di PHK, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel 8.000 orang. Kelima pabrik tersebut, berlokasi di Jawa Tengah.

Presiden KSPN Ristadi menuturkan, regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menyebut bahwa aturan tersebut berdampak buruk terhadap industri dalam negeri lantaran pembatasan impor industri kimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam Permendag No. 25/2022 banyak dihilangkan dalam Permendag No. 8/2024.

Akibatnya, pasar domestik tidak terlindungi dari banjirnya barang impor, baik produk bahan baku maupun tekstil jadi.

Membanjirnya produk impor di Tanah Air, kata Reni, tercermin dari data impor tekstil yang mencapai 206,3 ribu ton pada Januari 2024 lalu mengalami penurunan pada April 2024 menjadi 136,36 ribu ton. Volume impor kembali mengalami peningkatan pasca diberlakukannya Permendag No. 36/2023, menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

“Kemudian terbitnya Permendag No. 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun,” jelas Reni di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membukukan angka realisasi investasi sepanjang triwulan I tahun ini sebesar Rp8,84 triliun atau setara dengan 33% dari target nasional dan 35% dari target daerah.

"Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp6,51 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebanyak Rp2,33 triliun," kata Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat Wahyu Hidayat di Mataram, NTB, Rabu (10/7/2024).

Sepanjang Januari sampai Maret 2024, realisasi investasi tersebut mampu menyerap 6.914 tenaga kerja lokal dan 66 tenaga kerja asing.

Wahyu menuturkan tiga sektor penyumbang realisasi investasi terbesar bersumber dari sektor energi dan sumber daya mineral Rp5,56 triliun, perindustrian Rp1,84 triliun, dan pariwisata sebanyak Rp762 miliar.

"Kemudian diikuti sektor perdagangan sebesar Rp286 miliar, transportasi Rp130 miliar, dan ketenagakerjaan Rp104 miliar," ujarnya.

Perkembangan investasi di Nusa Tenggara Barat selalu menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal itu tidak terlepas dari efek berganda dari pembangunan proyek strategis nasional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Proyek Smelter.

DPMPTSP Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah realisasi investasi menembus angka Rp13,91 triliun pada tahun 2021, lalu meningkat signifikan menjadi Rp21,60 triliun pada tahun 2022, dan sebanyak Rp14,72 triliun pada tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Bumi telah memecahkan rekor suhu terpanas selama 13 bulan berturut-turut dengan setiap bulannya mencatat suhu 1,5 derajat Celsius (2,7 derajat Fahrenheit).

Menurut penelitian terbaru, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pra-industri.

Setiap bulan, sejak Juni 2023 suhu bumi lebih panas dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, sehingga suhu rata-rata global antara Juli 2023 dan Juni 2024 menjadi 1,64 C (3 F) lebih tinggi dibandingkan sebelum Revolusi Industri.

Revolusi industri adalah ketika manusia mulai membakar bahan bakar fosil untuk melepaskan bahan bakar fosil dalam jumlah besar. gas rumah kaca ke atmosfer.

“Ini lebih dari sekedar keanehan statistik dan ini menyoroti perubahan besar dan berkelanjutan dalam iklim kita. Bahkan jika kejadian ekstrem ini berakhir suatu saat nanti, kita akan melihat rekor-rekor baru dipecahkan seiring dengan terus memanasnya iklim,” kata Carlo Buontempo, direktur Copernicus Climate Change Service (C3S) yang membuat laporan tersebut dilansir dari Livescience.

Suhu panas 12 bulan berturut-turut ini sebagian disebabkan oleh El Niño (siklus iklim di mana perairan di Pasifik timur tropis menjadi lebih hangat dari biasanya) yang berlangsung dari Juni 2023 hingga Mei 2024, yang menyebabkan suhu laut di atas rata-rata di wilayah timur dan tengah khatulistiwa. Pasifik.

“Iklim terus mengkhawatirkan kita dalam 12 bulan terakhir ini telah memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya – terutama disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dan dorongan tambahan dari peristiwa El Niño di kawasan tropis Pasifik,” Samantha Burgess, wakil direktur C3S, mengatakan dalam pernyataan itu.

Para ilmuwan menganggap pemanasan global sebesar 2 C (3,6 F) di atas suhu sebelum Revolusi Industri merupakan ambang batas yang penting pemanasan lebih dari itu akan sangat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan iklim yang menghancurkan dan tidak dapat diubah lagi.

Tapi 1,5 C juga merupakan batasan penting. Dengan kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius, iklim dunia semakin mendekati titik kritis yang akan memicu gelombang panas, banjir, kelaparan, dan kerusakan ekosistem secara luas, demikian peringatan PBB dalam laporan khusus tahun 2018.

Berdasarkan Perjanjian Paris tahun 2015, hampir 200 negara berjanji untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 C dan aman di bawah 2 C.

Meskipun temuan baru ini meresahkan, laporan tersebut menekankan bahwa batas 1,5 derajat Celsius dan 2 derajat Celcius adalah target bagi bumi dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun yang berarti janji tersebut belum secara resmi dilanggar.

Namun suhu setinggi rekor tersebut sepertinya tidak akan turun dalam waktu dekat, kata para peneliti. Para ilmuwan pada awalnya berharap bahwa berakhirnya El Niño dapat memberikan keringanan hukuman bagi planet ini, namun Amerika Serikat diperkirakan masih akan memiliki suhu yang lebih hangat dari rata-rata selama sisa musim panas, menurut National Oceanic and Atmospheric Administration.