Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur resmi menahan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial FT dan HYA, dan seorang pegawai honorer YO dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

Aspidsus Kejati Kaltim Haedar menyatakan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana TPP di RSUD AWS pada tahun 2018 hingga 2022 dan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Samarinda.

“Hari ini ketiganya resmi kami tahan. Kerugian negara dalam kasus ini, menurut perhitungan sementara, mencapai Rp4,97 miliar," ujarnya di Samarinda, Jumat (19/7/2024).

Haedar menjelaskan FT adalah Bendaharawan Pengeluaran RSUD AWS pada tahun 2018-2020, sementara HYA menjabat posisi yang sama pada tahun 2021-2022.

Sedangkan, YO adalah pegawai honor atau pegawai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang bertugas membuat daftar TPP.

Dalam menjalankan aksinya, ketiga tersangka diduga memasukkan nama-nama PNS rumah sakit yang sebenarnya tidak berhak menerima TPP, seperti yang sedang menjalani tugas belajar, serta membuat rekening fiktif untuk menampung dana tersebut.

"Dengan mengubah rekening penerima, di antaranya menjadi rekening YO dan EH," terang Haedar.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Kaltim telah menggeledah rumah YO di kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kamis (18/7).

Dari penggeledahan tersebut, tim Kejati Kaltim mengamankan barang bukti yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana a.l satu unit mobil Honda Jazz, 12 bidang tanah kaveling di Simpang Pasir Samarinda, dua unit laptop, dan iPad.

Kemudian, lima ponsel, dua unit drone, tiga pucuk air softgun, senapan angin, buku tabungan, kartu ATM, serta 11 lembar kuitansi pembelian tanah kaveling.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Lo Lheng Hong dan beberapa investor lainnya diketahui telah melakukan kunjungan ke sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam kunjungan tersebut, Lo Kheng Hong bersama Presiden Direktur Panin Sekuritas Indra Christanto, dan beberapa investor lainnya mengunjungi beberapa proyek yang dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) pada 17 Juli 2024.

Proyek pertama yang dikunjungi Pak Lo dan rombongan investor adalah Tol IKN 3B tahap 1 yang progres pembangunannya telah mencapai 90,1%. Proyek berikutnya merupakan Istana Negara dan Lapangan Upacara dengan progres 84,3%.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke proyek Pembangunan Kantor Presiden dengan progres mencapai 90,6%. Kunjungan rombongan investor ini kemudian berakhir di proyek Kantor PUPR Wings 2 yang masih dalam proses pembangunan.

Pak Lo selaku investor kawakan Tanah Air memberikan sedikit pesan terkait pembangunan infrastruktur di IKN. Menurutnya, seluruh pekerjaan yang dilakukan PTPP sudah berjalan baik.

“Luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh PTPP di IKN ini dengan membangun istana, kantor, dan lain-lain. Semoga IKN ini dapat tambah maju, tambah ramai, dan bisa menjadi kota metropolitan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Indra Christanto menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai proyek pembangunan IKN yang sedang berjalan. Menurutnya, penentuan kontraktor yang akan membangun IKN bukan sebuah pekerjaan yang mudah.

“Penunjukan kontraktor pembangunan istana Presiden dan kantor kepresidenan menunjukan awal kualitas performance dari PTPP dan terbukti dengan proses delivery performance yang sesuai dengan standar kualitas yang sangat presisi,” ungkapnya.

Para investor yang berkunjung meninjau pembangunan IKN berharap progres positif dapat terus dijaga dan ditingkatkan ke berbagai proyek lain, sehingga pembangunan IKN dapat selesai dan digunakan sebagai pusat pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, PTPP mendapat penugasan untuk menggarap 10 proyek di IKN Nusantara, antara lain Istana Presiden serta Lapangan Upacara, Kantor Presiden, Jalan Tol IKN, Jalan Sisi Kebangsaan Sumbu Barat, hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1 dan 2.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo memastikan Kantor Presiden dan Istana Presiden di IKN Nusantara dapat digunakan untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 pada Agustus 2024. Pasalnya, progres pembangunan dua proyek itu sudah nyaris rampung.

“Untuk Istana Presiden progres hampir 80% kemudian Kantor Presiden 90%. Perseroan optimistis terkait dengan proyek itu bisa dipakai dalam agenda Upacara 17 Agustus 24,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa sejatinya kontrak pembangunan dua proyek itu ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Artinya, progres dari proyek Istana dan Kantor Presiden sudah lebih cepat dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengubah nama aplikasi SiPepek menjadi SiPepek New Generation. Langkah tersebut diambil lantaran aplikasi tersebut dianggap nyeleneh dan mengandung konotasi negatif.

Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, aplikasi yang dibuat oleh Dinas Sosial ini hanya menambahkan kata new generation dan tidak menampilkan fitur-fitur terbaru.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, menjanjikan bakal aplikasi tersebut. Opsi mengubah nama SiPepek tidak akan diambil oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Yang sedang kami lakukan adalah meningkatkan versinya dengan menambah fitur-fitur lain," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku tidak bertanggung jawab terkait SiPepek meskipun aplikasi yang dibuat oleh Dinas Sosial ini dianggap nyeleneh dan mengandung konotasi negatif.

Kata pepek dalam bahasa Cirebon memiliki arti lengkap. Kata tersebut pun sering diucapkan oleh masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari.

"Nama aplikasinya menggunakan bahasa kita sehari-hari. Harus mampu menghargai perbedaan bahasa," kata Wahyu.

Berdasarkan informasi, SiPepek atau Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan aplikasi penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon.

Aplikasi tersebut hadir sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang bertujuan mewujudkan manusia berkualitas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Indra Fitriyani mengatakan SiPepek merupakan inovasi bagi kemudahan pelayanan administrasi. Hal tersebut merupakan wujud dari implementasi reformasi birokasi.

“Tujuannya, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan dalam aplikasi SiPepek ini sebagai jembatan dalam memberikan kemudahan administrasi PPKS, sebagai wujud nyata dari SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu),” kata Fitriyani.

Meskipun memiliki konotasi negatif, aplikasi SiPepek dianggap membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon.

Ke depannya, lanjutnya, SiPepek tidak hanya melayani pengajuan penerima bantuan iuran (PBI) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau subsidi listrik, melainkan melayani semua PPKS.

"Kami terbuka untuk menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan. Sebab, ia bertekad, Dinsos Kabupaten Cirebon akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat," katanya.

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada periode 2020 hingga 2024.Hal ini tertuang juga dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Ubaidi S. Hamidi menyampaikan bahwa dari target tersebut, APBN hanya akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp2.385 triliun.

Di sisi lain, Ubaidi mengatakan bahwa sebesar Rp1.353 triliun diproyeksikan akan dipenuhi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dan sebesar Rp2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta,” katanya dalam acara Press Tour, Jumat (19/7/2024).

Ubaidi menjelaskan, terkhusus pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp123,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp77,9 triliun dan Rp15,6 triliun. Sementara itu, sisanya sebesar Rp29,9 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta.

Ubaidi mengatakan bahwa keterbatasan APBN dalam membiayai investasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi target penyediaan layanan air minum hingga 2030.

Target tersebut di antaranya 100% hunian dengan akses air minum layak, 30% hunian dengan akses air minum perpipaan, dan pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah.

Dia menegaskan bahwa keterbatasan APBN tidak menghambat realisasi dari komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur air minum di dalam negeri.

“Pemerintah secara aktif terus berupaya memenuhi layanan kebutuhan dasar penyediaan air bersih bahkan air minum,” katanya.

Adapun, hingga awal Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat telah membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Keempat proyek tersebut di antaranya proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, proyek KPBU SPAM Semarang Barat, dan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Dia menambahkan, nilai investasi keempat proyek ini mencapai Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500.000 sambungan rumah.

Bisnis.com, BANDUNG--Tantangan pranata hubungan masyarakat atau humas pemerintahan semakin kompleks di era digital, seperti kehadiran artificial intelligence (AI) dan dinamika karakter masyarakat.

Kapabilitas pranata humas pemerintahan pun harus terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan yang hadir.

Peningkatan kapabilitas pranata humas pemerintahan menjadi salah satu fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Hal itu terlihat dalam gelaran IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang yang berlangsung selama dua hari pada Kamis (18/7/2024) dan Jumat (19/7/2024).

Plh. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Hening Widiatmoko menuturkan, selain meningkatkan kapabilitas pranata humas pemerintahan, baik di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, IKP Fest 2024 dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi.

"Diskominfo kabupaten dan kota sama pentingnya dengan kami di provinsi. Kepala Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik) menentukan posisi untuk merangkul banyak pihak agar informasi tidak disalahartikan. Artinya, di situ narasi tunggal diperlukan," ucap Hening.

Kolaborasi menjadi penting, terutama dalam menyampaikan program-program prioritas pemerintah. Menurut Hening, dengan kolaborasi, pranata humas pemerintahan dapat menghadirkan pembaruan-pembaruan dalam menjawab tantangan di era digital.

"Terus mencoba pembaruan dan kita sadari memang tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dengan proses bisnis yang jelas dan itu membutuhkan orang-orang yang cakap, yang kompeten," tuturnya.

Hal senada dikatakan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah. Menurutnya, pranata humas pemerintahan perlu merespons kehadiran artificial intelligence dengan mengasah kapabilitas. Tujuannya agar pranata humas pemerintahan dapat memanfaatkan artificial intelligence.

"Artificial intelligence tentunya berpotensi membantu kegiatan komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. Pemerintah dapat memahami kebutuhan publik dan menyusun strategi komunikasi berdasarkan data real time," ucap Ika.

"Tentunya pemanfaatan artificial intelligence juga harus tetap mengedepankan prinsip keamanan, kredibilitas, dan etika yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi," imbuhnya.

Ika pun berharap IKP Fest 2024 yang dihadiri pranata humas perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab/pemkot di Jabar dapat melahirkan ide-ide kreatif dalam melakukan komunikasi publik.

"Di acara ini, IKP Fest, kami mengharapkan ide-ide kreatif dalam menyampaikan komunikasi publik di tengah tren pemanfaatan artificial intelligence," tuturnya.

Diskominfo Jabar melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) menggelar banyak aktivasi dalam IKP Fest 2024, mulai dari IKP Talks, Podcast Ngonci, Penyusunan Narasi Tunggal, sampai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang IKP DIskominfo se-Jabar.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar Viky Edya Martina mengatakan dalam Rakor Bidang IKP DIskominfo se-Jabar, semua kepala bidang IKP menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam melaksanakan komunikasi publik.

"Salah satu tujuan dari rakor adalah menyelaraskan pandangan dan menyatukan tujuan, agar tercipta orkestrasi komunikasi publik di Jabar," ucap Viky.

Viky juga menuturkan, orkestrasi dalam komunikasi publik pemerintah perlu dioptimalkan melalui perencanaan yang matang. Selain sebagai upaya mencegah hoaks, orkestrasi berfungsi meredam misinformasi maupun disinformasi di masyarakat. Dengan begitu, informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Orkestrasi komunikasi publik sendiri menampilkan informasi yang terkonfirmasi dan dalam bingkai keserempakan pesan. Keserempakan menjadi krusial untuk mencegah kebingungan di masyarakat. Itu karena program, imbauan, pencapaian, maupun kebijakan pemerintah disampaikan dengan pesan dan informasi yang sama oleh banyak pihak," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT KGI Sekuritas menyampaikan akan membawa empat perusahaan untuk IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai akhir tahun ini. Empat perusahaan ini berasal dari berbagai macam sektor.

Presiden Direktu KGI Sekuritas Antony Kristanto menuturkan empat perusahaan yang akan dibawa melantai di bursa ini merupakan perusahaan beraset kecil ke menengah.

"Satu perusahaan di papan akselerasi, perusahaan kimia," ujar Antony di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Antony menuturkan pihaknya memilih untuk membawa IPO di semester II/2024 karena melihat pasar modal Indonesia berada dalam kondisi bersiap untuk bullish.

Antony melanjutkan kondisi bullish pada pasar modal Indonesia baru akan terjadi pada tahun 2025, karena pada 2024 banyak investor yang masih melakukan wait and see sampai pelantikan. Investor masih akan melihat kebijakan ekonomi dari pemerintahan baru.

Sebagaimana diketahui, KGI Sekuritas pad tahun lalu membawa beberapa perusahaan melantai di BEI. Perusahaan-perusahaan tersebut seperti PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. (JATI) dengan nilai emisi Rp65,25 miliar, hingga PT Multi Garam Utama Tbk. (FOLK) dengan nilai emisi Rp57 miliar.

Di sisi lain, KGI Sekuritas juga merambah pasar derivatif melalui penerbitan waran terstruktur. KGI Sekuritas Indonesia melakukan penerbitan dua waran terstruktur baru, BBCAHDCF5A dan TLKMHDCF5A, dengan aset dasar dari BBCA dan TLKM hari ini, Jumat (19/7/2024).

Penawaran awal ini mencakup BBCAHDCF5A dengan saham dasar dari PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan TLKMHDCF5A dengan saham dasar dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

"Yang menarik adalah bahwa kedua waran terstruktur yang kami terbitkan, harga pelaksanaannya dekat dengan harga saham dasar atau underlying, sehingga sangat bernilai dan menguntungkan investor," tutur Antony.

Saat IPO, harga pelaksanaan TLKMHDCF5A ditetapkan sebesar Rp3.000 atau dalam kondisi In-the-Money (ITM) yang artinya harga acuan saham dasar lebih tinggi dibanding harga pelaksanaan.

Sedangkan harga pelaksanaan BBCAHDCF5A ditetapkan sebesar Rp 10.000 atau dekat dengan harga saham dasar (underlying).

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 hanya berlaku untuk kredit usaha rakyat (KUR).

Airlangga mengatakan, terkait kebijakan lanjutan ini, pelaksanaannya akan mengacu pada pedoman dan aturan yang sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya.

“Kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas untuk restrukturisasi kredit, kan masing-masing dilakukan oleh perbankan masing-masing,” katanya, jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Airlangga usai rapat koordinasi terbatas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan diberlakukan hanya untuk segmen KUR.

“Salah satu kebijakan yang akan ditawarkan adalah perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR,” katanya, dikutip melalui akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official, Jumat (19/7/2024).

Pada rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus dilanjutkan ke depan, mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien.

“Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Berdasarkan catatan OJK, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sebenarnya dalam pengambilan putusan untuk pengakhiran dari restrukturisasi kredit Covid-19, pihaknya telah menghitung dari segi dampaknya.

OJK pun akan mendalami usulan dari pemerintah terkait perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19.

"Jadi kami lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang setelah diselesaikan di Maret lalu, yang restrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan [perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19]. Ada potensi, kemungkinan untuk keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa pihaknya sudah melantik Hokky Situngkir untuk mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) yang baru di Kemenkominfo.

Dengan demikian, Hokky Situngkir resmi menggantikan Samuel Abrijani Pangerapan yang mengumumkan pengunduran diri per Juli 2024.

“Ya sudah, kan sudah dilantik. Pak Hokky Situngkir [yang dilantik],” kata Budi saat ditemui di Gedung Kemenkominfo, Jumat (19/7/2024).

Pelantikan Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika Kemenkominfo ini tanpa melalui proses lelang jabatan. Budi menuturkan pelantikan ini dilakukan karena alasan mendesak.

“Pak Hokky ‘kanpunya latar belakang, ini urgensi. Keperluan untuk me-recoverysemuanya, mendesak. Latar belakang [Hokky Situngkir] elektro ITB [Institut Teknik Bandung],” ungkapnya.

Budi menjelaskan bahwa proses pelantikan Dirjen Aptika baru ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya, Budi tak memberikan informasi lebih lanjut terkait pelantikan Dirjen Aptika yang berlangsung pada hari ini, Jumat (19/7/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

Sementara itu, Budi tak memberikan informasi terbaru terkait insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. “Kalau soal teknis itu Menkopolhukam. Ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong membenarkan bahwa posisi Dirjen Aptika baru diisi oleh Hokky Situngkir.

“Betul [Kemenkominfo menunjuk Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika baru],” kata Usman saat dikonfirmasiBisnis, Jumat (19/7/2024).

Hokky Situngkir menjabat sebagai Presiden di Bandung Fe Institute dan seorang Peneliti di Center for Complexities, Surya University. Hokky memiliki pengalaman di bidang fisikawan dan ilmu sosial.

Hokky merupakan cucu dari Liberty Manik, seorang komponis pencipta lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”.Lelaki kelahiran 7 Februari 1978 itu pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Elektro. Hokky juga dikabarkan aktif dalam berbagai organisasi.

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (4/7/2024). Pengunduran diri Semuel dilakukan imbas sistem layanan Pusat Data Nasional (PDNS) 2 di Surabaya yang diretas ransomware Brain Cipher pada Kamis (20/6/2024).

Per 1 Juli 2024, Semuel menyampaikan bahwa dirinya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah diserahkan kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi.

“Saya menyatakan bahwa per 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin pada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerja samanya yang terjalin selama ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan,” ujar pria yang akrab disapa Semmy dalam konferensi pers di Gedung Kemenkominfo di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Semmy mengatakan bahwa insiden peretasan PDNS 2 di Surabaya ini merupakan tanggung jawabnya. “Alasannya, kejadian ini bagaimana pun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen dalam proses transformasi pemerintahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Semmy menilai bahwa tanggung jawab ini diambil secara moral dan harus selesai di dirinya. “Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral, dan saya menyatakan harusnya selesai di saya, karena ini adalah maslaha yang harus saya tangani dengan baik,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan analis menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dicermati investor sejalan dengan rencana masuknya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) sebagai bagian dari Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, InJourney, dalam waktu dekat.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda mengatakan bahwa secara garis besar masuknya Garuda Indonesia ke InJourney akan direspons positif oleh pelaku pasar. Pasalnya, langkah ini akan berdampak baik bagi perseroan dalam jangka 5 tahun hingga 10 tahun ke depan.

“Selain itu, GIAA dapat memperoleh keuntungan lewat bergabung dengan InJourney, serta memperkuat konektivitas udara dan ekosistem pariwisata Indonesia,” ujar Rosalinda saat dihubungi Bisnis pada Kamis (18/7/2024).

Kendati demikian, Rosalinda atau akrab disapa Ocha juga meminta investor untuk melihat sejumlah hal dalam proses penggabungan tersebut. Mulai dari struktur dan tata kelola InJourney hingga strategi bisnis untuk memulihkan keuangan GIAA ke depan.

“Investor harus melihat dari struktur dan tata kelola InJourney setelah GIAA bergabung. Juga melihat strategi bisnis yang akan dijalankan untuk membantu GIAA dari kinerja yang kurang bagus, serta melihat dampak rencana ini terhadap kinerja keuangan GIAA,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai rencana Kementerian BUMN untuk menginjeksi GIAA ke dalam InJourney memang diperlukan untuk memperkuat konsolidasi perusahaan pelat merah.

Namun, dia menyatakan bahwa hal terpenting yang perlu dilakukan GIAA ke depan adalah berupaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Langkah ini bertujuan mendorong demand di sektor aviasi yang tertekan akibat tingginya harga tiket pesawat.

“Lesunya permintaan di sektor aviasi perlu diantisipasi pemerintah lewat skema penurunan tarif. Ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya bahan bakar avtur. Jika penurunan tarif diberlakukan, demand diharapkan bisa meningkat,” kata Nafan.

Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas tidak memberikan rekomendasi untuk GIAA. Hal ini dikarenakan saham emiten maskapai penerbangan BUMN tersebut dinilai tidak cukup likuid.

“Saham Garuda Indonesia tidak bisa dianalisis kalau harga sahamnya stagnan, lalu tiba-tiba naik, kemudian stagnan kembali. Jadi belum ada kekuatan volume perdagangan yang membuat saham GIAA ini likuid,” pungkasnya.

Kementerian BUMN sebelumnya memastikan emiten maskapai penerbangan pelat merah Garuda Indonesia akan bergabung ke dalam Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, InJourney, dalam waktu dekat.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sederet transformasi dalam kurun 5 tahun terakhir. Salah satunya melalui pembentukan holding.

Adapun, langkah terbaru Kementerian BUMN adalah menggabungkan PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Penggabungan ini dilakukan pada Desember 2023.

“Jadi, yang terakhir kami gabungkan adalah AP I dengan AP II di dalam InJourney dan kami juga akan mentransfer Garuda [GIAA] menjadi anak perusahaan InJourney dalam waktu dekat,” ujarnya dalam Market Outlook 2024 pada Selasa (16/7/2024).

Kartika atau akrab disapa Tiko mengatakan masuknya Garuda Indonesia ke dalam InJourney akan memperpanjang daftar perusahaan pelat merah atau BUMN yang bergabung ke dalam klaster atau holding yang dibentuk pemerintah.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polri meminta Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk memperketat aturan soal pengajuan kredit dalam pembelian kendaraan bermotor.

Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus menyampaikan pengetatan aturan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah tindak pidana fidusial atau penipuan dan penggelapan sepeda motor.

"Saat ini ke mal datang dengan memberikan uang yang hanya sekian saja, sudah bisa langsung keluar [motornya] saat itu juga. Perlu ketegasan pihak leasing," kata Yusri kepada wartawan, dikutip Jumat (19/7/2024).

Dia menambahkan, saat ini pelaku penadahan memiliki modus dengan menggunakan identitas orang lain untuk digunakan dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor melalui kredit.

Kemudian, kata Yusri, terdapat juga modus yang membeli kendaraan bermotor dalam keadaan belum lunas atau masih kredit. Padahal, seharusnya transaksi tersebut harus ada pemberitahuan.

"Kedua banyak orang membeli belum bpkb muncul, masih kredit, dia jual lagi ke orang lain, dipindahtangankan tanpa pemberitahuan. Ini kan tidak boleh. Makanya kita buat regulasi bagaimana diusulkan kepada asosiasinya mereka, nanti kan ke kami juga. Sehingga kami sampaikan dua poin itu bagaimana caranya jangan terlalu mudah" tambahnya.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar penipuan dan penggelapan sepeda motor sebanyak 20.000 unit lebih selama periode Februari 2021 hingga Januari 2024. Tujuh tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan kasus ini telah menyebabkan kerugian sebanyak Rp876,2 miliar.

"Adanya transaksi pengiriman sebanyak kurang lebih 20.000 unit sepeda motor rentang waktu Februari 2021 sampai dengan Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini berjumlah sekitar Rp876,2 miliar," ujar Djuhandhani di Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Modusnya, para tersangka melakukan pemesanan kendaraan bermotor kepada perantara. Selanjutnya, perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di diler di Pulau Jawa. Kredit tersebut dilakukan menggunakan identitas debitur dengan imbalan Rp1,5 juta - Rp2 juta.

Djuhandhani menambahkan, sindikat ini rata-rata mengeluarkan modal sebesar Rp5 juta-Rp8 juta untuk setiap motornya dan nantinya mereka akan menjual ke luar negeri dengan kisaran Rp30-Rp40 juta.

“Tentang perhitungan keuntungan dari pelaku, dari pelaku rata-rata dia mengeluarkan sekitar Rp5 juta sampai Rp8 juta untuk 1 unit motor untuk dijualnya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan minat investasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Dalam laporan terbarunya, OIKN mencatat surat minat investasi atau letter of intent (LoI) hingga 18 Juli 2024 telah menembus 424 surat.

Hal tersebut dinilai mencerminkan minat tinggi dari investor, termasuk investor asing hingga menegaskan daya tarik IKN di kancah global.

Dalam rangka terus mempercepat realisasi investasi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menuturkan pihaknya bakal serius menggarap Nusantara Financial Center demi menarik minat investasi di IKN.

Adapun, pengembangan Nusantara Financial Center bakal menggandeng Dubai International Financial Centre (DIFC), pusat keuangan global terkemuka di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan (MEASA), sebagaimana telah disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah ditanda tangani di Dubai pada Selasa (16/7/2024).

"Kerja sama kami dengan DIFC akan memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan berkontribusi pada lanskap keuangan global," kata Basuki, dikutip Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, sebelumnya Basuki juga sempat mengungkap komitmennya untuk mempercepat realisasi investasi di IKN.

Terbaru, dia menuturkan bakal menggelar seremoni groundbreaking investasi tahap 7 dalam waktu dekat yang bakal diikuti oleh 5 perusahaan.

“Kelihatannya ada [akhir bulan ini atau awal Agustus] tapi tidak banyak, karena mau ada 17-an jadi kita fokus di kelengkapannya dulu,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR.

Basuki memberikan bocoran, perusahaan yang bakal menggelar groundbreaking itu berasal dari berbagai sektor. Salah satunya, sektor industri perbankan yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Namun demikian, Basuki tidak mengungkap secara gamblang berapa proyeksi nilai investasi yang bakal terparkir ke IKN pada seremoni groundbreaking investasi tahap 7 mendatang.

“Nilai investasinya belum tahu, salah satunya BCA, yang lainnya saya belum tahu. Kalau tidak akhir bulan ini, awal Agustus [groundbreakingnya],” pungkasnya.

Adapun, hingga periode Juni 2024, total investasi yang telah terparkir di IKN tercatat telah mencapai Rp51,3 triliun. Angka tersebut masih terbilang jauh dari target yang ditetapkan hingga akhir 2024 tembus Rp100 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris PT Summarecon Agung Tbk. Liliawati Rahardjo berpeluang menerima guyuran dividen senilai miliaran rupiah dari SMRA pada hari ini, Jumat (19/7/2024).

Berdasarkan keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Summarecon akan melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2023 dengan total senilai Rp148,57 miliar. Dengan demikian, pemegang saham SMRA yang berhak akan mendapatkan jatah Rp9 per lembar.

Pembagian dividen itu diputuskan dalam RUPST yang berlangsung pada 20 Juni 2024. Taburan kepada para pemegang saham SMRA berasal dari laba bersih senilai Rp765,96 miliar untuk tahun buku 2023.

Liliawati memegang saham SMRA atas nama pribadi sampai dengan Rabu (17/7/2024). PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah saham yang dipegang sebanyak 885.072.736 (885,07 juta) lembar atau setara dengan 5,36%.

Dengan asumsi jumlah kepemilikan tidak berubah, Liliawati ditaksir mendapatkan jatah dividen Rp7,96 miliar untuk kinerja Summarecon Agung tahun buku 2023.

Sebagai infromasi, Liliawati Rahardjo merupakan istri dari Soetjipto Nagaria, pengusaha properti sekaligus pendiri dari group Summarecon Agung.

Sebelumnya, SMRA mencatatkan kinerja impresif dengan memperoleh pendapatan sebesar Rp6,65 triliun pada 2023. Pada saat yang sama, kinerja laba bersih perseroan tumbuh double digit.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Desember 2023, SMRA membukukan pendapatan usaha sebesar Rp6,65 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan 2022, perolehan tersebut mengalami kenaikan 16,42% year-on-year (YoY).

Capaian pendapatan SMRA ditopang oleh segmen pengembang properti yang mencapai Rp4,04 triliun, naik dari tahun sebelumnya yakni Rp3,52 triliun. Adapun segmen properti investasi menyumbang Rp1,73 triliun, sementara lain-lain sebesar Rp876,13 miliar.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, SMRA mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp765,96 miliar atau meningkat 22,48% YoY. Laba per saham juga ikut naik dari Rp46,4 menjadi Rp37,88.

Untuk kinerja 2024, SMRA menorehkan peningkatan laba bersih secara signifikan pada kuartal I/2024. Capaian tersebut diraih berkat pertumbuhan di seluruh segmen bisnis perusahaan.

Melansir laporan keuangan akhir Maret lalu, SMRA membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk sebesar Rp441,39 miliar. Secara tahunan (year-on-year/YoY), perolehan ini meningkat hingga 62,45%.

Sekretaris Perusahaan Summarecon Agung, Jemmy Kusnadi, mengatakan kenaikan laba ditopang oleh pendapatan bersih SMRA yang melonjak 42,3% YoY atau dari posisi Rp1,5 triliun menjadi Rp2,13 triliun.

“Pertumbuhan pendapatan bersih perseroan mendukung kenaikan secara menyeluruh di laba kotor, laba usaha, dan laba bersih perseroan,” ujar Jemmy kepada Bisnis, Minggu (26/5/2024).

Dia memerinci bahwa segmen pengembangan properti mengalami peningkatan sebesar 58,3% YoY menjadi Rp1,44 triliun. Torehan ini ditopang dari meningkatnya penjualan properti yang berhasil diserahterimakan kepada pembeli pada kuartal I/2024.

Selanjutnya, segmen properti investasi meningkat 21,5% YoY, atau dari Rp394,94 miliar pada kuartal I/2023 menjadi Rp479,84 miliar pada tahun ini. Kenaikan pendapatan sewa mal dan biaya layanan menjadi penopang pertumbuhan segmen tersebut.

Sementara itu, segmen leisure, pelayanan, dan lainnya meraup Rp212,31 miliar alias meningkat 9,7% secara tahunan yang disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan hotel.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.