Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan (LNSW Kemenkeu) mengatakan implementasi ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) telah mencapai 97% sejak dimulai pada 2020.

Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW Ircham Habib memaparkan, penerapan ekostistem logistik nasional ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Inpres tersebut berkaitan dengan National Logistics Ecosystem (NLE) itu merupakan landasan dalam Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional 2020-2024. Payung hukum itu berarti akan berakhir pada Desember 2024.

Dia mengatakan, implementasi NLE dilakukan melalui empat pilar. Pertama, yaitu simplifikasi proses bisnis pemerintah; kedua, kolaborasi platform logistik; ketiga, pembayaran; keempat, sistem dan tata ruang.

Habib menuturkan, NLE telah diterapkan pada 46 pelabuhan dan 6 bandara. Hingga saat ini penerapan pilar pertama, kedua, dan ketiga NLE pada titik-titik tersebut telah mencapai 100% atau rampung. Sementara itu, penerapan pilar keempat NLE adalah sebesar 75%.

"Sehingga, secara total implementasi NLE berdasarkan Inpres No. 5/2020 itu sudah sekitar 97%. Untuk pilar keempat ini butuh penanganan spesifik karena berkaitan dengan infrastruktur. Mudah-mudahan nanti akhir 2024 penerapannya bisa diselesaikan," jelas Habib dalam Seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia secara daring, Selasa (16/7/2024).

Meski penerapan NLE pada beberapa pilar telah dirampungkan, Habib mengatakan pemerintah akan melakukan pengembangan lebih lanjut agar layanan logistik Indonesia semakin efisien dan optimal. Dia mencontohkan, salah satu upaya pengembangan NLE adalah berkaitan dengan layanan kedatangan dan keberangkatan kapal.

Habib menuturkan, hal tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan biaya logistik ke level 8% pada 2045.

Dia melanjutkan, penerapan NLE disebut telah berdampak pada efisiensi waktu dan biaya pada sektor logistik di Indonesia. Habib menuturkan, survei yang dilakukan Prospera menyebut, implementasi NLE berimbas pada efisiensi waktu hingga 44,5% dan biaya sebesar 31,9%.

Catatan tersebut kemudian makin optimal pada 2023, dengan efisiensi waktu pada 2023 mencapai 57,7%. Sementara itu, efisiensi biaya yang dihasilkan dari implementasi NLE mencapai 43,56%.

Sebelumnya, LNSW mengatakan pemerintah menyiapkan rencana usai Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional berakhir tahun ini.

Kepala LNSW Oza Olavia mengatakan kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah menyusun langkah selanjutnya usai periode Inpres itu habis.

"Kita sedang menyusun. Mungkin tidak lagi inpres, kita sedang menyusun perpres terkait bagaimana ke depan logistik Indonesia," tuturnya.

Oza menuturkan bahwa implementasi NLE nantinya akan tetap dilanjutkan, kendati ada rencana untuk membuat perpres baru. Menurutnya, pelaksanaan NLE saat ini sudah berjalan dan diletakkan ke tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior yang juga mantan Menteri Keuangan (2013-2014) Chatib Basri memperkirakan Bank Indonesia (BI) masih akan mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,25% saat ini.

Dia menyampaikan meski laju inflasi di dalam negeri rendah, tetapi BI memiliki pertimbangan lain dalam menentukan arah suku bunga, yaitu stabilitas nilai tukar rupiah.

“Bisa saja inflasi di Indonesia itu sudah di bawah 3%, tetapi Bank Indonesia itu punya objective lain, selain mengatur management inflasi adalah exchange rate,” katanya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Chatib menjelaskan jika BI menurunkan suku bunga sebelum Fed Funds Rate (FFR) turun, maka tingkat diferensiasi antara keduanya akan melebar. Hal ini dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.

“Karena itu saya melihat bahwa Bank Indonesia masih akan hold interest rate-nya pada level ini,” jelasnya.

Menurut Chatib, likuiditas yang ketat masih akan berlangsung hingga semester kedua 2024 ini. Oleh karenanya, bank sentral dinilai masih sulit untuk menurunkan suku bunga acuan.

Di sisi eksternal, dia mengatakan, pasar memperkirakan the Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada September mendatang, seiring dengan data ketenagakerjaan di AS yang membaik.

Namun demikian, imbuhnya, the Fed kemungkinan belum akan menurunkan suku bunga pada September. Pembahasan penurunan suku bunga paling cepat kemungkinan pada Desember.

Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, Chatib menjelaskan, tingkat pengangguran di AS belum kembali ke level 5%. Kedua, yaitu alasan politis terkait Pemilu AS yang akan dilangsungkan pada November.

“It will be very difficult for the Fed to make a decision to cut the rate sebelum election November, karena mereka akan bisa dianggap partisan terhadap incumbent. Jadi mungkin, tentu ini semua kita menduga, perkiraan saya adalah pembahasan mengenai penurunan Fed Fund rate itu mungkin baru bulan Desember,” kata Chatib.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir memberikan kisi-kisi adanya peluang penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari perusahaan pelat merah mulai dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo hingga MIND ID.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa dalam kurun 5 tahun ke depan, diharapkan muncul perusahaan-perusahaan pelat merah baru yang dapat masuk ke dalam daftar top perusahaan baik menurut Forbes maupun Fortune.

Beberapa perusahaan yang berpotensi memiliki nilai besar dalam jangka panjang, lanjut dia, adalah Pelindo, Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata InJourney, serta MIND ID.

“Contohnya Pelindo Grup yang sudah kami merger menjadi Pelindo. InJourney yang sekarang menyatukan seluruh airport, wisata, dan juga Garuda. Nanti Grup MIND ID, jadi nanti akan ada size-size menengah yang akan menjadi besar, yang harapannya suatu hari mungkin akan kami bawa IPO,” dalam Market Outlook 2024 pada Selasa (16/7/2024).

Dengan langkah tersebut, pria yang akrab disapa Tiko ini berharap tidak ada lagi perusahaan pelat merah dengan valuasi kecil di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti PT Indofarma Tbk. (INAF) atau PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI).

“Kami akan fokus kepada BUMN-BUMN yang punya signifikan size dan memang punya kompetensi serta masa depan yang baik untuk bisa dibawa ke pasar modal,” ucapnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan kini ada 30 perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline IPO. Namun, dari jumlah tersebut, belum ada yang berasal dari BUMN ataupun anak perusahaan pelat merah.

“Tunggu saja, wait and see pada pemerintahan baru, tetapi kami harapkan tahun depan mungkin ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyatakan bahwa BEI menargetkan ada 62 perusahaan melantai di Bursa pada tahun ini. Jumlah itu melandai dibandingkan jumlah IPO pada 2023 yang mencapai 79 perusahaan.

“Sekarang di pipeline kami masih ada sekitar 30 perusahaan. Kami berharap seperti di awal tahun, target kami sekitar 60 perusahaan. Saat ini, dengan 32 perusahaan [yang melantai] mudah-mudahan kami bisa mencapai target di akhir tahun,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN telah memastikan tak ada perusahaan pelat merah yang menggelar IPO pada 2024. Kondisi dan minat pasar menjadi pertimbangan.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada 2023, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut ditunda lantaran kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menahan rencana IPO sub holding PTPN, PalmCo, pada 2024. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang kurang menarik, serta masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan agar PalmCo memiliki valuasi tinggi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dengan rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan. Dia menyatakan bahwa pembatasan BBM Subsidi akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Namun, rencana kebijakan tersebut dibantah oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kebijakan tersebut.

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagramnya mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Beda Pendapat

Pendapat berbeda juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.

"Kita akan rapatkan lagi, belum [diputuskan]," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Revisi Perpres

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Perpres tersebut mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kemudian Perpres itu juga akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, PEKANBARU -- SKK Migas merayakan momen HUT ke-22 hari ini dengan kabar gembira dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) WK Rokan, yang berhasil menemukan sumber migas baru dari sumur eksplorasinya Astrea-1.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mengatakan pada momen HUT ini, pihaknya bersama-sama dengan KKKS di lima provinsi yakni Aceh, Sumut, Riau, Kepri, dan Sumbar akan terus melaksanakan pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi sesuai rencana yang telah disiapkan.

"Untuk di Riau hingga kini masih menjadi backbone nasional dengan produsen terbesar dipegang oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR), dimana tahun ini akan melakukan pengeboran hampir 574 sumur pengembangan di rencana kerjanya sepanjang 2024," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Hari ini pihaknya juga menerima kabar bahagia dari PHR WK Rokan, bahwa kegiatan pengeboran di sumur eksplorasi Astrea-1 telah memberikan initial production atau tingkat produksi awal sebesar 3.000 Bopd.

Pihaknya berharap produksi awal ini bisa terus berlanjut kedepannya sehingga akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan angka produksi migas nasional.

Selain itu ada pula WK Mahato dari operator KKKS Texcal Energy Mahato, yang akan menambah angka investasinya untuk 7 sumur migas dimana sebelumnya tidak masuk dalam rencana pengembangan tahun ini.

"Untuk WK Mahato ada penambahan investasi yaitu 6 sumur pengembangan dimana 2 sumur sudah ditajak, dan 1 sumur eksplorasi yang memang belum masuk dalam rencana pengembangan di 2024," ujarnya.

Rikky menambahkan meskipun upaya meningkatkan angka produksi migas terus dilakukan, pihaknya meminta kepada seluruh kontraktor agar tetap mengutamakan keselamatan atau safety dalam pekerjaan di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai kekayaan bersih atau total net worth yang dimiliki oleh konglomerat Prajogo Pangestu mengalami penurunan jelang pembagian dividen dan saham bonus PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).

Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaire Selasa (16/7/2024), nilai kekayaan bersih Prajogo Pangestu turun US$4,2 miliar atau setara Rp67,93 triliun (estimasi kurs jisdor Rp16.174) dalam sehari.

Terkini, Forbes mencatat nilai kekayaan bersih yang dimiliki salah satu orang terkaya di Indonesia itu menembus Rp60,70 miliar atau setara dengan Rp981,76 triliun.

Nilai kekayaan bersih Prajogo menyusut menjelang jadwal pembayaran dividen dan pembagian saham bonus Barito Pacific.

Emiten berkode saham BRPT itu akan membagikan dividen US$5 juta atau setara Rp81,87 miliar (estimasi kurs jisdor Rp16.374 per dolar AS).

Direktur Keuangan Barito Pacific David Kosasih menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 sebagai dividen tunai sebanyak 19%.

“Sebesar US$5 juta atau setara dengan 19% dari laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham perseroan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6/2024).

Dividen tersebut merupakan 19% dari laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk yang tercatat sebesar US$26,11 juta.

Dengan asumsi kurs saat ini dan dengan jumlah saham BRPT yang tercatat yaitu sebesar 93.747.218.044 lembar maka dividen per saham adalah sebesar Rp0,87 per lembar.

Selain memutuskan pembagian dividen, BRPT juga menyisihkan sebesar US$20,85 juta atau setara dengan 80% dari laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dicatat sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha BRPT.

Selain dividen, Barito Pacific juga akan membagikan saham bonus kepada para pemegang saham BRPT yang berhak.

Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Barito Pacific memutuskan dua mata acara terkait pengalihan saham treasuri yakni pengalihan saham sebagai program mesop serta pembagian saham bonus kepada pemegang saham.

Secara terperinci,pengalihan dengan pembagian saham bonus kepada pemegang saham secara proporsional sebanyak-banyaknya sebesar 150 juta lembar saham atau senilai Rp15 miliar.

Adapun, saham bonus tersebut memiliki rasio setiap 625 lembar saham akan mendapat 1 lembar saham bonus kepada investor yang tercatat pada 28 Juni 2024.

Berdasarkan laporan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Prajogo Pangestu baru saja memborong 11 juta lembar saham BRPT. Alhasil, setelah transaksi kepemilikan bertambah menjadi 66,74 miliar lembar atau setara dengan 71,2%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA - Ekonom menilai pertumbuhan ekonomi China yang melambat pada kuartal II/2024, sekaligus mencatatkan pertumbuhan paling buruk dalam lima kuartal terakhir, juga berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Produk Domestik Bruto (PDB) China dilaporkan tumbuh 4,7% pada kuartal II/2024 (year-on-year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan rata-rata ekonom sebesar 5,1%. Penjualan eceran juga tumbuh pada laju yang paling lambat sejak Desember 2022.

Perlambatan pada perekonomian Negeri Tirai Bambu tersebut kemudian dapat memberikan beberapa dampak bagi sang Tanah Air.

“China merupakan mitra dagang utama Indonesia dalam hal kegiatan ekspor. China juga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhanForeign Direct Investment(FDI)ke Indonesia yang tertinggi,” jelas Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepadaBisnis,pada Selasa (16/7/2024).

Josua menuturkan bahwa berdasarkan elastisitas pihaknya, penurunan ekonomi China sebesar 1% dapat berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia sebesar 0,1%,

Tidak hanya itu, dampak dari 1% perlambatan ekonomi Negeri Panda ini juga berdampak pada pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sebesar 0,07% dari PDB.

Dampak lainnya adalah terhambatnya aliran modal (capital inflow) ke Indonesia karena investor asing melihat hubungan yang cukup kuat antara ekonomi China dan Indonesia.

“Sentimen risk-off pada ekonomi China karena naiknya isu ‘slower-for-longer’ akan berdampak pada naiknya risk-off sentiment pada kawasan Asia Pasifik terutama pada Indonesia,” pungkasnya.

Adapun, dampak dari tertahannya capital inflow akan memberikan dampak lanjutan pada stabilitas nilai tukar rupiah saat terjadinya pelebaran CAD.

Sebelumnya, terkait pelemahan PDB China tersebut, ekonom di Credit Agricole CIB di Hong Kong Xiaojia Zhi menuturkan bahwa pemerintah China perlu mempertimbangkan dukungan kebijakan yang besar untuk mencapai target pertumbuhan sekitar 5%. Hal ini diperlukan setelah data kuartal II/2024 yang mengecewakan.

Kepala ekonom China di Nomura Holdings, Liu Ting juga berpendapat bahwa akar dari perlambatan pertumbuhan adalah sektor properti sebagai pilar ekonomi masih menyusut dengan cepat. Harga rumah juga tengah merosot.

Sementara itu, kepala ekonom Asia Bloomberg Economics Chang Shu juga menuturkan bahwa perekonomian China sedang berjuang untuk mempertahankan pemulihan yang lemah.

“Hal ini kemungkinan akan menahan pengeluaran terkait perumahan dan keyakinan konsumen yang dibutuhkan untuk peningkatan belanja yang signifikan,” terangnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pembangunan wahana bianglala oleh BUMD PT Jaswita ditertibkan Pemerintah Kabupaten Bogor karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya baru mendapatkan kabar tersebut dari media. Pihaknya berjanji akan segera melakukan pemeriksaan terkait status perizinan pihak Jaswita.

“Saya baru tahu, nanti kami akan kroscek. Tentu ke BUMD yang bersangkutan, terkait wahana yang disampaikan. Kami akan cek ricek juga ke Pemerintah Kabupaten Bogor seperti apa," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya jika dari hasil pemeriksaan benar adanya Jaswita tidak mengantongi izin maka pihaknya sepakat wahana tersebut harus dihentikan dan diurus perizinannya. "Kalau tidak berizin, harus dihentikan dan kemudian urus izinnya,” ujarnya.

Herman menilai BUMD selaku badan usaha milik pemerintah daerah sejatinya harus memberikan contoh baik bagi masyarakat. Menurutnya dengan kejadian ini, mencoreng pemerintah karena tidak taat regulasi.

Sementara satu sisi, pemerintah selalu mendorong supaya masyarakat menaati peraturan. Sekda meminta jika terbukti Jaswita Jabar melanggar perizinan, dapat menjadi pelajaran BUMD lain untuk tidak melakukan hal serupa kala membangun usaha.

“Apalagi BUMD, milik Pemda harus memberikan contoh. Harus memberikan contoh BUMD, agar dunia usaha yang lainnya taat aturan supaya kegiatan usahanya berkah kalau ikuti aturan,” katanya.

Dukungan Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor, dalam penertiban bangunan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalur Puncak, termasuk menertibkan bangunan tak berizin sebelumnya sudah disampaikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Menurut Bey, selama penertiban dilakukan untuk menegakkan aturan maka Pemprov Jabar akan selalu mendukung, termasuk menghentikan pembangunan kawasan wisata yang dibangun oleh BUMD Jawa Barat.

"Kami tahu di sana (Puncak) ada satu objek yang dibangun oleh BUMD kami. Kalau memang menyalahi aturan silakan ditindak tegas," katanya.

Diketahui, objek wisata itu berada di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Pembangunan berada di atas lahan seluas 16 hektare milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bekerja sama dengan PT Jaswita.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah petinggi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (MCOR) atau Bank CCB Indonesia tercatat memborong saham MCOR dengan jumlah mencapai 1,8 juta lembar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Direktur Utama Bank CCB Indonesia You Wennan membeli saham MCOR sebanyak 114.714 lembar pada 12 Juli 2024 di harga Rp65 per lembar.

Begitu juga dengan Direktur Corporate & International Banking Bank CCB Indonesia Zhu Yong yang membeli 86.077 lembar saham MCOR pada waktu dan harga yang sama dengan You Wennan.

Lalu, Direktur Commercial & Retail Banking Bank CCB Indonesia Setiawati Samahita tercatat memborong saham MCOR sebanyak 1,1 juta lembar. Kemudian, Direktur Operation Bank CCB Indonesia Junianto memborong 525.424 lembar saham MCOR.

Apabila ditotal, jajaran Direksi MCOR itu memborong saham dengan jumlah mencapai 1,8 juta lembar. "Tujuan transaksi adalah untuk pemenuhan POJK No.45/POJK.03/2015," tulis Manajemen Bank CCB Indonesia di keterbukaan informasi pada Selasa (16/7/2024).

Adapun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang dimaksud, yakni POJK Nomor 45 /POJK.03/2015 terkait dengan pemberian remunerasi di bank umum.

Di tengah transaksi pembelian saham oleh para direksinya, harga saham MCOR mengalami tren pelemahan pada tahun ini. Tercatat, harga saham MCOR turun 14,1% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) menjadi Rp67 per lembar pada perdagangan hari ini, Selasa (16/7/2024).

Meski begitu, MCOR mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Tercatat, laba Bank CCB Indonesia tumbuh 23,74% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp73,57 miliar pada kuartal I/2024.

Kredit bank pun tumbuh pesat 29,27% yoy pada Maret 2024 menjadi Rp20,51 triliun. Adapun, aset MCOR naik 22,47% yoy menjadi Rp29,82 triliun.

MCOR juga telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp20,96 triliun pada kuartal I/2024, naik 22,14% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani berharap rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal mengurusi sektor kakao, bisa mengatasi sederet masalah yang dialami perkebunan biji cokelat tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai), Arif Zamroni menilai rencana pemerintah menambah tugas BPDPKS untuk turut mengelola pendanaan pengembangan kakao menjadi momentum yang tepat. Pasalnya, pelaku usaha di sektor kakao telah lama menanti peran aktif pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri tersebut.

"Kami menyambut baik niat pemerintah apapun yang berkaitan dengan kemajuan kakao," ujar Arif saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Para petani berharap, dengan keterlibatan BPDPKS nantinya dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi mulai dari replanting kebun, ketersediaan bibit unggul, akses pasar, hingga kepastian harga biji kakao di petani.

Selain itu, Arif juga mengusulkan ihwal upaya ekstensifikasi kebun kakao melalui sistem agroforestri. Penggunaan lahan hutan produksi dianggap tepat untuk menggenjot produksi biji kakao nasional.

Apalagi, kata dia, kakao sebagai tanaman tropis memiliki potensi besar dalam mengelola kredit karbon. Musababnya, tanaman kakao juga termasuk tanaman hutan sehingga cocok dibudidayakan di kawasan hutan produksi.

"Saya pikir semua ini urgent untuk diselesaikan," ucapnya.

Di sisi lain, Arif pun mendorong agar nantinya implementasi wacana tersebut bisa dilakukan dengan regulasi yang tidak tumpang tindih serta turut melibatkan para pemangku kepentingan dalam rantai pasok kakao, termasuk para petani kakao, industri pengolahan kakao, hingga eksportir.

Meskipun pengelolaan pendanaan kakao digabung dalam Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana kelapa sawit, para petani kakao berharap nantinya divisi kakao akan diisi oleh orang-orang yang kompeten terhadap urusan kakao.

"Saya hanya berharap agar pengelolaannya nanti kredibel, jangan sampai bersifat politis," ucapnya.

Untuk diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total luas lahan perkebunan kakao nasional pada 2023 sebesar 1,41 juta hektare atau menyusut sekitar 4,08% dari luas lahan kakao pada 2022 sebesar 1,47 hektare.

Secara total, produksi biji kakao nasional pada 2023 tercatat sebanyak 641.700 ton atau turun 1,36% dibandingkan produksi kakao pada 2022 sebanyak 650.600 ton.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (11/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi. Presiden Jokowi menilai membangun badan baru untuk kakao dan kelapa akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipungut lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatnya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut. Tak hanya itu, Zulhas membeberkan bahwa pihaknya mengusulkan agar tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," ungkap Zulhas.

Bisnis.com, BATAM - Mendekati akhir masa jabatan Muhammad Rudi sebagai Wali Kota yang menjabat ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun ini, belum ada kabar terbaru dari pemerintah pusat mengenai siapa pimpinan BP Batam berikutnya.

Sebagai informasi, jabatan ex-officio Kepala BP Batam merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Masa Jabatan Rudi sendiri berlangsung dari 2019-2024. Sesuai dengan Pasal 2A ayat 1d, maka masa jabatan Kepala BP Batam akan mengikuti ketentuan Undang-Undang (UU) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan UU tentang Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, jabatan Kepala BP Batam akan habis seiring habisnya masa waktu jabatan Wali Kota Batam.

Rudi sendiri diprediksi akan maju sebagai calon gubernur (cagub) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Pilkada Kepri, 27 November 2024 mendatang.

Sebelum penyelenggaraan pilkada, ada masa kampanye yang berlangsung dari 25 September 2024 hinga 23 November 2024. Di masa ini, Rudi harus mengajukan cuti dan tugasnya digantikan pejabat sementara di Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan wakilnya di BP Batam.

Mengenai hal tersebut kembali dipertegas dalam ayat 1e di pasal 2A PP 62/2019, yang menyebut jika Wali Kota Batam tidak bisa memenuhi tugasnya sebagai Kepala BP Batam, maka ia akan digantikan oleh wakilnya.

Seyogyanya saat memasuki tahun 2025, Rudi sudah tidak menjabat lagi sebagai orang nomor satu di BP Batam. Ia juga pernah menegaskannya tiga tahun lalu.

"Tahun 2024, saya bukan lagi Wali Kota sebagai ex-officio Kepala BP Batam. PP-nya sudah keluar Nomor 41/2021. Jadi, Wali Kota tidak lagi menjabat sebagai Kepala BP Batam," kata Rudi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Batam, Februari silam.

Saat kunjungan ke Batam baru-baru ini, Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan penentuan pimpinan BP Batam yang baru akan melalui Keputusan Presiden (Keppres), tapi belum diketahui kapan beleid tersebut akan diundangkan.

"Sedang kita didiskusikan, kan Keppresnya sedang disusun," katanya di Gedung BP Batam, Jumat (12/7/2024).

Menurut Ahli Hukum Tata Negara dari Batam, Ampuan Situmeang, rencana pengakhiran jabatan ex-officio Kepala BP Batam ini tampaknya menunggu realisasi dari rencana pembentukan KPBPB Batam Bintan Karimun (BBK).

"Setelah pilkada usai, nampaknya ex-officio itu masih tetap berlanjut, sampai ada ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrassian BBK sebagai kawasan dan BP-nya sesuai PP 41/2021 tentang KPBPB," kata Ampuan yang juga Ketua Dewan Pakar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Selasa (16/7/2024).

Rencana integrasi BBK sendiri hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Belum ada tanda-tanda kepastian dari pemerintah pusat mengenai rencana yang sudah digagas sejak tiga tahun lalu ini.

Karena melihat hal tersebut, Ampuan menilai pihak manapun belum bisa memprediksi mengenai siapa pimpinan baru BP Batam kedepannya. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana pembentukan KPBPP BBK, yang dipastikan akan mengubah struktural BP Batam menjadi satu kesatuan dengan BP Bintan dan juga BP Karimun.

"Katanya akan ada evaluasi. Tapi itu setelah terbentuk dulu kabinet baru usai pelantikan Presiden, baru akan kelihatan arah kebijakan keberlanjutan itu, sejauh mana ruang lingkup dan kedalamnya," pungkasnya.(K65)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN memastikan emiten maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) akan bergabung ke dalam Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, InJourney, dalam waktu dekat.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sederet transformasi dalam kurun 5 tahun terakhir. Salah satunya melalui pembentukan holding.

Adapun, langkah terbaru Kementerian BUMN adalah menggabungkan PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Penggabungan ini dilakukan pada Desember 2023.

“Jadi, yang terakhir kami gabungkan adalah AP I dengan AP II di dalam InJourney dan kami juga akan mentransfer Garuda [GIAA] menjadi anak perusahaan InJourney dalam waktu dekat,” ujar Kartika dalam Market Outlook 2024 pada Selasa (16/7/2024).

Kartika atau akrab disapa Tiko mengatakan masuknya Garuda Indonesia ke dalam InJourney akan memperpanjang daftar perusahaan pelat merah atau BUMN yang bergabung ke dalam klaster atau holding yang dibentuk pemerintah.

“Dari tadinya ada BUMN sekitar 110, sekarang kami ada hanya 40-an dan ini akan terus kami kecilkan sehingga secara span of control kami bisa benar-benar mengelola BUMN dengan layer investment holding dan layer operating holding,” pungkasnya.

Dalam perkembangan lain, Kementerian BUMN memproyeksikan Garuda Indonesia akan mengoperasikan sebanyak 98 pesawat sampai dengan akhir 2026.

Dari proyeksi tersebut, sebanyak 61 pesawat berjenis B373-8000, kemudian 10 pesawat jenis B777-300, lalu 5 armada A330-900, pesawat A330-300 (kepemilikan) sebanyak 6 armada, selanjutnya 12 pesawat A330-300, dan sisanya pesawat jenis A330-200.

“Garuda Indonesia proyeksikan pertumbuhan alat produksi secara bertahap dengan target hingga 98 armada di akhir tahun 2026,” tulis laporan Kementerian BUMN.

Masih berdasarkan data Kementerian BUMN, GIAA hingga akhir 2024 akan mengoperasikan 82 pesawat. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 89 pesawat pada 2025.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Garuda Indonesia berencana menambah sekitar 8 pesawat baru pada 2024. Jumlah ini terdiri atas 4 pesawat jenis B737-800 NG, 2 pesawat Airbus A330-300, dan 2 pesawat Boeing B777-300 ER.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak bandara demi memastikan keamanan penerbangan serta ketersediaan armada pesawat yang layak terbang berdasarkan otoritas yang berwenang.

“Kami mengkaji opsi penambahan armada serta memastikan penetapan harga yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh regulator,” ujarnya.

Pada 2023, GIAA telah menambah armada sebanyak 5 pesawat tipe B737-800 NG. Dari total pesanan tersebut, sebanyak 4 pesawat telah dikirimkan dan 1 pesawat lainnya dijadwalkan akan dikirimkan secepatnya pada tahun ini.

“Dengan penambahan pesawat tersebut, Garuda Indonesia berencana mengoperasikan hingga 80 pesawat hingga akhir tahun ini,” kata Irfan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.