Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

(shc/ara)

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) mulai menerapkan tarif penggunaan drone sebesar Rp 2 juta per unit per hari. Penerapan tarif tersebut dimulai pada 30 Oktober 2024.

Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Muhammad Wahyudi mengatakan telah menerapkan tarif untuk penggunaan drone tersebut pada 30 Oktober 2024.

"Iya 30 Oktober 2024 sudah mulai (diterapkan)," ujar Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Muhammad Wahyudi saat dihubungi, Kompas.com, Jumat (1/10/2024).

Wahyudi menyampaikan secara umum tidak ada perubahan untuk mekanisme pengajuan permohonan menerbangkan drone di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Perubahannya hanya terkait dengan tarifnya saja.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

"Kita sama seperti awal saja, hanya tarifnya saja yang berbeda. Seperti awal saja, tidak ada yang berubah secara umum. Iya (pengajuan permohonan) ke TNGM," ujar Wahyudi.

Ia melanjutkan, wisatawan bisa sewa drone milik balai seharga 300.000 per kegiatan. Jika bawa sendiri, harga tarifnya Rp 2 juta per kegiatan per unit.

Harga tiket di obyek wisata alam TN Gunung Merapi

Kehadiran PP Nomor 36 Tahun 2024 juga mengubah tarif masuk ke obyek wisata alam (OWA) di kawasan TN Gunung Merapi, yakni:

Tiket Masuk Pengunjung:

• Wisatawan nusantara (Senin - Sabtu): Rp 10.000 per orang per hari
• Rombongan pelajar/Mahasiswa Indonesia (minimal 5 orang, Senin-Sabtu): Rp 5.000 per orang per hari
• Wisatawan nusantara (Hari libur/cuti bersama/hari raya): Rp 15.000 per orang per hari
• Rombongan pelajar/Mahasiswa Indonesia (minimal 5 orang hari libur/cuti bersama/hari raya): Rp 7.500 per orang per hari
• Turis asing: Rp 150.000 per orang per hari

Tiket masuk kendaraan

• Sepeda: Rp2.000 per hari per unit
• Roda 2: Rp5.000 per hari per unit
• Roda 4: Rp10.000 per hari per unit
• Roda 6 atau lebih: Rp50.000 per hari per unit

Pungutan kegiatan wisata alam

• Berkemah: Rp5.000/orang/hari

KOMPAS.com - Kawasan Gunung Bromo, terutama kaldera (lautan pasir dan padang sabana), sebelumnya merupakan tempat favorit untuk menerbangkan drone.

Area yang luas tidak berpohon, membuat pilot drone leluasa untuk menerbangkan pesawat tanpa awaknya tanpa perlu khawatir menabrak.

Mengabadikan momen menggunakan drone juga jadi favorit wisatawan. Pengambilan gambar dari udara saat mengendarai jip di tengah lautan pasir atau sabana, hasilnya benar-benar menawan.

Namun, asyiknya menerbangkan drone di Gunung Bromo kini seolah menjadi cerita lama per Rabu (30/10/2024).

Terbangkan drone di Bromo kini bayar Rp 2 juta

Hal itu akibat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satu isi dari PP tersebut adalah Pungutan Kegiatan Penggunaan/Menerbangkan Drone di Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru/Taman Buru/Suaka Marga Satwa sebesar Rp 2 juta per unit per hari.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Adapun penerapan tarif baru itu mulai berlaku per Rabu (30/10/2024) di seluruh Indonesia, termasuk di Gunung Bromo yang masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Penerapan tarif menerbangkan drone di Gunung Bromo sebesar Rp juta itu dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Balai Besar (BB) TNBTS Septi Eka Wardani.

“Iya benar (tarif menerbangkan drone di Gunung Bromo Rp 2 juta),” kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

Terbangkan drone di Gunung Bromo tak lagi leluasa

Selain harus membayar Rp 2 juta untuk menerbangkan drone di Gunung Bromo, para pilot juga tidak bisa lagi terbang leluasa.

“Penggunaan drone bukan hanya sekedar membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tetapi juga hanya bisa dilakukan di lokasi tertentu,” ujar Septi.

Ia melanjutkan, pertimbangan lokasi menerbangkan drone adalah tidak mengganggu kesakralan tempat sesuai adat Tengger, tidak mengganggu satwa, dan tidak mengganggu atau membahayakan pengunjung lain.

"Saat ini sedang disusun SOP-nya secara (menerbangkan drone) lengkap," sambung Septi

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menargetkan program investasi susu dan sapi bisa berjalan dalam waktu 3 bulan pertama Presiden Prabowo Subianto jadi presiden. Program ini menargetkan impor sekitar 2 juta ekor sapi perah susu dan pedaging.

Dalam 3 bulan ke depan, dia menargetkan impor sapi tersebut akan bisa dilakukan. Shipment atau pengiriman sapi pertama di program tersebut akan bisa dilakukan.

"Kita usahakan sesegera mungkin, siapa tahu ya, siapa tahu dalam 3 bulan pertama kita sudah bisa ada shipment pertama ditargetkan," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menekankan impor sapi tidak akan dilakukan pemerintah. Pihaknya hanya membuka peluang agar dunia usaha bisa berbisnis sapi di Indonesia mengingat kebutuhannya akan sangat besar, apalagi ada Program Makan Bergizi Gratis. Harapannya industri susu dan daging sapi di Indonesia juga bisa terbentuk dengan baik.

"Yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita buka peluang lebar buat pengusaha untuk datangkan sapi hidup di Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di sini untuk penuhi daging dan susu sapi yang selama ini impor. Kita harap dengan populasi besar ketersediaan daging susu bisa dari dalam negeri," beber Sudaryono.

"Karena ada jaminan kebutuhan susu untuk makan bergizi kan besar. Itu jadi peluang bagi investor," lanjutnya.

Dalam keterangan resminya, sebelumnya Sudaryono mengatakan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Bila dirinci, 1,3 juta sapi yang diimpor akan berupa sapi perah dan 700 ribu sisanya merupakan sapi potong.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan 66 perusahaan baru tercatat menjadi perusahaan publik lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2025. BEI juga menargetkan penambahan 2 juta investor baru pada tahun depan.

"Target efek baru kita adalah 407 dengan 66 pencatatan saham dan terkait investor saham meningkat 2 juta di 2025," kata Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara virtual, Rabu (23/10/2024).

Sampai 18 Oktober 2024, BEI telah mencatatkan 36 perusahaan tercatat saham baru. Dengan data tersebut, total perusahaan yang tercatat di pasar modal mencapai 938 perusahaan.

Sampai 18 Oktober 2024, total jumlah investor di pasar modal mencapai 14,2 juta. Jumlah itu mengalami peningkatan lebih dari 2 juta investor baru atau naik 16% dari tahun 2023 dengan partisipasi investor ritel yang masih terjaga.

"Hal tersebut mencerminkan keyakinan investasi di pasar saham yang masih terjaga," ucapnya.

Dalam RUPSLB BEI salah satu agendanya adalah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. Penetapan sejumlah asumsi berdasarkan kondisi makro ekonomi yaitu tren penurunan inflasi dan suku bunga global, serta potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal.

Jumlah pencatatan efek pada 2025 ditetapkan menjadi 407 efek yang terdiri atas pencatatan efek saham, emisi obligasi, dan pencatatan efek lainnya meliputi Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan Efek Beragun Aset (EBA), serta emisi Waran Terstruktur.

"Secara umum, RKAT 2025 berfokus pada pendalaman pasar melalui produk dan layanan baru, serta perluasan pasar pada derivatif keuangan. BEI akan berfokus untuk meningkatkan likuiditas perdagangan, pelindungan investor, penyediaan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan, hingga penyempurnaan teknologi yang digunakan oleh BEI," tutur Iman.

Berdasarkan catatan BEI, perdagangan produk obligasi melalui SPPA rata-rata transaksi hariannya mencapai Rp 993 miliar atau tumbuh 44,7% dibandingkan posisi akhir 2023 dengan rata-rata transaksi hariannya sebesar Rp 686 miliar.

Sementara itu, aktivitas perdagangan produk Non-Saham (Right, Warrant, Structured Warrant, KIK, dan Derivatif) sampai 18 Oktober 2024 total nilai transaksinya mencapai Rp 3,75 triliun dibandingkan posisi nilai transaksi pada akhir 2023 sebesar Rp 8,90 triliun. Untuk kelas aset yang baru yaitu Unit Karbon, terdapat Rp 6,15 miliar total transaksi.

Simak Video: Senangnya Jokowi, Pasar Modal RI Dikuasai Investor Muda

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Aturan ini mengatur perihal pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024.

Dalam beleid yang diteken Jokowi secara langsung pada 15 Oktober 2024 tersebut, jaminan kesehatan yang diberikan negara akan dibiayai langsung dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2 dikutip Kamis (17/10/2024).

Namun dalam pasal 7 juga dijelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan ini tidak akan diberikan kepada pensiunan menteri dengan beberapa syarat. Pertama, menteri yang selesai menjabat karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana.

Kedua, menteri selesai menjabat karena mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka, dalam hal ini manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai menteri tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila ternyata terbukti dijatuhi pidana, maka jaminan kesehatan tidak akan diberikan seperti poin pertama.

Ketiga, menteri yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana juga tidak akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam pasal yang berbeda bila situasinya ada menteri yang selesai menjabat dan kembali bertugas sebagai menteri di kabinet berikutnya, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugasnya akan ditangguhkan terlebih dahulu.

"Dalam hal menteri negara dan Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara dan Sekretaris Kabinet ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis pasal 11 ayat 2.

Sementara itu, dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8 beleid tersebut.

Simak: Video: Kelakar Cak Imin Pamit dari DPR, Terima Uang Pensiun Rp 3,2 Juta

[Gambas:Video 20detik]

(hal/eds)

Jakarta: Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengingatkan Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pernah berjanji menambah gaji guru. Satriwan menyebut pihaknya akan menagih janji tersebut setelah keduanya menjabat.

"Tentu P2G insyaallah akan langsung menagih janji politik Prabowo-Gibran, ya satu jam setelah Prabowo-Gibran dilantik," ujar Satriwan dalam Kongres P2G melalui YouTube P2G Senin, 16 September 2024.

Ia meyakini penambahan gaji itu dapat dilakukan. Terlebih, tambahan gaji sebesar Rp2 juta tidak akan menjadi beban.
"Tentu APBN pun tidak akan terkuras banyak begitu ya untuk tambahan penghasilan ini," ujar Satriwan.

Pihaknya juga akan mendorong Prabowo-Gibran menetapkan upah minimum guru non-ASN. Hal ini telah tertulis dalam visi-misi kampanye Prabowo-Gibran.

"Kami juga menagih itu karena dalam visi-misinya akan menetapkan upah guru, upah minimum guru non ASN," tutur dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya pada pendidikan bila terpilih menjadi Presiden. Salah satunya dengan menaikkan gaji guru.

"Kita yakin pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru termasuk gaji honorer meningkatkan kompetensi guru, kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran," kata Prabowo dalam Debat Final Capres di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menambah gaji guru sebesar Rp2 juta per bulan setiap tahunnya. Itu termasuk tunjangan hari raya (THR) untuk guru termasuk honorer di Indonesia.

"Tolong sampaikan ke semua guru di Indonesia, Prabowo-Gibran akan menambah gaji mereka Rp2 juta per bulan selama 13 bulan setiap tahun termasuk THR. Akan diberikan kepada guru-guru, termasuk guru honorer di seluruh Indonesia," kata Hashim di Lapangan Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Minggu, 29 Oktober 2023.

Prabowo-Gibran akan dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Selanjutnya, keduanya akan mengumumkan kabinet baru dalam pemerintahan.

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 tidak digelar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pelantikan digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

"Pelantikan di Senayan (gedung DPR/MPR)," ujar Muzani di Komplels Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2024.

Baca juga: P2G Ingatkan Prabowo-Gibran Penuhi Janji Kampanye untuk Pendidikan dan Guru

(REN)