Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Layanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) DAMRI yang menghubungkan Palu dan Gorontalo resmi dibuka.

Rute ini kembali dioperasikan untuk menjawab permintaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Sulawesi.

Melansir siaran pers, menurut Head of Corporate Communication DAMRI, Atikah Abdullah penambahan rute perjalanan ini dinilai karena tingginya antusias masyarakat Sulawesi dalam bermobilisasi, perjalanan bisnis, maupun wisata.

"Dengan rute baru ini, DAMRI berharap dapat memberikan akses transportasi yang lebih luas bagi masyarakat," jelasnya.

DAMRI melayani rute Palu-Gorontalo (PP) setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun tarifnya terbilang terjangkau sebesar Rp 200.000.

Detail perjalanan rute ini meliputi jalur dari Pool DAMRI Palu melalui Toboli, Kota Raya, Marisa, hingga Terminal Dungingi.

Jadwal keberangkatan dimulai pukul 09.00 WITA dari Pool DAMRI Palu dan Terminal Dungingi.

DAMRI berkomitmen untuk memberikan kenyamanan melalui layanan yang konsisten dan tepat waktu, sehingga perjalanan lebih aman dan efisien.

Untuk kemudahan pembelian tiket, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online melalui DAMRI Apps atau langsung di lokasi keberangkatan dengan opsi pembayaran cashless via QRIS, Emoney, Debit Card, dan Credit Card.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini bisa didapatkan melalui call center di nomor 1500-825, email ke cs@damri.co.id, atau melalui akun media sosial @damriindonesia yang siap memberikan informasi terkini.

Tonton:Menko Polkam Budi Gunawan Sebut UMP Naik Bisa Mengganggu Pertumbuhan Ekonomi

Dengan upaya memperluas jangkauan transportasi darat di Sulawesi, DAMRI optimistis kontribusi ini akan semakin menguatkan konektivitas dan pembangunan di berbagai daerah.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. DAMRI menggelar promo spesial berupa diskon Rp 10.000 untuk pembelian tiket melalui aplikasi DAMRI Apps. Promo ini dihelat dalam rangka menyambut HUT DAMRI yang ke-78 tahun.

Mengutip siaran pers, promo ini bisa menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati potongan harga langsung dari tiket perjalanan mereka. Promo ini berlaku untuk pemesanan di semua rute perjalanan.

Pelanggan yang melakukan transaksi melalui DAMRI Apps akan langsung mendapatkan potongan sebesar Rp 10.000 dari harga tiket normal.

Namun, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Promo ini hanya berlaku bagi pengguna baru yang melakukan transaksi pertama di aplikasi.

Dengan demikian, DAMRI mengajak para pengguna baru untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menikmati layanan transportasi umum yang lebih ekonomis.

Diskon ini berlaku selama bulan November, tanpa batasan waktu keberangkatan, sehingga pengguna bisa merencanakan perjalanan mereka kapan saja.

Head of Corporate Communication DAMRI, Atikah Abdullah, menyampaikan bahwa program promo ini merupakan bagian dari rangkaian kemeriahan menjelang HUT DAMRI.

“DAMRI akan menawarkan berbagai kemeriahan dan promo menarik lainnya sepanjang bulan November," katanya.

Ia menyebut, promo ini dilakukan untuk mendorong minat masyarakat.

"Masyarakat menikmati dan menciptakan pengalaman perjalanan bersama DAMRI dengan aman, selamat, dan nyaman,” ujarnya.

Bagi pelanggan yang ingin mendapatkan diskon ini, tiket bisa dipesan langsung di aplikasi DAMRI dengan metode pembayaran cashless, seperti transfer bank atau e-wallet.

Tonton:Kapan Bandara IKN Bisa Beroperasi untuk Umum? Ini Jawaban Pemerintah

Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi call center di 1500-825, mengirim email ke cs@damri.co.id, atau mengunjungi media sosial @damriindonesia untuk pembaruan terkait layanan dan promo menarik lainnya.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para ekonom meminta pemerintah untuk mendengarkan soal kebutuhan industri tembakau. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sebab, rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dianggap menimbulkan polemik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menekankan aturan untuk industri tembakau merupakan tindakan yang bisa mematikan sektor tersebut.

Sebab, industri tembakau di Indonesia memiliki mata rantai yang panjang, mulai dari hulu sampai hilir, dan melibatkan banyak pihak.

"Industri tembakau harus masih bisa jalan. Jangan sampai dihantam kanan kiri, dibatasi penjualan, dibatasi ruang merokok, dan yang lainnya," ujarnya dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/10/2024).

Pemerintahan baru diharapkan memberi perhatian khusus bagi industri tembakau. Lantaran industri tersebut berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.
Di kesempatan lain, Direktur Indonesia Budget Center, Elizabeth Kusrini, mendorong pemerintahan Prabowo untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih komprehensif.

"Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dan transparasi dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan bagi industri tembakau ke depan," ucap Elizabeth.

Elizabeth menyarankan agar pemerintahan baru perlu mempertimbangkan ulang dan menghentikan proses perumusan regulasi tersebut.

Proses perumusan Rancangan Permenkes, termasuk di dalamnya aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, perlu ditinjau ulang, dimulai dengan dialog terbuka dengan industri tembakau, pakar kesehatan, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang lebih adil.

Upaya ini diperlukan agar mendapatkan kebijakan yang seimbang antara pengendalian konsumsi rokok dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Selain itu, Elizabeth memandang PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes berpotensi menekan penerimaan negara dari cukai rokok.

Padahal, cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara, di mana data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau yang besar senilai Rp213,48 triliun hingga akhir 2023.

Realisasi tersebut hanya mencapai 91,78 persen dari APBN 2023 atau 97,61 persen dari target Perpres No. 75/2023, di mana pada tahun–tahun sebelumnya penerimaan cukai tembakau selalu mengalami peningkatan dan berhasil mencapai target.

Elizabeth melanjutkan jika rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes diterapkan, maka pertumbuhan peredaran rokok ilegal akan berpotensi semakin meningkat dan imbasnya tentu ke penurunan penerimaan negara yang berasal dari cukai rokok dan pajak–pajak lain terkait industri tembakau.

“Penurunan penerimaan tersebut akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Selain itu, PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes juga dapat memberikan dampak negatif bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Ekonom Minta Pemerintah Dengarkan Kebutuhan Industri Tembakau", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/10/29/ekonom-minta-pemerintah-dengarkan-kebutuhan-industri-tembakau

Pemerintah diperkirakan bisa mendapat sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS sebagai mitra. Salah satunya terkait kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota kelompok 'anti-barat' tersebut.

Sebab sebagaimana diketahui BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta untuk meningkatkan pengaruh negara anggota di kancah global. Blok perdagangan ini disebut-sebut memegang sekitar seperlima perdagangan dunia.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dengan menjadi negara mitra BRICS, Indonesia berpeluang mendapat akses kerja sama ekonomi atau transaksi komoditas tertentu dari para negara anggota blok tersebut.

Ia mencontohkan dengan bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS, pemerintah bisa mendapat akses terhadap minyak mentah Rusia dengan harga murah. Sebab selama ini minyak mentah asal Negeri Beruang Merah itu banyak mendapat embargo dari berbagai negara, khususnya negara barat.

"Kalau menurut saya (menjadi mitra BRICS) bisa mempengaruhi, misalnya gini, (pasokan) BBM," kata Hikmahanto.

"Sekarang Rusia bisa menawarkan kita BBM yang lebih murah karena dia nggak laku katakanlah karena dia diembargo sama negara-negara Eropa karena Ukraina. Nah pertanyaan kita kenapa kita nggak beli dari Rusia?" tambahnya lagi.

Menurutnya keuntungan-keuntungan seperti ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM ini sudah sangat besar. Sehingga dengan adanya pembelian pasokan minyak harga murah ini setidaknya pengeluaran negara dapat sedikit berkurang.

:Kita kan mau beli murah karena negara mensubsidi (BBM) rakyatnya mahal ya kan? Nah kalau misalnya kita beli mahal kemudian subsidi juga mahal (beban negara akan semakin besar)," ucap Hikmahanto.

"Karena kepentingan nasional kita adalah kita bisa membeli minyak yang sudah di-refine itu dengan harga murah supaya negara tidak terbebani dengan subsidi yang cukup besar kepada rakyatnya," terangnya lagi.

Meski begitu ia mengakui jika langkah seperti ini bisa saja membuat sejumlah negara, khususnya mereka yang mengembargo minyak mentah Rusia, akan memberi opini negatif terhadap Indonesia. Termasuk di antaranya bisa saja mempengaruhi proses bergabungnya RI dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan betul-betul posisinya dalam kancah politik global. Sehingga ia menyarankan untuk mempertimbangkan kembali untung rugi bagi Indonesia untuk tetap bermitra dengan BRICS maupun tergabung dalam OECD.

"Tapi kalau kita masuk OECD, kalau ada ketentuan yang mengatakan bahwa pokoknya negara anggota OECD nggak boleh beli dari Rusia, wah tunggu dulu, jangan (langsung bergabung OECD)," terangnya.

"Kita juga harus hati-hati ya untuk melihat apa yang bisa dihasilkan atau nggak kalau kita ingin gabung ke OECD. Jangan sampai dengan bergabungnya kita (dengan BRICS ataupun OECD), kita tidak bisa mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif," kata Hikmahanto.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Indonesia resmi menjadi salah satu negara mitra blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Blok ekonomi ini disebut-sebut menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara (termasuk Indonesia) baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Lantas keuntungan seperti apa yang bisa didapat RI dengan bergabung sebagai mitra dengan blok ekonomi tersebut?

Pendiri lembaga penelitian dan pelatihan Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dapat ikut terlibat dalam skema perdagangan global khususnya dengan negara-negara berkembang.

Sebab selama ini, sejumlah organisasi atau lembaga internasional yang menjadi penghubung perdagangan antara Indonesia dengan negara lain seperti G77 dan WTO belum banyak memberikan hasil. Sehingga penting bagi Indonesia untuk membuka peluang kerja sama baru melalui blok ekonomi ini.

"Keuntungannya adalah bahwa Indonesia terlibat dalam skema kerja sama antar negara-negara selatan yang baru dibentuk. Kita tahu bahwa saat ini fungsi pertemuan PBB misalnya G77 untuk negara-negara berkembang, negara-negara global south itu kurang efektif. Demikian pula nggak ada hasil yang menggembirakan bahkan sudah 20 tahunan lebih," kata Dinna kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Kemudian dari segi kerja sama dengan WTO, juga negara berkembang dalam posisi yang sulit. Cukup banyak produk-produk negara berkembang yang memang tidak bisa difasilitasi kebutuhannya untuk tetap produksi, kemudian bisa masuk penetrasi ke pasar negara-negara maju, itu sangat sulit dicapai," sambungnya.

Belum lagi menurutnya negara-negara anggota utama BRICS seperti China dan Rusia sering kali dalam posisi yang sulit untuk masuk dalam perdagangan internasional. Semisal terkena embargo atau sanksi khususnya dari negara-negara Barat. Sehingga peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan anggota BRICS jadi semakin besar terealisasi.

"Sehingga mereka butuh betul jalur alternatif untuk tetap bisa berproduksi, berdagang, dan punya valuta asing untuk eksistensi mereka di tingkat ekonomi, makanya ada BRICS. Tapi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka dapat kerja sama pasar dari negara lain, kalau nggak dengan menggalang kerja sama yang lebih luas," papar Dinna.

Kemudian ada juga keuntungan dari model kerja sama dalam BRICS ini berbeda dengan sistem yang sudah dibangun oleh negara-negara barat lainnya. Semisal untuk transaksi antar negara, BRICS mengandalkan sistem SWAP daripada SWIFT code.

"Jadi harapannya itu kalau di negara barat, soalnya Indonesia kan relatif sudah nggak dihitung lagi sebagai negara low income, makanya kita kalau pinjam uang pun, berutang, bunganya sudah tinggi," ungkapnya.

Di luar itu, Dinna berpendapat dengan menjadi mitra geng Rusia-China ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Sebab mereka jadi paham betul bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan Indonesia.

"Jadi bukan melulu soal ekonominya, tetapi dengan kehadiran di sana negara-negara barat pasti otomatis punya pandangan yang berbeda dan mungkin juga lebih respectful juga terhadap negara kita dibandingkan kalau kita hanya berdiam diri saja mengandalkan kerja sama dengan negara barat," terang Dinna lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"China kan adalah mitra dagang kita yang terbesar, yang terutama dan kita masih punya potensi untuk mengembangkan itu dengan misalnya dengan Rusia, dengan Brazil, India ya. Itu potensi perdagangan kita dengan mereka sebenarnya besar," katanya.

Untuk itu ia menyarankan kepada pemerintah lebih fokus membangun kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS yang selama ini belum cukup dijajaki seperti Rusia dan Brazil.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Perlu diketahui BRICS sendiri merupakan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun sejak Agustus 2023 kemarin kelompok dagang ini telah memperluas pengaruhnya secara global.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Tidak lama setelah itu, blok ekonomi 'anti Barat' tersebut sebelumnya sudah setuju untuk menerima Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kini aliansi BRICS telah menambahkan 13 negara baru sebagai mitra.

Negara-negara yang baru ditambahkan tersebut, meliputi Indonesia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fenomena pergantian jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali marak terjadi seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa BUMN mengalami pergantian direksi dan komisaris. Nama-nama baru yang terafiliasi dengan kubu pemerintahan Prabowo Subianto mulai mengisi posisi strategis di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Sebagai contoh, pada pertengahan Juli 2024, Kementerian BUMN menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menggantikan Agus Martowardojo. Burhanuddin sendiri merupakan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu.

Pada saat yang sama, Andi Arief, Politisi Partai Demokrat yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga diangkat menjadi Komisaris Independen PLN.

Holding BUMN Pertambangan MIND ID juga mengalami pergantian direksi/komisaris pada Juni lalu. Kala itu, Grace Natalie yang merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau bagian dari KIM menjadi Komisaris MIND ID.

Baru-baru ini juga, berhembus isu bahwa PT Pertamina (Persero) bakal berganti pucuk pimpinan. Dalam hal ini, Simon Aloysius Mantiri disebut-sebut akan menjadi Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati. Simon berlatarbelakang sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra, partai yang diketuai oleh Prabowo.

Tak hanya Direktur Utama, Pertamina juga diisukan berganti Komisaris Utama. Mochamad Iriawan atau akrab dipanggil Iwan Bule diisukan akan mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina. Iwan Bule pernah menjadi Ketua PSSI sebelum era Erick Thohir.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan mengatakan, fenomena yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa BUMN masih lekat dengan persoalan politik. Hal ini sangat disayangkan dan semestinya tidak terjadi. “Tapi sistem yang membuat kondisi BUMN seperti itu,” kata dia, Kamis (24/10).

Dia menambahkan, dalam Undang-Undang (UU) BUMN yang sekarang, Menteri BUMN menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau sebagai kuasa pemegang saham BUMN. Kondisi ini dinilai dapat berbahaya jika Menteri BUMN memiliki hasrat politik. Ada risiko moral hazard dari Menteri BUMN yang bisa menjadikan BUMN sebagai alat tawar kepentingan politik.

Kepentingan politik berpotensi membuat Manajemen BUMN sulit bekerja secara profesional. Hal ini tentu bisa berdampak pada memburuknya tata kelola usaha di ranah BUMN yang terjebak dalam kepentingan politik praktis.

Dalam prinsip penerapan tata kelola usaha yang baik, aspek independensi BUMN menjadi taruhan ketika aktor-aktor politik menduduki jabatan strategis di perusahaan pelat merah. Padahal dalam aspek ini, pengelolaan BUMN harus profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun.

Akibat BUMN yang lekat dengan kepentingan politik, ada kasus-kasus di mana orang yang belum pernah bekerja atau tanpa pengalaman di dunia korporasi maupun aktivitas sosial lain, justru tiba-tiba bisa menjadi komisaris hanya karena dia menjabat sebagai staf khusus menteri.

Ada pula kasus di mana banyak pejabat kementerian yang juga bekerja sampingan sebagai komisaris. Fenomena ini sangat buruk, karena regulator merangkap sebagai operator. Akibatnya, kontrol terhadap BUMN menjadi lemah dan kasus-kasus korupsi rawan terjadi.

“Untuk itu, menurut saya, kehadiran Danantara yang akan menjadi superholding BUMN menjadi angin segar agar Indonesia punya BUMN yang profesional dan bisa berkembang besar,” pungkas dia.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. DAMRI membuka rute perjalanan dari Trans Studio Mall Bandung menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar.

Rute baru ini mulai beroperasi pada bulan Oktober 2024.

Mengutip siaran pers, rute yang dilalui adalah: Stasiun Kereta Cepat Tegalluar - Trans Studio Mall Bandung - Pool DAMRI Kebon Kawung (seberang Stasiun Kereta Api Bandung).

Layanan ini tersedia setiap pukul 07.26 s/d 21.16 dengan headway akan menyesuaikan kedatangan Kereta Cepat.

Adapun tarif yang berlaku untuk perjalanan ini sebesar Rp 15.000 per orang.

Tiket bisa dibeli secara offline atau on the spot di titik keberangkatan secara cashless via QRIS, Emoney, Debit Card, atau Credit Card.

Menurut Atikah Abdullah, Head of Corporate Communication DAMRI, inisiatif ini diwujudkan guna menghubungkan dan mempermudah pelanggan DAMRI mengunjungi salah satu kawasan pusat perbelanjaan di Bandung.

"DAMRI berkomitmen untuk memberikan layanan perjalanan yang aman, selamat, dan nyaman. Kami berharap dapat berkontribusi pada perjalanan wisatawan dan pebisnis ke Bandung," tutupnya.

Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa didapatkan melalui saluran Call Center di nomor 1500-825, email ke cs@damri.co.id, dan media sosial @damriindonesia.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Rakabuming Raka.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan kondisi kesehatan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri sedang kurang baik sehingga tidak bisa menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilangsungkan pada Minggu (20/10).

Said menjelaskan Megawati memiliki keinginan yang kuat untuk menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran. Namun sayangnya kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk hadir di gedung Nusantara MPR/MPR RI.

“Akhir-akhir ini beliau tingkat kesibukannya sungguh luar biasa sehingga minta maaf bahwa Ibu Ketua Umum tidak bisa menghadiri hari ini,” jelasnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Selain itu, Said juga memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Prabowo-Gibran. Ia juga menyebutkan masih ada sejumlah tantangan yang tidak mudah dalam lima tahun kedepan. Mulai dari sisi tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, ketahanan energi.

“Kemudian ketahanan pangan kita dan kualitas SDM juga perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Said Abdullah, merekomendasikan sejumlah agenda strategis yang perlu menjadi perhatian utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Agenda tersebut meliputi penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengurangan ketergantungan pada impor pangan dan energi.

Said menegaskan, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan prioritas utama bagi setiap pemerintahan.

"Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif," ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/10/2024).

Said melanjutkan, tingkat kemiskinan pada 2014 mencapai 10,96 persen, sedangkan pada Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. Artinya, tingkat kemiskinan selama 10 tahun terakhir hanya turun 1,93 persen.

“Penurunan kemiskinan belum cukup progresif, terutama dengan adanya penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa," kata Said.

Ia juga menyoroti kondisi kesenjangan sosial di Indonesia. Adapun tingkat kesenjangan sosial yang diukur dengan rasio gini berada pada level 0,414 pada 2014 dan turun menjadi 0,379 pada Maret 2024, atau turun sebesar 0,035.

Untuk itu, lanjut Said, presiden terpilih Prabowo Subianto perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

Said Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

Meskipun anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara telah dijalankan sejak 2003, Said menilai hasilnya belum optimal.

"Selama 21 tahun Indonesia masih menghadapi fakta bahwa mayoritas angkatan kerja sebanyak 149 juta, di mana 54 persennya hanya lulusan SMP ke bawah," jelasnya.

Menurut Said, hal itu menghambat Indonesia dalam mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country," katanya.

Atasi ketergantungan impor pangan dan energi

Said juga menekankan perlunya mengatasi ketergantungan impor pangan dan energi yang masih tinggi.

Selama 10 tahun terakhir, lanjut Said, Indonesia belum dapat keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

Untuk diketahui, selama periode 2014-2023, Indonesia mengalami defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian yang sangat besar.

“Ekspor sektor pertanian mencapai 61,4 miliar dollar AS, sedangkan impor mencapai 98,46 miliardollar AS, sehingga terjadi defisit sebesar 37 miliar dollar AS,” terang Said.

Tidak hanya itu, ketergantungan impor juga terjadi di sektor minyak dan gas (migas). Pada periode sama, impor migas mencapai 278,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Dengan kurs Rp 15.400 per dollar AS, nilai impor migas selama sembilan tahun terakhir mencapai Rp 4.288,9 triliun.

“Tantangan ini tidak mudah diatasi karena melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan," kata Said.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai hari ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan seluruh tahapan seleksi CPNS telah terintegrasi dengan teknologi yang menutup celah joki dan calo.

Sebelumnya, pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas mengimbau agar seluruh peserta SKD CPNS dan masyarakat bahwa seluruh tahapan Seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk menutup celah kecurangan dan praktik joki. Salah satunya dengan sistem double face recognition.

"Seluruh tahapan, termasuk SKD dengan CAT tidak dipungut biaya. Tidak ada satu pun orang yang bisa membantu kelulusan di tes CPNS tahun ini maupun yang akan datang. Jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan," ujar Anas dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Dia menjelaskan SKD CPNS dilaksanakan selama 100 menit meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Untuk lulus dalam tahapan SKD, setiap pelamar peserta harus memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang merupakan nilai batas paling rendah kelulusan seleksi.

Terkait materi soal dan nilai ambang batas SKD CPNS Tahun 2024 tertuang dalam KepmenPANRB No. 321/2024. SKD CPNS ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pelamar berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apakah sesuai dengan standar kompetensi dasar PNS.

Anas mengingatkan agar peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mempelajari materi soal yang ada di KepmenPANRB. Ia juga mengimbau peserta yang akan mengikuti tes agar mempersiapkan berkas-berkas yang wajib dibawa saat SKD.

"Silakan cermati juga lokasi dan jadwal pelaksanaan dengan baik. Yang paling penting jangan lupa meminta restu dan doa orang tua agar bisa mengikuti semua tahapan dengan lancar," tutur Anas.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebut, total pelamar seleksi CPNS 2024 sebanyak 3.568.212. Total peserta yang memenuhi syarat sebanyak 3.035.717 peserta dan peserta yang tidak memenuhi syarat sebanyak 532.495.

Peserta yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD tahun 2024 atau menggunakan nilai SKD tahun 2023.

Saat ini, SKD CPNS diselenggarakan di 339 titik lokasi, yaitu BKN Pusat, 14 Kantor Regional, 21 UPT BKN, 75 titik lokasi mandiri, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi luar negeri.

Dalam menempuh tes SKD, Haryomo mengimbau peserta agar teguh dan yakin dengan kemampuan sendiri serta tidak percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Karena metode CAT BKN ini diawasi langsung oleh masyarakat dengan hasil yang Cepat, Akuntabel, dan Transparan. Kecurangan dalam bentuk apapun tidak akan kami tolerir, dan tidak akan sungkan-sungkan untuk didiskualifikasikan serta ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-PSaid Abdullah mengeklaim, Fraksi PDI-P mendapatkan empat jatah ketua pada alat kelengkapan dewan (AKD) di Parlemen.

Menurut Said, Fraksi PDI-P akan menjadi ketua di Komisi I, Komisi V, dan Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk periode 2024-2029.

"Iya, Komisi I, Komisi V, Banggar, BAKN. Kami mendapat posisi sebagai ketua," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurut Said, jumlah ketua komisi yang diisi PDI-P sama seperti periode sebelumnya yang juga mendapat empat posisi.

Namun, ia enggan membeberkan identitas kader yang ditempatkan di empat posisi itu karena akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Said, ada kemungkinan Utut Adianto akan menjadi ketua Komisi I DPR setelah menjabat sebagia wakil ketua Komisi I DPR pada periode sebelumnya.

Selanjutnya, ada kemungkinan Lasarus akan tetap menempati posisi Ketua Komisi V DPR RI.

Namun, Said enggan membocorkan sosok kader yang isi ketua Banggar dan ketua BAKN DPR RI.

"Enggak, belum, keputusannya belum. Kalau saya diperintahkan tergantung kawan-kawan," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR telah memutuskan untuk menambah jumlah komisi pada periode 2024-2029 dari 11 komisi menjadi 13 komisi.

DPR juga sepakat untuk membentuk AKD baru yakni Badan Aspirasi Rakyat.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, fraksi-fraksi di DPR juga telah menentukan pimpinan masing-masing komisi melalui musyawarah antarfraksi.

"Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa, sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dari 13 komisi yang ada, AKD (alat kelengkapan dewan) yang ada," kata Puan, Senin.

Nama Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu di antara jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang disebut-sebut lanjut pada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini mengaku sebaliknya.

Anas mengatakan, dirinya belum ada komunikasi dengan Prabowo terkait dengan tawaran untuk masuk kabinet. Politikus PDI-P ini juga mengungkapkan kalau dirinya sudah berkemas untuk pindah dari rumah dinas menteri yang terletak di kawasan Widya Chandra.

"Nggak ada (ajakan menjadi menteri kabinet Prabowo)," kata Anas, di Bidakara Hotel, ditulis Jumat (11/10/2024).

"Saya sudah berkemas, kadang menginap di rumah Wican (Widya Chandra), kadang di luar Wican," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rencananya usai purnatugas, Anas bilang bahwa dirinya akan focus melanjutkan bisnisnya atau mengajar. Bisnisnya sendiri bergerak di berbagai bidang, mulai dari otomotif, agriculture, hingga pariwisata.

"Ada banyak rencana, ya mengajar, ngurus pendidikan, mengisi banyak undangan-undangan yang cukup banyak, terus meneruskan usaha. Kita dari waktu ke waktu acara padat betul ya, keluar saja harus izin Presiden (Jokowi)," ujarnya.

Anas mengatakan, dirinya telah menjadi pejabat negara selama lebih dari 20 tahun, mulai dari menduduki posisi sebagai anggota DPR RI, Bupati Banyuwangi, hingga menjadi Menteri seperti sekarang.

"Cukup lah saya kira, Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita," ujar dia.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan pandangannya terkait pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, salah satu hal di lingkup Kementerian PAN-RB yang paling penting ialah perbaikan tata kelola ASN.

"Saya kira melanjutkan perbaikan tata kelola, SDM, dan transformasi manajemen ASN yang baru saja kita membereskan di UU ASN," kata Anas.

Selain itu, pemerintah juga punya PR untuk mendorong transformasi digital dalam administrasi pemerintahan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu persoalan mendesak.

"Karena kalau nggak, nanti biayanya tinggi, jumlah orang nambah, kantor nambah, sementara tren perusahaan swasta mengurangi orang, mengurangi kantor pekerjaan lebih cepat. Dan ini sudah di depan mata karena track-nya sudah mulai kelihatan," ujarnya.