Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengaku telah melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas mereka.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah itu mengatakan tengah mengkaji untuk memakai lahan tambang batu bara wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.

“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil menteri Investasi itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa proses survei awal yang dilakukan oleh ormasnya mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara demi mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammdiyah. Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” imbuhnya.

Muhadjir menambahkan Muhammdiyah telah menerjunkan para surveyor internal dari kalangan dosen Universitas Muhammadiyah.

Apalagi, Muhadjir mengaku bahwa saat ini ormasnya telah memiliki lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah yang rata-rata sudah berpartner atau bekerja sama dengan perusahaan penambang.

“Kampusnya juga dekat dengan tambang. Misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont [sekarang Amman Mineral] kan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal,” pungkas Muhadjir.

Sekadar informasi, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan.

Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menyiapkan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tb dan PT Arutmin Indonesia untuk dikelola Muhammadiyah. Namun, Bahlil menyebut ada permintaan lahan tambang di wilayah lain untuk dikelola Muhammadiyah.

"Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih. Yang kita sudah siapkan itu kan antara KPC sama...Oh, sorry, bukan KPC. Arutmin sama Adaro," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

"Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya," sambungnya.

Bahlil belum menyebut wilayah tambang lain yang diminta. Namun, dia menyebut di sekitar lahan yang telah ditawarkan.

"Nah, mintanya sekitar itu. Tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Muhammadiyah akan menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mendapat izin tambang.

"NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga dapat. Tetapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti. Perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabarin," kata Bahlil di DPR, Jakarta, Senin (26/8) lalu.

Dia mengatakan, tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks PKP2B. Ada dua opsi tambang yang akan dikelola ke Muhammadiyah yakni eks PKP2B PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin. Kita bikin yang bagus, dua itu opsi itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah mempertimbangkan menggarap lokasi tambang lain alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

"Kami sudah siapkan itu kan antara Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat lain, nanti juga lagi perkembangan," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Kendati demikian, Bahlil tak menyebut secara detail lokasi mana yang dipertimbangkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa Muhammadiyah punya pilihan lahan lain di sekitar lokasi tambang eks Adaro dan Arutmin.

"Mintanya sekitar itu, tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ucapnya.

Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan lain, Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan lokasi tambang terbaik untuk Muhammadiyah.

"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.

"Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian juga nanti ada operating company," tuturnya.

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum memutuskan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan diberikan untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum ada informasi lanjutan terkait pembagian lahan tersebut.“Ini sedang kami kaji, saya sudah sampaikan kemarin Muhammadiyah bisa mendapatkan lahan bekas Adaro atau Arutmin. Kan kami mau kasih yang terbaik bos,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR pada Kamis (13/9).

Bahlil menyebut pembagian lahan tambang untuk ormas keagamaan bukanlah hal yang mudah. Sehingga, dia harus berunding bersama para ahli sebelum memutuskan lahan tersebut. “Saya panggil ahli geologi, jangan sampai kami kasih yang tidak pas,” ujarnya.

Secara rinci, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk mencapai 7.437 hektare (ha), sementara lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha.

Survei Pengelolaan Tambang

Sebelumnya, Muhammadiyah sedang melaksanakan survei awal untuk mengelola tambang barubara yang akan diberikan oleh pemerintah. Proses survei itu mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batubara.

Hal ini bertujuan untuk pengumpulan informasi dasar mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan. Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya telah membentuk dua badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) untuk menjalani proses pengelolaan konsesi tambang batubara.

Badan usaha tersebut berbentuk strategic company sebagai perusahaan yang bertindak sebagai holding atau perusahaan induk yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan tambang.

Muhammadiyah juga sudah menyiapkan operating company yang akan menangani operasi tambang secara langsung. Perusahaan-perusahaan ini akan dikelola oleh jamaah Muhammadiyah dan ahli tambang yang memiliki pengalaman di bidang tersebut.

"Survei awal sudah bekerja. Oleh karena itu, kami melibatkan lima fakultas jurusan pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah," kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9).

Mengelola Tambang Batubara

Muhadjir menguraikan tugas BUMM strategic company untuk mengelola berbagai anak perusahaan tambang batubara atau unit bisnis di bawahnya. Sementara BUMM operating company akan bertugas menjalankan kegiatan bisnis harian produksi dan layanan terkait tambang batubara.

"Operating company ini akan bekerja sama dengan pihak kontraktor, termasuk yang melakukan survei awal untuk menentukan kelayakan pertambangannya sampai rancangan bisnisnya betul-betul mantap," ujar Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini belum mengajukan lokasi pertambangan kepada pemerintah. Karena Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah masih melakukan hitungan dan kajian terkait lokasi pertambangan.

Kajian tersebut melibatkan sumber daya manusia (SDM) internal Muhammadiyah. "Kami punya 12 SMK jurusan teknik pertambangan. Kemudian ada 12 jurusan alat berat dan 5 fakultas pertambangan serta 10 jurusan teknik lingkungan. Kami hitung dulu baru nanti kami atur," kata Muhadjir.

Perkiraan potensi sumber daya mencapai 6,81 miliar ton

Jakarta (ANTARA) - Emiten saham batu bara terbesar di Indonesia, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyatakan posisi cadangan yang tersimpan pada lokasi tambang batu baranya mencapai 2,4 miliar ton.

Cadangan batu bara tersebut berasal dari anak usaha BUMI, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin) serta aset di Pendopo, Sumatera Selatan. Sementara, perkiraan potensi sumber daya mencapai 6,81 miliar ton.

Menurut Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI, Dileep Srivastava dalam keterangan di Jakarta, Senin, KPC memiliki cadangan batu bara sebesar 721 juta ton dan Arutmin sebesar 327 juta ton.

Adapun aset BUMI di Pendopo memiliki cadangan sekitar 1,3 miliar ton.

BUMI mengklaim bahwa dengan cadangan tersebut masih bisa memproduksi batu bara hingga 30 tahun dengan volume produksi mencapai 80 juta ton per tahun.

Dileep mengatakan BUMI akan mengoptimalkan pendapatan dan laba bersih jangka panjang dari cadangan yang ada.

"Untuk itu, BUMI akan mengadopsi proses digital dalam operasional dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi biaya produksi lainnya," kata Dileep.

BUMI berkomitmen memenuhi wajib pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah.

Tujuannya adalah menjamin keamanan pasokan batu bara domestik secara berkelanjutan dan optimasi penerimaan negara.

Setidaknya secara nasional, BUMI berkontribusi terhadap DMO sebesar 25 persen.

Lebih lanjut, Dileep menyatakan perusahaan mencatatkan kenaikan produksi batu bara menjadi 37,7 juta ton di semester I 2024, naik dari periode sama tahun 2023 yaitu sebesar 35,4 juta ton.

Kenaikan produksi batu bara itu didorong oleh performa kontraktor yang lebih baik, dan curah hujan yang lebih sedikit di wilayah pertambangan KPC.

Kendati produksi meningkat 7 persen, pendapatan BUMI turun pada semester I 2024. BUMI mencatatkan pendapatan konsolidasi (KPC dan Arutmin) sebesar 2,89 miliar dolar AS, turun 13 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebelumnya 3,30 miliar dolar AS.

Sementara itu, laba sebelum pajak 141 juta dolar AS, total pendapatan 135 juta dolar AS dan pendapatan yang dapat diatribusikan 85 juta dolar AS (naik 3,8 persen YoY).

Ia mengatakan pada semester pertama di tahun ini, terdapat beberapa tantangan baik dari segi harga, pasokan, permintaan, produksi, tantangan regulasi, DMO, dampak subsidi harga, serta struktur royalti yang tidak merata antarsektor dan subsidi mineral.

Untuk itu, rencana ekspansi BUMI di tahun ini adalah mengoptimalkan pendapatan dan laba bersih jangka panjang, selain itu BUMI juga akan mengadopsi proses digital dalam proses operasional dan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan biaya produksi lainnya meski harga jualnya turun, ujar Dileep.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat sekitar ketika diberikan izin pengelolaan tambang oleh pemerintah.
Dia menuturkan satu hal yang diajarkan oleh Islam adalah keseimbangan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Keseimbangan dalam pengertian, ya, kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," ujar Mu'ti dilansir dari Antara, Selasa (27/8/2024).
Mu'ti mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Dia juga mengutip ayat Al Quran Surat Al Hadid yang menjelaskan perihal besi.

Maka dari itu, kata dia, Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Apalagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia sebagian besarnya masih bergantung pada sumber daya alam.
"Karena itu kalau kita tidak boleh menambang sama sekali, ya, Indonesia ini saya kira tidak akan bisa survive. Karena keberlangsungan ekonomi kita ini masih sebagian besarnya tergantung dari sumber daya alam yang kita miliki," kata dia.

Kendati demikian, menurut Mu'ti, aspek keseimbangan harus menjadi faktor kunci dalam pengelolaan tambang. Muhammadiyah ingin eksplorasi dan konservasi dapat berjalan beriringan.

"Dan sebagian dari sumber daya alam itu memang sumber daya alam yang ada di minerba [mineral dan batu bara] itu. Karena itu maka yang penting adalah bagaimana keseimbangan antara eksplorasi dengan konservasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Muhammadiyah masih menunggu di mana lokasi dan alokasi tambang yang diberikan pemerintah. Namun, lokasi tambang bekas PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia disebut-sebut bakal menjadi lahan garapan ormas Islam tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah akhirnya menyusul Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendapatkan izin mengelola wilayah tambang alias konsesi untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan.

“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Wilayah tambang untuk Muhammadiyah

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin tambang khusus atau WIUPK yang kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

“Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin. Kami bikin yang bagus, dua opsi itu” ujarnya.

Bahlil masih belum mau merinci berapa detail luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.

Wilayah tambang untuk PBNU

Adapun wilayah tambang untuk PBNU disampaikan Bahlil Lahadalia pada Juni lalu. Saat itu, Eks Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu mengatakan pemerintah segera memberikan izin usaha pertambangan (IUP) dalam pengelolaan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU.

“Insyaallah (minggu depan). Doain ya. Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC, tanya mereka kalau sudah kami kasih,” katanya di Kementerian Investasi, Jumat, 7 Juni 2024.

PT KPC merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk dari Grup Bakrie. PT KPC memegang konsesi PKP2B yang berakhir pada Desember 2021. Awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, tapi wilayah konsesinya menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare

Sehingga eks lahan PT KPC seluas lebih dari 20 ribu hektare itu ditengarai diproyeksikan diserahkan kepada PBNU. Sementara alasan NU mengincar lahan eks PT KPC adalah kandungan batu bara di sana lebih dari 150 juta ton.

Sebelumnya, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | BAGUS PRIBADI | SUKMA KANTHI NURANI | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan organisasi keagamaan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia."Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin," ujar Bahlil ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 28 Agustus 2024.

Menurut Bahlil, dirinya sudah memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti, dan akan menginformasikan lebih lanjut perkembangannya ke depan."Kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana, nanti saya akan kembali informasikan," katanya.

Ia menyampaikan tambang yang hendak diberikan kepada Muhammadiyah tersebut cukup luas, serta memiliki cadangan yang sesuai."Tambang itu bukan soal luasnya, tapi yang penting cadangannya," kata dia.

Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama.

Adapun keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah ormas keagamaan ini mendapatkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.

Menurut Fanny, izin pertambangan seharusnya digunakan untuk tujuan pencegahan, pengendalian, dan perlindungan, sehingga tidak semua tempat boleh dilakukan pertambangan dan tidak semua pihak boleh melakukan pertambangan. Pemberian izin seharusnya tidak dilakukan secara sembrangan “Apalagi kepada ormas yang tidak memiliki kapasitas dalam melakukannya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ormas, apalagi yang berbasis keagamaan, menurut Fanny, tidak dibentuk untuk melakukan usaha pertambangan, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan usaha pertambangan yang kompleks. Pengolahan tambang memerlukan pengetahuan dan keterampilan teknis, serta pemahaman mendalam tentang dampak lingkungan dan sosial sejak fase eksplorasi hingga eksplotasi, bahkan sampai tata niaganya.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan hal senada. Menurut dia, Ormas tidak punya kapasitas, tapi akan ada broker tambang. Para broker ini terafiliasi lewat partai politik dan para pengusaha. Maka yang paling dirugikan adalah negara, karena kekayaan tambang yang seharusnya dikelola secara maksimal tapi hilang begitu saja.

Adapun rencana pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan mencuat sejak kehadiran Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada 2022 yang dipimpin Bahlil saat menjabat sebagai Menteri Investasi.

• Sebelumnya
• 1
• 2

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan. Sebelumnya konsesi telah lebih dahulu didapat oleh ormas keagamaan lain, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK yang kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia. “Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin. Kami bikin yang bagus, dua opsi itu” ujarnya.

Bahlil masih belum mau merinci berapa detail luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.

Pemberian izin tambang untuk ormas sebelumnya ramai menuai kritik. Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional Fanny Tri Jambore Christanto menilai rencana pemberian izin pengelolaan pertambangan batu bara bagi organisasi masyarakat dapat memperparah kerusakan lingkungan.

• 1
• 2
• Selanjutnya

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pihaknya sudah menyiapkan opsi dua wilayah izin usaha tambang khusus (WIUPK) yang akan ditawarkan untuk dikelola badan usahaMuhammadiyah.

Dua tambang yang disiapkan adalah bekas lahan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Arutmin Indonesiaatau bekas lahan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Eks PKP2B, kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin, kita bikin yang bagus, dua opsi itu,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/8/2024).

Bahlil menyebut, luas lahan tambang bekas Adaro dan Arutmin itu cukup besar. Namun, dia tidak memerinci secara pasti berapa luas lahan dan potensi cadangan yang tersimpang di dalamnya.

“Luasnya saya lupa, tapi yang jelas luasnya cukup gede. Nanti saya cek lagi [cadanganya],” ucap Bahlil.

Adapun, izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah, kata Bahlil, bakal segera keluar sama halnya dengan IUP untuk Nahdlatul Ulama (NU) yang telah terbit lebih dulu.

“Saya cek ya karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangan [IUP Muhammadiyah] sudah sejauh mana nanti saya akan kabari,” katanya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan siap untuk mengelola izin tambang yang akan ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan untuk menerima tawaran pengelolaan izin tambang diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Selain itu, Muhammadiyah, kata Abdul, juga melalukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membocorkan lahan tambang batu bara yang kelak bakal dikelola oleh Muhammadiyah.

Adapun kelola tambang itu diberikan seiring dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi keagamaan tersebut.

Bahlil menyebut memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Ia mengatakan pemerintah kemungkinan memberikan lahan di bekas tambang PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau PT Arutmin Indonesia (Arutmin).

"Kemungkinan besar adalah Adaro, eks Adaro atau eks Arutmin, kami bkin yang bagus, dua itu opsi," kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/8).

Kendati, ia belum bisa merinci berapa luas lahan yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah. Selain itu, ia juga belum bisa membocorkan berapa kandungan batu bara di lahan tersebut.

"Luasnya saya lupa ya, tapi yang jelas cukup besar," ucap Bahlil.

Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi keagamaan yang mendapat IUPK dari presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain Muhammadiyah, Jokowi juga memberikan IUPK kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Berbeda dari Muhammadiyah, PBNU sudah menerima lahan kelola tambang dari Jokowi. Organisasi keagamaan itu akan menggarap lahan tambang batu bara seluas 26 ribu hektare pada Januari 2025 mendatang.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan izin yang didapat organisasinya berada di lahan tambang bekas milik Kaltim Prima Coal (KPC). Mengutip website kelompok perusahaan milik Grup Bakrie, KPC merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan mereka.

"Lokasinya Di Kalimantan Timur, eks KPC (Kaltim Prima Coal) relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare," kata Gus Yahya usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.