Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang macet di UMKM yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar di Bank Himbara.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Lantas, apa itu Bank Himbara?

Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Negara, sebagai sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN. Istilah Himbara telah digunakan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019.

Peran dari Bank Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

Daftar anggota Bank Himbara

Jaringan Bank Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN. Adapun anggota Bank Himbara, yaitu:

• Bank Mandiri
• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Tabungan Negara (BTN).

Sebelumnya, Himbara bekerja sama dalam pembayaran jasa tol. Sejak tahun 2016, Himbara telah memiliki mesin anjungan tunai (ATM) mandiri bersama bertajuk "ATM Link". Hingga saat ini, Bank Himbara terus mengembangkan sinergi agar kinerja operasional lebih efisien dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat lebih luas dan bermanfaat.

ATM Link dengan desain merah putih ini, melayani kebutuhan transaksi nasabah Bank Himbara dengan fitur yang lengkap dengan jumlah ATM lebih dari 50 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Melakukan transaksi di ATM Link, untuk kartu Bank Himbara seperti cek saldo dan tarik tunai tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, untuk transaksi transfer di ATM Link terdapat biaya administrasi, untuk transfer ke antar rekening Bank Himbara akan dikenai biaya sebesar Rp4.000 dan transfer ke rekening Bank non-Himbara biayanya sebesar Rp6.500 per transaksi.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan mengenai penghapusan kredit macetUMKM telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana dampaknya terhadap kinerja bank-bank BUMN atau Himbara?

Sebagai informasi, kebijakan penghapusan piutang macet UMKM di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, dsb tertuang dalam PP Nomor 27 Tahun 2024. Namun, tidak semua nasabah UMKM yang memiliki kredit macet bisa dihapus tagih.

Salah satu syaratnya adalah kebijakan ini hanya berlaku bagi nasabah bank-bank milik negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar. UMKM yang dinilai oleh Bank Himbara masih memiliki kemampuan untuk terus berjalan tidak akan diberikan penghapusan utang.

Selain itu, nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun. Nominal kredit macet maksimal Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.

Menanggapi kebijakan baru ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sedang mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar aturan baru ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyampaikan dengan adanya kebijakan ini maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist), tetapi masih memiliki potensi usaha kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan, sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

“Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Dia menuturkan bahwa BRI optimistis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara, Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan sepanjang tidak terjadi moral hazard, perseroan telah memperhitungkan dampak kebijakan penghapusan piutang macet ini dalam perencanaan keuangan perseroan untuk beberapa tahun ke depan.

Lebih lanjut, dirinya menyebut langkah pemutihan ini tentu menjadi peluang bagi nasabah-nasabah untuk bisa memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan kembali sekaligus tentunya menjadi mesin pertumbuhan bisnis bagi BRI.

Pasalnya, banyak UMKM yang sebelumnya memiliki potensi usaha, tetapi kesulitan mengakses pembiayaan karena nama mereka masih tercatat sebagai debitur bermasalah.

Perbesar

Pegawai melayani nasabah di kantor cabang BRI, Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

“Karena orang-orang yang tadinya tidak bisa mendapat kredit, tapi namanya belum diputihkan itu tidak boleh memang diberi kredit. Nah, sekarang dengan diputihkan akan menjadi potensi pertumbuhan baru yang sehat, tentunya,” kata Sunarso.

Bank milik negara lainnya, Bank Tabungan Negara (BTN) melalui Corporate Secretary Ramon Armando menyampaikan terbitnya PP ini tentu dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

“PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard,” ujarnya.

Saat ini, Ramon melaporkan bahwa BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tata cara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM.

Sementara, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya pada bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya yang telah memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Dia juga menuturkan bahwa perseroan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Adapun, kata Okki terkait kebijakan penghapusan piutang ini, pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku

“[Hal ini] agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, dihadapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Bank Mandiri (BMRI) memastikan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM ini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perseroan.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan, tidak ada dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku alias write off.

“Berdasarkan analisis historis, rasio pengembalian [recovery rate] debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Mandiri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil pemerintah.

Pasalnya, menurut Ali, kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas,” sambungnya.

Dengan demikian, dia berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendukung masyarakat pertanian hingga nelayan.

"PP penghapusan itu bagus sekali, itu lihat kesungguhannya Pak Presiden (Prabowo) untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan," kata Zulhas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mewakili para petani dan nelayan mengucapkan terima kasih atas perhatian besar terhadap sektor pertanian. Hal ini termasuk juga visi swasembada pangan hingga pemberian fasilitas pertanian.

"Ini perhatian Bapak Presiden di sektor pertanian itu luar biasa. Yang pertama adalah swasembada, yang kedua dia memberikan fasilitas atau fasilitas seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian diberikan luar biasa. Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Amran mengatakan, langkah ini juga mendapat respons positif dari para petani dan nelayan. Menurutnya, langkah penghapusan utang ini dibutuhkan untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain.

"Bisa sudah meminjam bisa meminjam ke perbankan kembali. Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi sudah bisa berkelanjutan berusaha UMKM di sektor pertanian," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait mekanisme penghapusan utang tersebut, Amran belum dapat menjelaskannya. Menurutnya hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan BUMN perbankan. Ia juga berharap, langkah ini bisa menjadi awalan agar ke depan tidak ada lagi utang-utang yang menunggak.

"Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita, yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak," ujar Amran.

Saksikan juga video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

[Gambas:Video 20detik]

Nilai Utang yang Dihapus

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," kata dia.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," sambungnya.

(shc/ara)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

(shc/ara)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat total kredit macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) mencapai Rp8,7 triliun. Nominal utang UMKM di bank-bank BUMN itu disampaikan Erick Thohir kepada Komisi VI DPR RI, saat rapat kerja (raker), Senin (4/11/2024).

Nilai pinjaman tersebut ikut dikonfirmasi saat dirinya membahas rencana penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet untuk segmen UMKM di lembaga perbankan Tanah Air.

?Di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di Rp100 juta, sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya Rp8,7 triliun,? ujar Erick.

Di luar jumlah kredit macet, Erick mengatakan pemerintah melalui delapan kementerian sudah bertemu dan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ihwal hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank.

?Kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank,? paparnya.

Dalam kajian itu, dia mengaku ada perbedaan usulan terkait jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan.

?Nah memang ini masih ada usulan apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Nah kami mengusulkan kurang lebih kalau bisa dengan track record lima tahun, tidak dua tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat,? beber dia.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM sebagai langkah moratorium.

Artinya, kebijakan pemutihan utang di lembaga perbankan, termasuk Himbara, semacam moratorium bagi mereka yang pernah bermasalah. Seperti, UMKM, petani, dan nelayan yang pernah menjadi debitur perbankan.

?Nah oleh karena itu ini semacam dalam tanda petik moratorium kepada mereka (UMKM) yang pernah bermasalah,? ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan.

Dia mencatat, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan aturan turunannya, hapus buku telah dilakukan bank BUMN, namun tanpa hapus tagih.

?Dan bagi bank BUMN hapus buku bisa, tetapi hapus tagih tidak bisa,? paparnya.

Perkaranya, UMKM, petani, dan nelayan masih tetap tidak bisa memperoleh pembiayaan dari Himbara, akibat kredit macet dan tanpa peraturan hapus tagih. Karena itu, dengan penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih, bisa mendorong bank menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

?Sehingga dengan hapus buku hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali, dan kalau bank swasta bisa melakukan itu karena itu swasta sehingga mereka bisa menghapus buku sekaligus menghapus tagih,? tutur dia.

Adapun, rancangan peraturan pemerintah (RPP) perihal hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga tengah digodok otoritas. Airlangga memastikan beleid ini segera difinalisasikan.

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan BUMN akan terus berperan sebagai penyeimbang ekonomi Indonesia. Hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

"Saya akan ketemu para dirut (direktur utama) BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa," kata Erick dalam media briefing terkait Perkembangan Bio Farma di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Erick meminta para dirut BUMN untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, BUMN dinilai mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

"Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92% kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasabah untuk program Mekaar) itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan," ucap Erick.

Selain itu, Erick menyampaikan bahwa BUMN akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Sejumlah PSN dinilai dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret (2025) itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan," sambung Erick.

Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir dinilai memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.

"Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaallah tercapai," kata Erick.

(aid/eds)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerain Sosial (Kemensos) terus melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang cair pada Oktober 2024.

BNPT merupakan salah satu bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Meski disebut non tunai, tetapi masyarakat tetap mendapatkan bantuan dalam bentuk uang.

Dilansir dari laman Kemensos, penyaluran BPNT dilakukan melalui Bank Himbara dan dapat ditarik lewat ATM rekening Kartu Keluarga Sejartera (KKS) masing-masing KPM.

Metode itu menggantikan mekanisme sebelumnya yang mendistribusikan bantuan dalam bentuk barang di warung elektronik gotong royong (e-warong).

Bantuan BPNT berupa uang Rp 200.000 per bulan yang dicairkan setiap dua bulan, sehingga penerima akan mendapatkan Rp 400.000.

Berikut jadwal pencairan BPNT Oktober beserta syarat penerima dan cara ceknya.

Jadwal pencairan BPNT Oktober 2024

Penyaluran bansos BPNT Oktober 2024 adalah lanjutan dari tahap lima yang telah berlangsung sejak September 2024.

Pada dasarnya, pencairan BPNT dilakukan secara bertahap pada awal hingga akhir bulan. Waktu penerimaannya berbeda di setiap wilayah dan bank bersangkutan.

Namun, merujuk pada mekanisme BPNT yang dirilis Kemensos, transfer dana bantuan ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25.

Kendati demikian, untuk memastikannya penerima manfaat dapat mengecek saldo rekening KKS ke bank Himbara, seperti BNI, BRI, dan Mandiri.

Pencairan BPNT akan terus berlanjut hingga tahap ke-6 yang dijadwalkan dimulai pada November-Desember 2024.

Cara cek penerima BPNT 2024

Masyarat bisa mengecek apakah termasuk dalam penerima manfaat BPNT bulan Oktober 2024.Pengecekan bisa dilakukan secara online lewat laman Bansos Kemensos.

Berikut cara ceknya:

- Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih wilayah tempat tinggal, seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
- Ketik nama sesuai yang tertera pada KTP
- Masukkan empat huruf kode CAPTCHA yang muncul pada kotak
- Klik "Cari Data".

Tonton:Total Bantuan Rp 600.000, Ini Jadwal Pencairan Bansos BPNT September-Oktober 2024

Syarat penerima bansos BPNT 2024

BNPT hanya diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat dari Kemensos.

Dikutip dari KompasTV, berikut syarat masyarakat yang bisa mendapat BPNT:

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP
- Nama penerima tercantum dalam DTKS Kemensos yang merupakan acuan dalam menentukan penerima bansos
- Masuk dalam kategori miskin berdasarkan penilaian pemerintah Desa/Kelurahan dengan indikator besaran pendapatan, kondisi rumah, dan akses ke layanan dasar
- Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau karyawan BUMN/BUMD yang memiliki penghasilan tetap dan tunjangan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadwal Pencairan BPNT Oktober 2024 dan Cara Cek Penerimanya"

Jakarta -

Apa Itu Bank Himbara? Ini Daftar Bank yang Termasuk Anggotanya

Bank Himbara terdiri dari empat bank besar milik pemerintah Indonesia. Tak hanya sebagai penyedia layanan keuangan masyarakat, keempat bank ini mempunyai peran penting bagi perekonomian nasional.

Mengutip repository Unbari, Himbara lebih diminati masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan atau menginvestasikan dana yang dimiliki. Himbara dianggap lebih berkompeten, aman, dan terpercaya.

Apa Itu Bank Himbara?

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yang beranggotakan bank-bank BUMN. Bank milik negara adalah bank yang akte pendirian maupun modal dimiliki negara Indonesia.

Sebagai entitas yang dimiliki dan dikelola pemerintah, Bank Himbara memiliki peran yang sangat signifikan dalam:

• Menggerakkan pertumbuhan ekonomi
• Mengelola aset nasional
• Memberikan pelayanan uang yang berkelanjutan kepada masyarakat
• Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi.

Anggota Bank Himbara

Ada empat bank milik negara yang masuk ke dalam anggota Himbara. Berikut daftar dan sejarah singkatnya:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri berdiri pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Skripsi berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Himbara Tahun 2019-2022, pada tahun 1999, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing bank tersebut mempunyai peran yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Pesero) yang selanjutnya disebut BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank diberikan mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dikukuhkan oleh Undang-undang No 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. BNI menjadi Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Didirikan di Purwokerto oleh Raden Aria Wiriatmadja, pada awalnya Bank BRI bernama De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Indlandsche Hoofden.

Menuut company profile Bank BRI, pada awalnya lembaga ini mengelola kas di masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Namun, selanjutnya, pada tahun 1895, secara resmi dibentuk Hulpen Spaarbank der Inlandsche Bestuursambtenaren yang kemudian dikenal dengan Bank Pengkreditan Rakyat yang pertama di Indonesia. Beberapa perubahan nama dilakukan, hingga pada 1946, Pemerintah Indonesia mengubah nama lembaga tersebut menjadi Bank Rakyat Indonesia.

4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diawali dengan berdirinya Postpaarbank di tahun 1897. Mengutip laman Bank BTN, kemudian, postpaarbank diambil alih Pemerintah Jepang dan berubah nama menjadi Tyokin Kyoku atau Kantor Tabungan.

Namun kemudian, pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos. Pada tahun 1963, Bank Tabungan Pos berubah nama menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963. Selanjutnya, BTN mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara pada 29 April 1989.

Fasilitas ATM Link Himbara

ATM Link adalah jaringan ATM Himbara yang bisa digunakan oleh seluruh nasabah himbara. Menurut arsip detikFinance, kini, ada 53.000 unit ATM Link yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebanyak 335 fitur dari seluruh bank himbara terhimpun dalam satu ATM Link. Jadi jika di suatu daerah belum ada ATM dari salah satu bank Himbara, maka ATM Link bisa menjadi solusi.

(elk/row)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto memberi pesan khusus kepada bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menjaga uang milik rakyat.

Mulanya, Prabowo menyatakan bahwa berdasarkan perhitungannya, Indonesia memiliki begitu banyak aset dan kekayaan yang patut dikelola dengan baik.

“Kalau kita konsolidasikan semua kekayaan kita dalam manajemen yang baik, mungkin [membuat] kaget. Jangankan orang lain, kita juga akan kaget betapa kayanya kita,” katanya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dengan demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan peran semua pihak untuk menjaga kekayaan bangsa secara arif dan prudent.

Dirinya lantas menyinggung peran badan usaha milik negara (BUMN), khususnya perbankan dalam mengelola keuangan rakyat.

“Makanya BUMN, bank-bank, ingat. BNI, bank perjuangan, semua Himbara, uang yang saudara kelola adalah uang rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Prabowo, setiap sen dari uang rakyat, termasuk yang berupa kredit harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberhasilan untuk mengelola kekayaan tersebut akan tercapai.

Selain itu, Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga mencanangkan sistem peradilan yang lebih baik untuk mendongkrak perekonomian dalam negeri. “Para investor akan tenang kalau ada kepastian hukum,” tuturnya.

Adapun, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menkumham Supratman Andi Agtas, hingga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga hadir dalam kesempatan tersebut. Tampak pula Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar.

JAKARTA, investor.id - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) fasilitas pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan tiga bank himbara.

Ketiga bank pelat merah rekanan PTBA tersebut terdiri dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Skema pemanfaatan DHE SDA sedianya dirancang untuk meningkatkan kemampuan kas perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA, Farida Thamrin, menyampaikan nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara PTBA dan bank rekanan, serta memberikan manfaat saling mendukung dalam kegiatan usaha masing-masing.

“PTBA berharap, dapat mengoptimalkan pengelolaan DHE SDA demi keberlanjutan dan kemajuan industri sumber daya alam di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional,” ucap Farida dalam keterangan resminya dikutip, Kamis (3/10/2024).

Skema pemanfaatan DHE SDA sudah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI No. 7 Tahun 2023); dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 (PADG BI No. 6 Tahun 2024).

"Dalam pemanfaatan DHE SDA, PTBA akan memperhatikan kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG)," ujar Farida.

Sebagai perusahaan yang mengekspor batu bara, emiten bersandi saham PTBA tersebut diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30% ke sistem keuangan Indonesia, baik dalam bentuk rekening khusus atau instrumen keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP No. 36 Tahun 2023), di mana jangka waktu penempatan paling singkat adalah tiga bulan sejak penerimaan dana DHE SDA.

Sesuai Laporan Keuangan per Juni 2024, PTBA menempatkan DHE SDA dengan posisi penempatan sebesar Rp 1,6 triliun atau ekuivalen US$ 95,8 Juta melalui instrumen keuangan Indonesia di Bank Indonesia (BI) maupun bank rekanan.

Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Arief Rachman, menyampaikan skema pemanfaatan DHE SDA dirancang untuk meningkatkan kemampuan kas perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

“Kami di Bank Indonesia mendukung inisiatif ini. Kami berupaya terus menyediakan fasilitas yang dapat digunakan perusahaan di dalam negeri yang mematuhi ketentuan DHE SDA agar dapat mengakses dana kompetitif di perbankan kita,” ujarnya.

Arief pun mengapresiasi PTBA sebagai pionir di Grup MIND ID dalam memanfaatkan DHE SDA. “Selamat kepada PT Bukit Asam Tbk dan rekan-rekan dari Himbara. Mudah-mudahan, kerja sama ini bisa ditiru perusahaan-perusahaan lain di bawah naungan MIND ID karena ini contoh yang baik,” tuturnya.

Sebagai informasi, MoU ditandatangani langsung Farida Thamrin bersama Budi Purwanto selaku EVP Corporate Banking Bank Mandiri, kemudian Ditya Maharani sebagai SVP Divisi Corporate Banking BNI, dan Teguh Tofani selaku Division Head Energy & Mining Division BRI di Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Turut menyaksikan antara lain Direktur Keuangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Akhmad Fazri, lalu Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Arief Rachman,, dan Mochamad Rizaldi selaku SEVP Corporate Banking Bank Mandiri.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memiliki dua tantangan pekerjaan besar.

Pertama, masih adanya ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, serta penyusunan skema manfaat bagi Penabung Mulia.

Untuk itu, BP Tapera sangat mengharapkan dukungan dari Bank Himbara agar
terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam hal penyusunan skema benefit (keuntungan) bagi
penabung mulia.

Selain itu, untuk perluasan kepesertaan khususnya bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Himbara dan pekerja mandiri.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho pun mengimbau Bank Himbara agar dapat memperhatikan kualitas rumah yang ditawarkan kepada masyarakat, agar kiranya sesuai
dengan aturan dan ketentuan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera juga menyampaikan agar dapat segera menerbitkan efek dalam hal penyaluran dana Tapera.

“Para Bank Penyalur kiranya agar dapat segera menerbitkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dan Long Term Notes (LTM), karena realisasi baru dapat dicatatkan jika NCD dan LTM telah diterbitkan,” ungkap Heru dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Sugiyarto juga menyampaikan harapannya agar Bank Himbara dapat mendorong para pegawai di lingkungan bekerjanya untuk dapat mendaftarkan kepesertaan melalui portal kepesertaan Sitara.

“Kami menjamin dan menyimpan kerahasiaan data semaksimal mungkin untuk menjaga perlindungan data pribadi pegawai. Dari segmen Pekerja Mandiri, kami harapkan juga dukungan Bank Himbara terkait agen laku pandai-nya dalam rangka memaksimalkan perluasan kepesertaan,” pungkas Sugiyarto.

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau BUMN menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi. Sebab, bunga KPR Bank Himbara disebutnya terlalu tinggi.

Basuki mengatakan bunga KPR dari sejumlah bank Himbara lebih tinggi dari swasta. Ia membandingkan bunga KPR Himbara dengan PT Bank Central Asia Tbk atau BCA.

"Mandiri itu 9%, itu kan masih mahal, padahal BCA 5%," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024) kemarin.

Oleh sebab itu, Basuki mendorong agar bunga KPR Himbara turun untuk mendorong kepemilikan rumah.

"Menurunkan (bunga KPR) mungkin itu yang akan kita kejar. Jadi itu memang harus lebih efisien bank-bank Himbara untuk bisa memberikan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau," ungkapnya.

Di sisi lain, untuk mendorong kepemilikan hunian, Basuki menjelaskan pemerintah kini menghadirkan program subsidi KPR lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah bakal menambah kuota FLPP pada September, tapi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Berikut Rata-rata Bunga KPR:

BCA

Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun: 2,79% (Tahun ke-1), 5,79% (Tahun ke-2 dan ke-3), 8,10% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 10,10% (Tahun ke-7 sampai ke-10), dengan minimum tenor 10 tahun

• Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 8% (Pembelian) 9% (Refinancing)
• Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 8,50% (Pembelian) 9,50% (Refinancing)
• Suku Bunga Cap 2 Tahun: 9% (Pembelian) 10% (Refinancing)

Bank Mandiri

Suku Bunga Berjenjang Fix 4 Tahun: 9,99% fixed dengan minimum jangka waktu kredit 12 tahun (New Booking dan Take Over KPR)

Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 10,25% dengan minimum jangka waktu kredit 3 tahun

Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 9,55% dengan minimum jangka waktu kredit 7 tahun (new booking, take over, dan top up multiguna)

BTN

Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 8,39% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)

Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 8,99% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)

Suku Bunga Fixed 10 Tahun: 9,99% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)
BNI

Suku Bunga Single Fixed Berjenjang Berjenjang Tenor Minimal 10 Tahun: 4,25% (fixed tahun ke-1), 6,85% (fixed tahun ke-2 sampai ke-3), 9,25% (tahun ke-4 sampai ke-5), 10,25% (fixed tahun tahun ke-6 sampai ke-10).

• Suku Bunga Fixed 3 Tahun Hingga Lunas: 8,25%
• Suku Bunga Fixed 5 Tahun Hingga Lunas: 8,25%
• Suku Bunga Fixed 10 Tahun Hingga Lunas: 9,75%

BRI

Suku Bunga Berjenjang 8 Tahun: 6,20% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 9,50% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 11,50% (Tahun ke-7 sampai ke-8), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 8 tahun

Suku Bunga Berjenjang 10 Tahun: 5,75% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 9% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 11% (Tahun ke-7 sampai ke-10), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 10 tahun

Suku Bunga Berjenjang 15 Tahun: 5,0% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 8,30% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 10,30% (Tahun ke-7 sampai ke-15), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 15 tahun.

(das/das)