Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar hukum pemiluhan umum (pemilu) Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa jumlah calon tunggal yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan tetap banyak. Konsolidasi elit partai menjadi salah satu faktornya.

Titi menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyampaikan terjadi penurunan jumlah wilayah dengan kandidat atau calon tunggal, yakni dari 41 menjadi 38 daerah. Namun, Titi tidak meyakini bahwa penurunan akan terus berlanjut.

"Dari 41 daerah tersebut, lebih banyak daerah yang tetap bercalon tunggal daripada yang bertambah akibat rekomendasi pencalonan yang sudah solid di tingkat elite partai," ujar Titi, dilansir dari Antara pada Senin (16/9/2024).

Dia mengatakan bahwa kemungkinan hanya enam daerah lagi yang tidak akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal. Artinya, bisa tersisa 35 daerah dengan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong.

Menurut Titi, perpanjangan pendaftaran dan penghapusan syarat persetujuan partai koalisi yang lama turut mempengaruhi jumlah calon tunggal di sejumlah daerah.

Keputusan memperpanjang pendaftaran tersebut tercantum dalam surat nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 yang diterbitkan pada 11 September 2024.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9/2024) pukul 23.59 WIB.

Kemudian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa terjadi penurunan daerah dengan calon tunggal di Pilkada 2024 saat meninjau simulasi pencoblosan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9).

"Setelah pendaftaran perpanjangan penerimaan berkas kembali yang kemarin kami lakukan, adalah satu provinsi dan 37 kabupaten/kota. Kepastiannya nanti dilakukan update [pembaharuan] pada saat penetapan pasangan calon," kata Afifuddin, dilansir dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan calon tunggal yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yang bakal melawan kotak kosong dianggap sebagai pelecehan, baik terhadap kemanusiaan dan demokrasi.

"Masak sih orang bernyawa harus disandingkan melawan kotak kosong yang tidak bernyawa. Ini pelecehan betul. Menangnya tidak enak, kalah pun tidak enak. Ini yang harus kita benahi," Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, dalam keterangannya di Jakarta, pada Kamis (12/9/2024), seperti dikutip Antara.

Dalam Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Pilkada yang memiliki calon tunggal terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota.

Siti merasa bingung dengan maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024, di tengah demokrasi Indonesia yang multipartai.

Sebab dalam sistem kepartaian jamak seharusnya partai politik dan masyarakat diberi ruang seluas-luasnya buat mengajukan atau berlomba menyodorkan kandidat kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada.

Akan tetapi, menganggap fenomena calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 sebagai ironi. Sebab sebagian besar partai politik justru memilih bergabung dalam koalisi besar buat mendukung kandidat tertentu.

Siti menganggap situasi maraknya calon tunggal pada Pilkada terdapat kecenderungan untuk aklamasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Di sisi lain, Siti menganggap maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024 adalah dampak dari partai politik yang kehilangan kedaulatan dan otonomi.

"Tidak percaya diri dalam mempromosikan kadernya. Mereka juga tidak merasa bersalah, malahan fine, fine (baik-baik) saja," ujar Siti.

Seluruh calon tunggal yang berlaga di berbagai daerah itu akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan pengundian nomor urut bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan calon tunggal yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yang bakal melawan kotak kosong dianggap sebagai pelecehan, baik terhadap kemanusiaan dan demokrasi.

"Masak sih orang bernyawa harus disandingkan melawan kotak kosong yang tidak bernyawa. Ini pelecehan betul. Menangnya tidak enak, kalah pun tidak enak. Ini yang harus kita benahi," Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, dalam keterangannya di Jakarta, pada Kamis (12/9/2024), seperti dikutip Antara.

Dalam Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Pilkada yang memiliki calon tunggal terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota.

Siti merasa bingung dengan maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024, di tengah demokrasi Indonesia yang multipartai.

Sebab dalam sistem kepartaian jamak seharusnya partai politik dan masyarakat diberi ruang seluas-luasnya buat mengajukan atau berlomba menyodorkan kandidat kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada.

Akan tetapi, menganggap fenomena calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 sebagai ironi. Sebab sebagian besar partai politik justru memilih bergabung dalam koalisi besar buat mendukung kandidat tertentu.

Siti menganggap situasi maraknya calon tunggal pada Pilkada terdapat kecenderungan untuk aklamasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Di sisi lain, Siti menganggap maraknya calon tunggal pada Pilkada 2024 adalah dampak dari partai politik yang kehilangan kedaulatan dan otonomi.

"Tidak percaya diri dalam mempromosikan kadernya. Mereka juga tidak merasa bersalah, malahan fine, fine (baik-baik) saja," ujar Siti.

Seluruh calon tunggal yang berlaga di berbagai daerah itu akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan pengundian nomor urut bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong demi menjaga asas keadilan pada Pemilu 2024.

Mada Sukmajati saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (9/9/2024), menekankan hal itu mengingat banyak daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024.

"Saya kira perlu ada aturan secara eksplisit terkait kampanye kotak kosong dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)," kata Mada.

Mada menuturkan bahwa selama ini tidak ada larangan terkait kampanye kotak kosong, namun di sisi lain tidak ada regulasi yang mengatur apabila kotak kosong itu benar-benar dikampanyekan oleh masyarakat secara masif.

Menurut Mada, memfasilitasi aturan kampanye tersebut bukan berarti KPU mendukung kotak kosong atau khawatir dianggap mengajak orang lain golput atau tidak memilih.

Sebaliknya, kata dia, aturan tersebut diperlukan untuk memberikan asas keadilan bagi calon tunggal dalam berkontestasi melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.

"Memang ini dilematis tapi ini perlu diatur. Bayangkan ruang dan waktu kampanye bagi calon tunggal ada aturan dan batasannya, sedangkan kampanye calon tunggal dibebaskan dan tidak diatur secara khusus," ujar dia.

Menurut Mada, aturan terkait kampanye kotak kosong mendesak diperlukan terlebih apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU Pemilu yang meminta opsi kotak kosong dalam kertas suara diberlakukan di semua daerah penyelenggara Pilkada 2024.

"Aturan terkait kampanye itu (kotak kosong) jelas diperlukan apalagi jika di semua daerah menyiapkan opsi kotak kosong," kata dia.

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB. Adapun 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalahnya calon tunggal saat melawan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diatur dalam undang-undang. Apabila itu terjadi, Pilkada diulang pada tahun berikutnya.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menjelaskan bahwa Pasal 54D Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau UU Pilkada mengatur hal tersebut.

"Artinya, kalau calon tunggal kalah pada tahun 2024, pilkada berikutnya pada tahun 2025," kata Titi dalam diskusi daring yang diselenggarakan The Constitutional Democracy Initiative (CONSID), dilansir dari Antara pada Senin (2/9/2024).

Titi menjelaskan bahwa Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada mengatur calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan lebih dari 50% suara. Kemudian, Pasal 54D ayat (2) mengatur bahwa calon tunggal yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada tertulis bahwa pemilihan berikutnya tersebut diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

"Kenapa kemudian ada kata-kata jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan? Ini tidak lepas dari praktik bahwa sebelumnya kita melakukan penataan jadwal pilkada sebelum menuju pilkada serentak nasional," ujar Titi yang juga
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pilkada serentak sebelumnya berlangsung pada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Menurut Titi, penataan itu telah tuntas karena akan berlangsungnya Pilkada serentak secara nasional pada 2024, setelah itu Pilkada akan berlangsung secara reguler setiap 5 tahun.

Sementara itu, Pasal 54D ayat (4) UU Pilkada menegaskan bahwa jika belum ada pasangan calon terpilih, pemerintah menugaskan penjabat untuk memimpin daerah tersebut.

Oleh karena itu, Titi menilai bahwa dalam batas penalaran yang wajar , apabila calon tunggal kalah dalam Pilkada 2024, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya alias 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan munculnya calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 karena pasangan calon (paslon) merasa lebih baik menguasai suara partai politik (parpol) ketimbang memengaruhi masyarakat.

“Dari pada susah-susah memperebutkan suara rakyat, rakyat punya logika dan seleranya sendiri, lebih gampang memperebutkan suara partai,” ujar Titi dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Ia mengatakan, situasi itu juga dipengaruhi oleh tingginya peluang kemenangan paslon tunggal di pilkada yang berlangsung selama ini.

Titi mengungkapkan, calon tunggal punya probabilitas menang hingga 98,11 persen.

“Jadi ada pandangan calon tunggal menjanjikan kemenangan,” sebut dia.

Apalagi, lanjut dia, saat ini 90 persen kepala daerah maju dari jalur parpol.

Bisa dikatakan, tiket untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah (bacakada) sangat bergantung dari parpol.

Maka, lebih baik gerakan politik diarahkan agar tiket parpol hanya diberikan pada satu paslon.

Ketimbang, harus bersaing dengan paslon lain yang bisa memecah suara masyarakat.

“Jadi kalau dia sendirian, lebih gampang untuk mengambil suara partai dari pada mempertaruhkan suara rakyat untuk milih dia,” tuturnya.

“Atau dari pada susah-susah ikut pilkada, nunggu suara rakyat di TPS, lebih baik mengumpulkan semua partai jadi satu, sehingga calon tunggal yang peluang menangnya 98,11 persen tadi,” imbuh dia.

Diketahui saat ini sejumlah parpol kemungkinan bakal bergabung dalam koalisi besar untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Koalisi raksasa itu bakal diberi nama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Saat ini, KIM Plus mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Sementara itu, Anies Baswedan sangat mungkin tidak mendapatkan tiket.

Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem memberikan sinyal akan mencabut dukungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, perlu ada revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (Pilkada).

Revisi tersebut diperlukan untuk menghindari semakin meningkatnya kemunculan pasangan calon (paslon) tunggal pada gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) ke depannya.

Menurut Ray, ada beberapa aturan yang harus diubah dari UU Pilkada. Pertama, mencabut persyaratan 20-25 persen dukungan partai politik (parpol) terkait pencalonan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, dalam UU Pilkada disebut syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen.

“Memang konsekuensinya kemungkinan akan banyak paslon. Tetapi banyak paslon jauh lebih baik dari pada pasangan tunggal. Lebih substantif, banyak pilihan,” ujar Ray dalam diskusi dengan tema “Kotak Kosong Merajalela, Kaum Oligarki Pestapora”, dikutip dari kanal YouTube Vinus Forum, Jumat (9/8/2024).

Kedua, mempermudah syarat bagi calon independen guna mengimbangi pencalonan kepala daerah dari parpol atau gabungan parpol.

Kemudian, Ray mengusulkan dimasukkan aturan parpol wajib melakukan pengusungan pada pilkada, sebagaimana termaktub dalam aturan pecalonan pada pemilihan presiden (pilpres).

Terakhir, dia mengatakan, perlu diatur bahwa harus ada minimal dua paslon pada pilkada, sebagaimana diatur dalam pencalonan pilpres.

Namun, menurut dia, untuk mengatur perihal wajib pengusungan calon dan minimal dua paslon harus dengan mengubah konstitusi.

Sebelumnya, Ray mengatakan, fenomena peningkatan paslon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 merupakan konsekuensi dari strategi pemenangan partai politik.

“Tren Pilkada 2024, kotak kosong versus calon tunggal disebabkan faktor rekayasa bukan alami. Bagian strategi pemenangan, memborong parpol mendukung satu kandidat sehingga kandidat ini dipastikan menang,” katanya.

Dia pun mengatakan, strategi memenangkan pilkada dengan paslon tunggal melawan kotak kosong memang paling ampuh. Sebab, sejarah mencatat bahwa paslon tunggal tersebut pasti menang.

“Setelah diteliti, 98 koma sekian persen calon tunggal lawan kotak kosong pasti menang. Kejadian yang meleset cuma satu di Makassar (pemilihan wali kota di Makassar tahun 2018). Jadi, hampir dipastikan calon tunggal lawan kotak kosong pasti menang dan kemenangannya di atas 60 persen. Makanya menggiurkan,” ujar Ray.

Sebelumnya, Visi Nusantara Maju (Vinus) Indonesia mencatat fenomena peningkatan paslon tunggal pada Pilkada sejak 2015 hingga kemungkinan 2024.

Berdasarkan pemaparan Vinus Indonesia, pada Pilkada 2015, ada tiga pasangan calon (paslon) tunggal. Lalu, pada 2017, ada sembilan paslon tunggal.

Kemudian, pada Pilkada 2018, ada 13 paslon tunggal. Hingga pada Pilkada 2024, diperkirakan bakal ada 25 paslon tunggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 berpotensi hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) yang melawan kotak kosong.

Namun, sejumlah warga di Jakarta mengaku tak setuju apabila Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti satu paslon.

Mereka menganggap bahwa calon tunggal pada Pilkada Jakarta 2024 berdampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi.

Anggap demokrasi hilang

Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) mengaku tak setuju jika Pilkada Jakarta mendatang hanya diikuti satu paslon. Ia menganggap, hal itu menghilangkan nilai demokrasi dalam pilkada.

“Ya enggak setuju. Masalahnya (kalau itu terjadi), demokrasinya akan hilang. Kan demokratis itu ibaratnya harus ada lawannya. Kalau enggak ada lawannya, ya sama saja bohong,” ujar Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Menurut warga Pasar Minggu tersebut, persaingan dengan kotak kosong dalam kontestasi politik sangat tidak baik dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia, termasuk Jakarta.

Karena itu, ia berharap agar Pilkada Jakarta 2024 diikuti oleh lebih dari satu paslon.

“Kalau lebih banyak pasangan, lebih bagus demokrasinya, lebih kelihatan. Masyarakat bisa memilih," jelas Herman.

Herman berpandangan, pilkada yang diikuti oleh calon tunggal sama saja dengan penunjukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

Menurutnya, tak ada demokrasi pada mekanisme tersebut.

“Kalau satu doang, itu bukan demokrasi. Lebih baik ditunjuk saja langsung sama presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” katanya.

Senada dengan Herman, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) juga keberatan jika Pilkada Jakarta hanya ada satu paslon saja.

Alasan Hasan juga serupa dengan Herman, yakni demi demokrasi.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Berharap ada calon-calon lain

Sementara itu, karyawan swasta asal Lubang Buaya, Jakarta Timur, bernama Bachtiarudin Alam (28) menyadari bahwa tidak ada satu pun partai politik yang bisa mengusung bakal calon gubernur sendirian pada Pilkada Jakarta 2024 karena terhalang jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Namun, menurutnya itu bukan berarti partai politik bisa dengan sengaja menciptakan kondisi hanya satu paslon yang bersaing pada Pilkada, apalagi ada beberapa sosok calon pemimpin yang diharapkan masyarakat Jakarta bisa maju dalam Pilkada Jakarta kali ini.

“Ada Anies, ada Ahok. Ridwan Kamil sebenarnya bagus, tapi alangkah baiknya jika Anies atau Ahok juga masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta melawan Ridwan Kamil,” ucap Bachtiarudin.

“Ini sebagai alternatif untuk pilihan kepada masyarakat. karena dalam demokrasi memang semua ditentukan rakyat. Tapi kan, soal siapa saja yang bakal dipilih, itu ditentukan partai,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Bachtiarudin berharap ada sebuah gerakan kolosal dari masyarakat yang berani menyuarakan pengusungan bacagub Jakarta melalui jalur independen.

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” kata Bachtiarudin.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi bakal melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut belakangan ini berubah setelah PKS mengajukan sosok Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekali pun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

Menurutnya, adanya permintaan batas waktu tersebut menunjukkan perubahan dari sikap PKS terhadap Anies.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengusulkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar meneliti perihal fenomena meningkatnya pasangan calon (paslon) tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pasalnya, Ray Rangkuti mengatakan, potensi peningkatan calon tunggal pada Pilkada 2024 terjadi karena rekayasa atau bukan alami.

Dia pun mencontohkan bahwa ada sosok potensial dengan elektabilitas tinggi tetapi tidak diusung oleh partai politik (Parpol) sebagai bakal calon kepala daerah. Tetapi, parpol malah berkumpul mengusung sosok yang elektabilitasnya tidak sampai 10 persen.

“Ada calon yang 10 persen kok bisa parpol ramai-ramai ke situ (mendukung). Sedangkan yang paling tinggi ada sampai 40 persen (elektabilitas). Ada apa, apa yang dijanjikan kok partai berkumpul di situ,” ujar Ray dalam diskusi dengan tema “Kotak Kosog Merajalela, Kaum Oligarki Pestapora”, dikutip dari kanal YouTube Vinus Forum, Jumat (9/8/2024).

Menurut dia, Bawaslu seharusnya bisa menyelidiki guna memastikan tidak ada praktik jual beli kursi dalam proses pencalonan kepala daerah tersebut.

“Saya mengusulkan (ke bawaslu) calon tunggal di daerah yang kelihatan by rekayasa itu perlu diseldiki kenapa. Bawaslu punya tugas untuk memastikan tidak ada praktik jual beli kursi di dalam pencalonan,” kata Ray.

Meskipun, Ray mengatakan bahwa kemungkinan Bawaslu akan sulit masuk apabila tidak terkait dengan politik uang. Pasalnya, dugaan munculnya calon tunggal lebih karena rekayasa politik.

Lebih lanjut, Ray mengatakan, fenomena peningkatan paslon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 merupakan konsekuensi dari strategi pemenangan partai politik.

“Tren Pilkada 2024, kotak kosong versus calon tunggal disebabkan faktor rekayasa bukan alami. Bagian strategi pemenangan, memborong parpol mendukung satu kandidat sehingga kandidat ini dipastikan menang,” ujarnya.

Dia pun mengatakan, strategi memenangkan pilkada dengan paslon tunggal melawan kotak kosong memang paling ampuh. Sebab, sejarah mencatat bahwa paslon tunggal tersebut pasti menang.

“Setelah diteliti, 98 persen calon tunggal lawan kotak kosong pasti menang. Kejadian yang meleset cuma satu di Makassar (pemilihan wali kota di Makassar tahun 2018). Jadi, hampir dipastikan calon tunggal lawan kotak kosong pasti menang dan kemenangannya di atas 60 persen. Makanya menggiurkan,” kata Ray.

Sebelumnya, Visi Nusantara Maju (Vinus) Indonesia mencatat fenomena peningkatan paslon tunggal pada Pilkada sejak 2015 hingga kemungkinan 2024.

Berdasarkan pemaparan Vinus Indonesia, pada Pilkada 2015, ada tiga pasangan calon (paslon) tunggal. Lalu, pada 2017, ada sembilan paslon tunggal.

Kemudian, pada Pilkada 2018, ada 13 paslon tunggal. Hingga pada Pilkada 2024, diperkirakan bakal ada 25 paslon tunggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong semakin meningkat dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 sampai 2024.

Hal itu terungkap dari data yang dimiliki Visi Nusantara Maju (Vinus) Indonesia. Pada Pilkada 2015, ada tiga pasangan calon (paslon) tunggal. Lalu, pada 2017, ada sembilan paslon tunggal.

Kemudian, pada Pilkada 2018, ada 13 paslon tunggal. Hingga pada Pilkada 2024, diperkirakan bakal ada 25 paslon tunggal.

“Artinya, paslon tunggal terus meningkat dari pilkada ke pilkada,” kata pendiri Vinus Indonesia Yusfitriadi dalam diskusi dengan tema “Kotak Kosog Merajalela, Kaum Oligarki Pestapora”, dikutip dari kanal YouTube Vinus Forum, Jumat (9/8/2024).

Dia pun berpandangan bahwa munculnya fenomena paslon tunggal tersebut lebih karena ada paksaan, bukan karena natural atau tidak ada calon yang mungkin diusung oleh partai politik (parpol).

"Indikasi pemaksanaanya, memaksa parpol untuk bergabung dengan kekuatan besar, agar tidak mendorong figur walau figur itu secara elektabilitas mumpuni. Ini merusak tatanan demokrasi. Sama dengan set back demokrasi 20 tahun ke belakang,” ujarnya.

Yusfitriadi mengatakan, indikasi pemaksaan adanya satu paslon tersebut terlihat pada Pilkada di Sumatera Utara (Sumut) dan kemungkinan bisa terjadi di Jawa Barat dan Jakarta.

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa demokrasi dirusak bukan dari luar. Melainkan, dirusak dari dalam oleh parpol.

“Ketika itu terjadi, demokrasi bukan dirusak dari luar, tetapi oleh parpol dan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab pada kemajuan demokrasi,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Rendi NS Umboh. Menurut dia, fenomena kotak kosong yang meningkat sebagai bentuk degradasi demokrasi.

Meskipun, dia menyebut, tidak salah dengan adanya satu paslon dalam Pilkada karena diatur dalam undang-undang. Tetapi, kemmunculannya juga diatur harus natural.

Rendi lantas menyinggung soal kongkalikong parpol di balik kemunculan satu paslon yang tidak natural dalam Pilkada 2024. Dengan tujuan, kontestasi pada 2029.

“Pilkada serentak 2024 menentukan hasil Pemilu 2029. Pengalaman yang ada, ternyata menggerakan struktur birokrasi di tingkat provinsi, kabupate/kota itu sangat mujarab menenangkan pemilu,” ujar Rendi.

“Untuk memenangkan Pemilu 2029, kepentingan saat ini adalah kepala daerahnya dimenangkan. Oleh karena itu, sekarang parpol memetakan daerah-daerah mana, berbagi saja asal tetap solid. Sehingga, kami berpikir kemungkinan kotak kosong naik secara signifikan,” katanya lagi.

Demokrasi tidak langsung

Sementara itu, Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengkhawatirkan sistem demokrasi langsung berubah menjadi demokrasi tidak langsung dengan munculnya banyak calon tunggal.

“Kalau kita prediksikan calon tunggal dari pemilu ke pemilu makin naik jumlahnya, maka arah politik demokrasi langsung kita itu kayaknya bisa menemukan arugmentasi atau momentum untuk bisa mengabaikan demokrasi langsung,” kata Jojo Rohi.

Artinya, menurut Jojo Rohi, kepala daerah akan dipilih oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sebab, pemerintah bisa berpikir banyak calon tunggal yang muncul sehingga untuk menghemat ongkos politik maka pemilihan akan dikembalikan ke DPRD.

Dia lantas menyinggung soal peran pemilih untuk mengkritisi kemunculan fenomena calon tunggal pada Pilkada 2024.

Untuk informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Kemudian, pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 27 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024. Lalu, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) menyayangkan jika Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong.

Menurutnya, fenomena calon tunggal di pilkada menunjukkan tidak berjalannya demokrasi di suatu negara.

“Kalau satu (pasangan calon) doang, itu bukan demokrasi, mending ditunjuk saja langsung sama Presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” ujar Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024).

Herman juga menyayangkan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mengusung eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta dan melawan kotak kosong.

Dia berpendapat, wacana ini merupakan upaya penjegalan terhadap mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Sebab, Anies sebelumnya telah menyatakan akan mencalonkan diri pada Pilkada Jakarta.

“Bagaimana caranya, Anies ini dijegal. Jangan sampai dia punya kekuasaan. Kalau Anies punya kekuasaan, yang miring-miring itu bakal dibabat habis sama dia,” kata dia.

Selain itu, menurut Herman, pembentukan KIM Plus juga merupakan upaya menghalang-halangi mantan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kalau Ahok kan juga enggak cukup kursinya melalui PDI-P. Anies juga sebenarnya enggak cukup sih. Tapi, kalau mereka berdua maju, KIM itu habis semuanya,” tutur Herman lagi.

Sementara, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) menilai, sebenarnya, kewenangan partai politik untuk mengusung sosok calon kepala daerah.

Namun, dia tetap tidak setuju jika hanya ada calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta.

“Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan.

Senada dengan Hasan, karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28) mengatakan, wacana munculnya calon tunggal di Pilkada Jakarta merupakan imbas hadirnya KIM Plus.

“Itulah realitas politik yang ada, ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan. Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite parpol,” tegas Bachtiar.

Oleh karena itu, Bachtiar berharap ada sebuah gerakan masif masyarakat yang berani menyuarakan pencalonan kepala daerah Jakarta melalui jalur independen.

“Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, KIM Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus.

"Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan.

Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik.

Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies.

Namun, sikap tersebut berubah setelah PKS mengajukan sosok Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies.

"PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi.

Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tersebut diketahui bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, sebelumnya prioritas PKS adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta. PKS berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dia mengatakan, opsi bergabung dengan KIM sedang dibicarakan di internal pimpinan pusat PKS. Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta, tambah Kholid, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Mengenai nasib Anies Baswedan, dia mengatakan, sebetulnya Anies sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari kursi dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat ikut Pilkada Jakarta. Menurutnya, Anies juga sudah diberi kemudahan dengan didukung 18 kursi DPRD Jakarta dari Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga sampai turun gunung mencari mitra koalisi untuk Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara RI lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar ada opsi PKS akan meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto saat ditemui di sela-sela mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia pun mewanti-wanti agar semua pihak bisa demokratis dalam mengikuti kontestasi pemilu. Menurutnya, demokrasi akan rusak jika ada pihak mengganjal seseorang maju dalam kontestasi. "Dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) membantah anggapan adanya upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai berlogo pohon beringin itu hanya ingin fokus mengusung Ridwan Kamil menjadi cagub.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya sama sekali tak memiliki niat untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, sampai ingin menjegal bakal calon tertentu untuk maju dalam kontestasi politik.

"Jadi tidak ada niat sedikitpun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, saat ini Partai Golkar telah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Namun, Partai Golkar tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan partai lain di Pilgub DKI Jakarta.

Karena itu, Partai Golkar mengajukan proposal kepada partai politik lain untuk berkoalisi. Keputusan untuk menerima atau menolak proposal yang diberikan Partai Golkar sepenuhnya ada di tangan partai politik lain. "Itu kami serahkan kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik," ujar Doli.

Ia mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin menang dalam kontestasi pilkada. Untuk memperoleh kemenangan, setiap partai berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. "Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi," kata dia.

Karena itu, menurut Doli, pihaknya berupaya meyakinkan partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung Partai Golkar. Bukan hanya meyakinkan partai-partai yang tergabung dalam KIM, melainkan juga partai di luar KIM.

"Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja, untuk memberikan dukungan. Itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing," ujar dia.