Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan tingkat inflasi Indonesia akan terjaga dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5% hingga 3,5%.

“Kami memproyeksikan tingkat inflasi pada 2024 sekitar 2,33%, dibandingkan dengan 2,81% pada 2023,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Josua mengatakan, sepanjang sisa tahun 2024, tekanan inflasi diperkirakan tetap rendah, terutama karena pemerintah telah memilih untuk menunda penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan untuk mendukung daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, potensi terkendalinya inflasi hingga akhir 2024 cenderung meningkat karena berkurangnya risiko imported inflation, karena nilai tukar rupiah diperkirakan akan cenderung stabil.

Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, jelas Josua, didukung oleh potensi penurunan suku bunga The Fed, yang dapat meningkatkan sentimen risk-on dan menarik arus modal masuk.

“Selain itu, tekanan inflasi dari harga energi global, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, dapat diimbangi oleh risiko penurunan permintaan global,” jelasnya.

Namun demikian, Josua mengatakan bahwa risiko kenaikan dapat muncul menjelang akhir tahun, yang lebih didorong oleh peningkatan permintaan musiman selama perayaan Natal dan tahun baru.

Lebih lanjut, menurutnya, proyeksi inflasi yang lebih rendah ini dapat memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan sebagai respons terhadap potensi penurunan suku bunga The Fed.

Tercatat, indeks harga konsumen (IHK) pada September 2024 mengalami deflasi sebesar 0,12% secara bulanan (month-to-month/mtm), lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,03% mtm.

Josua mengatakan, perkembangan tersebut menandai deflasi selama lima bulan berturut-turut, yang merupakan rekor terpanjang sejak tahun 1999.

Inflasi tahunan pada September 2024 juga turun menjadi 1,84% (year-on-year/yoy), turun dari 2,12% yoy pada bulan sebelumnya.

Deflasi bulanan dalam 5 bulan terakhir ini, jelas Josua, didominasi oleh faktor supply mengingat peningkatan produksi beberapa komoditas pangan pasca fenomena El Nino yang berimplikasi pada penurunan harga komoditas pangan.

Sementara itu, inflasi inti yang merupakan proxy inflasi sisi permintaan pada umumnya, yang justru mengalami peningkatan dimana secara bulanan masih mengalami inflasi sepanjang tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tak memasukkan rencana penerapan cukai plastik dan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok untuk mendongkrak penerimaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang rilis usai Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.

Terpantau rencana untuk mendorong penerimaan berbeda dengan yang ada dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang terbit pada akhir Mei lalu.

Mengacu pada KEM-PPKF 2025, pemerintah memiliki enam kebijakan untuk mendukung penerimaan negara.

Salah satunya adalah ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru berupa produk plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) beserta pungutan cukainya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Kemudian juga melakukan intensifikasi kebijakan tarif CHT melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Nyatanya, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah hanya mencantumkan kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat. Tak ada kebijakan cukai plastik.

Pemerintah juga menghapus kebijakan intensifikasi tarif CHT, sehingga hanya tersisa lima kebijakan untuk mendorong penerimaan negara yang direncanakan senilai Rp2.996,9 triliun atau naik Rp194,6 triliun dari rencana tahun ini.

Untuk diketahui, saat ini tarif cukai rokok bersifat multiyears atau ditetapkan secara langsung untuk beberapa tahun mendatang. Seperti halnya pada 2022 lalu pemerintah menetapkan tarif cukai rokok untuk 2023 dan 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022, tarif cukai rokok atau CHT pada 2023-2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun. Lantas, apakah tarif cukai rokok jadi naik tahun depan?

Berikut kebijakan untuk mendukung penerimaan mengacu KEM-PPKF 2025 vs Nota Keuangan RAPBN 2025

KEM-PPKF 2025	Nota Keuangan RAPBN 2025
a. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	a. peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai
b. Ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru berupa Produk Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) beserta pungutan cukainya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat	b. kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat
c. Intensifikasi tarif bea keluar produk sawit dan mineral	c. intensifikasi bea keluar produk sawit dan mineral
d. Intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui tarif bersifat multiyears, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer	d. pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan
e. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan	e. penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan core revenue system.
f. Penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan Core revenue system

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadila buka suara soal rencana pemerintah yang ingin menerapkan cukai plastik. Menurutnya, rencana tersebut akan menghambat investasi yang ada di Indonesia.

"Investor itu akan datang kalau kita juga punya aturan, insentif pajak harus membuat mereka ringan. Jangan belum-belum sudah kita palak," kata Bahlil saat konferensi pers di Jakarta, Senin (29/7).

Untuk itu, Bahlil menyampaikan bahwa sejumlah Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan perlu duduk bersama membicarakan kendala investasi di Kementerian terkait.

"Memang ke depan ideal itu, Menteri Teknis, Menteri Investasi dan Kementerian Keuangan itu harus duduk bareng untuk membicarakan hal-hal terkait kendala yang ada di masing-masing Kementerian," ujarnya.

Bahlil menerangkan salah satu proyek investasi yang belum berhasil direalisasikan yakni proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft, perusahaan asal Rusia.

Bahlil bilang, belum terealisasinya investasi pada sejumlah perusahaan tersebut dikarenakan adanya faktor perang Rusia dan Ukraina, serta adanya aturan insentif di dalam negeri.

"Sekarang lagi dicari bagaimana exit-nya, jalan keluarnya untuk agar bisa ini jalan, termasuk di dalamnya adalah cukai plastik," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai rencana pengenaan cukai plastik justru dapat menjadi disinsentif dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

“Memang investor itu akan datang kalau kita juga punya aturan, insentif, pajak, yang harus membuat mereka itu juga ringan. Jangan belum-belum kita sudah palak, kan masalahnya di situ,” katanya dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Bahlil mencontohkan salah satu proyek investasi yang masih belum berhasil direalisasikan yaitu proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft, perusahaan asal Rusia.

Menurutnya, renegosiasi untuk realisasi proyek tersebut masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah. Salah satu faktornya memang karena dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina. Faktor lainnya, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh aturan yang bersifat disinsentif di dalam negeri.

“Dan sampai sekarang belum selesai [direalisasikan]. Nah, sekarang lagi dicari bagaimana exit-nya, jalan keluarnya untuk agar bisa ini jalan, termasuk didalamnya adalah cukai plastik ya,” jelas dia.

Bahlil mengatakan kementerian teknis, termasuk Kementerian Keuangan, perlu duduk bersama untuk membahas berbagai kendala investasi yang terkait dengan kewenangan di masing-masing kementerian.

“Memang ke depan yang ideal itu menteri teknis, Menteri Investasi sama Kementerian Keuangan itu duduk harus bareng, untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala, khususnya di Kewenangan masing-masing Kementerian,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024.

Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai rencana pengenaan cukai plastik justru dapat menjadi disinsentif dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

“Memang investor itu akan datang kalau kita juga punya aturan, insentif, pajak, yang harus membuat mereka itu juga ringan. Jangan belum-belum kita sudah palak, kan masalahnya di situ,” katanya dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Bahlil mencontohkan salah satu proyek investasi yang masih belum berhasil direalisasikan yaitu proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft, perusahaan asal Rusia.

Menurutnya, renegosiasi untuk realisasi proyek tersebut masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah. Salah satu faktornya memang karena dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina. Faktor lainnya, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh aturan yang bersifat disinsentif di dalam negeri.

“Dan sampai sekarang belum selesai [direalisasikan]. Nah, sekarang lagi dicari bagaimana exit-nya, jalan keluarnya untuk agar bisa ini jalan, termasuk didalamnya adalah cukai plastik ya,” jelas dia.

Bahlil mengatakan kementerian teknis, termasuk Kementerian Keuangan, perlu duduk bersama untuk membahas berbagai kendala investasi yang terkait dengan kewenangan di masing-masing kementerian.

“Memang ke depan yang ideal itu menteri teknis, Menteri Investasi sama Kementerian Keuangan itu duduk harus bareng, untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala, khususnya di Kewenangan masing-masing Kementerian,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024.

Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

JAKARTA, investor.id – Perluasan objek cukai bakal menghantam sektor manufaktur nasional, yang saat ini sudah menghadapi tantangan berat dari pelemahan daya beli masyarakat dan serbuan barang impor.

Betapa tidak, beberapa produk manufaktur masuk daftar perluasan cukai, seperti plastik, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) serta deterjen hingga MSG yang bisa segera menyusul.

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isu pengenaan cukai terhadap tiket konser hingga makanan cepat saji (fast food).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan wacana itu diungkapkan dalam kuliah umum yang tidak berhubungan dengan rencana kebijakan.

"Tidak ada hubungannya dengan kebijakan jangka pendek maupun jangka menengah beberapa tahun ke depan," ujar Askolani di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Senada, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto menjelaskan ekstensifikasi cukai tersebut hanya bersifat usulan.

"Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujar Nirwala.

Pada dasarnya, kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru mencakup tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Baca juga: Siap-siap! Tiket Konser hingga Makanan Cepat Saji Bakal Kena Cukai

Penetapan barang kena cukai perlu proses panjang

Adapun terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," rincinya.

Dia juga memastikan pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," tegas Nirwala.

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Di saat transisi pemerintahan, isu terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penentuan cukai rokok, cukai plastik serta minuman manis (MBDK) justru menimbulkan pro-kontra.

Ketentuan kenaikan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu.. sebesar 12% [dua belas persen] yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, dikutip Rabu (26/6/2024).

Sebelumnya, pemerintah telah lebih dahulu menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022. Sementara dalam UU HPP, pemerintah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal 'lempar bola' kebijakan kenaikan PPN 12% kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan tersebut bukan lagi ranahnya.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (26/6/2024).

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memastikan apakah pemerintah bakal mengerek tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

"Lihat kondisi ekonomi tahun depan," kata Airlangga di acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58, Kamis (25/7/2024).

Bukan cuma pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Pasalnya, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi, masih belum ada hilal terkait naik atau tidaknya tarif tersebut.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Seperti diketahui, salah satu janji kampanye Prabowo – Gibran, yang sangat optimisitis untuk mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax-to-GDP ratio (tax ratio) hingga angka 23%. Padahal, tax ratio Indonesia per 2023 baru mencapai 10,2%.

Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan telah mematok rasio pajak tersebut di rentang 10,09% hingga 10,29% dari PDB. “Untuk mencapai tax ratio 23%, kami menunggu pemerintahan baru jelaskan bagaimana caranya,” lanjut Dolfie.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan semua asumsi sudah dijadikan dasar dalam membuat postur APBN 2025. Menurutnya, pemerintah sudah menghitung berbagai komponen untuk APBN tahun depan, termasuk kenaikan tarif PPN 12%.

"Kan sudah dihitung penerimaan kita itu Target revenue-nya, komponennya apa-apa kan udah ditetilkan di situ," jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui bahwa keputusan menaikkan tarif PPN 12% tetap ada di tangan Prabowo Subianto. Dia berharap dengan dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II dapat merumuskan kebijakan ini, khususnya di masa transisi pemerintahan.

DPR dan pemerintah sepakat menetapkan pendapatan negara di APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di rentang 12,3%-12,36% dari produk domestik bruto (PDB). Target penerimaan pada tahun depan kemungkinan besar naik untuk membiayai program unggulan Prabowo, yakni makan siang gratis yang anggarannya ditetapkan Rp71 triliun.

Selain itu, Prabowo juga dituntut untuk merealisasikan janji politis lainnya, seperti membangun infrastruktur sekolah serta meningkatkan pertahanan. Lantaran adanya narasi keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, Prabowo juga diminta untuk melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusatara (IKN) yang dimulai oleh Presiden Jokowi.

Perbesar

Tarif Cukai Rokok dan Penerapan Cukai Plastik & Minuman Manis

Selain kenaikan tarif PPN jadi 12%, pemerintah juga tengah menggodok tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memberi sinyal harga rokok kembali naik mulai tahun depan. Harga rokok bakal terkerek setelah pemerintah mendapatkan restu dari DPR RI untuk menaikkan cukai rokok pada 2025.

Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, perubahan tarif CHT atau cukai rokok akan berdampak pada kenaikan harga rokok di level eceran atau harga yang dibayar oleh konsumen. Askolani menyampaikan alasan pemerintah melakukan penyesuaian tarif CHT lantaran tarif cukai rokok multiyears yang telah ditentukan akan berakhir pada akhir 2024.

Bukan cuma cukai rokok, pemerintah juga tengah melakukan finalisasi aturan terkait cukai plastik dan cukai minuman manis dalam kemasan (BMDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Perbesar

Dampak ke Daya Beli

Kenaikan tarif PPN 12% serta penyesuaian tarif cukai rokok dan penerapan cukai plastik serta MBDK tentu akan berimbas langsung ke masyarakat, baik produsen maupun konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan kerisauannya mengenai rencana pemerintah bakal mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah berharap wacana tersebut batal direalisasikan. Hal itu perlu dijalankan untuk tetap menjaga pertumbuhan pada pasar properti nasional.

“[Kita berharap] pajak 12% jangan sampai dijalankan,” kata Junaidi saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi, Selasa (23/7/2024).

Junaidi juga menuturkan bila kebijakan PPN 12% tetap diimplementasikan, maka pemerintah perlu untuk menyiapkan stimulus agar pasar properti RI dapat terus bergeliat. Sebagai contoh, Junaidi berharap pemerintah dapat memperpanjang pemberian insentif bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya terkait kenaikan tarif pajak dan cukai. Pasalnya, indikasi pelemahan daya beli masyarakat saat ini terlihat dari optimisme konsumen. Mengacu pada data survei Bank Indonesia (BI), indeks keyakinan konsumen pada Juni 2024 tercatat 123,3. Angka tersebut lebih rendah dari IKK pada Mei 2024 sebesar 125,2 dan IKK April 2024 yang mencapai 127,7.

Meski masih masuk dalam zona optimistis, keyakinan konsumen memang mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Penurunan IKK sejak April-Juni 2024 tak terlepas dari melemahnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Jika dirincikan, optimisme konsumen pada kondisi saat ini atau IKE Juni 2024 mencapai 112,9 atau turun dari level 115,4 pada Mei 2024 (month-to-month/mtm). Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), indikator yang meramal kondisi ekonomi enam bulan ke depan dari perspektif konsumen, juga turun dari level 135 pada Mei 2024 menjadi 133,8 pada Juni 2024.

Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penjualan ritel yang melambat serta melemahnya indeks keyakinan konsumen, yang berkorelasi dengan penurunan inflasi inti. Daya beli masyarakat makin terpukul dengan anjloknya nilai tukar rupiah sepanjang semester I/2024. Konsumsi masyarakat juga akan melambat jika pemerintah membebankan kenaikan tarif PPN 12% dan cukai yang bakal mengerek harga jual produk.

Faisal juga mengingatkan pemerintah agar jangan mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Dia memberi contoh realisasi konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2024 hanya 4,91% (yoy). Padahal, kata dia, periode tersebut ada dua kejadian besar yang seharusnya bisa mendongkrak konsumsi, yakni Pemilu 2024 dan bulan Ramadan.

“Pemerintah dan pengusaha harus mengantisipasi angka konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah di kuartal selanjutnya. Bahkan, pertumbuhan ekonomi kita bisa saja berada di bawah 5%. Itu dampak terburuk,” ujar Faisal.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menduga pemberlakuan cukai plastik merupakan kehendak dari pihak yang ingin menghambat atau justru mengambil alih industri petrokimia dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman mengatakan pihaknya masih tak memahami kejelasan terkait dengan tujuan dan makna dari pemberlakuan cukai terhadap plastik.

"Saya mencium ini adalah program untuk menyabotase perkembangan industri petrokimia dan plastik di negara-negara Asean dan Indonesia," kata Budi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Dugaan Budi mengarah pada percobaan asing melalui dorongan The United Environment Assembly (UNEA) yang ingin menghentikan produksi bahan baku plastik dalam negeri.

Menurut dia, tersebut mirip dengan minyak goreng dari kelapa kopra yang diterpa dengan isu negatif sehingga teralihkan ke kelapa sawit. Padahal, minyak goreng dari kelapa kopra merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Tak hanya itu, Budi melihat serangan terhadap industri plastik dan bahan bakunya juga serupa dengan kekuatan asing yang juga berupaya untuk menghambat industri kelapa sawit dan hilirisasi nikel.

"Saya tidak rela teman-teman, kita di legislatif dibodohi bangsa asing dengan kasus pengenaan cukai. [Dugaan] Uni Eropa, bisa jadi di belakangnya global elit," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan surat protes ke pemerintahan saat ini maupun pemerintahan baru jika pengenaan cukai plastik diterapkan.

"Kalau pemerintah perlu dana jangan dari cukai, urusin illegal import yang bisa masuk tanpa pajak," tuturnya.

Budi keheranan dengan rencana cukai plastik yang dinilai tak sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini, yaitu penambahan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.

Apabila tujuan pemerintah untuk menangani sampah plastik maupun sampah laut, menurut Budi, hal tersebut telah disokong oleh nilai sirkular ekonomi dari manajemen sampah dan peningkatan pemanfaatan sampah untuk ketahanan pangan.

"Masalah plastik sudah dapat ditangani kalau manajemen sampah diterapkan pemerintah secara menyeluruh dan tuntas," pungkasnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Ahmad Akbar Susamto memperkirakan penerimaan negara bisa terdongkrak jika pemerintah menerapkan cukai produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Hanya saja, potensi tersebut bisa didapatkan jika diterapkan secara konsisten. “Jadi potensinya itu bisa besar dan bisa mencapai Rp 13 triliun lebih lah,” kata dalam diskusi CORE Mid Year Economic Review 2024, Selasa, (23/7).

Meskipun besar, menurut Akbar, pemerintah tidak memasang target setinggi potensinya. Penerimaan negara yang ditargetkan dari cukai produk plastik hanya sebesar Rp 1,8 triliun dan Rp 4,3 triliun dari cukai MBDK.

“Jadi antara potensinya dengan targetnya masih kecil. Kalau itu mau dikejar benar, masih banyak ruang untuk menambah penerimaan negara,” ujar Akbar.

Akbar mengakui cukai produk plastik dan MBDK memang tidak mudah meski aturannya sudah ada. Belum lagi harus menghadapi kesiapan industri yang berpotensi akan menarik ulur penerapan cukai tersebut.

“Biasanya kalau sudah ditetapkan aturannya, harus konsisten. Biasanya tarik menarik, jadi nggak, jadi nggak. Padahal ini sebenarnya bisa membuka ruang pendapatan pemerintah yang besar,” kata Akbar.

Kategori Minuman Manis yang Dikenakan Cukai

Pemerintah masih terus mempersiapkan kebijakan penerapan cukai minuman berpemanis. Meskipun belum diterapkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sudah memiliki rincian ruang lingkup objek cukai dalam rencana ekstensifikasi cukai MBDK.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kementerian Keuangan Iyan Rubiyanto menjelaskan kategori pertama cukai MBDK meliputi minuman siap saji. Produk yang masuk dalam kategori tersebut yaitu sari buah kemasan dengan tambahan gula.

"Jus buah juga kadang menyesatkan. Jus tidak semuanya sehat kalau kelebihan jadi masalah. Minuman manis tapi kalori rendah juga masalah," kata Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Rabu (24/7).

Produk lain yang masuk dalam kategori minuman siap saji lainnya dalam minuman berenergi. Selain itu juga minuman lain seperti kopi, teh, dan minuman berkarbonasi. Termasuk juga minuman spesial seperti larutan penyegar.

Kategori kedua minuman cukai MBDK yaitu minuman konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran. Produknya meliputi dalam bentuk bubuk yaitu kopi sachet, bentuk cair yaitu sirup dan kental manis serta bentuk padat seperti effervescent.

Perhitungan Tarif Cukai

Meskipun begitu, Iyan menegaskan cukai MBDK tidak akan diterapkan bagi penjual di tingkat warung. "Kami tidak akan ke arah sana, tapi hanya ke industri. Kopi tanpa gula juga tidak kena," ujar Iyan.

Tarif cukai MBDK juga saat ini sudah dibahas. Tarif akan dikenakan berdasarkan kandungan gula dalam suatu produk dan pungutan cukai juga akan diperhitungkan atau earmark sebagai dasar alokasi pencegahan dan penanggulangan akibat dampak negatif dari minuman berpemanis.

"Tarifnya spesifik per liter dan untuk earmarking-nya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan," kata Iyan.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya,pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangatprudentdan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Dia menegaskan sejumlah barang yang masuk dalam prakajian objek cukai, yaitu rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, fast food, tissue, gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, masih merupakan usulan dari berbagai pihak.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” katanya.

Menurutnya, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai plastik pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengenakan cukai pada dua kelompok MBDK, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menanggapi sinyal pemberlakuan cukai plastik yang akan diterapkan pemerintah. Ketimbang pengenaan cukai, impor ilegal dinilai lebih mendesak untuk dibereskan.

Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat protes ke pemerintahan saat ini maupun pemerintahan baru jika pengenaan cukai plastik diterapkan.

"Kalau pemerintah perlu dana jangan dari cukai, urusin illegal import yang bisa masuk tanpa pajak," kata Budi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Budi keheranan dengan rencana cukai plastik yang dinilai tak sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini, yaitu penambahan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.

Apabila tujuan pemerintah untuk menangani sampah plastik maupun sampah laut, menurut Budi, hal tersebut telah disokong oleh nilai sirkular ekonomi dari manajemen sampah dan peningkatan pemanfaatan sampah untuk ketahanan pangan.

"Masalah plastik sudah dapat ditangani kalau manajemen sampah diterapkan pemerintah secara menyeluruh dan tuntas," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terus menggodok rencana pemberlakukan tarif cukai pada produk plastik. Pelaksanaan cukai bagi produk plastik menunggu peraturan pemerintah setelah disetujui DPR.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

"Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai.

Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.