JAKARTA, investor.id – Pariwisata dipercaya memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian nasional. Apalagi, Indonesia memiliki potensi wisata alam yang sangat banyak dan beragam, sehingga mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Data tahun 2022 sektor pariwisata telah mampu menghasilkan PDB pariwisata sebesar 4,3% atau Rp 842.303,16 miliar, devisa pariwisata sebesar US$ 4.260 juta, dan menyerap tenaga kerja pariwisata 21,26 juta orang di tahun 2021.

Berdasarkan laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kunjungan wisatawan mancanegara baru berhasil 10,41 juta per November 2023. Walaupun target Kemenparekraf hanya 8,5 juta orang.

Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%, pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor pariwisata secara maksimal dan berkelanjutan.

“Kita jangan puas sama data, itu kan bisa benar, bisa juga tidak. Dengan target pertumbuhan ekonomi 7-8%, ya kita terus kerja keras, itu pesan Pak Prabowo. Kita harus melihat sektor apa yang bisa mendukung pertumbuhan, yang ditargetkan pada tahun 2025 itu adalah 8%,” kata Bambang Haryo kepada sejumlah media dikutip Senin (28/10/2024).

Salah satu yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu, menurutnya, adalah industri pariwisata. Karena industri pariwisata memiliki dampak multiplayer-effect economy yang pasti ke sektor lainnya, seperti sektor manufaktur, UMKM dan sektor jasa. Jika sektor-sektor tersebut bertumbuh, maka dipastikan akan terbuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, dan bisa mendorong ekonomi meningkat secara tajam. Belum lagi ditambahkan aspek pemasukan pajak negara.

Menurut pria yang akrab disapa BHS ini, pariwisata di Tanah Air masih kurang dimaksimalkan, pada hal Indonesia memiliki wisata alam dan budaya yang sangat berlimpah dan beberapa tidak dimiliki oleh negara lain. Misalnya wisata alam dengan 127 gunung yang aktif, maupun 500 tidak aktif. Baik pegunungan-pegunungan yang memanjang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, menghasilkan ribuan air terjun serta arum jeram dan sungai.

“Juga di sepanjang pantai kita yang panjangnya 81.290 km, 40 persennya bisa dipakai untuk wisata pantai dan laut, seperti snorkelling dan diving. Ini tidak dimiliki oleh banyak negara termasuk Prancis dan Thailand sebagai contoh,” urainya.

BHS menyatakan banyak negara yang hanya mengandalkan wisata budaya dan minim wisata alam, ternyata mampu menarik wisatawan asing.

“Mereka hanya punya wisata budaya saja yang diandalkan di negara tersebut. Sedangkan wisata alamnya sangat minim. Tetapi Prancis pernah mencapai 200 juta turis asing per tahun, dengan rata-rata waktu tinggal (spending time) 6.4 malam. Demikian juga Thailand, wisata alamnya sangat minim, lebih banyak wisata budayanya yang dieksplor secara maksimal,” imbuhnya.

Sehingga hal tersebut mampu mendatangkan turis internasional sebanyak 39 juta dengan spending time 9 malam dan bahkan masih mendorong Domestic Trip sebanyak 205 juta orang per tahun. Selain turis mengeksplor wisata budayanya, Thailand juga memberikan Visa Free Expansion kepada 93 negara selama 60 hari. Dan bahkan memberikan subsidi 50% tarif kamar untuk domestik. Sehingga diharapkan ekonomi dari pariwisata naik tajam baik internasional maupun domestik.

“Padahal wisata budaya kedua negara tersebut jumlahnya jauh lebih kecil dari potensi wisata budaya yang ada di Indonesia. Sebagai contoh Thailand hanya memiliki 4 kerajaan. Dan Prancis hanya memiliki 1 kerajaan. Sedangkan Indonesia memiliki 278 kerajaan di 80 tahun silam, dan 1.340 suku bangsa, yang menjadi sumber potensi wisata budaya di Indonesia,” terangnya.

BHS menjelaskan, seharusnya target perolehan turis wisata internasional di Indonesia, jauh lebih tinggi dari yang didapat oleh Thailand dan bahkan Prancis. Tetapi saat ini, turis mancanegara yang datang ke Indonesia hanya berkisar 10-15 juta orang per tahun, dengan lama tinggal 7 malam.

“Bayangkan bila turis internasional yang hadir di Indonesia sama atau di atas Thailand, maka kita bisa mendapatkan peningkatan di atas 3 kali lipat dari devisa pariwisata yang saat ini sekitar US$ 14 miliar atau Rp 217 trilliun. Sehingga devisa pariwisata kita bisa didapat lebih dari Rp 1.000 triliun, kalau kita benar-benar memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Indonesia,” kata Bambang Haryo.

Ia menegaskan sudah seharusnya Kemenparekraf segera membangun sumber daya manusia yang handal, untuk mendukung pariwisata mulai dari, supir taksi, pemandu wisata, pelaku usaha UMKM, dan yang lain lain, untuk dibina dan dilatih agar bisa memberikan informasi dan pelayanan kepada wisatawan internasional dan domestik tentang semua potensi pariwisata yang ada di wilayahnya masing masing. Juga secara terus menerus menggali potensi wisata budaya dan alam, serta mempertahankan kondisi wisata budaya dan alam yang ada saat ini.

“Agar spot wisata bisa dinikmati oleh wisatawan internasional termasuk domestik. Dan juga terus menerus mendorong tumbuhnya infrastruktur, baik jalan, rel, pelabuhan serta transportasi darat, laut, udara, serta kereta api untuk mendukung pariwisata nasional kita. Dan juga sektor keamanan yang saat ini sering dikeluhkan oleh wisatawan, tentang tidak amannya mereka berwisata di Indonesia. Pemerintah harus bisa menjamin keamanan secara maksimal, sehingga wisatawan asing maupun domestik bisa merasa nyaman dan aman pada saat berwisata di Indonesia,” pungkas Bambang Haryo.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada 21 Oktober 2024. Sejumlah menteri pun menyampaikan prioritas mereka, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran pun mengatakan bahwa tantangan pariwisata tidak hanya dari sisi SDM, bahkan lebih besar. Terutama terkait regulasi dan birokrasi yang sering menghambat para pelaku usaha.

"Regulasi harus jadi fokus program 100 hari pemerintahan baru, dan Kemenpar harus lebih dari sekadar promosi. Industri harus sehat dulu untuk bisa menarik wisatawan dan membangun destinasi," jelas Maulana dalam keterangannya Selasa (22/10/2024).

Salah satu permasalahan yang ia soroti adalah keberadaan Online Travel Agents (OTA) asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20 persen. Ini beban besar," seru dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Di sisi lain, mahalnya harga tiket pesawat juga menjadi hambatan bagi mobilitas wisatawan domestik. Menurut Maulana, pemerintah perlu segera mengevaluasi harga tiket pesawat untuk meningkatkan pergerakan wisatawan dalam negeri.

"Mahalnya harga tiket pesawat sangat mengganggu. Pemerintah perlu mengevaluasi masalah ini, karena mobilitas wisatawan adalah kunci keberhasilan program pariwisata dalam negeri," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah, pun ikut menekankan pentingnya pemerintah baru untuk mencapai target kunjungan 17 juta wisatawan mancanegara pada 2024.

Salah satu yang perlu dilakukan adalah merumuskan kembali kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS), mengingat dari 145 negara, hanya 19 negara yang termasuk dalam kebijakan tersebut. Hal ini didorong guna menciptakan iklim usaha pariwisata jadi penopang ekonomi nasional.

"Maka dari itu, kami menyambut baik rencana pemerintah untuk memisahkan Kementerian Pariwisata dari Kementerian Ekonomi Kreatif, karena ini akan mempercepat kinerja sektor pariwisata ke depan," ucapnya.

(das/das)

JAKARTA, Investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan baru bisa menindak online travel agents (OTA) asing yang kerap menekan industri pariwisata nasional. Selama ini, praktik bisnis OTA asing membuat industri pariwisata babak belur.  

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing beroperasi tanpa badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ini merugikan sektor akomodasi di Indonesia, karena OTA asing tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, sehingga industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Alan, dikutip Jumat (18/10/2024).

OTA asing juga tidak membayar PPN 11%, seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, itu harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%. Tetapi, akibat OTA asing tidak memiliki BUT, mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga, kata dia, ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Letika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel, yang tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi, kata dia, soal OTA asing yang menggunakan strategi ‘bakar uang’ dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

"OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegas dia.

Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Dia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu lebih pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari hingga 20 Oktober 2024. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pariwisata, karena tumbuhnya sejumlah destinasi wisata baru, namun bukannya tanpa persoalan.

Maulana tak memungkiri, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata Indonesia telah berkembang signifikan. Namun, masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan baru bisa menindak online travel agents (OTA) asing yang kerap menekan industri pariwisata nasional. Selama ini, praktik bisnis OTA asing membuat industri pariwisata babak belur.  

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing beroperasi tanpa badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ini merugikan sektor akomodasi di Indonesia, karena OTA asing tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, sehingga industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Alan, dikutip Jumat (18/10/2024).

OTA asing juga tidak membayar PPN 11%, seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, itu harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%. Tetapi, akibat OTA asing tidak memiliki BUT, mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga, kata dia, ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Letika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel, yang tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi, kata dia, soal OTA asing yang menggunakan strategi ‘bakar uang’ dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

"OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegas dia.

Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Dia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu lebih pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari hingga 20 Oktober 2024. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pariwisata, karena tumbuhnya sejumlah destinasi wisata baru, namun bukannya tanpa persoalan.

Maulana tak memungkiri, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata Indonesia telah berkembang signifikan. Namun, masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia bekerja sama dengan Pusat Penelitian Strategis (CSR) telah menentukan negara-negara sasaran untuk pengembangan potensi pariwisata pada tahun 2025. Hal itu diungkapkan Direktur Pusat CSR Pengembangan Pariwisata Internasional Yulia Maksutova pada forum Air Travel Sochi 2024: Discover the Southgate to Russia yang pertama yang digelar di gugusan pegunungan Sochi.

"Kami telah menentukan negara-negara sasaran untuk tahun depan bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Ekonomi: Turki, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, dan tentu saja negara-negara yang aktif tahun ini - Teluk Persia, China, India, dan Iran," kata Maksutova seperti dilansir agensi berita TASS, Selasa (15/10/2024).

Pelaksana Tugas Direktur Departemen Pelaksanaan Proyek di Bidang Kegiatan Pariwisata di Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia Georgy Grusha mengatakan, arus wisatawan di Rusia diperkirakan dapat mencapai 99 juta perjalanan pada akhir tahun 2024."Tahun ini kami sudah memperkirakan 99 juta wisatawan di negara ini. Juli lalu adalah bulan yang memecahkan rekor ketika lebih dari 10 juta orang melakukan perjalanan di dalam negeri," katanya.

Grusha mencatat bahwa pariwisata di Rusia memiliki prospek pertumbuhan. Pangsa industri pariwisata dalam PDB negara tersebut diharapkan tumbuh hingga 5% pada tahun 2030, dan jumlah wisatawan di Rusia diharapkan mencapai 140 juta perjalanan per tahun. Jumlah kamar harus meningkat sekitar 300.000.

"Ini akan membutuhkan sumber daya manusia yang besar. Industri pariwisata dan katering saja akan membutuhkan sekitar 400.000 karyawan baru," tuturnya.

Iran adalah salah satu mitra wisata Rusia yang paling menjanjikan di mana arus wisatawan dari negara itu ke Rusia telah melonjak 28% hingga akhir paruh pertama tahun 2024, mencapai 18.000 perjalanan. Sementara, lalu lintas wisatawan bersama meningkat 52% dan berada di atas level sebelum pandemi tahun lalu.

Layanan udara langsung dan perjalanan bebas visa kelompok antara kedua negara menjadi pendorong pertumbuhan perjalanan wisata antara kedua negara. Jumlah penerbangan antara Rusia dan Iran melonjak lebih dari dua kali lipat selama enam bulan terakhir.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sektor bisnis rekreasi dan pariwisata turut terdampak akibat penurunan daya beli masyarakat yang terjadi belakangan ini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan yang dilakukan wisatawan domestik (wisnus) pada bulan Agustus 2024 tercatat sebanyak 75,88 juta perjalanan.

Angka ini turun 1,77% dibandingkan dengan Juli 2024 yang mencapai 77,24 juta perjalanan.

Sekretaris Jenderal DPP Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budi Ardiansyah, menjelaskan bahwa penurunan ini terkait dengan deflasi yang berlangsung selama lima bulan berturut-turut, yang dipicu oleh daya beli masyarakat yang stagnan bahkan cenderung melemah.

"Daya beli yang stagnan dan cenderung turun jelas berdampak pada bisnis pariwisata. Ada potensi penurunan pembelian paket wisata, baik untuk destinasi dalam negeri maupun luar negeri," kata Budi kepada Kontan.

Biasanya, menurut Budi, menjelang libur akhir tahun, masyarakat sudah mulai menyiapkan anggaran untuk berwisata.

Namun, dengan adanya pengurangan pendapatan dan banyaknya kasus PHK di berbagai sektor, anggaran tersebut kemungkinan akan terpakai untuk kebutuhan lain.

"Memang biasanya orang sudah siap-siap untuk jalan-jalan di akhir tahun. Tapi kalau ada pengurangan pendapatan, bisa jadi anggaran tersebut terpakai lebih dulu," tambahnya.

Meskipun begitu, Budi tetap optimistis bahwa kondisi ekonomi akan membaik di akhir tahun 2024. Ia berharap adanya pemulihan baik dari segi ekonomi makro maupun mikro mulai bulan Oktober ke depan.

"Saya harap ekonomi Indonesia bisa membaik, baik di tingkat mikro maupun makro, mulai bulan Oktober," katanya.

Di sisi lain, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), pengelola kawasan rekreasi terbesar di Indonesia, juga merasakan dampak dari pelemahan daya beli ini.

Corporate Communication PJAA, Ariyadi Eko Purnomo, mengakui bahwa perusahaan mengalami penurunan pendapatan sekitar 2% pada kuartal III-2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pendapatan kami turun sekitar 2% dibandingkan dengan Q3 tahun lalu, tapi kami melihat kebutuhan masyarakat untuk rekreasi masih ada, meski tidak setinggi tahun sebelumnya," ungkap Ariyadi.

Namun demikian, PJAA tetap optimis dan menargetkan kenaikan pendapatan sekitar 10% dengan target jumlah pengunjung sebanyak 12 juta orang hingga akhir tahun.

Sementara itu, PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) juga mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 31,34% pada semester I-2024, dari Rp 74,6 miliar pada semester I-2023 menjadi Rp 51,22 miliar.

Meski demikian, pendapatan PANR justru meningkat 8,67%, dari Rp 1,38 triliun pada semester I-2023 menjadi Rp 1,5 triliun pada semester I-2024.

Corporate Secretary PANR, AB Sadewa, menyebutkan bahwa pasar pariwisata segmen corporate incentive masih menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan, meski jumlahnya belum besar.

"Kami melihat ada peningkatan permintaan dari segmen corporate incentive, walaupun skalanya belum besar," ujar Sadewa.

Corporate incentive sendiri merupakan perjalanan yang diberikan oleh perusahaan kepada distributor, karyawan, atau pelanggan VIP sebagai bentuk penghargaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pameran pariwisata Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2024 telah digelar pada 2-4 Oktober 2024. Setidaknya, terdapat 195 buyers dengan total hingga 7.000 komitmen transaksi yang berhasil digaet lewat acara ini.

Sebagai informasi, Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 merupakan gelaran pertama pameran pariwisata yang berlangsung pada 2 Oktober 2024 – 4 Oktober 2024.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan 195 buyers yang menjadi mitra potensial WITF 2024 itu berasal dari 38 negara.

“Transaksinya kita belum tahu, tapi yang terjadi appointment yang terjadi secara sistem itu ada 5.000 appointment di antara mereka [penjual dan pembeli WITF 2024]. Nah di luar itu diperkirakan ada 2.000 yang tidak melalui sistem,” kata Hariyadi saat ditemui di Swissotel PIK Avenue, Jumat (4/10/2024).

Hariyadi menyebut gelaran WITF 2024 diharapkan dapat membuat sebaran turis baik lokal maupun mancanegara merata ke seluruh destinasi wisata unggulan RI, tidak hanya terkonsentrasi pada destinasi wisata yang sudah matang seperti Bali saja.

Oleh karena itu, dirinya mengaku hanya membangun kerja sama dengan mitra agen pariwisata lokal terpercaya di agenda WITF 2024. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan minat para pembeli melirik sejumlah destinasi wisata prioritas baru lainnya.

“Itu rata [tak ada wilayah destinasi favorit], jadi mereka itu yang membuat acara ini sukses, karena kami mengkurasi buyernya yang berkualitas yang, nomor satu. Mereka memang dari record memang produksinya tinggi,” tegasnya.

Seiring dengan hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi suksesnya gelaran perdana pameran pariwisata WITF 2024.

Sandiaga berharap sektor pariwisata ke depan dapat menjadi roda penggerak kesejahteraan Indonesia. Pasalnya, sektor ini masih memiliki banyak potensi dan keunggulan yang belum tereksekusi dengan baik.

“Tinggal bagaimana kita memastikan bahwa pariwisata kita bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 1,65 malam.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin apabila dibandingkan Juli 2024, tetapi mengalami penurunan sebesar 0,03 dibandingkan Agustus 2023.

Plt Kepala BPS, Amalia A Widyasanti memaparkan bahwa rata-rata lama menginap tamu asing lebih tinggi daripada tamu Indonesia.

"Rata-rata lama menginap tamu asing selama 2,58 malam, sementara tamu Indonesia menginap selama 1,51 malam," ujar Amalia dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (1/10).

Secara rinci, rata-rata lama menginap tamu hotel terlama tercatat di Bali sebesar 2,86 malam, diikuti Papua Selatan dan Papua Tengah, masing-masing sebesar 2,83 malam dan 2,68 malam.

Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu hotel tersingkat tercatat di Sulawesi Barat sebesar 1,01 malam. Rata-rata lama menginap tamu asing terlama tercatat di Papua Tengah sebesar 3,57 malam, sedangkan yang tersingkat tercatat di Sulawesi Tengah sebesar 1,11 malam.

Kemudian untuk tamu Indonesia, rata-rata lama menginap terlama tercatat di Papua Selatan sebesar 2,83 malam, sedangkan yang tersingkat tercatat di Sulawesi Barat sebesar 1,01 malam.

Bisnis.com, JAKARTA – Bli Wahyu (28) berharap agenda moratorium pembangunan hotel di sejumlah wilayah di Provinsi Bali menjadi pertanda baik. Sebab, pemuda asal Canggu itu sudah resah dengan pembangunan hotel yang sudah berlangsung selama belasan tahun.

Sepanjang 10 – 15 tahun terakhir, kata Wahyu, pembangunan hotel di Pulau Dewata berlangsung dengan mengabaikan zonasi atau rencana tata ruang wilayah (RTRW), sehingga banyak area persawahan yang berubah fungsi menjadi hotel, guest house, vila, atau bangunan wisata lainnya

“Contoh paling nyata di Bali Selatan, atau Canggu lebih spesifiknya. Fungsi sawah sudah rusak, warga lokal sudah tidak mungkin membuka sawah lagi karena aliran air dan tanah rusak, padahal selain pariwisata, sawah jadi pekerjaan mayoritas warga Bali selain sektor jasa,” tuturnya.

Untungnya, warga bali seperti Bli Wahyu tidak sendirian menyangkut ihwal ini. Pada saat yang sama, pemerintah berencana melakukan moratorium pembangunan hotel demi mengatasi masalah alih fungsi lahan sawah di beberapa wilayah seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

Dalam pernyataannya kepada Bisnis, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno terang-terangan menyebut rencana moratorium pembangunan hotel dan vila di kawasan Sarbagita bertujuan mengatasi terjadinya alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara masif.

“Moratorium hotel bertujuan ‘mengerem’ terjadinya alih fungsi lahan secara masif. Hal ini seperti yang terjadi di Sarbagita belakangan ini. Banyak lahan persawahan yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata Bali, kini telah berubah menjadi hotel dan villa,” kata Sandiaga baru-baru ini.

Lalu, tambah Sandiaga, moratorium dilakukan untuk menjaga kondisi pasar agar tetap dalam keseimbangan antara supply dan demand. Sebab, kelebihan pasokan kamar hotel diyakini akan memicu terjadinya persaingan tidak sehat melalui ‘perang harga’ yang merugikan semua pihak.

Moratorium pembangunan hotel dan villa menjadi salah satu solusi untuk menghindari tanda-tanda terjadinya overtourism di Sarbagita yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

Selain itu, moratorium pembangunan hotel diharapkan mampu meningkatkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang berdampak positif terhadap pencapaian target perolehan devisa pariwisata, yakni dengan bertambahnya lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut langkah moratorium merupakan jalan keluar bagi sejumlah daerah yang mengalami masalah oversupply kamar hotel. Strategi moratorium ini mendapatkan dukungan dari kalangan pengusaha hotel.

“Kalau moratorium kami merekomendasikan. Sebab, ada beberapa daerah yang sudah oversupply kamar hotel,” kata Haryadi.

Selain itu, moratorium berguna untuk mengkompensasi lahan-lahan hijau yang sudah terlanjur dibangun hotel dan villa di Bali Selatan. Dengan demikian, Bali tetap memiliki kawasan yang jelas soal zona hijau, yang menjadi harapan bagi warga asli seperti Bli Wahyu.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten pariwisata dan hotel tampaknya akan dipengaruhi oleh momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.

VP Head of Investor Relations PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Erlin Budiman menerangkan bahwa Pilkada memberikan dampak positif bagi kinerja perhotelan milik SSIA di kuartal III-2024.

Erlin menyampaikan bahwa Pilkada umumnya melibatkan berbagai pihak, mulai dari peserta kampanye, pengamat dan media yang mungkin membutuhkan akomodasi selama periode pemilihan.

"Hal ini dapat meningkatkan permintaan untuk kamar hotel dan layanan hospitality," kata Erlin kepada Kontan, Senin (9/9).

Adapun untuk tahun ini, SSIA menargetkan pendapatan hingga Rp 960 miliar dari segmen perhotelan.

Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya International (SHID) Hariyadi Sukamdani melihat momentum Pilkada membawa dampak positif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan pada kuartal III-2024.

Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang diadakan oleh sejumlah perangkat Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Kalau dari sisi kegiatan Bawaslu dan KPU itu ada pengaruh positif. Tapi kalau dari kegiatan partai atau kontestannya engga terlalu banyak," ucap Hariyadi kepada Kontan, Senin (9/9).

Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), Agung Praptono berharap momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan membawa dampak positif pada sektor pariwisata. Ia meyakini bahwa hal ini akan membantu mendongkrak kinerja PJAA, mengingat adanya potensi peningkatan kunjungan wisatawan selama periode tersebut.

"Kita berharap momen Pilkada dapat membawa pengaruh positif dalam industri pariwisata," ucap Agung kepada Kontan, Senin (9/9).

Direktur Utama PT. Bayu Buana Tbk (BAYU), Agustinus Pake Seko melihat adanya faktor Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpotensi membawa sentimen positif bagi kinerja BAYU.

"(Sentimen pilkada) masih jadi tanda tanya. Tapi kami yakin dengan fokus ke produk dan layanan, bisnis akan tetap tumbuh dan keberlanjutan. Bisa iya bisa tidak (memengaruhi kinerja), tapi itu (Pilkada) beyond of our control, makanya saya lebih fokus ke product dan services saja," ujar Agustinus kepada Kontan, Senin (9/9).

Di samping itu, dirinya optimistis dapat mencetak kinerja positif pada kuartal III-2024 di tengah minimnya sentimen seperti momen libur sekolah dan hari besar keagamaan. Pasalnya, mayoritas bisnis perusahaan ditopang oleh segmen korporat yang lebih stabil.

Analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda menilai adanya momentum Pilkada berpotensi berdampak positif bagi emiten perhotelan. Namun, dampaknya belum terlihat pada periode kuartal III-2024.

"Momentum Pilkada kami kira bisa menjadi potensi positif untuk emiten hotel, tetapi memang tidak selalu akan positif ataupun memberikan efek pada kinerja emiten di kuartal III-2024," kata Vicky kepada Kontan, Senin (9/9).

Vicky melihat ada sejumlah sentimen yang mendorong kinerja emiten pariwisata dan hotel pada kuartal III-2024, mulai dari membaiknya kondisi ekonomi dan infrastruktur, adanya event lokal dan internasional hingga inovasi dan layanan yang diberikan oleh sejumlah perusahaan.

"Adapun sentimen positif yang juga dapat mendorong perbaikan kinerja emiten yaitu adanya kerja sama dengan berbagai pihak seperti maskapai penerbangan, agen perjalanan, platform online. Selain itu terdapat juga kampanye promosi yang efektif baik secara online atau offline yang dapat menarik minat wisatawan, dan adanya dukungan pemerintah untuk kembali diminati lagi emiten pariwisata dan hotel," ujarnya.

Vicky merekomendasikan untuk trading buy saham SHID dengan target harga Rp 1.040 - Rp 1.050. Selain itu ia juga merekomendasikan untuk wait and see saham PJAA.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat pergerakan saham SSIA ada di level support Rp 1.250 dan resistance Rp 1.390. Ia merekomendasikan buy if break untuk saham SSIA dengan target harga Rp 1.400 - Rp 1.500.

Kemudian, ia juga melihat pergerakan saham BAYU berada di level support Rp 1.365 dan resistance Rp 1.400. Dirinya merekomendasikan speculative buy untuk saham BAYU dengan target harga Rp 1.420 - Rp 1.450.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia AirAsia terus memperluas jaringannya ke Asia. Salah satu buktinya adalah dengan membuka rute penerbangan langsung terbaru ke Hong Kong dari Jakarta dan Bali.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan banyak turis asing yang datang ke Bali dan membuat masalah.

Bahkan ada turis asing yang membuat kelab mesum di Pulau Dewata itu.

Ia mengatakan, saat ini jumlah turis asing di Bali membludak, yang diperkirakan ada lebih dari 200.000 orang.

Sayangnya, banyak yang membuat masalah dan tidak menghormati budaya Bali.

"Kami ingin melestarikan budaya Bali. Bali tanpa budayanya bukanlah Bali sebagai pulau surga (paradise island) lagi," ujar Luhut dalam pidatonya di International Quality Tourism Conference 2024 yang disiarkan secara virtual, dikutip Jumat (30/8/2024).

Dia menyebut, salah satu masalah yang kerap ditimbulkan turis asing adalah munculnya banyak kelab, bahkan beberapa kelab merupakan kelab mesum.

Luhut menegaskan, tak ingin lahan-lahan di Bali berubah jadi kelab mesum.

"Kami tidak ingin melihat sawah di Bali diubah menjadi villa, restauran, atau menjadi kelab mesum (nude club). Kami tidak mengizinkannya," kata Luhut.

Permasalahan lain yang juga ditimbulkan turis asing adalah banyak dari mereka yang justru bekerja atau membuat usaha di Bali, sehingga mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal.

"Kami tidak ingin melihat orang asing menggantikan pekerjaan penduduk lokal di pulau ini," tegas Purnawirawan TNI itu.

Maka dari itu, Luhut bilang, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pariwisata Bali. Evaluasi ini akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Evaluasi tersebut untuk mengetahui bagaimana kelab-kelab mesum tersebut bisa berdiri dan beroperasi, termasuk para turis yang membuka usaha atau bekerja di Bali.

"Ini akan kita evaluasi, BPKP akan mengaudit beberapa daerah di Bali untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan juga pihak imigrasi, kami ingin memeriksa semua itu," ucapnya.

Dia menegaskan, bahwa Indonesia, khususnya Bali, tidak memerlukan turis asing yang membuat masalah.

Pemerintah akan menindak tegas dengan mengusir turis asing yang bermasalah dan tidak memperbolehkan datang lagi ke Indonesia.

Ia mengaku tak masalah jika evaluasi dan tindakan tegas yang dilakukan pemerintah membuat jumlah kunjungan turis asing ke Bali menurun, sebab jumlah wisatawan domestik Indonesia juga tinggi.

Menurutnya, ekonomi Indonesia terus tumbuh diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah yang mampu berkunjung ke sejumlah destinasi wisata, termasuk Bali.

"Wisatawan domestik juga sangat penting bagi kami. Jadi tidak hanya wisatawan asing saja. Turis asing yang bawa masalah ke sini, narkotika dan lain-lain, bisa kita deportasi dari Indonesia, dari Bali, dan kami tidak ingin mereka masuk lagi karena membuat masalah di Bali," papar Luhut.

Dia menekankan, evaluasi dan tindakan tegas pemerintah itu untuk mendukung perbaikan wisata di Bali agar lingkungan dan budaya pulau ini terjaga.

Ia pun menegaskan turis-turis yang datang ke Bali harus menghormati budaya lokal.

"Kita harus menghormati budaya lokal. Bali ini bukan pulau mesum (nude island), ini Bali dengan budaya yang sangat indah. Hal ini (budaya Bali) harus kita pertahankan," tegas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Evaluasi Pariwisata Bali, Luhut Ungkap Kelakukan Turis Asing: Bikin Kelab Mesum", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/08/30/132517726/evaluasi-pariwisata-bali-luhut-ungkap-kelakukan-turis-asing-bikin-kelab-mesum?page=all.