Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%. Menurutnya, 5 juta buruh buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Merespons permintaan buruh, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu. Selain itu penetapan upah minimum harus mengacu pada aturan yang ada.

"Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan," katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

(ily/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024—2029 diharapkan dapat memperkuat cakupan jaminan sosial di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dari akses layanan jaminan sosial.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan bahwa perlu sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN agar program jaminan sosial tidak hanya bisa menjangkau lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Harapannya tentu adanya sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN 2024—2029 untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial nasional, seperti cakupan jaminan sosial dapat diperluas pada kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan misalnya akses dan transparansi klaim dan ketersediaan informasi yang akurat yang dapat diakses publik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Wahyudin juga menyoroti keberlanjutan finansial bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan investasi dana jaminan sosial. Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang mungkin dapat menjadi prioritas anggota DJSN 2024—2029.

Pertama reformasi pembiayaan JKN, mengingat besarnya biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Menurutnya penting bagi DJSN untuk membuat kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mendukung efisiensi operasional BPJS Kesehatan, termasuk mitigasi biaya yang berpotensi mengalami inflasi medis," kata Wahyudin.

Kedua, Wahyudin juga menekankan pentingnya kebijakan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga klaim yang lebih transparan dan efisien melalui aplikasi teknologi terbaru yang terjangkau dan mudah digunakan. Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani dan meningkatkan kualitas layanan lokal," kata Wahyudin.

Terakhir, Wahyudin berharap DJSN dapat meningkatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial. Terutama kebijakan edukasi yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan asosiasi perasuransian mengenai manfaat dan hak masyarakat dalam program jaminan sosial.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024—2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Berikut daftar lengkap Anggota DJSN periode 2024—2029:

Ketua merangkap anggota mewakili unsur pemerintah:

• Nunung Nuryartono
  

Anggota mewakili unsur pemerintah:

• Sudarto
• Kunta Wibawa Dasa Nugraha
• Indah Anggoro Putri
• Rubben Rico
  

Anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli:

• Agus Taufiqurrohman
• Muttaqien
• Rudi Purwono
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Mickael Bobby Hoelman
  

Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
  

Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

• Royanto Purba
• Hermansyah

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) perlu mencari kerja sama dengan perusahaan mitra para pekerja informal untuk ikut mensubsidi iuran, guna menjamin para mitranya saat bekerja.

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan," kata Kurniasih yang merupakan Bendahara Fraksi PKS DPR RI melalui keterangan resmi, Rabu (23/10).

Kurniasih berharap BPJamsostek bisa memperluas kepesertaan termasuk bagi pekerja di sektor informal.

Saat ini memang pekerja informal bisa menjadi peserta BPJamsostek untuk kategori bukan penerima upah.

Namun kata Kurniasih jumlah pekerja informal yang menjadi anggota BPJamsostek harus terus ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan.

Salah satunya lanjut dia, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga selaku mitra dari pekerja informal untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang menjadi mitranya.

"Seorang pengemudi ojek online atau kurir paket yang mayoritas berstatus mitra, perusahaan mitra bisa memberikan subsidi iuran bagi mitranya. Mitranya ini mendukung proses bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja informal juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial apalagi tetap ada risiko kecelakaan kerja," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pekerja informal ini sudah mendominasi angkatan kerja, tapi rentan dari sisi jaminan sosial termasuk jaminan keberlangsungan dalam bekerja.

Kurniasih menyebut, hari ini sektor informal telah terbukti menjadi penyelamat di tengah maraknya PHK dan sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal.

Tren pekerjaan mendatang pun akan banyak didominasi oleh sektor kerja informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi angkatan kerja sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17% pekerja pada Februari 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk bekerja.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tumbuh per kuartal III-2024. Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan pendapatan iuran JKN per kuartal III-2024 mencapai Rp 122,56 triliun.

"Angka itu meningkat 6,13%, jika dibanding pendapatan iuran JKN per kuartal III-2023," ujarnya kepada Kontan, Minggu (20/10).

Lebih lanjut, Rizzky menerangkan sesuai PP Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 30, investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan ditempatkan pada deposito berjangka pada bank, termasuk deposito on call dan deposito berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan.

"Selain itu, ada surat berharga yang diterbitkan oleh negara (Surat Utang Negara/SUN), serta surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/SRBI)," tuturnya.

Lebih lanjut, Rizzky menyampaikan instrumen investasi DJS Kesehatan berjangka waktu 1-3 bulan sebesar Rp 16,738 triliun. Instrumen investasi DJS berjangka waktu lebih dari 3-12 bulan ditempatkan pada SRBI sebesar Rp 5,373 triliun, kemudian pada instrumen SBSN seri PBS036 sebesar Rp 33,816 triliun.

Rizzky menambahkan diversifikasi investasi DJS pada instrumen SRBI dan SUN dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil investasi DJS.

Selain itu, dia bilang penempatan pada instrumen SRBI dan SUN memberikan implikasi terhadap penurunan risiko melampaui batas maksimal penempatan deposito pada suatu bank sebesar 15%, khususnya pada bank BUMN/kategori KBMI 4.

"Perubahan penempatan dana investasi tersebut mengakibatkan pendapatan hasil investasi sebesar Rp 4,13 triliun atau tumbuh 96,97% dari pendapatan investasi per September 2023," ungkap Rizzky.

Pangkalan Bun: BPJS Ketenagakerjaan bersama International Labour Organization (ILO) sukses menggelar Training of Trainers (ToT) metode pelatihan PAOT (participatory action oriented training) K3 bagi 400 peserta yang berasal dari 200 perusahaan di sektor sawit di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Kegiatan yang digelar di Pangkalan Bun, tersebut sekaligus menutup seluruh rangkaian ToT yang sebelumnya juga dilaksanakan di Palembang, Medan, dan Riau sejak 18 September 2024.

Dalam sambutannya, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia menyebut bahwa meningkatkan pemahaman para pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi fokus utama BPJS Ketenagakerjaan dalam meredam tingginya angka kecelakaan kerja di sektor perkebunan. Beliau menyoroti bahwa wilayah Kalimantan, khususnya di Pangkalan Bun, merupakan salah satu daerah dengan jumlah perusahaan sawit yang signifikan. Karena itulah, implementasi K3 di wilayah ini sangat krusial.
Banyaknya pekerja di sektor ini yang terpapar risiko tinggi kecelakaan, penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan setiap pekerja memiliki kesadaran dan keterampilan yang memadai terkait keselamatan kerja, guna mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Sepanjang tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 370 ribu kasus kecelakaan kerja, dengan sektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar, yaitu 60,5 persen atau sekitar 224 ribu kasus. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022, yang mencatat 169 ribu kasus. Selain itu, biaya klaim juga meningkat sebesar 24 persen, dengan total manfaat klaim JKK yang dibayarkan mencapai Rp3,02 triliun di tahun 2023, naik dari Rp2,38 triliun pada 2022.

"Namun, saya ingin menekankan bahwa peningkatan klaim kecelakaan kerja ini bukan sekadar angka nominal. Setiap kasus kecelakaan berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan perusahaan. Pekerja yang mengalami kecelakaan sering kali memerlukan waktu pemulihan yang panjang, yang berarti hilangnya jam kerja dan penurunan efisiensi operasional. Dengan meningkatnya angka klaim, beban finansial bertambah, namun dampak pada produktivitas dan kelangsungan usaha juga sangat signifikan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Roswita.

Roswita juga menegaskan bahwa salah satu upaya penting dalam menurunkan angka kecelakaan kerja adalah melalui pelatihan Training of Trainer (ToT) K3. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan agen-agen perubahan di lingkungan kerja yang mampu menyebarluaskan dan menanamkan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara efektif dan meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya K3 dan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan lebih banyak pekerja yang terlatih dalam praktik K3, potensi kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan demikian akan semakin banyak pekerja yang bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

Upaya tersebut selaras dengan amanah pemerintah yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk melaksanakan langkah-langkah promotif preventif guna melindungi seluruh tenaga kerjanya dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.

"Kami bangga bahwa rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berhasil mencetak para pelatih internal yang kompeten, yang akan terus menyebarkan ilmu K3 di perusahaan masing-masing. Semoga hasil dari program ini memberikan manfaat besar dalam menekan angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit,"ujar Roswita.

Sementara itu, National Coordinator ILO, Yunirwan Gah menyampaikan bahwa selama ini sektor kelapa sawit menjadi salah satu kontributor utama bagi perekonomian nasional dan sumber lapangan kerja bagi sekitar 6 juta pekerja di daerah pedesaan. Indonesia juga tercatat sebagai produsen dan pemilik lahan kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 16,8 juta hektar.

Di balik itu, Nirwan juga menyoroti resiko tingginya angka penyakit dan kecelakaan kerja di industri kelapa sawit, bahkan banyak di antaranya yang tidak terdokumentasikan.

"Pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, sebagai salah satu subsektor pertanian, memiliki risiko yang tinggi dan tergolong sebagai pekerjaan yang berbahaya. Hal ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan kondisi kerja yang selamat dan aman bagi para pekerja," tegas Nirwan.


(Foto: Dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Lebih jauh, pihaknya membeberkan bahwa untuk mengatasi risiko tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem dan implementasi manajemen K3 di perusahaan, menumbuhkan budaya K3 yang positif, dan secara bertahap serta berkesinambungan mengedukasi pekerja/buruh dan para pihak yang terlibat di perusahaan untuk dapat berkontribusi maupun berkolaborasi.

Metode pelatihan yang diperkenalkan diharapkan dapat digunakan oleh para perusahaan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang K3 kepada para pekerja di berbagai tingkatan melalui partisipasi aktif dalam mengidentifikasi bahaya serta risiko di tempat kerja. Yang pada akhirnya, pekerja pun dapat berperan aktif dalam mengembangkan rencana aksi perbaikan yang praktis, dan mudah dilakukan.

Sembari menutup keterangannya, Nirwan menilai kegiatan kolaboratif antara ILO dan BPJS Ketenagakerjaan ini mampu mendorong sistem kepatuhan sosial yang fokusnya pada K3, dan secara lebih spesifik pada pencegahan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, investor.id – Para menteri ekonomi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus langsung bergerak cepat (‘gercep’) mengeksekusi program-program prioritas pemerintah baru, usai dilantik nanti. Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) dan hilirisasasi yang dilanjutkan dengan industrialisasi diharapkan bisa segera dilakukan untuk mengatasi penurunan daya beli yang tengah menjangkiti perekonomian Indonesia karena keduanya dinilai mampu menciptakan banyak lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah diminta untuk menunda sejumlah kebijakan yang dinilai bisa membebani konsumen seperti rencana penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 serta penerapan cukai plastik, cukai alat makan dan minum sekali pakai, serta cukai minuman bepemanis dalam kemasan (MBDK). Selanjutnya, dalam 100 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo harus bisa memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau.

Jakarta -

BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua jaminan apabila terdapat pekerja yang tengah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dan Jaminan Hari Tua (JHT). Begini cara mencairkan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua opsi ini menjadi langkah bagi para pekerja untuk mengamankan arus keuangan sebagai solusi dana darurat guna menutup penghasilan bulanan yang hilang setelah PHK.

Berikut Cara Klaim JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan :

Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Bagi peserta yang ingin mengajukan klaim wajib memiliki akun SIAPKerja dan syaratnya yakni peserta sudah memiliki masa iur sedikitnya 12 bulan dalam 24 bulan serta telah membayar iuran paling sedikit 6 bulan setiap bulan sebelum terkena PHK.

Peserta akan menerima manfaat berupa yang tunai sejumlah (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp. 5.000.000,00. Adapun, manfaat lainnya berupa pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan konseling karier.

Melansir website resmi JKP berikut tahapannya :

1. Tahap Pemberitahuan PHK

Perusahaan wajib menyerahkan perubahan data peserta PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal 7 hari kerja melalui https://wajiblapor.kemnaker.go.id/. Bagi peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/

2. Pengajuan Klaim Manfaat JKP

Peserta yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKP melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/

3. Verifikasi Data Oleh BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data peserta.

4. Penerimaan Manfaat

Peserta akan menerima manfaat JKP pada bulan pertama dengan mengikuti assessment diri pada akses informasi pasar kerja yang tertera. Uang tunai bulan ke-2 sampai ke-6 harus diajukan maksimal 5 hari setelah tanggal acuan pengajuan manfaat, yakni pada tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan ke-1.

Cara Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

Terdapat 2 cara mudah bagi detikers yang ingin klaim JHT yakni melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan Anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut.

1. Klaim JHT via Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp 10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore. Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data. Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.

- Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.

- Jika memenuhi syarat, muncul 3 centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya.

- Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya.

- Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih Sudah.

- Lakukan pengambilan biometrik dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar.

- Lengkapi Data NPWP dan Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya.

- Pada halaman Rincian Saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik Selanjutnya.

- Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar sebelum data tersimpan, Jika data sudah benar, silakan klik Konfirmasi.

- Selamat pengajuan klaim JHT anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu Tracking Klaim.

2. Kantor Cabang

Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Pastikan Anda membawa dokumen asli

- Mengisi data formulir pengajuan klaim JHT

- Ambil nomor antrian

- Wawancara dengan petugas

- Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, Anda akan menerima tanda terima

- Berikan penilaian kepuasan layanan melalui e-survey

- Saldo JHT akan ditransfer ke rekening

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.

Demikian cara lengkap untuk mencairkan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Semoga berhasil.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tercatat turun sekitar Rp1,6 triliun pada tahun berjalan, berkurang karena beban pembayaran jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa posisi dana jaminan sosial pada akhir 2023 senilai Rp56,66 triliun. Saat ini, aset tersebut sudah berada di kisaran Rp55 triliun.

Meski dirinya menjamin untuk saat ini ketahanan aset DJS Kesehatan masih aman, dia mengakui ke depan bila tidak ada upaya perbaikan bukan tidak mungkin aset DJS Kesehatan tidak cukup menutup biaya klaim BPJS Kesehatan. Untuk itu, dia menjelaskan strategi BPJS Kesehatan memastikan ketahanan aset DJS Kesehatan.

"Pertama adalah penyesuaian iuran [BPJS]. Kalau memungkinkan," kata Ghufron saat ditemui di sela acara Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya penyesuaian iuran ini bukan perkara sederhana karena akan berdampak pada ratusan juta rakyat Indonesia. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,19% dari total penduduk Indonesia. Faktor pengeluaran negara juga menjadi perhatian karena untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) iurannya dibayar menggunakan APBN.

Strategi kedua adalah urun biaya atau cost sharing BPJS Kesehatan. Berdasarkan catatan Bisnis, skema ini sempat ramai dibahas pada 2017 namun saat itu wacana tersebut mendapat banyak protes.

Sementara itu, Ghufron menjelaskan cost sharing menjadi skema yang lumrah bahkan di hampir semua negara. "Belum pernah terjadi cost sharing di Indonesia. Cost sharing ada di seluruh dunia. Contoh di Jepang 30%, orang ke rumah sakit bayar 30%. Indonesia bayar berapa? Tidak bayar," kata Ghufron.

Kemudian ketiga adalah penyesuaian tarif iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Ghufron menjelaskan tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini adalah 1% dari 2 kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang nilainya sekitar Rp12 juta.

Penyesuaian tarif ini menurut Ghufron adalah sebagai rasionalisasi tarif. Dia mencontohkan ketentuan yang sama ini juga diterapkan bagi pekerja yang memiliki gaji tinggi.

"Orang meskipun penghasilannya Rp50 juta dianggap bayar 1% dari 2 PTKP, yaitu sekitar Rp12 juta. Maksimal Rp12 juta. Penghasilannya Rp20 juta dianggap [yang dikenakan] Rp12 juta," kata Ghuron.

Ghufron mengakui memang lapisan masyarakat menengah atas tidak banyak menggunakan manfaat BPJS Kesehatan. Iuran tersebut adalah sebagai prinsip gotong royong. Namun belakangan ini dia memperhatikan ada juga masyarakat menengah atas yang memakai manfaat BPJS Kesehatan. Maka dari itu menurutnya rasionalisasi tarif ini perlu.

"Bahkan orang ke Singapura, di sana didiagnosa kanker, harus bayar mahal. Sudah tidak di Singapura lagi, di Indonesia pakainya BPJS," kata Ghufron.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan aset BPJS Kesehatan pada Juni 2024 turun 7,26% (year on year/YoY). Hal ini utamanya disebabkan adanya realisasi pencairan instrumen investasi setara kas.

Sementara itu, aset DJS Kesehatan pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 juga mengalami penurunan sebesar 16,68%. Penurunan aset DJS ini disebabkan karena pencairan instrumen investasi setara kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

Sayangnya, Rizzky enggan menyebut berapa besar angkanya. "Hal tersebut merupakan dampak peningkatan akses layanan kesehatan, seiring peningkatan mutu layanan BPJS Kesehatan, serta semakin pulihnya kondisi pandemi," kata Rizzky kepada Bisnis.

Rizzky menegaskan bahwa aset DJS juga masih dalam rentang sehat, yakni 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, sesuai ketentuan regulasi yakni antara 1,5—6 bulan.

"Penurunan aset ini juga tidak berimbas kepada pelayanan yang diterima oleh masyarakat, saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membeberkan kondisi aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan ketika iuran BPJS tertahan karena tidak ada penyesuaian selama 4 tahun.

Sampai 31 Desember 2023, aset neto DJS Kesehatan sebesar Rp 56,66 triliun. Pada periode tersebut, pendapatan iuran DJS Kesehatan mencapai Rp151,59 triliun, lebih kecil dari beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.

"Kita surplus terakhir asetnya Rp56 triliun, sekarang sekitar Rp55 triliun. Karena pelayanan [pembayaran klaim] itu lebih dari 100% dari dana [pendapatan iuran] yang dikumpulkan. Kan simpanan tergerus-tergerus," kata Ghufron saat ditemui di sela acara Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Meski pada 2023 pendapatan iuran lebih kecil dari beban jaminan kesehatan, pendapatan DJS Kesehatan juga ditopang dari pendapatan investasi sebesar Rp5,71 triliun, meningkat dibanding 2022 sebesar Rp2,88 triliun.

Sementara di akhir 2022, aset neto DJS Kesehatan mencapai Rp56,50 triliun. Ghufron memastikan sampai saat ini ketahanan dana BPJS Kesehatan masih aman.

"Tapi kan ke depan suatu ketika tidak cukup. Maka sekarang harus antisipasi dan dipikirkan bersama dan kemudian bisa berkelanjutan," kata Ghufron.

Ghufron mengakui pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Di sisi lain, pemerintah telah menahan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan selama 4 tahun sejak 1 Juli 2020.

Kondisi tersebut kemudian semakin menantang ketika terjadi inflasi medis. Perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024, inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

"Menurut peraturan perundang-undangan [memungkinkan ada penyesuaian iuran], dan kalau kita lihat inflasi kesehatan itu setiap tahun jauh lebih tinggi daripada inflasi umum. Sudah 4 tahun kan [iuran] belum disesuaikan," kata Ghufron.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Pada 2023, pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp151,69 triliun, lebih kecil dibanding beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun. Kondisi ini memburuk dibanding 2022 ketika pendapatan iuran mampu menutup jumlah beban klaim, yang masing-masing nilainya Rp144,04 triliun dibanding Rp113,47 triliun.

Pada 2023, DJS Kesehatan masih surplus berkat pendapatan investasi yang mencapai Rp5,71 triliun, yang meningkat 97,92% dibanding Rp2,88 triliun pada 2022.

"Kita masih punya aset [dari] hasil investasi segala macam. Tetapi memang sudah waktunya [besaran iuran] untuk disesuaikan karena setiap dua tahun [memungkinkan dievaluasi]," kata Ghufron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Meski secara regulasi BPJS Kesehatan memungkinkan melakukan evaluasi tarif dua tahun sekali, nyatanya pemerintah sudah menahan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan selama 4 tahun. Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan naik yakni pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.

Kondisi ini kemudian semakin menantang ketika terjadi inflasi medis di mana perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024 inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Dengan iuran yang belum naik meski ada inflasi medis, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan mengambil strategi antara lain dengan melakukan pengendalian fraud atau kecurangan. Fraud ini membuat BPJS Kesehatan harus membayar klaim lebih besar dari yang semestinya.

"Colllection rate juga kita naikkan dengan kerjasama dengan berbagai channel payment, jadi pembayarannya sudah lebih dari 190.000 channel. Jadi dipermudah," kata Ghufron.

Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Saat ini dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 membuka ruang dilakukan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan. Regulasi ini mengamatkan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan paling lambat Juni 2025.

Ghufron mengatakan apabila KRIS berlaku, akan dilakukan kenaikan tarif khususnya bagi kelas I dan II. "Bisa. Bisa naik. Saya kira ini sudah waktunya naik juga. Kalau kelas III tidak akan naik," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan perlu diberikan untuk pekerja rentan.

Tujuannya agar bisa memberikan perlindungan saat para pekerja menghadapi kondisi finansial darurat.

"Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga penting diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya, untuk menghadapi kondisi finansial darurat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutannya di acara Paritrana Awards 2024 pada Kamis (11/9/2024).

"Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya.

Terutama, lanjut Wapres melalui optimalisasi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Wapres Ma'ruf pun memberikan penegasan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bidang ketenagakerjaan memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dimulai dengan melindungi pekerja yang berada di seluruh instansi pemerintah.

"Oleh karena itu, saya meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus memastikan agar seluruh pekerja, termasuk pegawai non-ASN, kepala dan perangkat desa, hingga kader kemasyarakatan, dapat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," tambah Ma'ruf.

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf juga menyebutkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada 2024 sebanyak 124 juta orang.

Pada 2045 mendatang, ia berharap 99,5 persen pekerja Indonesia sudah bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

IDXChannel - Pemerintah perlu menyelesaikan persoalan kelas menengah di Indonesia yang menyusut. Pasalnya, kelompok hierarki sosial ekonomi ini punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengamat Ketenagakerjaan asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi menilai, bentuk intervensi pemerintah paling konkret adalah menggalakkan investasi di Tanah Air. Menurutnya, menguatnya investasi membuka peluang serapan tenaga kerja baru.

“Kalau investasi masuk itu ada peluang menciptakan lapangan kerja, maka pengangguran rendah. Tapi pengangguran memang masih tinggi, nah ini menjadi beban kelas menengah,” ujar Tadjudin saat dihubungi, Sabtu (7/9/2024).

Investasi di Indonesia saat ini tidak begitu menggembirakan baik di sektor UMKM maupun industri besar. Dia memandang, kondisi tersebut mendorong naiknya pengangguran dan membuat jumlah kelas menengah di dalam negeri semakin merosot.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), lanjut Tadjudin, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari-Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Sedangkan, sepanjang 2023 persentase pekerja yang kehilangan pekerjaanya sebanyak 57.923 orang.

“Departemen Ketenagakerjaan sampai akhir Agustus (2024) jumlah PHK yang saya catat itu ada 46.240 pekerja, nah belum dimasukan PHK di tahun 2023, jumlahnya sudah cukup besar, itulah yang menyebabkan penurunan kelas menengah. 2023 itu yang di PHK itu kira-kira 57.923, ini menurut Departemen Ketenagakerjaan,” paparnya.

“Memang sebaiknya penciptaan peluang kerja. Peluang kerja itu harus ada investasi, nah investasi di Indonesia ini belakangan ini boleh dikatakan tidak begitu menggembirakan baik di sektor UMKM maupun industri besar,” beber dia.

Adapun, data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi di semester I/2024 mencapai Rp829,9 triliun atau meningkat sebesar 22,3 persen dibanding periode yang sama 2023.

Capaian ini setara 50,3 persen dari target investasi tahun ini. Di sisi serapan tenaga sebanyak 1.225.042 orang selama semester I/2024.

Tak hanya investasi, Tadjudin menilai, perbaikan iklim perlindungan sosial juga perlu dibenahi pemerintah. Setidaknya otoritas fokus pada penguatan jaminan sosial baik di bidang ketenagakerjaan hingga kesehatan.

Langkah ini harus dilakukan pemerintah mengingat sektor jaminan sosial berkontribusi besar bagi fiskal alias pendapatan negara, yang diperoleh melalui pembayaran iuran peserta.

Di lain sisi, menurunnya kelas menengah bakal berdampak buruk bagi jaminan sosial. Lantaran, orang enggan menyetor iuran.

“Kemungkinan buruk, kemungkinan besar, banyak dampaknya, kemungkinan besar orang tidak mampu membayar pajak lagi, pajak-pajak tertentu, tidak mampu membayar pajak BPJS mungkin ketenagakerjaan maupun kesehatan. Kan kelas menengah yang menopang selama ini soal itu, tapi kalau itu menurun otomatis dampaknya cukup besar,” tuturnya. (Wahyu Dwi Anggoro)