TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Manfaat JKP dapat dinikmati oleh peserta penerima upah (PU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Manfaat JKP mencakup bantuan uang tunai bulanan hingga enam bulan, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Lantas, bagaimana cara mencairkan JKP?

Syarat Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Melansir laman resminya, berikut syarat mengajukan klaimmanfaat JKP:

-Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.

-Membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

-Pelaporan PHK harus disertai bukti.

-Berkomitmen untuk bekerja kembali.

-Sudah dilaporkan sebagai pekerja non-aktif oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

-Pengajuan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak PHK.

Cara Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Berikut tahapan untuk pengajuan klaim manfaat JKP:

1. Pelaporan PHK

Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data peserta yang terdampak PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal tujuh hari kerja sejak PHK.

Pemberitahuan dilakukan dengan cara mengisi formulir Lapor PHK melalui portal Wajib Lapor Kemnaker yang dapat diakses pada laman wajiblapor.kemnaker.go.id.

Selain itu, peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui situs SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Akses laman siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun di sudut kanan bawah layar.

-Pilih opsi Daftar Sekarang.

-Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung, lalu tekan tombol Berikutnya.

-Lengkapi profil dan biodata diri peserta PU.

-Periksa Lencana JKP. Jika belum ada pemberitahuan pemberi kerja atau perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka buat laporan PHK terlebih dahulu.

-Tekan opsi Buat Laporan.

-Isi formulir Lapor PHK, seperti nomor peserta JKP, tanggal mulai bekerja dan tanggal PHK, alasan PHK, nama dan alamat perusahaan, serta tipe pekerjaan.

2. Pengajuan Klaim

Setelah memiliki akun SIAPKerja Kemnaker, pekerja terkena PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKPBPJS Ketenagakerjaandengan cara sebagai berikut:

-Kunjungi situs siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun.

-Isi alamat surel (email) atau nomor ponsel dan kata sandi.

-Tekan tombol Masuk.

-Pada menu Pengajuan Klaim, tekan tombol Ajukan Klaim.

-Isi data diri untuk kebutuhan pencairan dana bantuan bulanan.

-Lakukan swafoto (selfie) sesuai dengan instruksi.

-Masukkan data yang diminta, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, nomor rekening bank, nama pemilik rekening, dan nama bank.

-Baca surat pernyataan, lalu tekan tombol Kirim Pengajuan.

3. Verifikasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data dan klaim. Pada tahap menunggu, peserta PU dapat melakukan asesmen atau penilaian diri pada laman SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Masuk ke akun (login) SIAPKerja Kemnaker siapkerja.kemnaker.go.id.

-Pilih menu Lakukan Asesmen, lalu ketuk tombol Asesmen Potensi Kerja.

-Isi data pekerjaan sebelumnya dan selesaikan asesmen.

-Perlu diketahui, asesmen tersebut tidak mempunyai jawaban benar dan salah.

4. Penerimaan Manfaat

Setelah dinyatakan layak menerima manfaat JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan, pekerja terkena PHK akan menerima beberapa keuntungan, meliputi:

a. Uang Tunai

Bulan pertama

Bantuan uang tunai bulan pertama akan dikirimkan setelah pengajuan manfaat dan peserta melakukan asesmen.

Bulan ke-2 hingga ke-6

Uang tunai bulan ke-2 hingga ke-5 diajukan paling lambat lima hari setelah tanggal acuan. Sementara uang tunai bulan ke-6 diajukan paling cepat lima hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP.

Manfaat uang tunai bulan ke-2 hingga ke-6 diberikan dengan ketentuan peserta belum mendapatkan pekerjaan kembali, tetapi aktif mencari kerja yang dibuktikan dengan bukti lamaran pekerjaan minimal di lima perusahaan dalam sebulan atau bukti panggilan tes/wawancara minimal di satu perusahaan dalam sebulan serta memenuhi presensi pelatihan kerja pada bulan sebelumnya minimal 80 persen kehadiran bagi penerima manfaat yang mengikuti pelatihan kerja.

b. Informasi Pasar Kerja

Penerima manfaat JKP yang telah melakukan asesmen dapat mengakses informasi pasar kerja yang mencakup konseling.

Pada tahap konseling, peserta akan mendapatkan rekomendasi pengembangan karier dari petugas antarkerja atau pengantar kerja di laman SIAPKerja Kemnaker.

c. Pelatihan Kerja

Peserta JKP juga dapat memanfaatkan pelatihan kerja sebanyak satu kali sesuai dengan jenis dan jadwal pelatihan yang dipilih.

Apabila peserta mendapatkan pekerjaan ketika pelatihan masih berlangsung, maka dapat menyatakan tidak melanjutkan pelatihan kerja dan berhak menerima surat keterangan telah selesai mengikuti pelatihan kerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Jawaban Bos BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memastikan ketahanan dana perusahaan sudah cukup untuk meng-cover jika terjadi PHK massal di Sritex. Menurutnya ketahanan dana JKP BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Untuk JKP karena mereka harus isi di aplikasi di portal SIAPkerja Kemnaker dan Disnaker setempat maka kita harus pastikan bahwa mereka harus mengisi portal SIAPkerja dan didampingi mengisinya dengan benar," tuturnya.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," tutupnya.

Saksikan juga Sosok: Agustinus Wibowo, Menemukan Identitas di Garis Batas

[Gambas:Video 20detik]

BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua jaminan apabila terdapat pekerja yang tengah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dan Jaminan Hari Tua (JHT). Begini cara mencairkan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua opsi ini menjadi langkah bagi para pekerja untuk mengamankan arus keuangan sebagai solusi dana darurat guna menutup penghasilan bulanan yang hilang setelah PHK.

Berikut Cara Klaim JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan :

Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Bagi peserta yang ingin mengajukan klaim wajib memiliki akun SIAPKerja dan syaratnya yakni peserta sudah memiliki masa iur sedikitnya 12 bulan dalam 24 bulan serta telah membayar iuran paling sedikit 6 bulan setiap bulan sebelum terkena PHK.

Peserta akan menerima manfaat berupa yang tunai sejumlah (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp. 5.000.000,00. Adapun, manfaat lainnya berupa pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan konseling karier.

Melansir website resmi JKP berikut tahapannya :

1. Tahap Pemberitahuan PHK

Perusahaan wajib menyerahkan perubahan data peserta PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal 7 hari kerja melalui https://wajiblapor.kemnaker.go.id/. Bagi peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/

2. Pengajuan Klaim Manfaat JKP

Peserta yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKP melalui portal aplikasi SIAPKerja yang dapat diakses pada laman https://siapkerja.kemnaker.go.id/

3. Verifikasi Data Oleh BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data peserta.

4. Penerimaan Manfaat

Peserta akan menerima manfaat JKP pada bulan pertama dengan mengikuti assessment diri pada akses informasi pasar kerja yang tertera. Uang tunai bulan ke-2 sampai ke-6 harus diajukan maksimal 5 hari setelah tanggal acuan pengajuan manfaat, yakni pada tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan ke-1.

Cara Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

Terdapat 2 cara mudah bagi detikers yang ingin klaim JHT yakni melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Agar klaim JHT dapat dicairkan dengan cepat, pastikan Anda telah memenuhi syarat dan mengikuti tata cara berikut.

1. Klaim JHT via Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Bagi peserta yang memiliki saldo di bawah Rp 10 juta dapat melakukan klaim melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore. Pertama, peserta wajib melakukan registrasi dan pengkinian data. Selanjutnya, lakukan klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.

- Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.

- Jika memenuhi syarat, muncul 3 centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya.

- Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya.

- Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih Sudah.

- Lakukan pengambilan biometrik dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar.

- Lengkapi Data NPWP dan Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya.

- Pada halaman Rincian Saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik Selanjutnya.

- Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar sebelum data tersimpan, Jika data sudah benar, silakan klik Konfirmasi.

- Selamat pengajuan klaim JHT anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu Tracking Klaim.

2. Kantor Cabang

Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan layanan langsung dari petugas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Pastikan Anda membawa dokumen asli

- Mengisi data formulir pengajuan klaim JHT

- Ambil nomor antrian

- Wawancara dengan petugas

- Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, Anda akan menerima tanda terima

- Berikan penilaian kepuasan layanan melalui e-survey

- Saldo JHT akan ditransfer ke rekening

Mengutip dari kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diimbau untuk menjaga privasi data pribadinya dengan tidak menggunakan jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh proses klaim tersebut tidak dipungut biaya.

Demikian cara lengkap untuk mencairkan JKP dan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Semoga berhasil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

BPJS Ketenagakerjaan mencatat total klaim JKP yang telah dibayarkan kepada pekerja yang ter-PHK selama Januari hingga Agustus 2024 mengalami kenaikan 13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Bersamaan dengan itu, mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang ter-PHK selama periode yang sama mencapai 46.240 orang, meningkat 8.865 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 37.375 orang yoy.

Unsplash Ilustrasi PHK memengaruhi kepercayaan diri

Angka tersebut meningkat 3.377 orang dibandingkan Juli 2024 yang sebanyak 42.863. Pada September 2024 jumlah pekerja ter-PHK bertambah dua kali lipatnya yakni 6.753 orang menjadi 52.983 orang.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah membayarkan manfaat JKP sebesar Rp 263,95 miliar kepada lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK sampai dengan 31 Agustus 2024.

"Nominal tersebut meningkat 13 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Senin (7/10/2024).

Sementara hingga akhir Agustus 2024, dana kelolaan JKP BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 13,7 triliun. Dana ini termasuk dalam dana kelolaan seluruh program BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 767,23 triliun.

Dia mengungkapkan, seluruh dana kelolaan tersebut ditempatkan dalam berbagai instumen investasi dan dikelola secara cermat, teliti, aman dan tertib dengan mengedepankan prinsip Kehati-hatian.

"Sebagai badan yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan tentu akan memastikan penyelenggaraan program ini sesuai dengan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional," ucapnya.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui, nominal klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan meningkat 13 persen yoy per 31 Agustus 2024 seiring dengan peningkatan jumlah korban PHK yang meningkat meningkat 8.865 orang yoy pada periode yang sama.

Airlangga ragukan data korban PHK

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Plt Menteri Ketenagakerjaan Airlangga Hartarto meragukan data pekerja yang ter-PHK mencapai 52.933 orang.

Pasalnya, data jumlah PHK di Indonesia yang ada di Dinas Ketenagakerjaan daerah tidak sebesar itu. Namun dia tidak menyebutkan berapa data korban PHK yang dilaporkan Dinas Ketenagakerjaan daerah.

"Jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah daripada yang disampaikan masyarakat," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, total klaim JKP untuk korban PHK juga masih sedikit. BPJS Ketenagakerjaan mencatat klaim JKP hingga Mei 2024 mencapai 24.000 klaim dengan total manfaat yang dibayarkan sebesar Rp 182 miliar.

"Insentif JKP akan disiapkan dari dana sekitar Rp 1,2 triliun pemanfaatannya masih sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

BPJS Ketenagakerjaan mencatat total klaim JKP yang telah dibayarkan kepada pekerja yang ter-PHK selama Januari hingga Agustus 2024 mengalami kenaikan 13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Bersamaan dengan itu, mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang ter-PHK selama periode yang sama mencapai 46.240 orang, meningkat 8.865 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 37.375 orang yoy.

Unsplash Ilustrasi PHK memengaruhi kepercayaan diri

Angka tersebut meningkat 3.377 orang dibandingkan Juli 2024 yang sebanyak 42.863. Pada September 2024 jumlah pekerja ter-PHK bertambah dua kali lipatnya yakni 6.753 orang menjadi 52.983 orang.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah membayarkan manfaat JKP sebesar Rp 263,95 miliar kepada lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK sampai dengan 31 Agustus 2024.

"Nominal tersebut meningkat 13 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Senin (7/10/2024).

Sementara hingga akhir Agustus 2024, dana kelolaan JKP BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 13,7 triliun. Dana ini termasuk dalam dana kelolaan seluruh program BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 767,23 triliun.

Dia mengungkapkan, seluruh dana kelolaan tersebut ditempatkan dalam berbagai instumen investasi dan dikelola secara cermat, teliti, aman dan tertib dengan mengedepankan prinsip Kehati-hatian.

"Sebagai badan yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan tentu akan memastikan penyelenggaraan program ini sesuai dengan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional," ucapnya.

BPJS Ketenagakerjaan menggelontorkan Rp263,95 miliar untuk pembayaran klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Jumlah itu naik dari pembayaran kali pada Juni lalu sebesar Rp184 miliar.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan total dana Rp263,95 miliar itu diberikan untuk 37 ribu klaim peserta. Jumlah itu naik dari Juni lalu sebanyak 24.618 klaim peserta.

"Selama tahun 2024, hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37 ribu pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp263,95 miliar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Ono menambahkan jumlah pembayaran klaim JKP juga naik 13 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja yang menjadi korban PHK sudah bisa mengklaim program tersebut sejak 11 Februari 2022.

Manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan setara 45 persen gaji untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

Untuk bisa mencairkan JKP, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria, yakni mengalami PHK, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan, dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.

Kemudian, yang bersangkutan masih berkeinginan bekerja kembali dan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

IDXChannel - Pemerintah berencana menaikkan insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi setara dengan insentif Kartu Prakerja yang saat ini mencapai Rp3,5 juta di luar insentif pasca pelatihan dan survei.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, insentif JKP yang masuk dalam program BP Jamsostek sangat penting sebagai buffer bagi korban PHK. Menurut dia, besaran insentif JKP perlu dinaikkan karena saat ini nilainya lebih rendah dibandingkan Prakerja.

Dalam aturan yang berlaku, insentif JKP diberikan kepada mereka yang terkena korban PHK selama enam bulan dengan besaran 45 persen dari gaji di tiga bulan pertama dan 25 persen di tiga bulan berikutnya. Dengan gaji maksimal Rp5 juta, maka besarannya Rp2,25 juta di tiga bulan awal dan tiga bulan akhir Rp1,25 juta.

"Jadi kita minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp3,5 juta sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ. Jadi JKP akan dinaikkan," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Menurut Airlangga, insentif JKP yang dianggarkan Rp1,2 triliun tak cukup. Selain nilainya per individu terlalu kecil, jumlah mereka yang terkena korban PHK di lapangan jauh lebih banyak dibandingkan data resmi yang dilaporkan ke dinas tenaga kerja.

Sebagai informasi, penerima Kartu Prakerja mendapatkan manfaat total hingga Rp4,2 juta. Besaran itu dibagi menjadi insentif pelatihan Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600 ribu, dan insentif survei Rp100 ribu.

(Rahmat Fiansyah)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah tidak akan menaikkan insentif pelatihan Program Kartu Prakerja. Namun, akan menaikkan insentif pelatihan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Airlangga menjelaskan pemerintah menaikkan insentif pelatihan JKP ini karena dana yang didapatkan peserta lebih kecil dari pelatihan Program Prakerja sebesar Rp 3,5 juta.

"Jadi kita minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp 3,5 juta, sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ, jadi JKP akan dinaikkan," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10).

Airlangga mengatakan insentif JKP ini akan disediakan dari dana Rp 1,2 triliun. Menurutnya, pemanfaatannya pun masih sangat kecil, tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Insentif JKP akan disiapkan dari dana sekitar Rp 1,2 triliun, pemanfaatannya masih sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat, karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah dari yang disampaikan di masyarakat," ungkap Airlangga.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, korban PHK yang berhak masuk dalam program JKP adalah pekerja dengan upah maksimal Rp 5 juta.

Pemerintah juga menambahkan ketentuan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sebelum masa habis kontrak dapat mendapatkan manfaat tersebut. Sehingga tak hanya karyawan tetap yang akan mendapat manfaat JKP.

"Terkait kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu akan direvisi, sehingga mereka yang eligible dan bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan bisa ditingkatkan," kata Airlangga di Istana Negara IKN, Jumat (13/9).

Sebelumnya, aturan JKP hanya memberi uang tunai sebesar 45 persen dari upah maksimal Rp 5 juta selama tiga bulan pertama. Setelah itu, besaran JKP hanya memiliki besaran 25 persen.

Aturan tersebut nantinya akan diubah sehingga para korban PHK akan mendapat uang tunai sebesar 45 persen dari upah maksimal Rp 5 juta dari bulan pertama hingga bulan keenam.

"Berikutnya itu disamakan semua 45 persen," lanjutnya.

Dengan perhitungan 45 persen, nantinya para korban PHK bakal mendapat Rp 2,25 juta per bulan dari bulan pertama hingga bulan keenam. Dalam aturan JKP yang baru, pemerintah juga akan menaikkan biaya pelatihan kerja dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyesuaian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan disesuaikan besarannya dengan insentif yang diberikan kepada penerima Kartu Prakerja.

Airlangga menuturkan saat ini insentif yang diberikan bagi penerima JKP lebih rendah ketimbang Prakerja.

"Jadi kami minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp3,5 juta, sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ. Jadi JKP akan dinaikkan," tuturnya usai Temu Alumni Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Untuk diketahui, program pelatihan dari Kartu Prakerja ini akan memberikan besaran beasiswa kepada peserta sebesar Rp4,2 juta per individu.

Jumlah bantuan beasiswa kartu Prakerja itu terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Berbeda dengan JKP, yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Bagi korban PHK, manfaat uang tunai diberikan sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5 juta.

"Insentif JKP akan disiapkan dari dana sekitar Rp1,2 triliun, pemanfaatannya masih sangat kecil. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat, karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah dari yang disampaikan di masyarakat," jelasnya.

Adapun, pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Pelatihan Kerja dan Akses Informasi Kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, baik secara daring maupun luring.

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja lahir melalui Perpres No. 36/2020. Jajaran Direksi Manajemen Pelaksana diangkat tanggal 17 Maret 2020. Hanya 1 hari setelah kebijakan PSBB, gelombang pertama dibuka 11 April 2020 dan sanggup menyerap 168.000 penerima.

Saat ini, Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 18,9 juta penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sepanjang ada sebanyak 52.993 tenaga kerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga 26 September 2024.

Setelah terdampak PHK, tenaga kerja dapat mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebagai bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan.

Mengutip laman jkp.go.id syarat pekerja yang bisa mengeklaim JKP adalah peserta BPJS yang memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan berakhir membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Mengutip laman Instagram Kemnaker, mekanisme klaim JKP dimulai dari penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja dan diakhiri dengan proses klaim tunai JKP oleh pekerja.

Bagi pekerja:

Pemberi kerja:

Waktu pengurusan pelaporan ini paling lama 7 hari kerja. Dokumen yang harus dilampirkan meliputi:

VerifikasieligibilityPHK kurang lebih tiga hari setelah data dinyatakan benar dan lengkap:

Setelah itu Lapor PHK dalam laman wajiblapor.kemnaker.go.id, lalu SIAPKerja paling lama 3 hari kerja sebelum masuk pada proses verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan. Setelah lengkap dan benar, maka pekerja dapat menikmati manfaat JKP.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah mencairkan Rp 264,61 miliar kepada lebih dari 37 ribu pekerja untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari-Agustus 2024. Jumlah itu meningkat 13% seiring adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Selama 2024, hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37 ribu pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp 264,61 miliar. Nominal tersebut meningkat 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada detikcom, Jumat (27/9/2024).

Selain mendapatkan uang tunai, Oni menyebut peserta program JKP saat mengalami PHK mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dari segi manfaat, peserta yang telah terdaftar pada program JKP dan telah memenuhi persyaratan, saat mengalami PHK dapat memperoleh beberapa manfaat JKP," ucapnya.

Sedangkan untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tercatat sejumlah 2,07 juta klaim dengan total nominal manfaat yang dibayarkan mencapai Rp 31,17 triliun. Dari total tersebut, 57,91% disebabkan karena peserta mengundurkan diri dan 29,93% lainnya disebabkan oleh PHK.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengakui terjadi peningkatan jumlah PHK tahun ini. Sepanjang Januari sampai 26 September 2024, totalnya hampir mencapai 53.000 orang.

"Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja. (Dibandingkan periode yang sama tahun lalu) meningkat," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada detikcom, Kamis (26/9).

Lebih rinci dijelaskan bahwa PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang. Kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah yakni 14.767 orang. Disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang.