Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja kerasnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Menurut Zulhas, kepemimpinan Amran membuatnya optimistis target kemandirian pangan akan tercapai pada tahun 2028.

"Mentan Amran luar biasa kerja kerasnya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, swasembada pangan bisa kita capai pada 2028, Insyaallah," ujar Zulhas dalam keterangan, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Ia menggambarkan kerja sama ini layaknya tim sepak bola, di mana setiap pihak memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini.

"Kita itu satu tim. Seperti nonton bola, kita satu kesebelasan. Kata kunci adalah kerja sama. Jika kepala desa tidak kerja sama, tidak akan sukses. Semua pihak-TNI, Polri, bupati, gubernur harus bekerja bersama mewujudkan swasembada pangan," jelas Zulhas.

Dengan bimbingan dari Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan penuh Andi Amran dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Zulhas yakin sinergi lintas sektor ini dapat membawa Indonesia mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, termasuk jagung, gula, dan garam.

Zulhas juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 110, menandakan kesejahteraan petani yang semakin baik.

"Dulu saat baru dilantik, NTP masih di kisaran 105. Tapi belum setahun Mentan Amran bekerja, hasilnya sudah mulai terlihat. Sebagai Menko, tugas saya adalah melayani menteri-menteri, mendatangi masalah dan mencarikan solusi," tuturnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan langkah konkret Kementan dengan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami melakukan pompanisasi pada satu juta hektare sawah, upaya nyata meningkatkan produktivitas dengan dukungan berbagai pihak," jelas Amran.

Selain meningkatkan produktivitas, Amran menekankan perlunya ekstensifikasi atau perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kami terus mencari lahan potensial baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas area pertanian," tambahnya.

Di tengah perbaikan sistem distribusi pupuk, Amran mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. Ia berharap distribusi pupuk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia agar petani memiliki akses yang memadai.

"Pupuk adalah kunci, kita harus pastikan ketersediaannya tidak ada kendala, terutama di daerah yang selama ini kekurangan," tegasnya.

Melalui dana besar yang disiapkan untuk sektor pertanian, termasuk Rp 44 triliun khusus untuk pupuk, Amran optimis bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama merealisasikan mimpi besar menuju swasembada pangan.

"Kita punya mimpi besar, swasembada pangan, dan itu memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, petani, hingga aparat desa, semua memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini," tutup Amran.

Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Minggu (17/10).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

"Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

"BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance," ujar Andrijanto.

Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola di industri tersebut. Gapki menyebut saat ini ada 37 Kementerian/Lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat memicu adanya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto menyerap aspirasi pembentukan Badan Sawit Nasional.

"Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Akibatnya kebijakan itu ada yang tumpang tindih," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Berbeda dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy menginginkan badan tersebut ada di bawah koordinasi langsung Presiden. BPDPKS sendiri merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"BPDPKS kan di bawah Kemenkeu, nanti badan ini tidak di bawah Menteri lagi, langsung di bawah Presiden. Jadi nanti bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik," sebutnya.

Pembentukan Badan Sawit Nasional diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.

"Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir," tutur Eddy.

Badan Sawit Nasional nantinya akan mirip dengan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka. Nantinya, perusahaan yang akan menjual hasil crude palm oil (CPO) ke perusahaan lain harus melapor ke badan tersebut.

"Perusahaan misalnya jual hasil CPO ke perusahaan lain harus lapor dulu ke badan tersebut. Jadi semua tercatat dengan baik, dan bisa mengenakan penalti juga kalau tidak tertib," tutupnya.

Simak Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Program biodiesel berpotensi memangkas jumlah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) jika dilakukan terburu-buru. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, hal itu juga berpotensi mengurangi devisa ekspor dari sawit.

Dalam catatan detikcom, industri sawit Indonesia menghasilkan devisa Rp 600 triliun pada tahun 2023. Namun jika program biodiesel dipaksakan dalam kondisi industri saat ini, maka ekspor akan dikorbankan dan setoran devisa ke negara bisa turun.

"Sekarang sawit ini terbesar menghasilkan devisa, kedua terbesar setelah batu bara. Nah bisa jadi kalau nanti ini dipaksakan dengan turun terus, ya berarti bisa bergeser sampai mungkin di bawah nikel," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dengan adanya program biodiesel maka kebutuhan produk sawit di dalam negeri akan meningkat. Dalam hal ini, Eddy menyebut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus ditingkatkan.

Meski begitu ia meyakini pemerintah tidak akan terburu-buru dan akan mengajak pengusaha berdiskusi soal program biodiesel. Apalagi biodiesel yang bakal dikembangkan hingga B60 membutuhkan CPO cukup besar.

"Kalau untuk B35 kita kebutuhan untuk pangan 10,3 juta ton. Kemudian untuk kebutuhan biodiselnya, yang B35 itu sekitar 11 juta ton," sebutnya.

Untuk B40 kebutuhan bahan baku biodiesel meningkat menjadi 14 juta ton. Kemudian bila B50 diimplementasikan, kebutuhannya naik lagi menjadi 17,5 juta ton.

"Kemudian bagaimana B50? Kebutuhan untuk biodieselnya sendiri, untuk bahan baku itu 17,5 juta ton. Bagaimana dengan B60? Udah pasti di atas 20 juta ton, sekitar 22 juta ton," tuturnya.

Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka jumlah ekspor turun hingga 10 juta ton.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) membeberkan upaya mengharmonisasikan pegawai usai merger per September 2024. Seperti diketahui, perusahaan lahir dari gabungan PT Angkasa Pura (AP) I dan PT AP II.

Direktur Human Capital InJourney Airports Achmad Syahir mengatakan pihaknya memiliki standar baru untuk menyamakan kebijakan yang harus dijalankan pegawai. Ia memastikan tidak ada pengurangan jumlah karyawan usai merger.

"Policy dari human capital AP I dan AP II ini kan sangat berbeda, kita bikin standardisasi dengan pegangan tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada pengurangan penghasilan dan tidak ada perubahan status, itu yang jadi pegangan kita," katanya dalam wawancara khusus di Seoul, dikutip Kamis (17/10/2024).

Ia membeberkan total karyawan InJourney Airports 16.000 orang yang terdiri dari 8.000 karyawan tetap dan 8.000 karyawan kontrak. Penempatan karyawan disebar di kantor pusat dan cabang berdasarkan seleksi penilaian (assessment) yang dilakukan perusahaan.

"Penempatan karyawan itu salah satunya berdasarkan hasil assessment. Kita ngelihat punya tiga bentuk proses yaitu kantor pusat, divisi dan kantor cabang," tuturnya.

Selain itu, InJourney Airports disebut memiliki program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempersiapkan mereka agar sesuai standar global. Pendekatannya dengan memberikan kesempatan untuk belajar di luar negeri, salah satunya di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan (Korsel).

"Kita arahkan dengan mindset, attitude, skill, dan knowledge-nya yang global standar sehingga secara spesifik nanti akan kita berikan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan kompetensinya," bebernya.

Pengembangan kompetensi disebut akan dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu, anggaran pengembangan SDM InJourney Airports akan meningkat lima kali lipat di 2025.

"Itu bukan hanya sebesar-besarnya anggaran, tapi karena ber-basic. Kita petakan dulu kompetensi setiap orang seperti apa, kemudian dikelompokkan, baru diberikan pengembangan," jelasnya.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan pengelola bandara di Korea Selatan (Korsel), Incheon International Airport Corporation (IIAC). Salah satu yang disepakati terkait rencana membuat perusahaan patungan untuk mengikuti tender pengelolaan bandara di Asia dan Timur Tengah.

"Harapan kami dengan nota kesepahaman ini dalam rangka pembentukan perusahaan patungan untuk tender pengelolaan bandara di Timur Tengah dan Asia," kata Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi di Kantor Pusat Bandara Incheon, Korsel, Selasa (15/10/2024).

Dengan adanya kerja sama ini, kata Faik, kedua pihak dapat memanfaatkan pengalaman dan jaringan yang dimiliki untuk berpartisipasi dan berpotensi memenangkan proyek-proyek penting di wilayah strategis yang akan dikelola ke depan.

"Hal ini tidak hanya akan membuat posisi kita, namun juga akan meningkatkan kualitas layanan bandara bagi jutaan penumpang di seluruh dunia," tambahnya.

Faik menyebut, salah satu target InJourney Airports setelah merger AP I dan AP II adalah menjadi pengelola bandara luar negeri atau global operator airports. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan memperluas kapasitas perusahaan sehingga dapat agresif mendorong transformasi bandara-bandara di dalam negeri.

"Untuk menjadi wajah kebanggaan bangsa yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi penumpang pesawat, lalu sebagai agent of development yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta value creator yang mampu menciptakan nilai tambah dari operasional bandara," tuturnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU kali ini merupakan kemitraan strategis kedua bagi InJourney Airports dan IIAC dalam pengelolaan bandara, setelah kedua perusahaan saat ini sudah bekerja sama dalam mengelola Bandara Hang Nadim Batam.

"InJourney Airports dan IIAC memiliki hubungan yang sangat dekat. Setelah bekerja sama dalam mengelola Bandara Hang Nadim Batam, kini kami kembali menjalin kemitraan strategis untuk mengelola bandara-bandara lainnya. Ini dapat diwujudkan seiring dengan kepercayaan yang ada dari InJourney Airports dan IIAC dalam bekerja sama," ucapnya.

Sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun yang akan jatuh pada 16 Desember 2024 mendatang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengadakan Kick-Off HUT ke-129 di Kantor Pusat BRI Jakarta pada Jumat (4/10). Acara ini mengusung tema 'BRILian dan Cemerlang', yang menjadi simbol semangat BRI dalam menciptakan solusi finansial yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pemangku kepentingan

Dalam sambutannya Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang telah dicapai oleh BRI di usia ke-129 tahun dan memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh Insan BRILiaN. Ia menggarisbawahi berkat kerja keras dan kolaborasi tim, BRI dapat terus tumbuh dan memberikan layanan keuangan yang berarti bagi masyarakat Indonesia.

"Dedikasi dan kerja keras Insan BRILiaN telah membawa BRI terus tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan layanan keuangan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi, ketekunan, dan semangat yang terus dikobarkan," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Selain kick off, dalam rangkaian acara HUT BRI ke-129 ini terdapat rangkaian event yang akan diselenggarakan antara lain BRI Sportacular 2024, Program BRI Peduli, Upacara HUT ke-129 BRI dan Tumpengan, BRI Group Reception 2024 dan yang terakhir Puncak Perayaan HUT 'BRILiaN Fest 2024'.

Sunarso menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan efektivitas dalam mencapai visi besar BRI.

"Dengan semangat Insan BRILiaN, BRI akan terus melangkah maju, menghadapi tantangan, dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, peringatan 129 tahun ini menjadi kesempatan penting bagi BRI untuk menyatukan langkah dalam mencapai mimpi besar BRI, yaitu menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 yang terkendali di level 1,84 persen. Angka ini menjadi capaian inflasi terendah sejak awal Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu.

Tingkat inflasi 1,84 persen dinilainya juga masih masuk target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen. Menurut Tito, rendahnya realisasi inflasi Indonesia ini berkat kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito mengungkapkan terdapat dua komponen utama inflasi yang mesti dipantau, yakni inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation). Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik," jelasnya.

Dia juga menjelaskan terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan. Menurutnya deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi. Secara umum, kata dia, daya beli masyarakat masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat yang masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapore, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai misalnya itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujarnya.

Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait yang ikut bekerja sama dalam memastikan inflasi tetap terjaga. Tito juga mengapresiasi peran Pemda dalam upaya pengendalian inflasi.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkasnya.