Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan susu sapi dari peternak lokal bisa diserap dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini merespons terkait aksi peternak sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur dan Boyolali Jawa Tengah yang membuang susu karena tak mampu di serap industri.

"MBG memang dirancang menyerap berbagai produk lokal, termasuk susu. Saat ini program dalam proses persiapan," kata Dadan pada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Dadan menjelaskan saat program ini dijalankan, kebutuhan susu akan meningkat. Selain itu, peternak lokal juga tak perlu khawatir lantaran pengadaan susu nantinya akan mengutamakan hasil panen dari peternak tanah air.

Dia mencontohkan, di Jawa Timur nanti akan dibutuhkan sebanyak 2 juta liter per hari untuk kebutuhan calon penerima program. Sementara di Jawa Tengah membutuhkan 1,8 juta liter per hari untuk ini.

"Jadi, jika program Makan Bergizi Gratis jalan, pasti ada new emerging market. Kebutuhan akan susu pasti meningkat," jelasnya.

Menurutnya kasus aksi yang terjadi di dua provinsi itu terjadi lantaran peternak sapi perah masih belum masuk rantai pasok MBG. Pasar susu dari peternak ini juga masih bergantung pada industri tertentu.

Sehingga, saat industri tak bisa menyerap produksi susu peternak, maka ada peternak memang berpotensi merugi.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500.000 liter susu segar.

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Musuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya. Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran untuk ketahanan pangan sudah mencapai Rp 91,1 triliun hingga akhir Oktober 2024, atau 79,1% dari pagu.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 71% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 53,3 triliun.

“Realisasi ini utamanya untuk dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian serta bantuan pangan,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Adapun realisasi belanja ketahanan pangan ini disalurkan oleh beberapa kementerian dengan menggunakan anggaran kementerian dan Lembaga (K/L).

Di antaranya, Kementerian PUPR sebesar 11,9 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan yang progresnya sudah mencapai 55,7%, serta pembangunan jalan irigasi yang prosesnya sudah 63,2%.

Kemudian disalurkan Kementerian Pertanian Rp 10,1 triliun untuk pengembangan kawasan padi dan jagung sebanyak 437 hektare, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.082 unit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk bantuan benih sebanyak 54,7 juta ekor dan bantuan alat penangkap ikan sebanyak 4,4 ribu unit. Oleh Bapanas Rp 17,9 triliun untuk bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

Adapun program ketahanan pangan juga disalurkan melalui belanja non K/L untuk subsidi pupuk yang sudah tersalurkan Rp 22,9 triliun.

Terakhir melalui transfer ke daerah (TKD) Rp 22,8 triliun antara lain, untuk dana desa program ketahanan pangan dan hewani, dana pangan dan pertanian kepada 1.820 kelompok masyarakat.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp 327 triliun hingga Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 11,3% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 293,8 triliun.

“Pembayaran subsidi dan kompensasi telah dibayarkan Rp 327 triliun,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Realisasi subsidi dan kompensasi ini terdiri dari, realisasi subsidi energi Rp 139,6 triliun, subsidi non energi Rp 73,3 triliun, dan pembayaran kompensasi Rp 115,1 triliun.

Ia menyebut, untuk penyaluran BBM disalurkan sebanyak 13,4 juta kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 6,13 juta kg, listrik bersubsidi kepada 41,3 juta pelanggan.

Kemudian, penyaluran subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini sebesar Rp 246,6 triliun, dengan debitur KUR sebesar 4,3 juta orang, terakhir subsidi pupuk sebanyak 69 juta ton.

“Keseluruhan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi, dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat dijaga dan masyarakat bisa terus menjalankan ekonomi, dan mendukung perekonomian dengan harga listrik dan BBM yang terkendali,” ungkapnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sejak awal berdirinya hingga kuartal III 2024. Hal ini turut diiringi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

“Capaian kumulatif investasi KEK hingga September 2024 senilai Rp 220,6 triliun dan telah menyerap tenaga kerja hingga 135.083 orang,” kata Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko kepada Kontan.co.id, pekan lalu.

Bambang menjelaskan, seiring dengan peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja tersebut, jumlah pelaku usaha di KEK juga semakin bertambah, di mana secara kumulatif hingga September 2024 mencapai 379 pelaku usaha.

“Secara kumulatif hingga September 2024 adalah sejumlah 379 pelaku usaha dan masih akan terus bertambah, sementara tambahan jumlah pelaku usaha dari Januari-September 2024 sejumlah 47 pelaku usaha,” jelasnya.

Dia menyebut bahwa pelaku usaha yang berdikari di KEK berasal dari dalam maupun luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Tiongkok, India, Turki, Selandia Baru, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Untuk diketahui, sejauh ini terdapat 24 KEK di Tanah Air yang terdiri dari 12 KEK Industri, yaitu Gresik, Kendal, Sei Mangkei, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Morotai, Palu, Sorong, MBTK, Bitung, Tanjung Sauh, dan Setangga.

7 KEK Pariwisata, yaitu Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura Kura Bali, Tanjung Kelayang, Likupang, dan Sanur (Pariwisata-Kesehatan), 2 KEK Digital, yaitu Nongsa dan Singhasari, 1 KEK Jasa lainnya (KEK MRO), yaitu Batam Aero Technic (BAT).

Lalu ada 2 KEK yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu yakni KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, masih ada 8 KEK yang masih dalam proses penetapan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BANDUNG. Pemerintah terus mengembangkan energi hijau, yang salah satunya bersumber dari panas bumi atau geothermal. Hal ini sejalan dengan target swasembada energi pada 2028-2029 yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Agar pembangunan sektor panas bumi terus berkembang, dibutuhkan ragam kebijakan pendukung. Hal ini juga untuk menarik banyak investor yang masuk ke tanah air.

General Manager PT Geo Dipa Energi dari Unit Patuha Rully Husnie Ridwan mengatakan, pemerintah Indonesia bisa mengambil contoh insentif panas bumi yang sudah berlaku di Turki.

Berdasarkan Buku Putih Analisis Bisnis dan Kebijakan untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia oleh LPEM FEB Universitas Indonesia, disebutkan Turki menyediakan insentif bagi manufaktur-manufaktur yang ingin membangun pabrik negaranya yakni insentif kenaikan harga.

Oleh karena itu, diperlukan penetapan tarif yang lebih rasional dan transparan tidak hanya dilihat dari aspek harga, tetapi juga mempertimbangkan kualitas energi atau jejak karbon, agar energi panas bumi dapat menjadi lebih kompetitif.

“Misalnya saya pengembang nih berhasil membawa manufaktur turbin ke Indonesia untuk membangun pabrik, harga saya dihargai lebih tinggi dikasih harga 10 sen. Karena satu sen nya itu menghargai industri lain yang berhasil dimasukkan ke dalam Indonesia. Di Turki berlaku seperti itu,” tutur Rully kepada awak media, Jumat (8/11).

Di samping itu, Rully juga menyebut, terdapat dua tantangan besar yang dihadapi dalam melakukan pengembangan energi panas bumi, yakni terkait harga atau tarif listrik dan juga risikonya yang tinggi.

Dari sisi harga, Rully mencontohkan, misalnya saja harga jual energi listrik dari panas bumi dibeli oleh PT PLN. Biasanya harganya akan menyesuaikan dengan kemampuan PT PLN untuk mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, Ia berharap aka nada perbaikan dari dukungan subsidi pemerintah maupun keuangan publik untuk PLN agar mampu membeli listrik dari pengembang PLTP dengan tarif yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi.

“Kemampuan pembeli kita itu sebenarnya membatasi harga jual panas bumi. Namun juga wajar ketika resikonya tinggi, pasti orang menggunakan harga yang Pengambilan yang tinggi, karena sudah mengambil risiko yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan di IKN terutama pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) bakal selesai dalam empat sampai lima tahun ke depan.

“Targetnya empat sampai lima tahun ke depan sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan pak Presiden Prabowo,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11).

AHY menuturkan, di awal-awal pemerintahan Prabowo akan mengebut pembangunan sarana dan prasarana di IKN di antaranya gedung legislatif dan yudikatif. Selain itu, pembangunan ekosistem IKN yang ramah untuk pejabat dan ASN untuk bertugas di sana juga terus dikebut.

“Bukan hanya kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawali dan mengoperasikan IKN ke depan,” tuturnya.

Komitmen Presiden Prabowo merampungkan proyek IKN tersebut juga tercermin usai menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Selasa (5/11).

Usai dilantik, Basuki menyebut, OIKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut.

"Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati," ujar Basuki.

Basuki pun menyebutkan bahwa ada agenda groundbreaking ke-9 di IKN, tetapi masih menunggu jadwal resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Sejauh ini, Prabowo juga belum terjadwal meresmikan Istana Garuda yang belum sempat diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kendati begitu, Prabowo sudah memerintahkan dirinya untuk membuat program tahun 2025.

"Ya itu tadi, yang sekarang ini kan sudah November, Desember, jadi saya ingin buat program 2025, perintah beliau (Prabowo)," kata Basuki.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (8/11).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menyampaikan usulan skema untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

Pria yang akrab disapa Ara tersebut menjelaskan skema yang dapat berperan menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil. Salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," kata Ara.

Ara mengungkapkan, hal penting lainnya ialah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah.

"Seperti yang sudah saya sampaikan dihadapan pimpinan pemerintah daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional, bahwa disepakati penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari pemda tingkat dua, percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung(PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Menurutnya, pemerintah tinggal menyediakan kebijakan untuk mengimplementasikan ide tersebut.

“Tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," ujar Suahasil.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi uji coba makan bergizi gratis di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.

Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.

“Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.

“Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.

Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.

“Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Uji Coba Makan Bergizi Gratis di 100 Titik Seluruh Indonesia Dilakukan Desember 2024", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/20544071/uji-coba-makan-bergizi-gratis-di-100-titik-seluruh-indonesia-dilakukan.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung wacana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan, skema ini berpotensi mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada pangan.

"Saya setuju karena kalau kita bicara program besar Presiden Prabowo soal swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, jika Peum Bulog dapat melakukan operasi pasar maka ada peluang untuk mengontrol fluktuasi harga pangan.

Menurutnya, Perum Bulog memerlukan pendanaan Rp 26 triliun untuk operasi pasar. Pasca operasi pasar dilakukan, alokasi dana akan tergerus sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Erick menjelaskan, selama ini kegiatan operasi pasar ditopang pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 30 triliun.

"Kalau pinjam himbara ada bunganya, kalau negara hadir beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai visi Presiden Prabowo swasembada pangan secepatnya," jelas Erick.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan di tahun 2025 bakal ada tambahan anggaran program makan bergizi gratis. Saat inipihaknya diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi melancarkan program besutan Prabowo Subianto tersebut.

“Di tahun 2025 ini anggaran yang sudah ditetapkan Rp 71 triliun dan kemarin setelah rapat sidang paripurna saya disuruh siap-siap kemungkinan budget itu akan bertambah pada bulan Agustus,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2025, Sentul, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan, pihaknya belum mengetahui berapa besaran anggaran yang bakal digelontorkan untuk menyokong program tersebut.

“(Berapa anggaran tambahan?) Belum tahu, saya cuma diminta siap-siap kalau ternyata nanti presiden memberikan tambahan anggaran di Agustus, kami harus siapkan,” jelasnya.

Dadan hanya bilang, adanya tambahan tersebut karena presiden ingin program tersebut lebih cepat mencapai sasaran yang lebih besar. Dia bilang, jika anggaran tersebut terealisasi maka pihaknya bakal segera menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk sumber daya manusia (SDM) nya.

Sementara itu, Dadan mengungkapkan, program makan bergizi gratismulai efektif dijalankan mulai 2 Januari 2025. Di mana, kurang lebih ada 936 titik layanan yang akan aktif di awal program tersebut.

“Itu kurang lebih sekitar 936 titik, target penerima sekitar 3 juta di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Dadan bilang, makanan bergizi gratis ini akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah. Adapun tiap-tiap satuan pelayanan tersebut akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar - Rp 11 miliar per tahun,” kata Dadan.

Menurutnya, 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Di samping itu, kata dia, satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak mulai dari Paud hingga anak di bangku SMA. Bukan hanya akan sekolah saja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita juga tak luput dari pemberian pelayanan.

“Ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Prabowo-Gibran terhadap sumber daya manusia Indonesia jangka panjang untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” pungkasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Uni Eropa akan memberlakukan peraturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Tujuannya untuk mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi untuk dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Hanya saja, Parlemen Uni Eropa (EU) tidak bisa menjelaskan sistem pengukuran risiko (risk benchmarking) sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit, namun secara umum aturan antideforestasi mirip Uni Eropa tersebut berpotensi diberlakukan negara lain.

Duta Besar Indonesia untuk UE, Andri Hadi mengatakan pemberlakuan benchamarking ini akan berpotensi bermasalah. Pasalnya, di satu negara saja tidak bisa diberlakukan benchmarking yang sama. Artinya, sama dengan negara-negara lain, Indonesia juga mempunyai wilayah yang berbeda.

"Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Hadi, sebagai akibat benchamarking suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut. “Ya, memang EUDR itu dari awal memaksakan one size fit all, yakni satu ukuran diberlakukan untuk semua," jelasnya.

Sebenarnya dari awal Indonesia, sudah meminta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya. Hanya saja, ada rencana untuk ditunda sementara karena banyak negara yang keberatan.

Sekretaris Jenderal Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman berujar, pelaksanaan EUDR dipastikan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunai Darussalam.

“Ada tujuh komoditas yang terdampak oleh EUDR ini, termasuk sawit, kopi dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” paparnya.

Yang terang, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, ekspor Indonesia ke Eropa dalam bentuk produk pertanian, perkebunan dan kehutanan hanya mencapai US$4.4 miliar akibat terdampak kebijakan antideforestasi UE.

Pietro Paganini, Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot, Roma, Italia bilang, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam mematuhi peraturan bebas deforestasi. "Sebab, penerapannya diperkirakan tidak hanya akan di Eropa tapi di luar Eropa," sebutnya.

Ian Suwarganda, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) menambahkan, saat ini negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” katanya.

JAKARTA - Donald Trump telah resmi menang dan akan menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya, menggantikan Joe Biden. Setelah berkuasa, kemungkinan besar akan ada kebijakan-kebijakan yang akan membebani negara-negara pesaing AS, seperti China.

Mengingat sebelumnya, Trump sempat melancarkan perang dagang terhadap China. Trump juga menaikkan tarif impor produk dari China sampai dengan 25 % dengan total nilai kenaikan tarif itu sebesar USD360 miliar.

Namun setelah Trump lengser, China mulai membenahi sistem keuangan dan menghormati aturan perlindungan hak serta kekayaan intelektual setelah dilakukannya perundingan dengan Washington dengan nama Perjanjian Dagang Fase Pertama pada 2020.

Kemungkinan besar Trump akan menggunakan strategi yang sama untuk menjatuhkan negara yang dipimpin Xi Jinping itu. Terlebih setelah China menjadi mitra yang paling menjanjikan bagi Rusia.

3 Kebijakan Donald Trump untuk Jegal China

1. Lakukan Perang Dagang

Para pengamat hubungan AS-China memperkirakan, Trump bermaksud menggunakan perang dagang untuk menekan Xi agar mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan perang dengan Ukraina.

Pada saat kampanye, Trump menggembar-gemborkan bahwa ia bisa menyelesaikan Perang Ukraina dalam kurun waktu 24 jam saja. China adalah mitra dagang terbesar Rusia dan Ukraina.

Trum juga pernah mengungkapkan akan meningkatkan tarif AS terhadap barang-barang China dapat mencapai 60% atau lebih. Pada dasarnya, perang dagang merupakan upaya sebuah negara untuk menaikkan tarif impor atau menerapkan pembatasan lain terhadap impor negara lain.

Perang dagang dapat terjadi jika satu negara menganggap bahwa negara pesaingnya memiliki praktik perdagangan yang tidak adil. Umumnya perang ini akan melindungi kepentingan nasional dan memberikan keuntungan bagi bisnis dalam negeri.

Meski begitu, para kritikus mengklaim bahwa perang dagang pada akhirnya merugikan perusahaan lokal, konsumen, dan perekonomian.

2. Membatasi Teknologi yang Masuk ke China

Ekonomi China sedang mengalami kemerosotan dengan harga properti yang merosot, utang pemerintah daerah yang tinggi, dan pengangguran di kalangan pemuda yang tinggi. Karena itu Beijing sangat bergantung pada ekspor.

Meski begitu, tarif yang dinaikkan oleh AS kemungkinan bukan jadi satu-satunya hal yang harus dikhawatirkan Beijing di bawah kepemimpinan Trump yang kedua.

Dilansir dari The Conversation, AS yang dipimpin Trump kemungkinan akan membatasi jumlah teknologi yang mengalir dari AS atau Eropa ke China, yang akan menghambat ambisi China untuk menjadi pemimpin AI global pada tahun 2030.

3. Melakukan Pemisahan Ekonomi

Pemerintah AS yang baru kemungkinan juga akan menerapkan strategi pemisahan ekonomi untuk "menghindarkan" diri dari ketergantungan pada Tiongkok.

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan AS pada China dengan memindahkan rantai pasokannya ke tempat lain, dan mungkin akan membatasi investasi AS di Tiongkok.

Tidak cukup sampai disitu, Trump juga berjanji akan meningkatkan tarif sampai dengan 200 persen jika China terus mengganggu Taiwan. Meski begitu, AS masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok dan bukan negara sendiri.

Kemungkinan besar, Taiwan juga akan terkena imbas dari kebijakan Trump. Dimana selama kampanye, Trump menyatakan tidak mau lagi menghamburkan uang AS untuk pakta-pakta keamanan internasional, termasuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) jika negara-negara lain tidak meyumbang sama besar dengan AS.

Trump sempat menyinggung ingin menarik semacam uang keamanan dari Taiwan. Saat ini, Taiwan membelanjakan 2,5 persen PDB mereka untuk pertahanan dan keamanan. Mayoritas persenjataan dibeli dari AS.