Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, tiga program kerja Kementerian Perdagangan menjadi bagian dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Program ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil dari retreat di Magelang, Jawa Barat.

Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor.

"Fokus program kerja Kementerian Perdagangan ada tiga, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan UKM BISA Ekspor. Ketiga program kerja ini menjadi sumbangsih Kemendag dalam penyusunan Program Quick Wins kementerian-kementerian di bidang perekonomian," urai Budi, dalam keterangannya, Selasa (4/11/2024).

Pertama, Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Budi menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Target ini ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan 22 pasar yang dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Mei 2024.

Kedua, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil.

Ketiga, pengawasan perdagangan berkelanjutan untuk 40 jenis produk dan pengawasan pada momen Natal dan Tahun baru (Nataru). Budi melihat perlunya mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan barang beredar yang memenuhi ketentuan, serta memastikan konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai ukuran yang tertera.

Pada program kerja ini adalah peningkatan nilai transaksi produk dalam negeri pada Hari Belanja Online Nasional (HarBolNas) sebesar 50%. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar.

"Kami meyakini dukungan pemerintah terhadap pasar dalam negeri memainkan peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama, dalam kegiatan jual beli di tengah masyarakat, industri lokal, hingga perlindungan konsumen," ungkap Budi.

Selanjutnya, pada Program Kerja Perluasan Pasar Ekspor, Budi menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru.

Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/IEAEU-FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia- Peru CEPA.

"Ketiga perundingan tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dan ditargetkan dapat mencapai penyelesaian substansi dalam waktu dekat," tambah Budi.

Selain itu, Budi menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). "Target ini untuk mempercepat pemanfaatan hasil perundingan, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor Indonesia," ungkap Budi.

Sedangkan, pada Program Kerja UKM BISA Ekspor, Budi menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa.

"Penguatan ekosistem UKM ekspor diperlukan untuk mendorong kontribusi ekspor UKM menjadi lebih besar dan terukur. Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas," ujar Budi.

Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor. Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

Untuk itu, Budi menyampaikan pentingnya kontribusi para pemangku kepentingan dan jajaran Kementerian Perdagangan agar target ini dapat tercapai. "Kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan dan jajaran Kemendag penting dilakukan untuk mencapai target tersebut," pungkas Budi.

(ada/ara)

Banda Aceh: Pendidikan vokasi banyak dipilih lantaran lulusannya bisa cepat bekerja setelah lulus. Mereka menjadi harapan banyak orang tua untuk menyejahterakan keluarga.

"Kalau sampai pedidikan vokasi tidak menyejahterakan lulusannya artinya gagal. Apalagi kalau sampai pengangguran, berarti gagal," kata Tim Pakar Dit. Mitras Dudi, Adil B. Ahza, dalam Dialog Publik Kebijakan Bersama Pemangku Kepentingan Daerah Melalui Rancangan Pembentukan Jaringan Industri dan Vokasi (JIVok) Aceh di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Jumat, 1 November 2024.

Adil mengatakan lembaga pendidikan vokasi baik SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, maupun Politeknik mesti bisa menjawab hal ini. Apakah mereka telah memenuhi mandat orang tua yang menyekolahkan anaknya di pendidikan vokasi untuk menaikkan kesejahteraan.
Untuk itu, penting bagi pendidikan vokasi bermitra dengan industri. Hal ini agar kebutuhan industri sejalan dengan lulusan yang dihasilkan.

"Kami selalu merenung benar enggak, pendidikan menciptakan pengganguran, saya kira tidak. Untuk menyelesaikan masalah ini filosofinya butuh komitmen berjejaring bermitra menyelesaikan masalah-masalah ini," tutur dia.

Adil menekankan di era masa depan semakin kompleks, tenaga kerja cepat hilang, cepat berganti, kadang-kadang kebingungan mengembangkan arah pendidikan, kemitraan merupakan keharusan. Dia menyebut sekarang bukan lagi zamannya superman.

"Organisasi akan berkembang dan tumbuh dengan masyarakat yang bisa berjejaring, masyarakat yang mempunyai mitra. Industri juga tak bisa berkerja sendiri. Begitupula pendidikan tinggi vokasi, politeknik di ruang sunyi enggak bisa. Duduk seperti ini lah yang bisa," tutur dia.

Dia menuturkan sejak tahun lalu pihaknya membangun ekosistem kemitraan agar tidak ada pihak-pihak yang berpikir sendiri-sendiri. Pihaknya ingin pemuda Aceh tahu persis potensi daerahnya.

"Masa depan anak-anak kita ada di tangan kita, perusahaan, industri, organisasi harus punya mitra yang hebat. Politeknik Lhokseumawe enggak bisa berkembang kalau enggak punya mitra yang hebat," ujar

Baca juga: Pendidikan Vokasi Bersiap, Ini Tantangan Mencetak Generasi Emas 2045

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia kembali kerja sama dalam memajukan desa dan daerah tertinggal yang tersebar diberbagai pelosok Tanah Air.

Menurut Sekjen ISSF Nurul Iman, kerja sama antara Kemendes PDT dengan ISSF telah terjalin sejak 2021 dan akan berlanjut, mengingat kedua pihak memiliki kesamaan tujuan, terutama dalam percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal.

“Kemendes PDT bahkan menginginkan ISSF bisa mengangkat program-program CSR unggulan terutama di daerah tertinggal," ungkap Nurul Iman, dikutip Selasa (29/10/2024).

Nurul Iman menegaskan, di ISSF, ada agenda temu forum untuk saling bertukar pikiran antaranggota maupun dengan pihak lain, terutama terkait dengan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal. Kesamaan tujuan tersebut yang membuat Kemendes PDT dan ISSF terus bekerja sama.

Dia menambahkan, untuk menstimulus agar berbagai stakeholder terus memberikan sumbangsih dalam memajukan desa dan daerah tertinggal, ISSF kembali akan menggelar CSR PDB Awards yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Acara ini akan digelar pada 2025 dan peluncurannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan saat ini.

Jika melihat grafiknya, dia menyatakan, jumlah peserta (perusahaan) maupun program terus bertambah, terutama dari perusahaan baru. Hal ini menandakan sejumlah perusahaan memiliki antusiasme yang tinggi untuk memajukan desa dan daerah tertinggal.

Nurul menjelaskan, Mou tahun 2021 terkait percepatan pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan kegiatan CSR lainnya masih akan tetap dipertahankan pada MoU berikutnya.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan ISSF, jelas Nurul, tetap satu tujuan, yakni untuk memajukan desa dan daerah tertinggal. ISSF yang beranggotaan 300 lebih perusahaan akan lebih mudah dalam mengkoordinasikan berbagai program untuk memajukan sebuah desa jika berkolaborasi  dengan berbagai instansi, termasuk Kemendes PDT.

ISSF, tegas Nurul, juga akan terus mendorong berbagai program yang memberikan dampak keberlanjutan. Contohnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tetap berlanjut, karena ada program PPM yang tepat dan berdampak positif yang berkelanjutan.

Semenjak melakukan MoU dengan Kemendes PDT di masa kepemimpinan Abdul Halim Iskandar hingga dipimpin Yandri Susanto, Nurul menerangkan, ISSF selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan Kemendes PDT. Sebagai mitra dalam memajukan desa dan daerah tertinggal, ISSF selalu diajak berkomunikasi dan berdiskusi untuk memajukan desa dan daerah tertinggal dengan  beragam sumber daya yang ada dari kedua pihak.

Sementara itu, dalam kegiatan temu forum yang digelar selama dua hari hingga Selasa (29/10/2024) juga turut digelar "Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025". Acara ini dihadiri Mendes PDT Yandri Susanto, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Kemendes PDT Taufik Madjid, Sekretaris Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan beberapa Kepala Badan Kemendes PDT lainnya.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai salah satu negara mitra. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Atas kemitraan ini Indonesia disebut-sebut bisa mendapat sejumlah keuntungan semisal keterbukaan peluang kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan hingga pengaruh di kancah politik global.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non block, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tambah Hikmahanto.

Pada akhirnya, Hikmahanto menekankan bagaimana Indonesia harus bisa mempertahankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Sehingga benar-benar penting bagi pemerintah untuk menjaga jarak aman dengan negara-negara baik yang tergabung dalam BRICS maupun OECD, sehingga RI benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD, dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," terang Hikmahanto.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan. Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS dimana kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum keterlibatan Indonesia dengan BRICS tidak akan memberi dampak besar terhadap rencana bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya hubungan yang dibina antara Indonesia dengan BRICS masih dalam tahap mitra. Berbeda jika Indonesia benar-benar masuk dan menjadi anggota BRICS, di mana hal ini dapat memancing opini negatif dari negara-negara barat khususnya yang tergabung dalam OECD.

"Makanya kalau kita hanya sebagai mitra, itu menurut saya nggak ada minusnya. Karena kita hanya sebagai mitra bukan sebagai anggota," ucapnya.

Meski begitu menurutnya Indonesia masih harus berhati-hati atas kemitraannya ini dengan BRICS, utamanya agar tidak mendapat opini negatif dari negara-negara anggota OECD. Sebab menurutnya RI belum memiliki kemampuan atau ketahanan jika harus berhadapan dengan misalnya sanksi atau embargo negara-negara barat.

"Kalau kita menjadi penggerak (anggota) dalam BRICS Itu mungkin kita akan diperlakukan secara berbeda negatif oleh negara-negara barat, terutama dengan melihat hubungan baik antara kita dengan Rusia. Nanti kan (OECD) beranggap (Indonesia) berteman dengan Rusia, kita akan diperlakukan secara negatif. Sementara kita belum punya posisi yang cukup kuat Untuk diperlakukan seperti itu," terang Piter.

(fdl/fdl)

KOMPAS.com – Kesejahteraan warga Dusun Dayu, Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), mengalami peningkatan berkat program kemitraan PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) melalui perusahaan pemasok dengan petani-petani tembakau di sana.

Bahkan, peningkatan yang dirasakan tak sebatas dari aspek ekonomi saja. Warga yang bergabung dalam program kemitraan sejak 2014 juga menjadi lebih sejahtera dari aspek sosial. Hal ini diamini Kepala Dusun (Kadus) Dayu, Supriyono (45).

Awalnya, kata Supriyono, warga Dusun Dayu yang menjadi petani mitra hanya berjumlah tujuh orang. Kini, jumlahnya bertambah hingga lebih dari empat kali lipat. Hal ini tidak lepas dari hasil pertanian tembakau yang menjanjikan.

Warga lain yang melihat tetangganya lebih sejahtera setelah bergabung dengan program kemitraan, akhirnya mengikuti jejak untuk ikut menjadi petani mitra. Saat ini, ada 31 warga Dusun Dayu yang ikut program kemitraan petani tembakau.

"Keberadaan pertanian tembakau saat ini memang sangat menopang kehidupan masyarakat. Selain tanaman pangan (padi), tembakau menjadi andalan warga untuk menopang perekonomian," ujar Supriyono dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Kesejahteraan warga yang menjadi petani mitra pemasok Sampoerna, lanjut Supriyono, biasanya semakin terlihat ketika musim panen tembakau selesai.

Para petani mitra dapat merenovasi rumah, membeli alat produksi dan kendaraan, serta memperluas lahan.

"Perubahannya banyak. Selesai panen tembakau, hampir semua petani merenovasi rumah. Ada juga yang beli tanah, sepeda motor, dan lainnya," terangnya.

Supriyono menambahkan, keberadaan program kemitraan juga meningkatkan tingkat pendidikan warga Dusun Dayu. Sebab, para petani tembakau jadi bisa membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

"Pendidikan anak lebih tinggi karena ada dana dari hasil bertani tembakau," kata Supriyono.

Serap tenaga kerja

Sejak kehadiran program kemitraan, lanjut Supriyono, lahan pertanian warganya tidak lagi dibiarkan kosong semasa musim kemarau. Pasalnya, mereka bisa menanaminya dengan tembakau.

"Alhamdulillah, sekarang terus ditanami tembakau. Selama setahun penuh, kadang sampai musim (tanam padi), tembakau masih dipetik," terangnya.

Supriyono juga menyampaikan, pertanian tembakau di bawah program kemitraan telah menyerap banyak tenaga kerja atau buruh. Bahkan, tidak sedikit petani tembakau Dusun Dayu yang mencari buruh hingga ke desa lainnya.

"(Di Dusun Dayu) semua terserap menjadi buruh pertanian tembakau. Kadang malah ambil buruh dari luar (dusun) karena perlu bantuan banyak buruh tani," katanya.

Para buruh tersebut biasanya dibutuhkan saat pengolahan tanah untuk masa tanam dan ketika masa panen tembakau tiba.

KOMPAS.com – Kesejahteraan warga Dusun Dayu, Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), mengalami peningkatan berkat program kemitraan PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) melalui perusahaan pemasok dengan petani-petani tembakau di sana.

Bahkan, peningkatan yang dirasakan tak sebatas dari aspek ekonomi saja. Warga yang bergabung dalam program kemitraan sejak 2014 juga menjadi lebih sejahtera dari aspek sosial. Hal ini diamini Kepala Dusun (Kadus) Dayu, Supriyono (45).

Awalnya, kata Supriyono, warga Dusun Dayu yang menjadi petani mitra hanya berjumlah tujuh orang. Kini, jumlahnya bertambah hingga lebih dari empat kali lipat. Hal ini tidak lepas dari hasil pertanian tembakau yang menjanjikan.

Warga lain yang melihat tetangganya lebih sejahtera setelah bergabung dengan program kemitraan, akhirnya mengikuti jejak untuk ikut menjadi petani mitra. Saat ini, ada 31 warga Dusun Dayu yang ikut program kemitraan petani tembakau.

"Keberadaan pertanian tembakau saat ini memang sangat menopang kehidupan masyarakat. Selain tanaman pangan (padi), tembakau menjadi andalan warga untuk menopang perekonomian," ujar Supriyono dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Kesejahteraan warga yang menjadi petani mitra pemasok Sampoerna, lanjut Supriyono, biasanya semakin terlihat ketika musim panen tembakau selesai.

Para petani mitra dapat merenovasi rumah, membeli alat produksi dan kendaraan, serta memperluas lahan.

"Perubahannya banyak. Selesai panen tembakau, hampir semua petani merenovasi rumah. Ada juga yang beli tanah, sepeda motor, dan lainnya," terangnya.

Supriyono menambahkan, keberadaan program kemitraan juga meningkatkan tingkat pendidikan warga Dusun Dayu. Sebab, para petani tembakau jadi bisa membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

"Pendidikan anak lebih tinggi karena ada dana dari hasil bertani tembakau," kata Supriyono.

Serap tenaga kerja

Sejak kehadiran program kemitraan, lanjut Supriyono, lahan pertanian warganya tidak lagi dibiarkan kosong semasa musim kemarau. Pasalnya, mereka bisa menanaminya dengan tembakau.

"Alhamdulillah, sekarang terus ditanami tembakau. Selama setahun penuh, kadang sampai musim (tanam padi), tembakau masih dipetik," terangnya.

Supriyono juga menyampaikan, pertanian tembakau di bawah program kemitraan telah menyerap banyak tenaga kerja atau buruh. Bahkan, tidak sedikit petani tembakau Dusun Dayu yang mencari buruh hingga ke desa lainnya.

"(Di Dusun Dayu) semua terserap menjadi buruh pertanian tembakau. Kadang malah ambil buruh dari luar (dusun) karena perlu bantuan banyak buruh tani," katanya.

Para buruh tersebut biasanya dibutuhkan saat pengolahan tanah untuk masa tanam dan ketika masa panen tembakau tiba.

Dari aspek sosial, lanjut Supriyono, lebih banyak warga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa sejak ada program kemitraan. Misalnya, apabila ada kegiatan sosial di desa, para petani mitra selalu memberikan dukungan, termasuk secara finansial.

"Warga sekarang lebih mudah ikut kegiatan sosial. Kegiatan (sosial) apa pun pasti bisa terlaksana karena ada dana. Partisipasi warga lebih tinggi dan antusias," ujar Supriyono.

Supriyono berharap, program kemitraan Sampoerna, utamanya dengan para petani tembakau di Dayu, bisa terus berlanjut mengingat manfaatnya sebagai penopang perekonomian masyarakat.

Penghasilan meningkat

Sementara itu, Suprapto (51), seorang pemilik usaha toko kelontong di Wonogiri mengatakan bahwa keberadaan pertanian tembakau memberikan dampak luar biasa bagi usahanya.

Pendapatan toko Suprapto yang terletak di Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, meningkat drastis. Peningkatan mulai terjadi sejak program kemitraan pertanian tembakau masuk ke desanya pada 2014 sampai sekarang.

"Dari segi penghasilan, sejak ada program kemitraan pertanian tembakau, usaha saya tambah meningkat. Alhamdulillah, (meningkat) hingga 50 persen. Setiap tahun meningkat," kata Suprapto.

Setiap hari, Suprapto menjual beraneka ragam kebutuhan rumah tangga, mulai dari sayuran, makanan ringan, hingga sembako.

Menurutnya, pertanian tembakau adalah jaminan bagi warga Desa Sumberharjo untuk membeli beragam kebutuhan rumah tangga, termasuk sembako.

Ia melihat sendiri kesejahteraan warga desanya meningkat. Bahkan, banyak warganya kini punya kendaraan bermotor sendiri. Suprapto pun memaksimalkan peluang dan terus mengembangkan usahanya. Usaha tersebut juga tidak lepas dari penghasilan toko kelontong yang semakin berkembang.

Suprapto berharap, program kemitraan dapat terus berlanjut dan tetap eksis di Desa Sumberharjo.

"Harapan saya, pertanian tembakau tetap eksis dan tetap berlanjut di Desa Sumberharjo atau di Kecamatan Eromoko," kata Suprapto.

Untuk diketahui, program kemitraan petani Sampoerna yang dilaksanakan melalui perusahaan pemasok tembakau bertujuan untuk meningkatkan kualitas tembakau dan kesejahteraan petani.

Melalui program kemitraan, para petani binaan mendapatkan pendampingan, bimbingan teknis, akses yang mudah terhadap permodalan dan prasarana produksi pertanian, serta jaminan pembelian bagi petani sesuai dengan kesepakatan.

Selain pendampingan proses budi daya, para petani binaan juga menerima berbagai pelatihan guna mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menciptakan kondisi bekerja yang aman dan berkeadilan.

Beragam program pemberdayaan perempuan dan pendampingan usaha juga diimplementasikan untuk para istri petani tembakau. Rangkaian kegiatan ini bertujuan agar dampak positif program kemitraan dapat juga dirasakan bagi komunitas di sekitar petani.

JAKARTA, investor.id — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim melalui rangkaian acara bertajuk "Synergy for Sustainability”. Rangkaian acara yang diselenggarakan di Jakarta ini, menandai serangkaian inisiatif penting meliputi Partnership Gathering Fasilitas Dana Bergulir (FDB), Penandatanganan Kerjasama Pelaksanaan Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 antara BPDLH dengan Lembaga Perantara, Induksi Lembaga Perantara, serta Diskusi Publik dengan topik “Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan: Dari Mandat Menuju Lingkungan Hebat”.

Rangkaian acara "Synergy for Sustainability” bertujuan untuk memperkenalkan berbagai inisiatif yang dilakukan BPDLH dalam upaya restorasi lingkungan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan di Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan serta masyarakat umum turut menghadiri rangkaian acara ini.

Pada pembukaan rangkaian acara ini, Direktur Utama BPDLH kembali menerangkan peran BPDLH dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. BPDLH mendukung berbagai komitmen Pemerintah Indonesia di bidang lingkungan dengan menjalankan mandat pengelolaan dana lingkungan hidup. Setelah diluncurkan secara resmi pada 9 Oktober 2019, BPDLH terus berupaya memberikan layanan terbaik melalui berbagai skema pembiayaan inovatif.

“Kami terus membangun kesadaran publik mengenai hadirnya BPDLH sebagai inovasi mekanisme pendanaan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Ke depannya, BPDLH akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai mitra kerja, sehingga komitmen-komitmen Pemerintah Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup dapat tercapai” imbuhnya.

Komitmen BPDLH untuk bersinergi dalam upaya pelestarian lingkungan diwujudkan melalui rangkaian acara ini, khususnya komitmen dalam penyaluran dana lingkungan. Salah satu bentuk kolaborasi diwujudkan melalui Penandatanganan Kerja Sama untuk penyaluran dana Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 yang yang diampu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penandatangan dilakukan antara BPDLH dengan lima Lembaga Perantara yaitu Yayasan Penabulu, Kemitraan, KKI WARSI, Yayasan Petai dan Yayasan Sulawesi Cipta Forum yang mewakili Penerima Manfaat dari delapan provinsi. Diantaranya adalah Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Proyek ini merupakan bagian dari program penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan Indonesia, dimana BPDLH mengelola dana hasil pembayaran sebesar USD 103,8 juta dari GCF atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi sebesar 20,25 juta ton CO2eq pada periode 2014-2016. Hal ini merupakan capaian besar yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang serius dalam mengelola hutan. Alokasi sebesar USD 56,25 juta akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Lembaga Perantara. Proyek ini diharapkan tidak hanya membantu dalam pengelolaan dan rehabilitasi hutan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional yang mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Wahyu Marjaka, dalam pidatonya menyampaikan “kami mengharapkan pengelolaan Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat memberikan dampak signifikan dalam pengendalian perubahan iklim dan menjangkau stakeholders yang lebih luas, sehingga makin memperkuat peranan sektor kehutanan untuk mencapai target Nationally Determined Contibution”.

Sinergi pada salah satu layanan utama yang dikelola oleh BPDLH, Fasilitas Dana Bergulir, juga diwujudkan pada rangkaian acara ini. Fasilitas Dana Bergulir (FDB) berfokus pada pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan. FDB secara khusus memberikan kredit kepada kelompok usaha masyarakat dan UMKM yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial maupun hutan rakyat. Dalam upaya mendukung rehabilitasi hutan dan lahan, BPDLH didukung oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum-Ciliwung KLHK dan Bank Negara Indonesia memberikan bantuan sebanyak 7000 bibit tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) kepada lembaga keuangan yang telah menjadi mitra penyalur BPDLH. Penyerahan bibit ini dilaksanakan pada Partnership Gathering yang merupakan bagian dari acara "Synergy for Sustainability”. Melalui pelaksanaan Partnership Gathering, komitmen BPDLH untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan bank dan non-bank untuk mempercepat upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui pembiayaan bergulir.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Saiful Islam, menjelaskan pentingnya rangkaian inisiatif ini sebagai komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan, “Inisiatif-inisiatif ini bukan hanya merupakan simbol komitmen kita terhadap lingkungan, tetapi juga langkah nyata yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sektor swasta, komunitas lokal dan komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau”, pungkas beliau.

Puncaknya, BPDLH juga memfasilitasi diskusi publik mengenai Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, yang merupakan bagian dari Proyek FOLU Net Sink 2030. Proyek ini didukung oleh pendanaan Result-Based Contribution (RBC) dari Pemerintah Norwegia dan bertujuan untuk memberikan akses pendanaan kepada masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan telah mendorong inisiatif-inisiatif lingkungan yang berdampak nyata di berbagai daerah di Indonesia. Melalui diskusi publik yang yang mengangkat topik “Layanan Dana Masyarakat: Dari Mandat Menuju Lingkungan Hebat”, BPDLH berharap mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat mengakses layanan ini, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

BPDLH percaya bahwa sinergi antara seluruh elemen pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akan memperkuat langkah-langkah dalam mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui kerja sama yang erat, Indonesia dapat memenuhi target ambisius dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan lebih baik. Upaya kolaboratif ini tidak hanya akan memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup, tapi juga ketahanan masyarakat untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) tidak hanya fokus pada kompetensi inti bisnis, tetapi juga mampu menawarkan solusi strategis terhadap risiko-risiko yang terekspos untuk memberikan nilai tambah yang optimal kepada masyarakat dan para pelaku bisnis di Indonesia.

Melalui pendekatan Risk Management Partnership, Jasindo berperan sebagai mitra strategis yang membantu tertanggung dalam mengelola risiko secara menyeluruh.  Pendekatan ini dirancang untuk membantu para nasabah mengidentifikasi risiko-risiko khususnya risiko operasi .

“Pendekatan ini memungkinkan kami tidak hanya menjadi penyedia perlindungan risiko, tetapi juga bertindak sebagai risk engineering yang proaktif dalam menganalisis potensi risiko dan menemukan celah-celah risiko yang ada," kata Andy Samuel, Direktur Utama Asuransi Jasindo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Ia juga menambahkan bahwa peran tim bisnis, baik di kantor pusat maupun di Representative Office, sangat penting dalam keberhasilan implementasi pendekatan ini.

“Kami telah membekali tim dengan keahlian teknis yang kuat agar dapat menyediakan solusi asuransi yang tepat bagi nasabah. Tim ini akan berperan krusial dalam memberikan layanan bernilai tambah dengan membantu tertanggung mengidentifikasi celah risiko dan merancang strategi mitigasi yang efektif,” jelasnya.

Berbekal pengalaman menjamin risiko besar (mega risk) di beberapa sektor industri, Jasindo tidak hanya menyediakan proteksi asuransi, tetapi juga sebagai partner dalam melakukan asesmen risiko operasional secara komprehensif. 

“Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan menawarkan berbagai pilihan jalur distribusi layanan. Salah satu bentuknya adalah melalui kemitraan yang telah terjalin dengan Jasindo,” ujarnya.

Pertumbuhan Kuartal III-2024

Asuransi Jasindo) terus menunjukkan kinerja yang mengesankan hingga Kuartal III Tahun 2024, pertumbuhan ini merupakan hasil dari upaya perbaikan yang telah dilakukan dan memaksimalkan produk-produk bisnis sesuai dengan kompetensi inti.

Salah satu pencapaian utama Jasindo adalah peningkatan signifikan dalam hasil underwriting perusahaan yang melonjak menjadi Rp245,66 miliar, meningkat 17,38% pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, premi yang diterima perusahaan juga terus tumbuh menjadi Rp2,692 triliun yang meningkat 29,20%.

"Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Jasindo telah kembali on track dan pertumbuhan ini memang sejalan dengan arah perusahaan," ungkap Andy Samuel.

Pertumbuhan pada hasil underwriting dan pendapatan premi ini juga mendorong laba perusahaan yang meningkat 202,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

“Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, kami juga terus berupaya memperkuat fundamental perusahaan. Penguatan ini dapat dilihat dari perusahaan yang berhasil menjaga tingkat solvabilitas tetap di atas ketentuan,” katanya.

Berdasarkan laporan keuangan bulan September 2024 yang dipublikasikan, diketahui tingkat solvabilitas atau RBC perusahaan terjaga pada posisi 151,97%.

Peningkatan Kinerja Produk Unggulan

Pertumbuhan lainnya juga ditandai pada kinerja lini bisnis yang meningkat dibandingkan tahun lalu seperti Energy (Onshore) berhasil mencapai premi sebesar Rp78,53 miliar, melonjak 144,62%. 

Marine Hull juga menyumbangkan premi sebesar Rp212,73 miliar, naik  43,78%. Engineering membukukan premi Rp66,37 miliar, naik 24,42%. Kendaraan tumbuh dengan premi sebesar Rp115,59 miliar, naik 11,37%. Cargo tumbuh dengan premi sebesar Rp41,47 miliar, naik 7,46%. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Perum BULOG melakukan penyerapan gabah melalui kemitraan Program Mitra Tani Bulog di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Luas lahan yang dipanen di Desa Watukebo, Kabupaten Banyuwangi, ini mencapai sekitar 6 hektare dari luas total lahan project kemitraan sinergis sebesar 31 hektare.

Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita menyampaikan panen hari ini membuktikan Bulog hadir di tengah. Dalam kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah, Bulog bekerja sama menjemput ke Hulu dengan berkolaborasi bersama Pandawa Agri Indonesia melalui Program Mitra Tani.

"Jadi Program Mitra Tani ini, di mana nanti Program Kemitraan, bagaimana kita berkolaborasi dengan perusahaan ataupun Kelompok Tani atauGapoktan. Melalui Mitra Tani, yang mengedepankan kolaborasi dengan petani, kami memperkuat rantai pasokan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memberikan pelatihan kepada petani mengenai metode pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan," jelas Febby dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Ia mengungkapkan Bulog memperluas jangkauan Program Mitra Tani dalam memenuhi kebutuhan stok dalam negeri. Inisiatif hulu ini dirancang untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dengan mendukung petani secara langsung di Banyuwangi.

Adapun program ini fokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya pertanian krusial, seperti pupuk dan benih. Sekaligus menawarkan pembiayaan produksi untuk memastikan petani dapat menjalankan praktik pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Human Capital Sudarsono Hardjosoekarto menyampaikan perubahan iklim memang dihadapi secara global. Namun, Bulog tetap akan menjalankan tugas mulia untuk dua sisi.

"Sisi pertama secara singkat disebutnya Bulog mengantarkan kebaikan kepada seluruh masyarakat konsumen dengan cara menjamin tersedianya beras dan pangan pokok yang lain di semua tempat, baik melalui bantuan pangan maupun mekanisme pasar atau operasi pasar yang disebut SPHP saat ini sedang dijalankan," kata Sudarsono.

"Selain itu konsumen yang mengkonsumsi khususnya beras dan bahan pokok lain tidak mengalami kesulitan dan merasa aman akan ketersediaan cadangan pangan yang tersedia di berbagai gudang-gudang Bulog di seluruh indonesia dari Sabang sampe Merauke tetap terjaga," sambungnya.

Sedangkan sisi kedua, Bulog bersahabat dengan petani melalui Program Mitra Tani. Bulog kembangkan di berbagai tempat dan sudah dikembangkan juga pilot project di berbagai tempat bahkan nanti bekerja sama dengan TNI AD yang sudah mengembangkan tempat-tempat yang tadinya sumber daya airnya itu masih terbatas.

Adapun alat-alatnya disediakan Bulog supaya airnya cukup. Upaya ini dilakukan di berbagai provinsi sebagai kerja sama dengan Bulog. Hal ini menjadi salah satu bentuk wujud dari Bulog bersahabat dengan petani

"Kita sedang merencanakan juga untuk memperkuat cadangan pangan kita salah satunya dengan cara bersahabat dengan petani di daerah-daerah yang kita sebut lahan marginal yang masih luas di berbagai tempat seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan di berbagai provinsi yang lain. Menjelang Tahun depan nanti akan ada musim panen bulan Februari 2024, oleh sebab itu kita mendorong betul untuk produksi sebanyak mungkin dalam negeri, termasuk program-program mendorong pemuda-pemuda tani, anak-anak muda tani di desa ini supaya mencintai bertanam supaya produksinya bagus," papar Sudarsono.

"Selain dukungan finansial, program ini menyediakan bantuan agronomi yang komprehensif, termasuk panduan tentang pengelolaan tanaman dan teknik pemanenan yang optimal, guna memastikan ketahanan jangka panjang di sektor pertanian," tambahnya.

Turut hadir perwakilan mitra kerja sama Bulog, CEO PT Pandawa Agri Indonesia Kukuh Roxa dan Perwakilan Petani Muda Arvy Rizaldy. Kukuh menjelaskan pihaknya merancang inovasi khusus untuk memenuhi kebutuhan petani, sekaligus menjaga kesehatan lingkungan dan tanah.

"Produk dalam paket PPAI merupakan alternatif ramah lingkungan terhadap input konvensional, sehingga pertanian lebih berkelanjutan dan mendukung keberhasilan pertanian jangka panjang. Petani dapat memperoleh laba bersih yang lebih tinggi, memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan, dan mampu mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan," tutur Kukuh.

Sementara itu, perwakilan petani muda di Banyuwangi Arvy Rizaldy merinci sektor pertanian padi menghadapi tantangan yang signifikan dengan hanya 21,9% petani berusia 16-30 tahun.

"Banyak anak muda menghindari pertanian karena kurangnya minat dan persepsi negatif terhadap profesi tersebut. Bertani dengan Teknologi PPAI menurunkan hambatan bagi generasi muda karena prosesnya disederhanakan dan menerima pendampingan yang erat," ujar Arvy.

"Selain itu, hasilnya lebih menguntungkan, menjadikan pertanian sebagai pilihan karier yang lebih menarik dan layak bagi kaum muda," sambungnya.

(akd/akd)

Bisnis.com, MEDAN – Ekosistem pesantren menjadi salah satu sasaran pemerintah untuk mendorong perluasan akses keuangan. Hal ini tak terlepas dari besarnya potensi ekonomi dalam lingkungan pesantren yang dinilai mampu mendukung upaya tersebut.

Ar-Raudlatul Hasanah, misalnya. Pesantren yang terletak di Medan Tuntungan, Sumatra Utara ini telah memiliki beragam jenis usaha baik di dalam maupun di luar pesantren. Salah satunya, Air minum kemasan “Raudhah”.

Manager UPT Pengembangan Usaha Luar Pesantren Ponpes Ar Raudlatul Hasanah Badruzzaman Sembiring mengatakan, usaha air minum kemasan tersebut tadinya hanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan warga pesantren yang jumlahnya mencapai 4.000 orang.

Namun kini, Ponpes sudah bisa mengkomersilkan air yang berasal dari sumur di dalam pesantren ini.

“Sejak Januari 2024 kami sudah diperbolehkan menjual ke luar pesantren karena semua izin dan persyaratan edar telah terbit,” kata Badruzzaman beberapa waktu lalu.

Dikatakan Badruzzaman, dalam sehari mesin produksi air mereka baru mampu menghasilkan rata-rata 7.500 cup air kemasan gelas atau setara 150 kardus berisi masing-masing 48 cup.

Di samping itu, air Raudhah juga memiliki kemasan botol ukuran 600 ml serta kemasan galon. Baddruzzaman menyebut, rata-rata produksi kemasan botol juga terbilang masih sedikit, yakni sekitar 1.200 botol per hari lantaran pengemasan masih dilakukan secara manual.

Kendati produksi masih terbatas, dia meyakini usaha air minum Raudhah akan menjadi sumber ekonomi baru bagi pesantren. Hal ini tak terlepas dari besarnya komunitas Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah yang telah terbentuk puluhan tahun.

Baddruzzaman mengatakan, penjualan air minum mereka terbantu oleh alumni pesantren yang berjumlah ribuan. Rata-rata penjualan air kemasan Raudhah fluktuatif, sekitar 100 kardus per hari.

“Baru-baru ini kami juga sudah mengirim satu truk air Raudhah ke Kutacane [Aceh],” ujarnya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara (KPw BI Sumut) disebut Baddruzzaman berperan dalam pengembangan usaha pesantren Ar Raudlatul Hasanah.

Dia mengatakan, pada tahun 2019 KPw BI Sumut membantu pengadaan seperangkat mesin yang mengolah air dari sumur di samping masjid pesantren menjadi air kemasan siap minum. Ar Raudlatul Hasanah juga diberi bantuan berupa cup sealer serta oven untuk usaha bakery yang dimiliki pesantren.

“Kami dulu difasilitasi untuk mengikuti pelatihan pembuatan bakery langsung dari ahlinya,” kata Badruzzaman.

Badruzzaman menuturkan, kemitraan dengan KPw BI Sumut telah mendorong pesantren memiliki konsep pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Tak hanya mampu menghasilkan produk berupa barang, pembinaan BI juga menyokong peningkatan daya saing produk bikinan pesantren melalui serangkaian pelatihan yang difasilitasinya.

Melihat prospek pasar air minum kemasan yang cukup baik, Ponpes Ar Raudlatul Hasanah berencana akan menambah lagi kapasitas produksinya. Rumah produksi yang ada saat ini juga direncanakan akan diperbesar.

Dia mengatakan, setelah di upgrade nanti peningkatan produksi Raudhah diproyeksikan mencapai tiga kali lipat, atau melonjak menjadi 500 kardus per hari.

“Kami saat ini tengah mendorong manajemen untuk meningkatkan usaha ini,” pungkasnya. (K68)

Jakarta -

Anak usaha Sinar Mas milik konglomerat keluarga Widjaja, PT SMPlus Digital Investama (SM+), bekerja sama dengan Korea Investment Real Asset Management Co., Ltd. (KIRA) milik konglomerat Korea Selatan, Kim Nam Goo.

Kerja sama ini dibuat untuk mengembangkan pusat data (data center) di kawasan pusat bisnis Jakarta yang akan melayani bisnis dan hyperscaler dengan nilai investasi lebih dari US$ 300 juta atau Rp 4,62 triliun.

Board Member Sinar Mas, Franky Oesman Widjaja, mengatakan kehadiran investasi KIRA ini dilandasi dengan keyakinan atas potensi bisnis pusat data di Indonesia yang sangat besar. Proyek ini direncanakan siap beroperasi pada pertengahan tahun 2026.

Ia menjelaskan, dalam laporan Structure Research pasar pusat data di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 22% hingga mencapai Rp 16,6 triliun (US$ 1,1 miliar) pada 2028 dari perkiraan Rp 6,1 triliun (US$ 395,0 juta) pada 2023.

"Pusat data baru ini akan memberikan fasilitas dan layanan terbaik yang sangat penting untuk memajukan transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia, termasuk keuangan, industri, pemerintahan, layanan publik, dan pendidikan. Kami sangat menghargai kemitraan dengan KIRA dalam inisiatif penting ini," kata Franky dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (12/9/2024).

Lebih lanjut Franky mengatakan pengerjaan proyek pusat data dengan KIRA senilai Rp 4,62 triliun ini turut menggandeng PT LG Sinarmas Technology Solutions (LG Sinar Mas), perusahaan patungan antara SM+ dan LG CNS, sebagai konsultan teknis utama untuk melakukan perancangan dan menjadi operator fasilitas setelah pusat data ini beroperasi.

"Dengan dukungan LG Sinar Mas, proyek pusat data ini akan menawarkan layanan desain, operasional, dan servis manajemen pusat data andal yang akan memberikan solusi dan nilai yang optimal bagi para pelanggannya," terangnya.

Kemudian untuk mengakomodasi teknologi komputasi canggih seperti AI, Franky mengatakan pusat data ini nantinya akan menggunakan teknologi liquid cooling. Desain ini menempatkan fasilitas pusat data tersebut sebagai salah satu yang paling mutakhir di Indonesia dan kawasan sekitarnya.

Kemudian dengan mempertimbangkan potensi ekspansi di masa depan, menurut Franky pusat data ini dirancang untuk dapat beradaptasi dengan peningkatan kebutuhan pelanggan yang memungkinkan untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi tiga kali lipat dari kapasitas saat ini.

"Kami yakin kemitraan dengan SM+ dan Sinar Mas akan mendorong transformasi digital Indonesia secara signifikan. Kemitraan ini merupakan langkah penting menuju pencapaian visi bersama kami untuk menjadi pemimpin pasar pusat data di Indonesia," kata Chief Executive Officer dari KIRA, Kim Yong Sik, dalam keterangan yang sama.

Lihat juga Video: Bahlil Bakal Pangkas 300 Perizinan untuk Tingkatkan Investasi Hulu Migas

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki peluang kerja sama hilirisasi industri mineral, terutama lithium, dengan negara-negara Afrika.

Hal ini guna mendorong penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dengan negara-negara Afrika dalam sektor energi dan mineral.

"Saya baru saja mendengar dari Mozambik, dari Zimbabwe, bahwa mereka memiliki banyak mineral, dan ada dua hal yang ingin kami tawarkan. Yang pertama adalah berbagi pengalaman kami dalam hal itu, dan yang kedua adalah melakukannya sebagai sebuah kemitraan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, saat menjadi panelis pada 2nd Indonesia-Afrika Forum di Bali, dilansir dari siaran pers Kementerian ESDM, Rabu (4/9/2024).

Dadan menegaskan bahwa Indonesia siap berbagi pengalaman dan menjalin kemitraan yang lebih erat dengan negara-negara Afrika dalam jangka waktu panjang sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.

"Untuk beberapa hal kita berbagi tantangan dan juga peluang yang sama, kita bisa saling melengkapi," kata dia.

Pada kesempatan ini, Dadan menyinggung keberhasilan Indonesia dalam pengembangan biodiesel sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah mencampurkan 35 persen biodiesel ke dalam bahan bakar diesel, dan sedang mempersiapkan peningkatan hingga 40 persen pada tahun depan.

"Kami telah berhasil mengimplementasikan substitusi solar dengan biodiesel kami, dengan bahan bakar berbasis minyak kelapa sawit. Tahun ini, kami mencampurkan 35 persen biodiesel ke dalam bahan bakar diesel," kata dia.

Dalam upaya mencapai emisi nol bersih pada 2060, Dadan menekankan bahwa Indonesia saat ini sedang merevisi sejumlah regulasi, termasuk undang-undang tentang energi terbarukan, dan memperluas kerjasama dengan negara-negara maju.

"Kami mulai bekerja sama dengan banyak negara maju, berdasarkan pengalaman kami, setidaknya ada dua masalah, yaitu teknologi dan pembiayaan. Inilah yang harus kita kerjasamakan, khususnya dengan negara-negara maju," kata dia.

Kerja sama Indonesia dengan negara-negara Afrika di sektor energi mencakup berbagai inisiatif strategis, terutama dengan Kenya, Tanzania, dan Madagaskar.

Indonesia telah menandatangani beberapa MoU dengan Kenya yang meliputi eksplorasi minyak dan gas, ekspolorasi pertambangan, energi terbarukan, serta kerja sama panas bumi.

Bersama Tanzania, kerja sama difokuskan pada eksplorasi perminyakan, pengembangan kapasitas, serta pengembangan sumber daya energi.

Sementara itu, Madagaskar bekerja sama dengan PT Timah dalam eksplorasi chrome dan berencana memperluas ke sektor energi terbarukan.

Kolaborasi B2B juga dilakukan dengan beberapa perusahaan Indonesia, seperti PT Wijaya Karya dan PT LEN Energy, yang terlibat dalam proyek-proyek pembangkit listrik di Afrika.

(NIA DEVIYANA)