Harga Bitcoin (BTC) kembali mencapai rekor tertinggi atau All Time High (ATH) pada harga US$76.000, atau sekitar Rp1,2 Miliar yang didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya, kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden AS, serta meningkatnya minat dari kalangan institusional.

Hal ini disebabkan oleh sentimen positif yang menguat di pasar kripto. Ekspektasi investor terkait hasil Pilpres AS di mana Donald Trump mengungguli Kamala Harris.

Trump dikenal memiliki sikap mendukung kebijakan yang pro terhadap aset digital dan sektor teknologi, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pasar kripto.

Selain itu, Trump juga berencana untuk membentuk cadangan Bitcoin nasional dan menjadikan Amerika sebagai pemimpin global dalam hal aset Bitcoin. Selain faktor politik, pergerakan dana institusional di pasar juga menjadi salah satu pendorong utama kenaikan harga Bitcoin belakangan ini.

Data dari Farside Investors menunjukkan bahwa pada 6 November 2024, ETF Bitcoin mencatat arus masuk sebesar US$621,9 juta pasca kemenangan Trump meningkat. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh peristiwa politik AS terhadap harga Bitcoin.

"Ketika Bitcoin mencapai rekor harga tertingginya, ini menunjukkan kepercayaan dan harapan yang besar dari para investor. Faktor politik, seperti kemenangan Trump yang pro kripto pada Pilpres AS, memberikan dorongan psikologis yang signifikan di pasar," ungkap Oscar. Oscar juga menggarisbawahi peran penting institusi besar dalam adopsi Bitcoin.

"Adopsi Bitcoin bukan hanya didorong oleh para investor ritel, tetapi juga semakin kuat di kalangan institusi keuangan, terutama setelah adanya pengajuan ETF Spot Bitcoin dari perusahaan besar seperti BlackRock. Hal ini menunjukkan perubahan persepsi institusi terhadap aset kripto yang kini dilihat sebagai instrumen investasi jangka panjang," tambah Oscar.

Oscar menguraikan bahwa permintaan dari kalangan institusional, yang cenderung lebih stabil dan berjangka panjang, memberikan dampak terhadap keberlanjutan harga Bitcoin di level tinggi. "Ketika institusi mulai berinvestasi dalam Bitcoin, mereka membawa likuiditas yang lebih besar dan legitimasi ke pasar kripto. Ini menjadi bukti bahwa Bitcoin semakin diterima di kalangan mainstream dan bukan sekadar aset spekulatif semata," jelas Oscar.

Sebagai platform perdagangan aset digital terbesar di Indonesia, Indodax mengingatkan para investor untuk tetap berhati-hati dalam berinvestasi dan mempertimbangkan risiko yang ada akibat volatilitas pasar kripto. Indodax terus berkomitmen untuk menyediakan akses mudah ke aset digital serta memastikan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi bagi para pengguna

Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif cukai rokok di 2025, hal ini menjadi angin segara bagi industri hasil tembakau (IHT).

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE - FEB UB) bahkan merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai demi menjaga kelangsungan IHT.

Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

"Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," kata Candra, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga 5,76 triliun rupiah per tahun.

"Kenaikan tarif cukai berpengaruh negatif pada volume produksi rokok legal. Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan," terang Prof. Candra.
Candra mengatakan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, dimana kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan keberlangsungan industri.

"Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja," tegas Candra.

Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

"Pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan meminta peningkatan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal yang terus berkembang pesat. Sebab, keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau," terang Henry Najoan.

Simak Video: Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sejumlah tantangan serta peluang ekonomi di sektor perdagangan di tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto.

Singgih mengatakan ada beberapa tantangan di sektor perdagangan. Pertama, kenaikan harga pangan dan energi dalam negeri. Dia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dapat menjadi tantangan perdagangan dalam negeri. Tantangan kedua, adanya tensi geopolitik global yang masih berlangsung.

"Invasi Rusia ke Ukraina ini sejak Februari 2022 dan juga hubungan Israel dan Palestina," kata Singgih dalam acara Talkshow Financheck 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Berikutnya, Singgih menjelaskan terjadi perubahan status ekonomi pada sejumlah negara kurang berkembang (least-developed countries/LDC). Dia menyebut Bangladesh, Myanmar, Laos, hingga Kamboja telah berubah menjadi negara berkembang.

Tantangan berikutnya, pergeseran ekonomi dunia. Dia bilang mayoritas negara maju mempunyai demografi penduduk yang menua, sementara negara berkembang sedang memasuki bonus demografi.

"Kemudian logistik dan rantai pasok. Ini harus ada perbaikan jaringan distribusi rantai pasok, perbaikan logistik perdagangan antar pulau," imbuh Singgih.

Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah usai Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024. IHSG turun 52 poin (0,72%) ke level 7.328.

Mengutip data RTI, Kamis (7/11/2024), IHSG berada di level tertingginya pada 7.386 dan terendahnya 7.305. Sebanyak 168 saham menguat, 261 turun, dan 168 stagnan.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan, pelaku pasar merespons positif hasil tersebut yang tercermin dari naiknya indeks utama Wall Street. Sementara, pekan ini pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga The Fed dan Bank Sentral Inggris (BoE).

Mengutip Reuters, penjualan obligasi pemerintah dan kenaikan dolar AS juga akan menyedot uang dari negara berkembang dan memaksa kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara.

Namun, negara dengan pertumbuhan domestik seperti India atau Afrika Selatan dapat memperoleh manfaat dan menjadi tempat berlindung di lingkungan global yang tidak stabil.

Harga Bitcoin melonjak ke level tertinggi sepanjang sejarah atau all time high (ATH) pada Rabu pagi. Harga Bitcoin sempat tercatat berada di US$ 75.100 atau sekitar Rp 1,18 miliar (kurs Rp 15.800).

Isyarat pasar yang positif selama 24 jam terakhir disebut-sebut jadi sentimen besar terhadap kenaikan tersebut, meskipun Bitcoin menghadapi tren yang umumnya melemah dalam beberapa minggu terakhir.

Dilansir dari laman beincrypto, Rabu (6/11/2024), Pemilu AS yang sedang berlangsung jadi faktor utama dalam lonjakan harga Bitcoin. Investor dengan penuh semangat menunggu hasil pemilu, dengan tanda-tanda yang mendukung Donald Trump akan kembali menang jadi presiden.

Popularitas Trump yang terus meningkat, dinilai bisa ikut meningkatkan kepercayaan pasar. Pasar kripto sendiri telah berspekulasi tentang dampak pemilu AS terhadap Bitcoin selama beberapa waktu.

CoinShares baru-baru ini menyoroti sentimen ini dalam sebuah laporan, mencatat bahwa arus masuk institusional minggu lalu mencapai US$ 2,2 miliar. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar investasi ini kemungkinan berasal dari optimisme seputar potensi kemenangan Partai Republik.

Pada platform prediksi Polymarket, peluang kemenangan Trump melonjak, yang menunjukkan pergeseran ekspektasi pasar. Peluang Trump untuk menang meningkat tajam dari 58% menjadi 93,3%.

Latar belakang politik ini telah memicu minat beli yang signifikan terhadap Bitcoin. Sentimen investor terhadap Bitcoin cukup baik sejak pertengahan Agustus. Exchange Net Position Change menunjukkan bahwa, selama tiga bulan terakhir, bursa kripto sebagian besar mencatat arus keluar Bitcoin yang menandakan sinyal peningkatan aktivitas pembelian.

Pola arus keluar BTC ini menunjukkan bahwa investor telah mempertahankan minat yang kuat. Namun nampaknya kenaikan harga ini tidak bertahan lama, karena dengan kenaikan harga Bitcoin, pasar pun jadi melambat. Bitcoin kini telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa membuat investor berpikir dua kali untuk menaruh investasinya di Bitcoin.

Harga Bitcoin telah melonjak sebesar 7% hari ini. Sekarang berada di dekat titik kritis, dengan US$ 73.773 dan US$ 71.367 sebagai support potensial langsung. Jika investor mulai membukukan keuntungan dengan menjual Bitcoin-nya maka harga dapat stabil di sekitar level tersebut.

Jika momentum penguatan berlanjut, yang didukung lebih lanjut oleh kondisi ekonomi makro yang menguntungkan, Bitcoin dapat mencapai level tertinggi sepanjang masa di atas US$ 75.100.

Amerika Serikat (AS) sedang mengadakan pemilihan presiden untuk menentukan siapa pemimpin negara itu selama empat tahun ke depan. Calonnya adalah dari Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Kamala Harris.

Hasil awal sementara, Trump terhitung unggul berdasarkan proyeksi media AS. Sejauh ini Kamala Harris memeroleh 27 suara elektoral, sementara Donald Trump sudah memeroleh 99 suara elektoral.

Di luar itu, ternyata untuk menjadi Presiden AS dibutuhkan biaya yang sangat besar terutama untuk keperluan kampanye. Tidak heran baik dari kubu Demokrat yang mengusung Harris maupun dari kubu Republik yang mengusung Trump harus mengeluarkan biaya hingga triliunan rupiah.

Melansir dari CNBC TV18, Rabu (6/11/2024), biaya pemilihan presiden AS sejak 2000 hingga 2024 tercatat meroket hingga 115%. Kondisi ini menunjukkan bagaimana persaingan menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu kian memanas dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data terakhir, pengeluaran untuk kebutuhan pilpres tahun ini diproyeksikan mencapai US$ 5,51 miliar atau setara dengan Rp 87,36 triliun. Namun jumlah ini masih belum melewati rekor biaya kampanye pilpres terbesar sepanjang sejarah AS yang terjadi pada 2020 lalu sebesar US$ 7,72 miliar atau Rp 122,4 triliun.

Kenaikan biaya kampanye pilpres AS sebagian terjadi karena adanya peralihan gaya hidup masyarakat ke platform digital, yang memungkinkan kandidat menjangkau khalayak yang lebih luas namun dengan biaya yang lebih mahal.

Untuk tahun ini, sebagian besar dana kampanye Kamala Harris dan Donald Trump berasal dari sumbangan politik dari berbagai sumber seperti melalui Political Action Committees (PAC), kampanye digital, dan penggalangan dana dari tokoh-tokoh ternama AS.

Secara rinci pada 2024, kandidat Demokrat Kamala Harris berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 906 juta (Rp 14,36 triliun) hingga 30 September lalu. Sebagian besar dana ini terkumpul berkat donatur kecil dan kontributor besar yang mendukung kampanyenya sejak Biden lengser.

Kemudian dari kelompok di luar itu telah menambahkan dana kampanye Harris sebesar US$ 359 juta (Rp 6,26 triliun) lagi. Dengan begitu total pendanaannya menjadi lebih dari US$ 1,27 miliar (Rp 20,13 triliun) dengan hampir 56% dananya berasal dari sumbangan besar.

Sedangkan Partai Republik Donald Trump tercatat mengumpulkan lebih sedikit sumbangan dana kampanye. Di mana tim kampanye-nya mengumpulkan US$ 367,1 juta (Rp 5,82 triliun) dan kelompok luar menyumbang US$ 572,8 juta (Rp 9,08 triliun) lagi.

Sehingga total sumbangan dana kampanye yang diterima Trump menjadi hampir US$ 940 juta atau Rp 14,9 triliun. Namun dapat dikatakan bahwa Trump sangat bergantung karena sebagian besar pendukung yang sangat kaya, dengan kontribusi besar mencapai lebih dari 68% dananya.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III 2024 sebesar 4,95%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran pada triwulan 3 2024 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,08% dan pada triwulan 3 2024 komponen ini tumbuh 4,91%, yang menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat." kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, di mana komponen ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,69% yang didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan pilkada dan PON ke 21.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 3 2024, maka konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan utama yaitu sebesar 2,55%. Selain itu pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024 juga ditopang oleh PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,63% dan konsumsi pemerintah yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,32%.

"Konsumsi rumah tangga tumbuh karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel." jelasnya.

Di bawah konsumsi rumah tangga ini juga didorong oleh transportasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi, tercermin dari meningkatnya penjualan sepeda motor dan meningkatnya penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

Selanjutnya komponen ekspor impor juga mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non migas.

"Sementara peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong." jelas Amalia.

Sebanyak 5 juta buruh di seluruh wilayah Indonesia berencana melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024. Aksi ini dilakukan dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10%.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan pada awalnya permintaan kenaikan upah minimal hingga 8-10% ini dilakukan seiring dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Di mana keputusan MK itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan, yang dalam pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Berkenaan dengan upah minimum, oleh karena itu KSPI dalam sikap resminya juga meminta kenaikan upah minimum tetap 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu nanti kita diskusikan," tegas Said dalam konferensi pers yang diadakan secara online pada Senin (4/11/2024).

"Kenaikan upah 8-10% untuk perusahaan yang tidak mampu maka kita akan mendiskusikan formulanya (perhitungan kenaikan upah), dan kita buat syarat-syarat tidak mampu perusahaan itu. Misal merugi 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan akuntan publik," ucapnya lagi.

Lebih lanjut, Said berpendapat kenaikan upah hingga 10% ini dapat secara langsung mendorong daya beli masyarakat yang saat ini sedang lesu. Dorongan ini kemudian dapat menumbuhkan tingkat konsumsi masyarakat hingga Rp 200 triliun, yang kemudian turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau upah naik 1,57%, konsumsi (naik) cuma sekitar Rp 26 triliun. Kalau upah naik sekitar 8,7%, konsumsi sekitar Rp 188 triliun naiknya. Kalau upah naik sampai 10%, konsumsi lebih dari Rp 200 triliun naiknya," jelasnya.

"Upah minimum naik, purchasing power naik, daya beli. Daya beli naik, konsumsi naik. Kami ada penelitiannya, penelitian sangat-sangat ilmiah," terang Said lagi.

Atas dasar peningkatan ekonomi inilah para buruh tetap meminta kenaikan upah minimal hingga 8-10%. Bahkan bos partai buruh ini mengaku pihaknya siap berdebat dengan para Menteri dan pihak lainnya terkait perhitungan tersebut.

"Siap berdebat, sekalipun dengan Menko Perekonomian dan Menteri terakhir. Siap kami berdebat. Tim ekonomi partai buruh dan serikat-serikat buruh yang independen, ekonom yang independen, siap berdebat dengan data-data dan fakta-fakta," tegasnya.

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) menyatakan akan menahan produksi pada Desember 2024. Hal ini pun memicu kenaikan harga minyak.

Dilansir dari Reuters, Senin (4/11/2024), harga minyak berjangka Brent naik US$ 1,14, atau 1,56%, menjadi US$ 74,24 atau sekitar Rp 1,16 juta per barel (kurs Rp 15.747).

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga naik US$ 1,14, atau 1,64%, menjadi US$ 70,63 atau sekitar Rp 1,11 juta per barel.

OPEC+ yang terdiri dari delapan negara pengekspor minyak plus Rusia dan negara sekutu lainnya telah menyatakan akan menunda rencana peningkatan produksi minyak di bulan Desember selama satu bulan.

Pemangkasan produksi ini terjadi setelah melihat proyeksi permintaan yang lemah, terutama di pasar China.

Belum lagi OPEC melihat ada peningkatan pasokan produksi minyak di luar kelompok tersebut. Pasar akhirnya dibanjiri minyak dan membuat harganya jauh lebih murah. Untuk menjaga harga tidak turun, OPEC+ menahan pasokan dengan menunda produksi.

Tadinya, OPEC+ sudah sepakat akan meningkatkan produksi pada bulan Desember sebagai bagian dari rencana untuk secara bertahap mencabut kebijakan pemotongan produksi hingga 2,2 juta barel per hari yang pernah diterapkan.

Namun, pada akhirnya rencana itu urung dilakukan. Pemotongan produksi 2,2 juta barel per hari diperpanjang hingga akhir Desember.

Pemberlakuan kenaikan tarif penyeberangan lewat Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 ditunda. Kementerian Perhubungan menilai butuh sosialisasi lebih lama kepada masyarakat soal kenaikan tarif tersebut.

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan kebijakan tersebut. Mereka meminta agar penundaan tidak diberlakukan dalam waktu yang lama. Menurut Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, pengusaha sangat membutuhkan penyesuaian tarif tersebut demi kelangsungan usaha.

"Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," kata Khoiri dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Khoiri mengatakan saat ini situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan. Pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang terus mengalami kenaikan.

Biaya harga pokok produksi angkutan penyeberangan sejak tahun 2019 sudah naik tak terbendung sementara kenaikan kebijakan tarif penyeberangan ekonomi tidak mengikuti kenaikan tersebut.

Adapun proses kenaikan tarif sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, persisnya sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5%. Penyesuaian tersebut dinilai masih kurang besarannya. Sebab, kenaikan biaya produksi sudah menyentuh 31,8% sejak 2019.

Angka tersebut merupakan perhitungan bersama-sama seluruh pemangku kebijakan yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Jasa Raharja, dan perwakilan konsumen.

Pada waktu HPP dihitung, nilai kurs dolar AS yang jadi acuan pun jauh lebih rendah daripada kondisi sekarang. Perhitungan dilakukan dengan asumsi kurs Rp 13.931, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000. Sudah pasti, kenaikan harga yang seharusnya dilakukan lebih besar.

Khoiri mengatakan hampir 70% dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh nilai kurs dolar AS, sehingga jika tidak dilakukan penyesuaian tarif, maka pihaknya akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal.

"Terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," pungkas Khoiri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 hingga 10%. Pihaknya menegaskan tidak segan mogok kerja, bila usulan kenaikan upah tidak dituruti. Said menyatakan kenaikan upah 1,58% di tahun 2024 itu hanya untuk mengejar angka inflasi.

Sesuai catatan detikcom, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu sebelum menetapkan upah minimum. Sebab penetapan upah minimum harus mengacu peraturan yang ada.

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

Jadi berapa UMP Jakarta tahun depan jika naik 10% seperti tuntutan buruh?

Sebagai informasi, di 2024 ini UMP Jakarta berada di angka Rp 5.067.381. Maka, dengan hitungan kasar jika ditambahkan 10%, UMP Jakarta tahun depan akan menjadi sebesar Rp 5.574.119, atau naik Rp 506.738.

Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan hitungan kasar. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah biasanya menggunakan formula khusus, seperti tahun 2023 misalnya.

Formula yang digunakan biasanya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua komponen itu dihitung dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah di setiap wilayah.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," beber Yassierli.