Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 sebesar Rp 41,9 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini total realisasinya sebesar 57,8% atau sekitar Rp 24,22 triliun.

Hal ini dilaporkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI. Dody mengatakan, data tersebut merupakan realisasi per 25 Oktober 2024.

"Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara (Nusantara) 2024 sebesar Rp 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8%," kata Dody, di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody pun merincikan alokasi dari anggaran tersebut. Untuk infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp 1,45 triliun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir i Sungai Sepaku, hingga pembangunan embung KIPP.

Selanjutnya di bidang Bina Marga, total alokasinya mencapai Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan seperti jalan akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur. Kemudian Jalan Tol Seksi 1, 3A, 3B, 5A, 5B-1, 5B-1, 6A, 6B, dan 6C-1. Kemudian duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, serta jalan akses Bandara VVIP.

"Infrastruktur permukiman (Cipta Karya) Rp 12,93 triliun antara lain Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko), jaringan perpipaan," ujarnya.

Berikutnya yang terakhir, ada alokasi untuk perumahan sebesar Rp 8,37 triliun. Dody menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, serta Paspampres. Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, serta dukungan Dormitory PSSI.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait munculnya tawaran open trip atau perjalanan wisata berbayar untuk masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengimbau kepada para pihak terkait menghentikan aktivitas penawaran paket wisata berbayar tersebut. Ia menegaskan, kunjungan ke IKN tidak dipungut biaya apapun.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua," kata Troy, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/10/2024).

Troy juga menegaskan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun terkait paket kunjungan berbayar untuk datang ke KIPP IKN.

Hal tersebut dikarenakan saat ini IKN masih dalam proses konstruksi, di mana pembangunan fisik masih berjalan dengan banyak alat berat. Kunjungan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan.

"Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini. Perlu diingatkan pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, menurut Troy, kunjungan juga perlu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Karena itulah, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN," kata dia.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bercerita bahwa dirinya pernah ditawari pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang jelas tidak berizin. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar tersebut.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin.

Untuk masyarakat yang berminat datang ke IKN untuk melihat progres pembangunan KIPP, Otorita IKN mengingatkan kembali agar mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku. Kunjungan bisa dilakukan setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Otorita IKN juga meminta agar masyarakat tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi, serta kendaraan umum tanpa izin tertulis maupun izin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara yang berada di Zona Rimba Kota B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Jumat (13/9/2024).

Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kelestarian lingkungan dan pendidikan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia, dalam keterangannya mengatakan bahwa Wanagama Nusantara merupakan bagian dari strategi besar pengelolaan hutan dan restorasi yang diterapkan di Kalimantan.

Dia juga menambahkan bahwa hutan ini akan menjadi hub untuk pendidikan dan penelitian terkait keberlanjutan serta perubahan iklim.

"Wanagama Nusantara ini adalah suatu ekosistem yang mereplikasi Wanagama di Yogyakarta, di mana utamanya adalah melakukan restorasi dan reforestasi dari hutan yang diharapkan untuk dilakukan di Kalimantan," ujar Emilia dalam keterangannya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ke-7 RI itu juga menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama antara Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang diwakili oleh Rektor UGM Ova Emilia.

Kerja sama ini bertujuan untuk membangun ekosistem lingkungan yang berkelanjutan di kawasan hutan Wanagama Nusantara, yang terinspirasi dari konsep Wanagama UGM di Yogyakarta.

Setelah penandatanganan kerja sama, Presiden Jokowi bersama rombongan melakukan penanaman pohon Tengkawang (Shorea pinanga) di sekitar area Wanagama Nusantara IKN sebagai simbol dukungan terhadap upaya restorasi hutan di Kalimantan.

Penanaman pohon ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di IKN.

Presiden asal Surakarta itu kemudian melanjutkan dengan meninjau kawasan Wanagama Nusantara, di mana beliau juga melakukan penandatanganan kayu ulin sebagai bentuk dukungan simbolis terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Kalimantan.

Kayu ulin, yang merupakan salah satu pohon khas Kalimantan, diharapkan menjadi simbol keberlanjutan dan konservasi di wilayah tersebut.

Puncak dari kegiatan ini adalah pelepasliaran burung di hutan Wanagama Nusantara. Pelepasliaran burung tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dan mitra dalam memulihkan ekosistem hutan Kalimantan.

Presiden Joko Widodo secara simbolis melepas beberapa ekor burung ke alam bebas, menandai langkah awal dalam upaya mengembalikan keanekaragaman hayati di kawasan ini.

Emilia pun menekankan pentingnya keberadaan Wanagama Nusantara sebagai pusat pendidikan dan penelitian untuk keberlanjutan lingkungan. Dia pun berharap kawasan tersebut dapat terus berkembang di masa mendatang.

"Tidak hanya sebagai tempat untuk reforestrasi dan restorasi, tetapi juga sebagai hub keilmuan dan pendidikan yang inklusif terhadap masyarakat sekitar IKN," tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, dan Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (12/8/2024).

Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.

SKP tersebut membahas soal keberlanjutan IKN hingga transisi pemerintahan. Pertemuan itu juga sekaligus menjadi Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diadakan di IKN, tepat sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI).

Sebelum menghadiri SKP, Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Minggu (11/8/2024).

Selain itu Anas juga meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian.

Dari 47 tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya, akan ditempati oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, pemerintah juga membuat pola kerja baru lewat penerapan shared offices atau berbagi kantor.

Caranya, dengan menempatkan sejumlah instansi pemerintah antarrumpun atau kementerian/lembaga (K/L) dalam satu gedung kantor.

Skema berbagi kantor mengedepankan konektivitas antar-K/L dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital,” pungkas Anas.

Selain meninjau KIPP IKN dan tower hunian ASN, Anas turut mendampingi Presiden Jokowi meninjau Embung MBH di KIPP IKN.

Embung merupakan salah satu konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN yang berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air.

Usai meninjau area embung, Anas meninjau Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN. Tempat ini merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan.

Sebagai informasi, selain Presiden dan Wapres RI, kunjungan ke Embung MBH itu turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.