Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut krisis pangan menjadi ancaman nyata bagi ketahanan negara. Perlu langkah sigap untuk mengantisipasi hal itu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kekosongan pangan menjadi masalah besar bagi sebuah negara. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap hal ini.

Merujuk data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2023x Amran menuturkan sebanyak 58 negara kelaparan serius. Lalu, 725 juta penduduk dunia kekurangan gizi, di mana sebanyak 55% di Asia dan 38% di Afrika.

“Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah. Ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Di Indonesia sendiri, data kemendagri dan Kemenkes (2023) menunjukkan 7–16% penduduk Indonesia rentan kelaparan atau terjadi 21,5% stunting.

Menurut Amran, iklim ekstrim yang terjadi di Indonesia seperti El Nino dan La Nina sangat berbahaya. Pasalnya, saat krisis ekonomi melanda, menurutnya, Indonesia masih mampu bertahan, seperti Covid-19.

“Tapi kalau krisis pangan akan melompat krisis politik, dan negara bisa bermasalah. Makanya kita jaga,” tuturnya.

Adapun untuk mengatasi krisis pangan, kata Amran, pemerintah akan membangun Lumbung pangan di Merauke. “Ada 1 juta hektare kita bangun [di Merauke]. Kalau ini selesai, Indonesia akan swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa program cetak sawah yang dilakukan di Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke.

Dia mengungkap, ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak, dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektar.

"Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar," kata Ahmad Rizal, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting.

Nantinya, infrastruktur itu akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen.

Merauke memiliki ketersediaan air melimpah yang sangat dibutuhkan oleh petani karena didukung kondisi lahan yang rata dan berawa. Serta, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15-30 cm, sehingga sangat mendukung program pencapaian swasembada pangan dari Merauke.

“Ini kalau menurut kami sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke,” tandasnya.

Jakarta -

Krisis pangan menghantui dunia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan semua negara saat ini sedang waswas dan ketakutan krisis pangan terjadi secara masif.

Jokowi mengatakan krisis pangan menghantui dunia sebagai dampak dari perubahan iklim. Secara nyata, perubahan iklim telah bisa dirasakan langsung semua orang saat ini.

Dia bilang bukan cuma suhu dunia saja yang naik, dampak perubahan iklim telah membuat produksi pangan dunia menjadi anjlok. Hal ini lah yang bisa memicu krisis pangan bisa terjadi.

"Kita tahu, perubahan iklim ini sekarang nyata kita rasakan dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas di semua negara saat ini, tapi juga produksi pangan dunia menjadi turun," ungkap Jokowi saat meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian Humbang Hasundutan, disiarkan virtual, Rabu (16/10/2024).

Menurutnya saat ini musim pun sudah tidak bisa lagi diprediksi, kapan musim hujan kapan musim kering. Hal itu membuat sistem penjadwalan panen dan tanam jadi sedikit terganggu dan produksi pangan akhirnya turun.

"Karena perubahan cuaca tidak jelas, iklim tidak pasti, panas berapa bulan, hujan berapa bulan, sulit diprediksi saat ini, sehingga membuat produksi pangan di banyak menurun," papar Jokowi.

Dari fakta-fakta tersebut lah, Jokowi bilang dunia saat ini sedang waswas dan ketakutan krisis pangan bisa terjadi. Sebab produksi pangan bisa jadi tak memenuhi kebutuhan yang ada.

"Ketakutan dunia saat ini adalah nantinya terjadi krisis pangan," tegas Jokowi.

Simak juga Video 'Cegah Krisis Pangan, BMKG Dorong Petani Milenial Sadar Iklim':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(hal/kil)

Jakarta -

Pangan dunia dikatakan sedang dalam ancaman serius. Anggota DPR Fraksi PKS, Riyono mengatakan konflik dan geopolitik yang tidak stabil membuat harga dan stok pangan dunia goncang. Data Food Security Update Edisi September 2024 dari World Bank menunjukkan hingga akhir September 2024, 16 negara telah menerapkan 22 larangan ekspor pangan, dan 8 negara menerapkan tindakan pembatasan ekspor.

"Tantangan serius bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk nomor 4 terbesar dunia, 280 juta jiwa dan semua perlu pangan," kata Riyono, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII meliputi Magetan, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi dan Pacitan, dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Menurut Riyono kebutuhan pangan dunia pasti akan meningkat diperkirakan mencapai 70% saat ini. Produksi yang turun, harga pangan naik, harga bahan baku penunjang naik serta distribusi yang terganggu membuat gejolak pangan semakin tidak menentu.

Data lain menunjukkan bahan baku pupuk, laporan Euromonitor menyebutkan selama periode peninjauan nilai impor bahan baku pupuk Indonesia tumbuh kuat sebesar 7,4 persen dengan nilai mencapai Rp 30,2 triliun pada tahun 2023. Juga mengalami peningkatan harga pada 2021-2022 seiring dengan belum optimalnya produksi dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri negara-negara produsen seperti Tiongkok, Kanada, Rusia, Belarusia dan Jerman.

"Terus bagaimana langkah Indonesia menjaga kedaulatan pangan kita? Pertama amankan cadangan pangan nasional kita, beras di gudang Bulog harus siap setiap saat. Kedua, Jaga fluktuasi harga pangan, " jelas Riyono.

Ketiga, menurut Riyono, langkah alternatif kembali ke pangan lokal. Pangan lokal potensinya bernilai triliunan. PKS mengusulkan agar pemerintah fokus kembali kepada pangan lokal. "Ini bukan teori baru namun cara baru kita sebagai bangsa yang harus diperbarui. Pangan lokal adalah masa depan," imbuh politikus yang aktif di komunitas nelayan dan petani ini.

Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman. Pangan tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke, cukup untuk mengantisipasi krisis pangan yang ada di depan mata.

Riyono menambahkan sudah saatnya semua kembali ke pangan lokal dengan cara mendiversifikasi pangan dari mie yang terbuat dari gandum menjadi mie yang berbahan dasar pangan lokal seperti singkong dan sagu. Waktunya ganti gandum dengan umbi-umbian dengan singkong, dengan sagu, dengan pisang. Ganti jeruk mandarin dengan jeruk keprok Jatim, jeruk Medan, jeruk Pontianak, Jeruk Bali, ganti gula pasir jadi gula kelapa, gula aren, atau gula merah.

"Ini langkah nyata yang tidak perlu banyak beretorika. Krisis pangan boleh terjadi tapi dengan pangan lokal Indonesia akan mampu mengatasinya," tutup Riyono.

(prf/ega)

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga riset Bright Institute merilis hasil studi yang mengungkap Indonesia memiliki potensi mengalami krisis pangan. Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan permintaan beras yang tinggi tak dibarengi dengan suplai yang memadai membuat harga beras melambung.

“Saat ini, banyak negara yang mengamankan persediaan bahan pangan sebagai langkah preventif menghindari krisis pangan. Mereka juga membatasi ekspor,” ujarnya dalam webinar bertajuk “Rawan Pangan Mengancam” pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Awalil menjelaskan, tren protektionisme ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, negara yang menyadari ketidakpastian kondisi pangan cenderung mengubah orientasinya ke ketahanan dalam negeri.

Adapun kondisi ini akan berdampak pada Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 285 juta jiwa dan berpotensi makin bertambah. “Maka kerawanan pangan akan menjadi persoalan yang jauh lebih serius,” kata Awalil.

Awalil juga menyorot tidak maksimalnya realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024 yang telah dibuat oleh pemerintah. Ia menilai, RPJMN ini sebenarnya telah menaruh perhatian pada persoalan krisis pangan ini. “Namun, realisasinya sangat jauh dari yang diharapkan,” ungkap Awalil.

Ia mencontohkan anjloknya skor Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang menjadi indikator keberhasilan RPJMN. Pada era Presiden Jokowi periode pertama, nilainya sempat meningkat menyentuh angka 63,60 di tahun 2018. Sehingga, RPJMN 2020-2024 menargetkan skor 95,20 pada tahun 2024.

Namun, skor GFSI cenderung berbalik arah sejak tahun 2019. Alih-alih mendekati 95,20, nilainya terakhir di 2022 lebih rendah dengan skor 60,2. “Target RPJMN 2024 sudah tak mungkin bisa tercapai,” ujarnya.

Keadaan ini diperparah dengan porsi tanaman pangan dalam sektor pertanian cenderung semakin menurun selama era Presiden Jokowi. Di tahun 2014, porsi tanaman pangan yang terdiri dari antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau mencapai 24,35 persen dari seluruh sektor pertanian. Namun, di 2023 porsinya jatuh ke 18,02 persen.

Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Pradana mengatakan, turunnya porsi tanaman pangan dalam sektor pertanian ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah. Di era Jokowi, pemerintah meletakkan banyak perhatian pada perkebunan yang orientasinya ekspor. "Terutama kelapa sawit," ujar Awalil.

Jakarta -

Dunia mulai mengarah pada krisis pangan global, apalagi setelah invasi Rusia ke Ukraina banyak negara memperketat kebijakan perdagangannya dengan melakukan larangan ekspor sejumalah bahan pangan.

Mengutip data Food Security Update Edisi September 2024 dari World Bank (Bank Dunia), sudah ada 16 negara menerapkan 22 larangan ekspor pangan, dan 8 negara telah menerapkan 15 tindakan pembatasan ekspor.

"Krisis pangan global sebagian diperburuk oleh meningkatnya jumlah pembatasan perdagangan pangan dan pupuk yang diberlakukan oleh berbagai negara dengan tujuan meningkatkan pasokan domestik dan menurunkan harga. Hingga September 2024, 16 negara telah menerapkan 22 larangan ekspor pangan, dan 8 negara telah menerapkan 15 tindakan pembatasan ekspor," tulis Bank Dunia, dikutip Senin (7/10/2024).

Sementara itu, berdasarkan laporan Euromonitor dalam Agrochemical Industry in Indonesia, mencatat bahwa kebutuhan bahan baku pestisida Indonesia tergolong tinggi. Dalam periode antara tahun 2019-2023 nilai impor bahan baku pestisida utamanya produk karbamasi seperti Methomyl, Carbofuran, Carbosulfran, Carbaryl dan Buthyl Penyl, Methyl Carbamate (BPMC) tumbuh sebesar 2,8 persen hingga mencapai Rp8 triliun pada tahun 2023.

Pada periode 2021-2022 harga bahan baku tersebut mengalami peningkatan yang disebabkan oleh gangguan rantai pasok, peningkatan biaya produksi dan logistik akibat kapasitas produksi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19.

Demikian halnya dengan bahan baku pupuk, laporan Euromonitor menyebutkan bahwa selama periode peninjauan nilai impor bahan baku pupuk Indonesia tumbuh kuat sebesar 7,4 persen dengan nilai mencapai Rp30,2 triliun pada tahun 2023 serta juga mengalami peningkatan harga pada 2021-2022 seiring dengan belum optimalnya produksi dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri negara-negara produsen seperti Tingkok, Kanada, Rusia, Belarusia dan Jerman. Meski demikian harga pupuk pada 2023 mengalami penurunan yang disebabkan oleh rendahnya permintaan akibat El Nino.

Berdasarkan Global Food Security Index 2022, Indonesia memperoleh skor yang baik dalam aspek keterjangkauan pangan namun masih terdapat pekerjaan rumah dari aspek ketersediaan pangan untuk berbagai indikator seperti kecukupan pangan, penelitian dan pengembangan dan akses terhadap agro input.

Salah satu faktor yang dikhawatirkan adalah kesiapan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produk agro input dalam skala besar.

Salah satu Perusahaan Agro Input Nasional yaitu PT Delta Giri Wacana (DGW Group) telah melakukan upaya penguatan bisnis dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas produksinya. Untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor serta meningkatkan kontribusi bauran bahan baku non impornya, DGW Group membangun pabrik karbamasi dengan kapasitas produksi 3.300 ton per tahun di tiga tahun pertama serta meningkat hingga mencapai 7.000 ton per tahun.

Hal ini tidak hanya memungkinkan DGW Group untuk memenuhi kebutuhan produksi internalnya bahkan juga untuk memenuhi kebutuhan pasar pestisida domestik serta membuka kesempatan untuk ekspor.

Pada segmen pupuk, Pemerintah Indonesia juga tengah mengupayakan pengurangan ketergantungan terhadap produk impor. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat. Fasilitas produksi tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah impor amonium nitrat yang mencapai 21 persen dari total kebutuhan industri.

Upaya DGW Group dalam mengurangi ketergantungan bahan baku impor direalisasikan dari kemampuan untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi pada produk-produk agro input-nya. Sehingga hal tersebut sejalan dengan upaya bisnis DGW Group untuk mengoptimalkan pasar domestik.

(rrd/rir)

Bisnis.com, BADUNG – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono meyakini era globalisasi sudah berakhir, sehingga potensi krisis pangan global semakin besar.

Thomas melihat banyak negara sudah mulai memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis dengan negara lain. Akibatnya, rantai pasok dan arus uang, komoditas, serta jasa antar negara terganggu.

“Era globalisasi, ketika suatu negara dapat bekerja sama dengan negara lain dengan hambatan sesedikit mungkin, sudah berakhir,” tegas Thomas ketika membuka Asean Treasury Forum di Bali, Kamis (3/10/2024).

Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani ini pun mengingatkan bahaya krisis pangan. Bagaimanapun, kini banyak negara yang bergantung dengan pasokan pangan dari negara lain.

“Gangguan pada rantai pasok dapat memperburuk masalah global, yang menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Thomas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar negara-negara Asean. Dia mengingatkan, pimpinan negara-negara Asean telah mendeklarasikan penguatan ketahanan pangan (ASEAN Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security).

Dalam ini, sambungnya, perlu kolaborasi yang lebih dalam antar sektor keuangan dan pertanian negara-negara Asean. Selain itu, peningkatan produksi pangan melalui teknologi pertanian dan pengembangan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim juga diperlukan.

“Indonesia secara khusus mendorong sistem pengelolaan cadangan pangan regional yang lebih terintegrasi untuk mengatasi keadaan darurat dan mengelola fluktuasi harga pangan secara efektif,” ungkap Thomas.

Dia pun mengaku senang dengan peresmian Asean Treasury Forum alias forum perbendaharaan negara-negara Asean di Bali pada hari ini, Kamis (3/10/2024).

Menurut keponakan presiden terpilih Prabowo ini, ATF bisa menjadi ajang untuk mewujudkan kolaborasi antara negara Asean—setidaknya sektor keuangan.

IDXChannel - Krisis iklim menciptakan ancaman bagi ketahanan pangan global. Director of Transformations and Institutional Relations of Bulog, Sonya Mamoriska, mengatakan krisis iklim sangat berdampak bagi pasokan beras dunia.

"Saat ini, produksi beras dihadapkan pada konferensi isu-isu yang berdampak luas pada masyarakat lokal dan sistem pangan global. Salah satu tantangan yang paling mendesak adalah perubahan iklim, pola cuaca yang tidak dapat diprediksi,” kata Sonya dalam acara Indonesia International Rice Conference di Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Dia melanjutkan, meningkatnya suhu dan cuaca ekstrem memengaruhi hasil panen beras di seluruh dunia.

“Perubahan ini tidak hanya mengganggu sistem pertumbuhan, tetapi juga memperburuk kelangkaan air yang merupakan sumber daya penting untuk budi daya beras," kata dia.

Selain karena krisis iklim, industri beras juga disebut Sonya tengah bergulat dengan perangkap biologis, hama, penyakit, dan spesies invasif yang semakin masif dan sulit ditangani. Hal ini jelas menambah beban bagi petani yang sudah kewalahan menghadapi tekanan ekonomi.

Lebih jauh lagi, gangguan rantai pasokan global dalam beberapa tahun terakhir juga telah sukses menciptakan kerapuhan pada sistem pangan. Ini tidak lepas dari adanya ketegangan dan konflik geopolitik yang marak terjadi di sejumlah belahan dunia.

Sonya pun menyoroti akan pentingnya pendekatan yang tangguh dan adaptif terhadap produksi beras. Menurutnya, adaptasi dan inovasi adalah landasan untuk membangun ketahanan pangan di tengah situasi yang penuh dengan tantangan seperti sekarang ini.

"Adaptasi adalah tentang menjadi produktif. Kita harus mempersiapkannya dengan pandangan ke depan agar sistem kita menjadi lebih mudah. Misalnya, dengan pengelolaan air yang baik. Inovasi di sisi lain adalah kekuatan yang mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Ada tentang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk produktivitas lebih baik," kata dia.

Di sisi lain, Sonya menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam meningkatkan produksi beras. Dengan kolaborasi baik dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat yang kuat, dunia bisa berbagi pengetahuan dalam mencari solusi dari adanya krisis pangan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Ekonomi Palestina babak belur imbas invasi militer Israel ke jalur Gaza. Berdasarkan laporan PBB, di pertengahan tahun 2024 ekonomi Palestina tersisa kurang dari seperenam dari perekonomian tahun 2022.

"Aktivitas produksi telah terganggu atau hancur, sumber pendapatan telah hilang, kemiskinan semakin meningkat dan meluas, lingkungan permukiman telah terhapuskan, dan komunitas serta kota-kota telah hancur," kata laporan badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), dilansir dari Al Jazeera, Senin (16/9/2024).

Koordinator program bantuan UNCTAD untuk Palestina, Mutasim Elagraa mengaku belum tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah yang hancur. Namun, dia memperkirakan butuh dana hingga puluhan miliar atau bahkan lebih.

"Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembalikan Gaza seperti semula pada Oktober 2023," tambah dia.

Pada awal tahun 2024, UNCTAD mengatakan hingga 96 persen aset pertanian Gaza, termasuk pertanian, kebun buah-buahan, sistem irigasi, mesin dan fasilitas penyimpanan telah hancur. Kondisi in memperburuk krisis pangan di wilayah Palestina yang sudah terkepung.

Sekitar 82% bisnis di Gaza rusak atau hancur. Pada kuartal terakhir tahun 2023 saja, produk domestik bruto (PDB) Gaza anjlok 81%, menyebabkan kontraksi sebesar 22 persen sepanjang tahun.

"Pada pertengahan tahun 2024, perekonomian Gaza telah menyusut hingga kurang dari seperenam tingkat perekonomian pada tahun 2022," kata UNCTAD.

Tensi yang memanas di Tepi Barat juga memicu penurunan ekonomi yang signifikan. Pada kuartal terakhir tahun 2023, terjadi kontraksi sebesar 19% di sana.

Sejak 7 Oktober, tentara dan pemukim Israel telah membunuh sedikitnya 662 warga Palestina di Tepi Barat. Setidaknya 24 warga Israel, termasuk anggota pasukan keamanan, tewas dalam serangan Palestina pada periode yang sama.

Laporan hari Kamis mengatakan faktor-faktor seperti perluasan pemukiman, penyitaan tanah, pembongkaran bangunan Palestina dan meningkatnya kekerasan pemukim telah membuat komunitas Tepi Barat mengungsi dan sangat berdampak pada kegiatan ekonomi.

Sekitar 80% bisnis di Kota Tua Yerusalem telah berhenti beroperasi sebagian atau seluruhnya. Kondisi pasar tenaga kerja di seluruh wilayah Palestina juga memburuk sejak tanggal 7 Oktober.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa 96 persen bisnis di Tepi Barat mengalami penurunan aktivitas dan lebih dari 42% mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Secara keseluruhan, 306.000 pekerjaan telah hilang, sehingga mendongkrak tingkat pengangguran di Tepi Barat dari hampir 13 persen sebelum invasi Israel ke Gaza menjadi 32 persen.

Sementara di Gaza, sekitar 201.000 posisi telah hilang pada bulan Januari. Disebutkan bahwa pengangguran di wilayah yang terkepung mencapai 79 persen pada kuartal terakhir tahun 2023, naik dari 46 persen pada kuartal sebelumnya.

Simak Video: 200 Ribu Anak di Gaza Utara Mulai Divaksin Polio

[Gambas:Video 20detik]

(ily/das)

BATUBARA - PT Hasjrat Tjipta (Paya Pinang Group) menginisiasi penanaman padi gogo sebagai tanaman sela di antara tanaman kelapa sawit . Penanaman padi gogo itu dilakukan di lahan milik petani yang tergabung dalam empat kelompok tani (poktan) yang menjadi mitra binaan Paya Pinang Group.

Keempat poktan tersebut yakni Poktan Tani Mandiri, Sawita Makmur, Wahana Sawit Jaya, dan Poktan Tualang Baru. ?Total ada 186 hektare (ha) yang ditanami padi gogo di penanaman pertama Program PSR ini,? kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto pada acara Tasyakuran Tanam Perdana Serentak Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Padi Gogo di Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (7/9/2024).

Kacuk Sumarto menambahkan RSI akan selalu mendampingi petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit agar bisa bermitra yang saling menguntungkan. ?Kami harapkan nantinya petani tidak hanya menjual buah sawit, tapi juga bisa memproduksi minyak sawit sehingga pendapatannya bisa meningkat,? ujarnya.

Masalah pangan, kata Kacuk Sumarto, ke depan menjadi sensitif karena jumlah penduduk terus meningkat, sementara daya dukung bumi makin berkurang. Sementara tidak semua negara bisa memproduksi pangan dan energi.

?Kita sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa sangat memungkinkan untuk memproduksi pangan dan energi yang berkelanjutan. Termasuk tanaman padi gogo ini yang selain untuk ketahanan pangan juga punya unsur gizi yang dibutuhkan tubuh manusia,? jelasnya.

Bambang Eko, perwakilan Direksi PT Hasjrat Tjipta mengatakan, Paya Pinang Group memiliki komitmen melaksanakan PSR dan membantu petani sejak 1984 di daerah Deli Serdang. ?Semuanya adalah petani swadaya. Lebih dari 29 poktan yang bermitra dengan Paya Pinang Group. Keempat poktan yang lakukan PSR pada hari ini seluas 186 ha,? katanya.

Selain tanam sawit, hari itu juga dilakukan penanaman padi gogo sebagai tanaman sela yang benihnya disediakan RSI. ?Setelah pelaksanaan PSR di lokasi ini nantinya akan berlanjut ke daerah Asahan,? ujarnya.

Penjabat (Pj) Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung mengapresiasi Paya Pinang Group yang menginisiasi penanaman padi gogo sebagai tanaman sela di antara tanaman sawit ini. Upaya Paya Pinang ini selaras dengan program Pemkab Batubara yang berupaya mengurangi angka stunting yang masih cukup tinggi.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. ?Angka stunting kami di angka 17%. Penanaman padi gogo yang memiliki kandungan gizi ini kami harapkan bisa membantu penurunan angka stunting di wilayah kami,? katanya.

Heri Wahyudi juga mengapresiasi program RSI yang mendorong petani bisa memproduksi minyak sawit. Karena itu pihaknya ingin BUMD di Batubara memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian kabupaten ini tidak bergantung dari Dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. ?Kami juga tidak hanya selalu berharap dari CSR perusahaan sawit yang ada di Batubara. Tapi kami ingin menciptakan pendapatan misalnya dari PKS yang bisa dikelola BUMD. Makanya kami membuka diri untuk berkolaborasi dengan RSI,? jelasnya.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (Salma) Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Ardi Praptono mengatakan rata-rata produktivitas kelapa sawit nasional setara dengan 2-3 ton CPO per ha. ?PSR ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sawit nasional tanpa harus menambah lahan,? tuturnya.

Pemerintah ke depan, kata Ardi Praptono, selain menjaga ketahanan pangan juga konsen di ketahanan energi melalui biofuel. Karena itu keberadaan sawit sangat penting bagi program nasional tersebut.

?Kami akan support melalui program sarpras setelah PSR ini. Setelah masuk TM (tanaman menghasilkan) kami akan berikan program sarpras,? ujarnya.

Terkait dengan Program PSR dan penanaman padi gogo ini, Kementan akan menjadikan Kabupaten Batubara, Labuhan Batu, dan Serdang Bedagai sebagai pilot project atau percontohan kemitraan perusahaan dengan petani sawit. ?Penanaman padi gogo ini harapannya bisa memperkuat ketahanan pangan kita. Tumpang sisip ini bisa menambah kesejahteraan petani,? jelasnya.

Ketua Poktan Tani Mandiri Ruslan Sinaga bersyukur poktannya terpilih sebagai mitra binaan Program PSR PT Hasjrat Tjipta (Paya Pinang Group). ?Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Paya Pinang yang dengan pendampingannya, kami telah lolos mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil),? katanya.

JAKARTA - Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut Provinsi Kalimantan Tengah bisa menjadi solusi masa depan terhadap berbagai persoalan pangan di Indonesia. Dengan lahan yang luas, wilayah ini dinilai dapat menjadi lumbung pangan baru.

Menurut Mentan Amran , Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dengan program oplah dan cetak sawah 500 ribu hektare. Ia pun optimis bahwa potensi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia sudah ada di depan mata.

"Saya katakan solusi Indonesia untuk pangan itu bisa diberesin dari Kalimantan Tengah, sehingga kami selalu datang kesini karena melihat potensi besar. Kami melihat ada lahan untuk pertanian itu 2,7 juta hektare. Dari 2,7 juta hektare itu kita butuh 500 ribu hektare untuk padi," ujarnya, Rabu (21/8/2024).

Mentan yakin dalam waktu dekat, Indonesia bisa mewujudkan swasembada dan menutup kekurangan pangan yang ada saat ini, yaitu sebesar 4 juta ton. Menurutnya, jika ini dipersiapkan dengan baik, maka dalam beberapa tahun ke depan masalah pangan bisa diselesaikan.

"Kalau ini kita kerjakan baik-baik, 3 tahun ke depan masalah pangan bisa kita selesaikan. Artinya apa? shortage pemerintah 4 juta ton itu bisa kita diselesaikan di Kalimantan bahkan kita bisa capai swasembada," kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga menyatakan, kolaborasi pemrograman dan pihak terkait di Kalimantan Tengah sudah sangat luar bisa, di mana semua program Kementerian Pertanian berjalan dengan sangat baik. Meski demikian, dia ingin ada lompatan besar menuju Indonesia lumbung pangan dunia.

"Saya bangga ke Kalimantan Tengah karena terus menjaga kekompakannya. Pak Kapolda, Pak Danrem luar biasa, Ibu Asisten juga luar biasa dan sangat kompak," katanya.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah menyiapkan program Upsus Optimasi Lahan Rawa di Kalimantan Tengah sebesar 500.000 hektare yang tersebar di 14 Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah.

Mengenai hal ini, Mentan mengajak Masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mengawal jalannya rencana tersebut. Menurut Mentan, keterlibatan masyarakat akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar terutama dalam menghadapi berbagai krisis multidimensi.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kondisi geopolitik dunia yang masih bergejolak. Ia menilai ada pola yang cenderung berulang, khususnya terkait tensi politik dunia.

Tensi tersebut terjadi antara blok Amerika Serikat (AS) dan Eropa dengan blok China dan Rusia. Bahkan, kata dia, konflik Rusia dan Ukraina sudah pecah menjadi perang.

"Global environtmen masih sangat tidak pasti, meskipun kita sudah lihat ada pola berulang, yaitu mengenai tensi politik. Secara global eksalasi antara blok di AS, Eropa, dengan blok China Rusia dan bahkan sudah pecah menjadi perang seperti di Ukraina. Kemudian di Timur Tengah juga terjadi," katanya dalam Konferensi Pers RAPBN 2025: Transisi Efektif & APBN Kredibel di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain konflik militer, dunia juga diguncang perang dagang antar negara. Sejumlah negara banyak yang menggunakan instrumen tarif untuk membendung perdagangan dari negara lain.

Pada akhirnya kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap rantai pasok global. Selain itu terjadi juga krisis pangan dan energi yang menyebabkan inflasi meroket.

"Menggunakan instrumen tarif dan non tarif untuk membendung perdagangan antar negara. Ini yang menciptakan kerentanan terhadap rantai pasok global. Di sisi lain, dengan berbagai kerentanan tadi ini memicu krisis pangan, energi, sehingga inflasi melonjak tinggi di negara maju," bebernya.

Akibat yang ditimbulkan dari itu adalah terkereknya suku bunga acuan global yang terjadi sejak 2022-2024. Meskipun, Bendahara Negara menyebut ada pertanda suku bunga akan mengalami penurunan.

"Kombinasi tensi global, disrupstrion supply China, high inflation dan interest rate menggerus daya beli dan minat investasi. Pertumbuhan ekonomi dunia melemah hanya 3,1%. Kalau dibanding dekade sebelumnya tumbuh di atas 4%, sekarang hanya 3,1%," pungkasnya.

(ily/rrd)

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyinggung persoalan tingginya impor dan krisis pangan yang mengancam Indonesia harus disikapi serius untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," tegas dia dalam Sidang Tahunan MPR RI yang dihadiri Jokowi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menyebut seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, maka dibutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Untuk itu ia menilai diperlukan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan guna menghindari risiko krisis pangan di masa mendatang.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," ujarnya.

Seperti diketahui, krisis pangan memang sedang menjadi perhatian bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Dalam periode Januari hingga April 2024, Indonesia telah mengalami penurunan produksi tanaman pangan misalnya beras sebesar 17,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Bulog sepanjang tahun 2024 ini produksi beras nasional hanya menyentuh angka 18,55 juta ton. Padahal di paruh pertama tahun 2023 lalu, produktivitas beras nasional mampu mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni hingga 22,55 juta ton.