Pemerintah resmi menghapus utang macet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kelautan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Pertama, UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kedua, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ketiga, bagi pelaku UMKM yang mempunyai utang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Peran Bank Tentukan Penghapusan Utang

Selain itu, Maman juga menyebut perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Dia menjelaskan bagi pelaku UMKM lain yang dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak akan masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," terangnya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi. Jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghapusan utang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya. Aturan ini menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit macet bagi pelaku UMKM.

Sejalan dengan itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Maman menyebut bagi pelaku UMKM lain dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Maman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, seperti nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

Adapun kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang mempunyai utang jatuh tempo dan sudah tidak mampu membayar. Namun, pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak Video Pernyataan Prabowo Setelah Hapus Utang UMKM-Petani-Nelayan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendukung masyarakat pertanian hingga nelayan.

"PP penghapusan itu bagus sekali, itu lihat kesungguhannya Pak Presiden (Prabowo) untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan," kata Zulhas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mewakili para petani dan nelayan mengucapkan terima kasih atas perhatian besar terhadap sektor pertanian. Hal ini termasuk juga visi swasembada pangan hingga pemberian fasilitas pertanian.

"Ini perhatian Bapak Presiden di sektor pertanian itu luar biasa. Yang pertama adalah swasembada, yang kedua dia memberikan fasilitas atau fasilitas seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian diberikan luar biasa. Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Amran mengatakan, langkah ini juga mendapat respons positif dari para petani dan nelayan. Menurutnya, langkah penghapusan utang ini dibutuhkan untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain.

"Bisa sudah meminjam bisa meminjam ke perbankan kembali. Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi sudah bisa berkelanjutan berusaha UMKM di sektor pertanian," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait mekanisme penghapusan utang tersebut, Amran belum dapat menjelaskannya. Menurutnya hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan BUMN perbankan. Ia juga berharap, langkah ini bisa menjadi awalan agar ke depan tidak ada lagi utang-utang yang menunggak.

"Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita, yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak," ujar Amran.

Saksikan juga video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

[Gambas:Video 20detik]

Nilai Utang yang Dihapus

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," kata dia.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan penghapusan utang UMKM pertanian hingga peternakan, Selasa (5/11/2024). Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan kelautan dan UMKM lainnya.

Dengan kata lain, Prabowo resmi menghapus utang macet UMKM pada sektor tersebut. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, langkah ini sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan, yang bermasalah dengan utang.

"Simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada mereka-mereka para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Berikut 2 hal penting dari kebijakan Prabowo menghapus utang UMKM Pertanian hingga Peternakan:

1. Utang yang Dihapus hingga Rp 500 Juta

Maman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

2. Syarat Utangnya Bisa Dihapuskan

Maman menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan COVID," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," terang Maman.

Secara keseluruhan, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," jelas Maman.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang menghapuskan utang macet UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

PP tersebut ditandantangani Prabowo Selasa (5/11/2024). Keputusan Prabowo ini pun disambut baik para petani sawit hingga kakao.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan.

"Karena utang itu akan jadi beban, sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang-utang sebelumnya," kata Gulat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya langkah ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut sebagaimana target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, mulai dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan.

Senada, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Arif Zamroni mengatakan pihaknya merasa sangat terbantu dengan kebijakan ini. Pasalnya, utang-piutang ini mendatangkan beban besar bagi sebagian anggotanya sehingga para petani tersebut kesulitan untuk bergerak lebih progresif.

"Intinya kami dari kelompok petani nelayan UMKM, hari ini luar biasa senang kehadiran pemerintah dan keberpihakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, sudah melakukan langkah besar," ujar Arif.

Arif menilai, keberadaan PP 47/2024 ini sebagai solusi luar biasa yang diharapkan implementasi di lapangannya bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Diharapkan, kebijakan ini bisa segera ditindaklanjuti kementerian terkait.

Penjelasan Menteri UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, akan ada sekitar 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Langkah penghapusan ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah alias bank Himbara. Namun Maman menekankan, ada kualifikasi khusus untuk pihak yang utangnya dihapus. Pertama, masyarakat yang terimbas bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lalu syarat kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

Seluruh jajaran menteri kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, menumpangi pesawat C-130 Hercules milik TNI AU. Salah satunya ada Menteri BUMN Erick Thohir yang mengaku baru pertama kali naik pesawat itu.

"Pengalaman pertama kali naik pesawat Hercules, seru tapi tegang juga. Bismillah lancar sampai di Kota Magelang untuk ikut pembekalan di Akademi Militer," tulis Erick dalam keterangan video yang ia unggahan di Instagram pribadinya (@erickthohir), Kamis (24/10/2024).

Dalam video yang dibagikan Erick Thohir melalui unggahan itu, ia sempat memperlihatkan para menteri lain yang duduk dekatnya di dalam pesawat. Salah satunya ada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

"Pak Rosan kita hidup serius sekali saat-saat ini. Penuh dengan ketegangan, karena belum pernah naik Hercules," kata Erick kepada Rosan sembari bercanda.

Kemudian Erick juga memperlihatkan jajaran Menteri kabinet Prabowo lainnya yang tampak duduk berseberangan dengan dirinya. Para menteri ini tampak sudah duduk di bangku masing-masing dan bersiap untuk berangkat ke Magelang.

Di video itu terlihat ada Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding; Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan masih banyak lagi.

"Ada Pak Yusril, Pak Maman, mau dapa ke mana ini?," tanya Erick kepada dua Menteri itu yang tampak duduk berseberangan dengannya.

"Mau jalan-jalan keliling kota," sahut Maman.

"Pak Kardin, Pak Trenggono... Ada Pak Fadli Zon juga nih, Pak Rosan," kata Erick sembari menunjukkan menteri lain yang duduk tidak jauh darinya dalam video itu.

[Gambas:Instagram]

Sebagai informasi, para menteri Kabinet Merah Putih bersama-sama berangkat ke Magelang dengan menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara.

Nantinya para anak buah Prabowo ini akan melakukan pembekalan di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda di Akmil tersebut adalah pembekalan lanjutan terhadap menteri kabinet agar bekerja sebagai tim.

"Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak Saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari, menambah pembekalan," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

Dalam kesempatan itu para menteri kabinet, termasuk Sri Mulyani, Erick Thohir, Sakti Wahyu Trenggono, Airlangga Hartarto, dan lainnya kompak mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan topi berwarna biru. Sebelum para menteri, wakil menteri sudah terlebih dulu lepas landas menggunakan pesawat Boeing A-7306 milik TNI AU.

Simak Video 'Suasana Jajaran Menteri Prabowo Terbang Naik Hercules':

[Gambas:Video 20detik]

Seluruh jajaran menteri kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, menumpangi pesawat C-130 Hercules milik TNI AU. Salah satunya ada Menteri BUMN Erick Thohir yang mengaku baru pertama kali naik pesawat itu.

"Pengalaman pertama kali naik pesawat Hercules, seru tapi tegang juga. Bismillah lancar sampai di Kota Magelang untuk ikut pembekalan di Akademi Militer," tulis Erick dalam keterangan video yang ia unggahan di Instagram pribadinya (@erickthohir), Kamis (24/10/2024).

Dalam video yang dibagikan Erick Thohir melalui unggahan itu, ia sempat memperlihatkan para menteri lain yang duduk dekatnya di dalam pesawat. Salah satunya ada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

"Pak Rosan kita hidup serius sekali saat-saat ini. Penuh dengan ketegangan, karena belum pernah naik Hercules," kata Erick kepada Rosan sembari bercanda.

Kemudian Erick juga memperlihatkan jajaran Menteri kabinet Prabowo lainnya yang tampak duduk berseberangan dengan dirinya. Para menteri ini tampak sudah duduk di bangku masing-masing dan bersiap untuk berangkat ke Magelang.

Di video itu terlihat ada Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding; Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan masih banyak lagi.

"Ada Pak Yusril, Pak Maman, mau dapa ke mana ini?," tanya Erick kepada dua Menteri itu yang tampak duduk berseberangan dengannya.

"Mau jalan-jalan keliling kota," sahut Maman.

"Pak Kardin, Pak Trenggono... Ada Pak Fadli Zon juga nih, Pak Rosan," kata Erick sembari menunjukkan menteri lain yang duduk tidak jauh darinya dalam video itu.

[Gambas:Instagram]

Sebagai informasi, para menteri Kabinet Merah Putih bersama-sama berangkat ke Magelang dengan menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara.

Nantinya para anak buah Prabowo ini akan melakukan pembekalan di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda di Akmil tersebut adalah pembekalan lanjutan terhadap menteri kabinet agar bekerja sebagai tim.

"Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak Saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari, menambah pembekalan," kata Prabowo dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

Dalam kesempatan itu para menteri kabinet, termasuk Sri Mulyani, Erick Thohir, Sakti Wahyu Trenggono, Airlangga Hartarto, dan lainnya kompak mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan topi berwarna biru. Sebelum para menteri, wakil menteri sudah terlebih dulu lepas landas menggunakan pesawat Boeing A-7306 milik TNI AU.

Simak Video 'Suasana Jajaran Menteri Prabowo Terbang Naik Hercules':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Koperasi dengan UMKM dalam Kabinet Merah Putih. Menteri Koperasi dijabat Budi Arie Setiadi, dan Menteri Koperasi dijabat Maman Abdurrahman, politikus Golkar.

Menurut Budi Arie pemisahan kementerian ini tak lepas dari mimpi besar Prabowo yang ingin mengembangkan koperasi menjadi lebih besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Budi Arie mimpi ini tak lepas dari kiprah kakek dan ayah Prabowo yang memang berkontribusi dalam sektor koperasi.

"Karena Pak Prabowo bilang ini warisan kakek saya Pak Margono Djojohadikusumo dan juga bapaknya, Profesor Soemitro Djojohadikusumo," kata Budi dalam sambutannya, di Gedung Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Budi pun mengaku optimistis koperasi di Indonesia dapat tumbuh lebih besar. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini berjanji tidak akan banyak teori saja, tapi langsung bertindak.

"Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini dengan passion dari Presiden ke-8 harusnya bisa besar. Karena itu kita nggak akan banyak, teori yang penting action," terangnya.

Target Budi Arie adalah digitalisasi koperasi. Dia bilang saat ini masyarakat Indonesia yang berkoperasi kurang dari 10% dari total jumlah masyarakat. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dengan total 125 juta.

"Koperasi ini sangat miris di Indonesia di mana dari 27 juta orang berkoperasi, kurang dari 10% masyarakat Indonesia beroperasi dibandingkan negara yang individualis kapitalis liberalis seperti Amerika Serikat ternyata 125 juta," jelasnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menjelaskan pemisahan Kemenkop UKM. Dia bilang Prabowo ingin mengamankan sektor UMKM yang menyumbang kurang lebih sekitar 90-95% tenaga kerja informal.

"Di mana itu sebagian sektor informal. Artinya kita berkepentingan menjaga sektor informal ini tidak goyang. Nah salah satunya adalah memberikan kepastian terkait pinjaman modal, supporting teknologi dan hal hal administrasi yang lain. Maka dari itu kenapa pemerintah Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM," kata Maman di Gedung Smesco, Jakarta.

Budi Arie dan Maman Abdurrahman resmi dilantik menjadi Menteri Koperasi dan Menteri UMKM periode 2024-2029. Dalam 100 hari ke depan, keduanya akan berfokus pada beberapa hal yang berkaitan dengan Kementerian masing-masing.

Budi Arie mengatakan akan berfokus kepada tiga hal, yakni rebranding, digitalisasi, dan tata kelola koperasi. Budi menekankan pentingnya rebranding koperasi. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi yang masih rendah.

"Rebranding itu penting karena kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi itu harus kita tingkatkan. Baru 27 juta orang Indonesia yang berkoperasi," kata Budi Arie saat ditemui usai acara Sertijab, Gedung Kemenkop UKM, Senin (21/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan negara Amerika Serikat yang jumlah anggota koperasinya mencapai 125 juta orang. Padahal negeri Paman Sam itu dikenal dengan negara yang indivudualistik.

Selain itu, dia juga menyebut pentingnya membangun kepercayaan di masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang sekarang tidak percaya dengan koperasi lantaran dari cerita-cerita masa lalu.

"Juga kepercayaan, karena trust building penting kan di koperasi ini orang nggak percaya berkoperasi karena cerita masa lalu. Untuk itu, tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa koperasi itu penting," jelasnya.

Lebih lanjut, digitalisasi koperasi juga tidak kalah penting. Budi menambahkan lebih dari 127 ribu koperasi eksistensi di Indonesia. Untuk itu, dia menilai untuk memperbaiki tata kelola koperasi dengan digitalisasi.

"Tata kelola sumber daya manusia kita ingin membangun koperasi. Koperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggotanya karena pengalaman banyak negara yang koperasinya maju koperasi dikelola secara profesional itu bisa menjadi kebanggaan," terangnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan struktur organisasi dipastikan berjalan dengan lancar. Namun, transisi tersebut tanpa harus mengesampingkan kebutuhan dari pelaku UMKM.

"Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, pertama teman-teman harus tahu bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target keuntungan. Nah salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM. Yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%," katanya.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM ini berkepentingan untuk menjaga sektor informil yang didominasi oleh pelaku UMKM ini tetap terkendali. Salah satunya, dengan memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, supporting teknologi, dan hal-hal administrasi-administrasi yang lain.

"Maka dari itu kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM. Karena di satu sisi tadi selain mendorong jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Di sisi lain ada kurang lebih 60-an juta pelaku UMKM yang harus dipikirkan secara fokus," jelasnya.

Terkait dengan anggaran, Maman menyebut tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia akan berkolaborasi dengan beberapa pihak, seperti pihak swasta dan pihak-pihak perusahaan pelat merah.

"Karena pembiayaan-pembiayaan modal ini kan tidak hanya sekedar bisa kita, kita tidak cuma bisa sekedar mengandalkan dari dalam negeri, tapi juga pembiayaan-pembiayaan dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk kita manfaatkan. Artinya tadi saya bilang, yang saya ingin sampaikan itu jangan kita hanya sekedar mengharapkan APBN," imbuhnya.

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019-2024 Teten Masduki melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Menteri UMKM Periode 2024-2029 kepada Maman Abdurrahman hari ini.

Momentum itu berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Teten mengenang dirinya memilih menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Dia menyebut ingin membantu pelaku UMKM dalam memperkuat ekonomi.

"Saya pilih disini dengan susah payah. Karena saya ingin sekali waktu ingin membantu temen-temen UMKM untuk memperkuat ekonomi. Jadi disini ibadahnya banyak. Kemana selalu dapat oleh-oleh setiap daerah sampai di rumah dinas itu penuh. Artinya mereka memberi apresiasi kepada kita," kata Teten.

Dia menjelaskan untuk memperkuat ekonomi rakyat memang tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun, dia optimis dengan kepemimpinan Maman yang mempunyai latar belakang bisnis dapat melakukan percepatan di sektor ekonomi.

"Saya yakin Pak Maman punya background bisnis, saya yakin Pak Maman bisa lebih ngebut daripada saya. Saya semua sampaikan ke memori jabatan. Saya sampai sini mengantarkan. Kalau butuh bantuan saya, Insya Allah saya siap membantu," jelas Teten.

Sementara itu, Maman berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah Teten lakukan selama ini. Dia bilang amanah Pak Prabowo ingin memastikan dan melanjutkan transisi pemerintahan yabg sudah dibangun era pemerintahan Jokowi, khususnya sektor koperasi dan UMKM.

"Pada kesempatan pertama menyampaikan pidato ini satu hal saya harus sampaikan keberadaan saya di sini bukan ingin mengulang ingin menghancurkan bukan ingin menjatuhkan tapi ingin memastikan bahwa apa yang sudah kang teten bangun selama ini pasti akan saya lanjutkan," kata Maman.

Dia menjelaskan Prabowo ingin mempercepat akselerasi kehidupan ekonomi melalui UMKM. Apalagi saat ini jumlah pelaku UMKM menyentuh 60 juta pelaku.

"Saya selaku Menteri yang baru mohon doa dan dukungan dr semua pihak baik internal maupun eksternal untuk memastikan 60 juta pelaku UMKM di luar sana tersentuh pemerintah," jelasnya.