Lebih dari 300 perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar konsolidasi akbar melalui Indonesia Civil Society Forum (ICSF) pada 25 -26 September 2024 di Jakarta. Mereka menyoroti kemerosotan demokrasi dan penyempitan ruang sipil yang makin memburuk. Salah satu indikator yang kerap disuarakan yaitu banyak represi terhadap gerakan masyarakat sipil.

Lusty Ro Manna Malau, pendiri Perempuan Hari Ini, menceritakan pengalamannya ketika menerima kekerasan dan intimidasi akibat kerja-kerja advokasi yang dilakukan. “Beberapa organisasi di Medan pernah mendapat serangan bom molotov setelah membahas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Cipta Kerja,” kata Lusty di pertemuan ICSF.

Kekerasan lain yang dialami OMS di Medan, ia melanjutkan, yakni peretasan gawai dan pembatasan ekspresi perempuan dan minoritas gender melalui peraturan daerah. Dia menyarankan sebaiknya pemerintah berfokus pada implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendukung pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta RUU Masyarakat Adat.

Menurunnya kualitas demokrasi ini pernah disorot The Economist Intelligence Unit. The Economist mengeluarkan indeks kebebasan sipil Indonesia pada 2023 turun signifikan menjadi 5,29 dari 6,18 pada 2022. Kebebasan pers Indonesia juga turun 11 peringkat ke posisi 108 dari 180 negara.

Kondisi demokrasi Indonesia yang darurat ini perlu ditanggapi secara kolektif dan serius oleh para OMS. Tunggal Pawestri, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), mengatakan ada urgensi untuk memastikan aktivasi dan keberlanjutan kerja - kerja kolektif gerakan masyarakat sipil untuk mengatasi ringkihnya demokrasi Indonesia.

Menurut Tunggal, pemerintah kerap berbicara soal inklusivitas dan partisipasi yang bermakna, yang menjadi prasyarat demokrasi. Tetapi hal tersebut justru tidak muncul pada praktik demokrasi di lapangan saat ini.

Gerakan rakyat seperti “Peringatan Darurat” untuk menolak revisi UU Pilkada pun menjadi penting. Gerakan yang mencuat dan mengundang dukungan publik dari berbagai lapisan dan kalangan ini menjadi pengingat bahwa gerakan masyarakat sipil harus terus bekerja keras, dipupuk dan dikuatkan, agar semakin berdampak untuk demokrasi yang lebih kuat.

Selain isu-isu tersebut, OMS melakukan refleksi atas kontribusi pada pembangunan Indonesia serta berdiskusi mengenai berbagai skenario masa depan. Panduannya memakai kerangka dari CIVICUS, sebuah lembaga nirlaba internasional yang fokus pada penguatan kelompok masyarakat sipil. Empat skenario yang didiskusikan, yaitu status quo, skenario optimis, skenario pesimis, dan skenario transformasi.

Direktur YAPPIKA, Fransisca Fitri, menekankan pentingnya refleksi dan diskusi skenario masa depan untuk mempersiapkan OMS dalam menghadapi kemungkinan situasi yang mempengaruhi demokrasi dan pembangunan bangsa. “Selama ini OMS sudah bekerja dan berkontribusi menjaga demokrasi dan memperjuangkan hak kelompok minoritas dan rentan,” ujar Fransisca.

Dia juga menyayangkan bagaimana OMS banyak didiskreditkan via media sosial. OMS kerap dituduh berlawanan dengan pemerintah, anti-pembangunan, ataupun antek asing. Padahal kritik yang disampaikan OMS untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan Indonesia sedang mengalami situasi darurat konstitusi akibat upaya penggelembungan kekuasaan yang berdampak besar pada kebebasan ruang sipil. Misalnya, fenomena ini terjadi melalui penggunaan hukum dan aparat sebagai senjata untuk menghadapi kritik.

“Padahal kritik itu perlu guna memastikan sistem checks and balances berfungsi baik. Negara harus menjamin aktor masyarakat sipil aktif memberi saran, kritik dan masukan ke pemerintah dan swasta,” ujar Usman.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beberapa kali menanggapi tudingan terkait represi ini dengan menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul. Tindakan aparat dalam menghadapi unjuk rasa sering kali untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, terutama jika terjadi aksi yang dianggap mengancam ketertiban.

Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk

Jakarta (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil dan pakar mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberlakukan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara.

Desakan ini hadir menyusul rencana pemerintah untuk menyesuaikan standar BBM dengan ketentuan rendah sulfur Euro4/IV sebagaimana yang sudah digariskan dalam Peraturan Menteri KLHK No 20 tahun 2017.

Rencana ini disampaikan beberapa kali oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni 2024.

"Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan, sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujar Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Adapun Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto mengatakan polusi udara di DKI Jakarta berdampak langsung pada kesehatan.

Pada 2010, tercatat lebih dari setengah penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara dan trennya terus meningkat setiap tahunnya.

Kualitas BBM baik diesel maupun bensin yang saat ini disediakan di pasaran sebagian besar tidak memenuhi standar Euro 4/IV, karena kandungan sulfur yang sangat tinggi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kandungan sulfur yang tinggi ini, berkontribusi secara signifikan kepada pencemaran udara, mengingat gas buang kendaraan bermotor merupakan penyumbang polusi terbesar di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Indonesia sendiri sudah mengatur penerapan standar Euro4/IV dari sejak 2017 melalui Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Hanya saja, implementasi hanya dilakukan di sisi teknologi kendaraan, sementara pasokan BBM yang beredar di pasaran Indonesia, khususnya BBM bersubsidi, masih jauh dari standar Euro4/IV.

"Apabila kita bisa mulai membersihkan pasokan BBM di pasaran mulai hari ini sampai dengan 2028, kita bisa menekan kasus pneumonia akibat polusi udara di kota Jakarta sampai dengan lebih dari sepertiga kasus hari ini," kata Budi.

Koalisi masyarakat sipil dan pakar mengharapkan pemerintah bergerak cepat dalam memberlakukan kebijakan BBM Bersih. Menurut mereka, perlu ada langkah-langkah kebijakan strategis untuk memungkinkan Pertamina dalam melakukan penyediaan BBM bersih.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Masyarakat sipil menjadi kekuatan paling signifikan di negara mana pun, ucap pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. Menurutnya, tidak akan ada pembangunan nasional yang berarti tanpa partisipasi masyarakat sipil.

“Tidak akan ada solusi untuk tantangan global apa pun tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat sipil, baik itu kemiskinan, konflik, geopolitik, demokrasi, perubahan iklim, dan semua masalah lain yang dihadapi masyarakat,” ujar Dino dalam pembukaan Global Town Hall 2024, Sabtu, 7 September 2024.

Menurut Dino, multilateralisme dan regionalisme pun memerlukan dukungan dan partisipasi kuat dari masyarakat sipil. Ini disebabkan karena masyarakat sipil adalah energi, kekuatan pendorong dari setiap upaya yang dilakukan oleh negara mana pun.

“Inilah sebabnya kami mengadakan Global Town Hall, yaitu untuk menghubungkan masyarakat sipil dari seluruh dunia, untuk memperkuat suara mereka dan memfasilitasi percakapan mereka,” seru Dino.

Tujuan dibentuknya Global Town Hall, kata Dino, untuk menjaga dialog antarnegara pada saat kami melihat bahwa ruang untuk dialog semakin menyempit dan bahwa posisi pemerintah mengenai banyak masalah di dunia yang penuh persaingan semakin mengeras.

“Dan kami pikir sangat penting bagi masyarakat sipil untuk mempertahankan dialog mereka atau bahkan mengintensifkan dialog tersebut di saat dialog resmi antarpemerintah mulai menurun,” tegas Dino.

“Jadi kami berharap para pembuat kebijakan akan mendengarkan suara masyarakat sipil dan kami berharap akan ada ide dan solusi yang akan muncul dari percakapan ini yang akan berguna bagi para pemimpin dunia yang akan mengambil bagian dalam diskusi ini,” tutur Dino.

Ia berharap para pemimpin dunia dan pemerintah akan mendengarkan suara masyarakat sipil dan akan melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra dan bagian dari solusi global.

Mengambil tema ‘Keeping Course: Actions and Solutions for a Messy World’, Global Town Hall akan mempertemukan berbagai sektor untuk diskusi dan debat bermutu tinggi tentang keadaan dunia yang melibatkan para pemikir terkemuka di seluruh dunia.

Global Town Hall telah mengumpulkan lebih dari 30.000 orang dari lebih dari 140 negara sejak dimulainya.

Global Town Hall 2024 digelar virtual di pada Sabtu, 7 September 2024 mulai pukul 08.30 WIB.

Baca juga: Para Pemikir Terkemuka Dunia Kumpul di Global Town Hall 2024

(WIL)

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina akibat serangan Israel telah mengundang reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina pun secara tegas mengecam dugaan adanya hubungan perdagangan yang masih berlangsung antara Indonesia dan Israel di tengah situasi yang semakin mencekam di Palestina.

Dilansir dari siaran pers Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), koalisi ini sempat mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan Indonesia, pada Jumat, 19 Juli 2024.

Tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengungkap fakta terkait dugaan impor produk Israel ke Indonesia. Namun, hingga kini, kementerian belum memberikan tanggapan, meskipun tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlalu.

Ketiadaan respons ini memicu kekhawatiran bahwa pemerintah Indonesia tidak bersikap serius dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan malah mempertahankan hubungan ekonomi dengan Israel, sebuah negara yang dinilai bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Adapun, krisis kemanusiaan di Palestina semakin meruncing, dengan jumlah korban jiwa terus bertambah. Hingga 12 Agustus 2024, lebih dari 40.000 orang dilaporkan tewas akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Salah satu insiden terbaru yang menimbulkan duka mendalam adalah serangan terhadap sekolah pengungsian Al-Tabin di Gaza pada 10 Agustus 2024 yang menewaskan lebih dari 100 orang, mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.

Menurut KontraS, tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung Palestina, termasuk dengan memberlakukan embargo total terhadap produk Israel. Namun, langkah ini tampaknya belum diambil oleh pemerintah.

Sebelumnya, pada 19 Juli 2024, Koalisi Masyarakat Sipil telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Permohonan tersebut didasarkan pada data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam impor produk Israel ke Indonesia.

Data tersebut mencatat bahwa nilai impor produk Israel pada periode Januari-April 2024 mencapai 29.225.727 USD, atau sekitar 475 miliar Rupiah, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.731.846 USD, atau sekitar 109 miliar Rupiah. Peningkatan sebesar 334,14 persen ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Indonesia masih memiliki hubungan perdagangan yang aktif dengan Israel.

Temuan ini tidak hanya memicu keprihatinan terkait hak asasi manusia, tetapi juga dianggap sebagai penghinaan terhadap solidaritas global dalam upaya memboikot produk-produk yang diduga mendukung kejahatan kemanusiaan oleh Israel.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa hubungan perdagangan dengan Israel bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap rezim yang melakukan penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Setiap transaksi ekonomi dengan Israel dianggap sebagai kontribusi langsung terhadap infrastruktur militer dan ekonomi yang digunakan untuk menindas Palestina. Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurut mereka, retorika dukungan yang sering disampaikan di berbagai forum internasional tampak hanya sebagai janji kosong jika Indonesia tetap membiarkan adanya hubungan dagang dengan rezim yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Mereka pun mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera membuka informasi terkait impor produk Israel guna memastikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam transaksi yang mendukung kejahatan tersebut.

Menurutnya, sikap bungkam yang diperlihatkan hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa pemerintah mungkin terlibat dalam kolusi dengan rezim yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Atas dasar temuan dan perkembangan ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pertama, kementerian harus segera merespons permohonan informasi terkait kegiatan impor produk Israel ke Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, pemerintah Indonesia harus segera menghentikan semua bentuk hubungan perdagangan dengan Israel sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap solidaritas internasional dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Langkah ini mencakup embargo total terhadap produk-produk Israel yang beredar di pasar Indonesia.

Koalisi juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam masalah ini. Jika tuntutan ini tidak segera direspons, pemerintah akan dicap sebagai pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Lebih jauh, kegagalan untuk bersikap transparan dapat memicu kemarahan masyarakat, meningkatkan gelombang protes, dan memperluas boikot terhadap produk yang mendukung penjajahan Israel.

MICHELLE GABRIELA I KONTRAS.ORG

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang dinilai melanggar HAM.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana menyoroti revisi UU TNI dan UU Polri sangat tertutup, terkesan terburu buru dan tidak demokratis. Pasalnya, ini disodorkan jelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara prosedural ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Arif menjelaskan, pada draft revisi UU Polri dinilai adanya tambahan kewenangan Kepolisian menjadi lembaga yang super power, bahkan mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga yang lain. Menurutnya, ini tidak ada transparansi akuntabilitas pengawasan terhadap kewenangan-kewenangan tersebut.

“Apa saja? di antaranya penguasaan ruang siber kemudian kewenangan berkaitan dengan penyadapan, kewenangan lain yang berkaitan dengan Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa mereka bisa melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat,” jelasnya.

Berikutnya, lanjut Arif, Kepolisian bakal menjadi penyidik tunggal yang akan membawahi penyidik-penyidik di kementerian/lembaga lain, di mana ini akan berdampak pada penegakkan hukum.

Dia bilang, nantinya hal tersebut akan sangat bergantung kepada kepolisian, baik dalam pemberantasan korupsi, kasus pelanggaran HAM berat penyidiknya harus dari Kepolisian.

“Kekuasaan yang besar tanpa transparansi akuntabilitas itu rumusnya kesewenang-wenangan, rumusnya penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi. Itu masalah besar,” terang dia.

Di lokasi yang sama, Wakil Koordinator Kontras, Andi Muhammad Rezaldy menyoroti dari sisi draft UU TNI, di mana poin yang paling krusial adalah berkenaan dengan penempatan prajurit TNI aktif di Kementerian/Lembaga, di mana penempatan ini itu memberikan akses yang luas bagi prajurit aktif.

“Kami khawatir dengan adanya tambah-tambahan penempatan prajurit TNI aktif ini akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi profesionalisme TNI itu sendiri,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri seharusnya mengarahkan kedua lembaga itu semakin profesional dan bukan melemahkan agenda reformasi institusi.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, substansi revisi UU TNI dan revisi UU Polri banyak mengandung masalah.

Persoalan dalam revisi UU itu, kata Dimas, mulai dari peran kedua aparat negara yang semakin intrusif terhadap kehidupan rakyat sipil, sampai pemberian kewenangan yang dianggap terlampau besar buat TNI-Polri.

"Pengaturan yang problematik tersebut tidak hanya dikhawatirkan akan melemahkan dan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri tetapi juga akan berdampak langsung pada terlanggarnya hak-hak warga negara," kata Dimas dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, secara etika politik semestinya tidak boleh ada pembahasan kebijakan dan/atau UU baru yang strategis di masa akhir periode pemerintahan dan DPR.

Apalagi masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir.

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua undang-undang ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang dianggap minim partisipasi publik dinilai memperlihatkan ada potensi hanya dilakukan buat memuluskan kepentingan kelompok tertentu.

"Perancangan revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri yang sedari awal tidak melibatkan publik sudah mencerminkan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut bukanlah untuk kepentingan publik melainkan kepentingan politik dan segelintir kelompok tertentu," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat semestinya melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua UU ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintahan periode 2019-2024 dinilai seharusnya tidak membahas revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri karena waktu yang minim, dan rawan dikebut sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, secara etika politik semestinya tidak boleh ada pembahasan kebijakan dan/atau UU baru yang strategis di masa akhir periode pemerintahan.

Apalagi masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir.

"Di tengah masa transisi DPR dan pemerintah seperti sekarang ini sudah semestinya pemerintah mempersiapkan transisi yang baik dengan tidak merubah kebijakan dan atau undang-undang strategis," kata Dimas dalam keterangan pers seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, dari dokumen naskah yang beredar di masyarakat, dan minim evaluasi serta partisipasi publik, Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pembahasan kedua RUU itu berpotensi tidak demokratis.

"Sebaiknya memberikan kewenangan itu kepada DPR dan pemerintahan terpilih, apalagi banyak dari anggota DPR periode 2019-2024 saat ini tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode berikutnya," ujar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) RUU Polri oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 rawan mengabaikan kritik.

Menurut mereka, jika pembahasan kedua beleid itu dilanjutkan juga dikhawatirkan bisa memicu berbagai persoalan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya yang termasuk dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, jika pembahasan 2 revisi beleid itu diteruskan pada periode ini maka berpotensi membahayakan perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi.

Selain itu, kata Arya, periode DPR masa bakti 2019-2024 tidak lama lagi akan segera berakhir dan berpotensi menimbulkan masalah jika pembahasan kedua RUU itu dikebut.

"Koalisi mengkhawatirkan akan terjadi pola pembahasan yang transaksional, dan mengabaikan kritik dan usulan penting masyarakat sipil," kata Dimas dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, dari dokumen naskah yang beredar di masyarakat, dan minim evaluasi serta partisipasi publik, Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pembahasan kedua RUU itu berpotensi tidak demokratis.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang asas keterbukaan dalam pembentukan UU, disebutkan terdapat 3 syarat harus dipenuhi supaya tercipta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Pertama adalah terpenuhinya hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard).

Kedua adalah hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered).

Ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Dimas menilai pembahasan undang-undang strategis seperti revisi UU TNI dan UU Polri sudah seharusnya memperhatikan aspirasi publik.

"Mengingat kedua undang-undang tersebut sangat berdampak langsung pada penikmatan hak-hak warga negara termasuk HAM oleh masyarakat," ujar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua RUU itu berada di DPR.

Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng aktor-aktor masyarakat sipil di daerah. Mereka diminta berperan aktif mengadvokasi kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, sehingga dapat mengakses layanan di tingkat daerah.

"Bappenas percaya di dalam melaksanakan kegiatan itu kita harus bersama-sama. Tidak bisa pemerintah sendiri, penyandang disabilitas sendiri," ujar Perencana Kebijakan Madya dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM), Kementerian PPN/Bappenas, Dinar Dana Kharisma, dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Salah satu yang digadang pihaknya, yakni Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Melalui program itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Australia, untuk mengakselerasi layanan dasar warga di daerah.
Dinar mencontohkan akselerasi pelayanan di Maluku. Daerah tersebut memiliki penyandang disabilitas mencapai 28.943 jiwa dengan didominasi perempuan. Kolaborasi pemerintah dan aktor masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memastikan layanan bagi mereka.

“Ini yang akan menjadi tujuan bersama, masyarakat yang kuat, pemerintah yang juga mendengar dan sama kuatnya dengan masyarakat, tetapi bekerja bersama ya, tidak kontradiktif, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa diimplementasikan bersama-sama, untuk semua jenis kelompok rentan,” ujar dia.

Aktivis Senior Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) dari Gasira Maluku, Lies Marantika, mengajak semua pihak membangun sinergisitas. Hal ini wajib diperkuat, utamanya dalam memperjuangkan pelayanan yang inklusif dan kesetaraan gender.

“Hal-hal yang berkaitan dengan layanan dasar itu merupakan kewajiban. Karena ketimpangan ini sering kali mengakibatkan marginalisasi, beban ganda, dan subordinasi terhadap perempuan, terutama dalam lingkup keputusan dan kontrol terhadap layanan dasar. Tidak melibatkan perempuan secara menyeluruh dapat menghasilkan dampak yang tidak merata pada masyarakat, khususnya pada warga perempuan,” kata dia.

Baca Juga: Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Atasi Dampak Perubahan Iklim

Program SKALA juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik yang efektif dalam mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif di Maluku. Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton A Lailosa, menjelaskan berdasarkan PMK Nomor 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi Maluku berada pada level 1,498, atau masuk dalam kategori FKD rendah. Hal ini mengindikasikan kemampuan keuangan daerah Maluku membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, masih terbatas.

Untuk mencapai pembiayaan pelayanan dasar yang berkelanjutan dan inklusif, pembiayaan pelayanan dasar di Provinsi Maluku membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengatasi berbagai kendala internal dan eksternal.

“Kebijakan pembiayaan pelayanan dasar juga harus dilihat sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang sifatnya dinamis. Juga, perlu adanya terobosan-terobosan kebijakan untuk Provinsi Maluku seperti yang dilakukan pada daerah lain dengan memperhatikan keunikan, kekhususan, dan keberagaman daerah,” ujar dia.

(AZF)

Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan strategi implementasi Rencana Aksi Nasional untuk kelompok masyarakat rentan. Perencana Kebijakan Madya dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM), Kementerian PPN/Bappenas, Dinar Dana Kharisma, menjelaskan fokus Bappenas saat ini adalah menggerakkan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam advokasi untuk penyediaan layanan dasar yang inklusif di tingkat daerah.

Menurut dia, saat ini masih terdapat kesenjangan antara penyandang disabilitas dan bukan disabilitas dalam berbagai sektor, khususnya aksesibilitas pada layanan dasar (kesehatan dan pendidikan). Hal ini perlu direspon dengan kebijakan serta perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif dan inklusif disabilitas.

“Tidak mungkin pemerintah itu kerja sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan inklusivitas. Bappenas percaya bahwa di dalam melaksanakan kegiatan itu kita harus bersama-sama. Tidak bisa pemerintah sendiri, penyandang disabilitas sendiri, Kita dari Bappenas tetap ingin berjalan dengan teman-teman seperti SKALA, dan saya harapkan ini menjadi norma yang harus dilaksanakan,” kata Dinar saat jadi pembicara di hari kedua Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Association (IRSA) 2024 di Ambon, Selasa (16/7/2024). Program SKALA, Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar, turut mendukung pelaksanaan Konferensi Internasional IRSA 2024 dan mengadakan rangkaian diskusi panel tentang penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Menurut Dinar, mayoritas penyandang disabilitas dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi Maluku didominasi oleh disabilitas perempuan. Data Susenas 2023 juga menunjukan penduduk penyandang disabilitas (kategori sedang-berat) di Maluku sebanyak 28.943 Jiwa, dengan Persentase sebesar 1,58%. Karena itu, Dinar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil, untuk memastikan efektivitas dan inklusivitas dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, terutamanya yang miskin dan rentan.

“Ini yang akan menjadi tujuan bersama, masyarakat yang kuat, pemerintah yang juga mendengar dan sama kuatnya dengan masyarakat, tetapi bekerja bersama ya, tidak kontradiktif, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa diimplementasikan bersama-sama, untuk semua jenis kelompok rentan,” ujar dia.

Aktivis Senior Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) dari Gasira Maluku, Lies Marantika juga mengajak semua pihak untuk membangun sinergisitas yang lebih kuat dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Dia menekankan pentingnya mengidentifikasi dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki komitmen substansial dan transformatif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Lies berharap adanya inisiatif masyarakat sipil di Maluku dapat terus mengumpulkan dan mendorong para pemangku kepentingan utama untuk bersama-sama membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Dengan demikian, penekanan Lies tidak hanya pada pengakuan akan peran vital perempuan dalam pembangunan, tetapi juga pada perlunya perubahan dalam paradigma kebijakan publik untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Maluku.

“Hal-hal yang berkaitan dengan layanan dasar itu merupakan kewajiban. Karena ketimpangan ini sering kali mengakibatkan marginalisasi, beban ganda, dan subordinasi terhadap perempuan, terutama dalam lingkup keputusan dan kontrol terhadap layanan dasar. Tidak melibatkan perempuan secara menyeluruh dapat menghasilkan dampak yang tidak merata pada masyarakat, khususnya pada warga perempuan,” kata dia.

Selain penyediaan layanan dasar yang inklusif, Program SKALA juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik yang efektif dalam mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif di Maluku. Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton A Lailosa, menjelaskan berdasarkan PMK Nomor 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi Maluku berada pada level 1,498 atau masuk dalam kategori FKD rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Maluku untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan masih terbatas.

Untuk mencapai pembiayaan pelayanan dasar yang berkelanjutan dan inklusif, pembiayaan pelayanan dasar di Provinsi Maluku membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengatasi berbagai kendala internal dan eksternal.

“Kebijakan pembiayaan pelayanan dasar juga harus dilihat sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang sifatnya dinamis. Juga, perlu adanya terobosan-terobosan kebijakan untuk Provinsi Maluku seperti yang dilakukan pada daerah lain dengan memperhatikan keunikan, kekhususan, dan keberagaman daerah,” ujar dia.

Moza Pandawa Sakti dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, juga mengakui salah satu tantangan utama persoalan ini adalah belum adanya sinergitas pengaturan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, sinergitas yang belum terjalin dengan baik mengakibatkan kesulitan dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran yang optimal.

Kemudian, kapasitas fiskal daerah yang masih rendah juga menjadi hambatan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya kapasitas fiskal ini membuat daerah sulit untuk mandiri dalam pembiayaan program-program pembangunan dan layanan dasar. Moza mencatat bahwa sistem atau platform pengelolaan keuangan daerah yang masih dalam tahap pengembangan turut menjadi kendala.

“Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian khusus dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, penguatan sinergitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku,” ujar dia.

Khoirunurrofik dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memperkenalkan studi Analisis Pengeluaran dan Pendapatan Publik. Studi yang turut melibatkan Program SKALA sebagai baseline untuk evaluasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan dasar yang inklusif, termasuk juga di Maluku.

“Efektivitas belanja pemerintah sangat penting karena dapat memberikan hasil yang signifikan. Melalui upaya peningkatan pendapatan dan belanja yang lebih efisien, diharapkan kualitas belanja publik dapat terus ditingkatkan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” jelas dia.

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan panduan dan solusi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan publik di Maluku. Selain itu, acara ini diharapkan dapat mendorong diskusi yang komprehensif dan menghasilkan strategi yang efektif untuk pengelolaan keuangan publik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi penyediaan layanan dasar yang inklusif bagi seluruh masyarakat Maluku.