Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan tetap 6% pada Oktober. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan, keputusan tersebut tak lepas dari dinamika yang terjadi secara global.

Perry menyebut dinamika ini tak lepas dari meningkatnya tensi di Timur tengah yang turut menekan mata uang garuda. Oleh karena itu, kata dia, ke depannya fokus BI secara jangka pendek adalah menjaga stabilitas rupiah.

"Mencermati yang terjadi pada Oktober, akhir September, karena meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kemudian dampaknya terhadap arus portofolio asing dan tekanan nilai tukar, maka pada rapat Dewan Gubernur bulan Oktober kami putuskan menahan suku bunga tetap 6%. Karena fokusnya pada jangka pendek ini adalah pada stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya dalam konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Sebagai informasi, Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Pertimbangannya adalah karena inflasi yang rendah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu saja juga mencermati juga arah penurunan Fed Funds Rate. Dan kami juga masih melihat bahwa kebijakan ruang untuk penurunan suku bunga kebijakan itu tetap terbuka dalam bulan-bulan ke depan akan sangat tergantung prospek ekonomi nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Perry menyebut kebijakan moneter tersebut konsisten agar menjaga inflasi tetap terkendali 2,5% plus minus 1%,. Hal ini sesuai dengan target pada tahun 2024-2025.

"Kami juga konsisten bahwa ke depan kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Namun fokus moneter jangka pendek saat ini adalah stabilitas nilai tukar karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global terkait ketegangan geopolitik Timur Tengah," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Konflik internal terjadi di internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo. Seorang kader partai banteng moncong putih bernama Wawanto, melaporkan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo ke Polresta Solo karena dugaan ancaman pembunuhan.

Wawanto menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada 29 Agustus 2024 lalu ketika ada koordinasi terkait surat rekomendasi Pilkada Solo. Dalam forum tersebut, Wawanto mengaku sempat diancam dan mendapatkan tindak kekerasan.

"Dengan insiden yang terjadi tanggal 29 kemarin di Girli Corner saya sudah merasa diancam dan sudah ada tindakan untuk menyakiti diri saya. Bahkan sudah ada ancaman pembunuhan," katanya ketika ditemui di Mapolresta Solo, Selasa (3/9/2024).

Wawanto menceritakan, awalnya ada kader yang mengungkap kekecewaan dengan keluarnya rekomendasi Teguh Prakosa-Bambang Gage untuk Pilwalkot Solo. Ia juga sempat mengatakan bagaimana sikapnya usai pengumuman rekomendasi tersebut. Namun, ia menyebut FX Rudy menanggapinya dengan emosi.

"Kami sampaikan kepada beliau bahwa dengan turunnya rekomendasi, teman-teman menyatakan kecewa. Lalu menyatakan sikap masing-masing. Dan saya menyatakan tidak akan ikut tim pemenangan," katanya.

"Saya juga tidak tahu tiba-tiba (Rudy) naik pitam. Berdiri menyerang saya sambil nunjuk-nunjuk kepada saya, waktu itu saya masih tetap duduk 'tak pateni-tak pateni'(saya bunuh). Sudah mau mukul saya namun dilerai sama teman-teman. Begitu kuatnya Pak Rudy berontak lepas dari pegangan teman-teman itu. Lalu dia bilang kursi mau dikeprukkan ke saya namun kursi itu bisa disaut (diambil) sama Mucus," lanjut Wawanto.

Mengetahui kondisi tidak kondusif, ia pun memutuskan untuk keluar dari forum. Namun, ia mengaku setelah itu ada sejumlah orang yang menyerangnya. "Rheo itu sempat mukul saya dan masih bisa saya tangkis. Setelah itu kami digiring keluar oleh teman-teman," beber dia.

Wawanto menegaskan, Rudy dan putranya Dian, ia laporkan ke polisi atas kejadian tersebut dengan tuduhan ancaman pembunuhan. Namun demikian, ia tidak melampirkan bukti apapun saat membuat laporan.

"Tidak ada (bukti), tidak ada media tidak ada liputan apapun. Tapi saya yakin di sana ada CCTV-nya. Teman-teman yang datang sudah saya tulis semua termasuk Pak Purwono, Taufik," katanya.

Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa memberikan respons soal laporan Wawanto terhadap FX Rudyatmo ke polisi. Menurutnya, Wawanto tidak mengerti Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai. Ia juga menyayangkan tindakan salah satu kader PDIP itu.

"Ya sudah suruh lapor saja. Kecuali kowe mlecet kowe anu, ya terserah saja. Wes ngaku PDIP, wes menikmati dadi dewan dua periode muni-muni. Malu sebagai kader partai, malu. Kecuali kalau you belum pernah merasakan di PDIP. Jadi siapapun kader PDIP apalagi sudah menikmati, arep gugat arep opo ya silahkan saja," kata Teguh, Selasa (3/9/2024).

Menurut bakal calon wali kota Solo 2024-2029 itu, rekomendasi dari DPP PDIP tak perlu diperdebatkan lagi karena di ranah hak prerogatif Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan pada Kamis (29/8/2024) lalu adalah bentuk dari itikad baik Rudy.

"Sebetulnya SK rekomendasi tidak perlu didiskusikan. Itu keputusan mutlak. Saking apike Pak Ketua (FX Rudy) untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kalau nadanya tinggi itu melawan rekomendasi. Dan itu tabu bagi siapapun yang ber-KTA PDIP, kalau tidak ngerti AD-ART keluar dari PDIP," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas merespons penunjukan Muhammad Yunus sebagai penasihat utama pemerintah sementara Bangladesh pada Selasa (13/8/2024) lalu. Peraih Hadiah Nobel Perdamaian ini dipercaya mengemban amanah ini setelah negara itu bergejolak.

Pada Kamis (8/8/2024), pemimpin berusia 84 tahun ini telah diambil sumpahnya sebagai kepala pemerintahan sementara menggantikan Sheikh Hasina yang mengundurkan diri dan kabur keluar negeri karena tidak mampu mengendalikan situasi dan keamanan dalam negeri akibat adanya gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para tokoh mahasiswa.

Anwar Abbas mengatakan, meskipun Yunus hanya menjadi pemimpin peralihan dengan tugas menghantarkan Bangladesh untuk mempersiapkan Pemilu, tetapi hal itu tidak bisa dilepaskan dengan dedikasinya selama ini kepada bangsa dan negaranya.

"Salah satu hal yang sangat menarik dan dihargai tidak saja oleh rakyat Bangladesh tapi juga oleh masyarakat dunia yaitu komitmennya untuk membela orang miskin sehingga akhirnya Yunus dan Grameen Bank dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian tahun 2006 atas kerja mereka bagi menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah," ujar Buya Anwar, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (12/8/2024).

Menurut Anwar, hal itu menunjukkan bahwa Yunus lewat Grameen Bank yang dibinanya telah mampu mengangkat harkat dan martabat orang miskin terutama kaum perempuan. Mereka pun bisa keluar dari kemiskinan yang selama ini telah melilit dan menghimpit kehidupan.

"Bahkan tidak hanya sampai di situ Yunus juga telah berhasil menumbuhkan kembali kekuatan dan kepercayaan diri masyarakat lapis bawah tersebut untuk bangkit dan mengatasi masalah yang mereka hadapi," ucap Ketua PP Muhammadiyah ini.

Atas dasar itulah, tambah dia, para tokoh mahasiswa, tentara dan rakyat serta para politisi di negara tersebut sepakat untuk meminta Yunus Memimpin bangladesh walau hanya untuk sementara.

"Karena mereka tahu dan percaya Yunus adalah sosok pemimpin yang tulus yang sangat cinta kepada rakyat dan bangsanya terutama mereka-mereka yang hidupnya termarginalkan," kata Buya Anwar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, mengungkapkan, saat ini Kemlu RI sedang mengupayakan pemulangan jenazah WNI yang meninggal akibat kerusuhan di Bangladesh. Judha mengatakan, WNI yang menjadi korban tersebut berasal dari Semarang, Jawa Tengah.

"Sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya ada satu WNI kita yang menjadi korban meninggal dalam kerusuhan (di Bangladesh) tersebut dengan inisial DU, 50 tahun, asal Semarang. Saat ini kita sedang berupaya untuk memulangkan, melakukan repatriasi jenazah almarhum," kata Judha dalam pengarahan pers, Jumat (9/8/2024).

Dia mengungkapkan, proses repatriasi jenazah memang menghadapi sedikit kendala. Sebab manajemen pelayanan rumah sakit (RS) terganggu selama kerusuhan. Pihak RS pun memerlukan clearence dari pihak kepolisian untuk dapat memproses jenazah. "Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari belakangan pihak kepolisian tidak aktif di sana," ujar Judha.

Kendati demikian, Judha menambahkan, jenazah akan dimandikan Jumat ini. "Dari perkembangan terakhir, insya Allah pada hari ini jenazah akan kita mandikan, kemudian kita shalatkan, kita lakukan embalming, dan jika memungkinkan nanti akan kita pulangkan secepatnya insya Allah hari Senin atau Selasa minggu depan," ucapnya.

Dia mengatakan, berdasarkan pantauan KBRI Dhaka, situasi di Bangladesh sudah relatif lebih aman pascamundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. "Namun kami terus mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi-lokasi kerumunan massa, lokasi-lokasi demonstrasi yang ada di sana. Dari laporan yang kami terima, para WNI saat ini dalam kondisi baik," ungkap Judha.

Sebelumnya, Kemlu RI sudah mengumumkan terdapat satu WNI berinisial DU yang meninggal akibat kerusuhan di Bangladesh. Dalam keterangannya, Kemlu menyebut korban meninggal di daerah Jashore, 5 Agustus 2024 lalu.

"DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan. DU baru saja tiba di Bangladesh tanggal 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis," ungkap Kemlu RI dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024) lalu.

Sejak bulan lalu, Bangladesh dibekap gelombang demonstrasi. Awalnya, unjuk rasa hanya dilakukan sekelompok mahasiswa. Mereka menentang aturan tentang penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang 30 persen kuotanya diperuntukkan bagi anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada 1971.

Para mahasiswa berpendapat aturan terkait kuota tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami yang diketuai Perdana Menteri Sheikh Hasina. Seiring waktu, aksi demonstrasi menentang aturan kuota 30 persen PNS untuk keluarga veteran perang kemerdekaan semakin meluas dan menjalar ke beberapa kota di luar Dhaka, yakni Barsial, Sirajganj, Magura, Comilla, dan Feni.

Para demonstran kemudian menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur. Sekitar 100 orang sudah dilaporkan tewas sejak pecahnya aksi protes bulan lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri mengingatkan Effendy Choirie untuk tidak ikut mengobok-obok PKB. Sebab, Effendy merupakan pengurus Partai Nasdem.

Hanif menilai tindakan Effendy dapat merusak hubungan antar partai. Padahal PKB dan Nasdem tengah menjalin komunikasi di Pilkada Jakarta.

"Mas Effendy Choirie kan pengurus Partai Nasdem. Mbok uruslah partai sendiri. Ngapain ikut obok-obok PKB? Gak etis itu! Bisa merusak hubungan antar partai," kata Hanif kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Hanif menilai perilaku Effendy yang mengobok-obok PKB bisa dilaporkan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. "Nanti kita laporkan ke Bang Surya Paloh selaku Ketum Nasdem, biar dikenakan disiplin partai," ucap Hanif.

Eks Menteri Ketenagakerjaan itu juga mengamini pernyataan Effendy Choirie yang mengatakan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki hubungan struktural. Hanif menegaskan PKB dan PBNU adalah entitas berbeda.

"PKB partai politik yang dipayungi UU partai politik, NU ormas yang dipayungi UU Ormas. Masing-masing memiliki kedaulatan organisasi, punya AD/ART sendiri, serta punya tugas dan tanggung jawab sendiri," ujar Hanif

Hanif menyinggung agar PBNU tak perlu mencampuri urusan PKB. Hanif tak ingin PKB diserobot oleh PBNU.

"Jadi ya jangan saling ganggu, jangan ada penyerobotan, harus saling menghormati. Melawan hukum tuh kalau ada yg main serobot. Kan gitu. KH Ma'ruf Amin, Pak Wapres kita dan salah satu pendiri PKB, juga menegaskan hal yang sama," ucap Hanif.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menjelaskan peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menyebut PKB tidak akan lahir tanpa peran Gus Dur yang saat itu juga menjadi Ketua Umum (Ketum) PBNU.

Hal itu disampaikan Gus Choi dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU H Ishaq Zubaedi Raqib di lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).RIZKYSURYA.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy memberikan kuasa kepada 100 advokat untuk menghadapi laporan partai tersebut ke polisi terhadap dirinya. Mantan menteri desa tertinggal itu tidak diam menyikapo pelaporan PKB kepada dirinya di kepolisian.

"Pertemuan kami tadi membahas mengenai bantuan yang akan diberikan kepada saya yang dikriminalisasi oleh Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar). Hari ini saya baru memberikan kuasa kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat saya semua ini," kata Lukman di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Dia menjelaskan, kuasa tersebut diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor maupun Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU). "Nanti ada lagi dari Himanu (Himpunan Advokat NU), dan ada lagi dari Dasril Affandi dan rekan yang akan mendampingi yang memberikan kekuatan-kekuatan," ujar Lukman.

Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa mengatakan, pihaknya telah menerima surat kuasa untuk menjadi kuasa hukum Lukman Edy. "Nanti pada hari Senin telaah hukumnya akan kami berikan kepada semua teman-teman media," katanya di lokasi yang sama.

Sebelumnya, PKB mempersoalkan pernyataan Lukman saat memberikan keterangan pers usai menghadiri undangan panitia khusus bentukan PBNU yang mengurus hubungan antarkedua lembaga, Rabu (31/7/2024). PKB ternyata tidak terima dengan ucapan Lukman terkait kewenangan dewan syuro di PKB dipangkat Ketua Umum Cak Imin.

Pada Selasa (6/8/2024), pengurus PKB pun secara serempak melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, hingga Polda Jawa Tengah. Pun Lukman masih dilaporkan di sejumlah daerah lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kerap menggembosi partainya. Hal itu disampaikan Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Saya rasa Gus Yahya, Gus Ipul, itu sering menggembosi PKB," katanya.

Dia mengatakan bahwa PKB sedianya sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. "Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebut lebih baik PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan fokus mengurusi umat, masjid, hingga madrasah, ketimbang mengintervensi kedaulatan partainya.

"PKB hari ini sedang solid-solidnya. Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum, yang berdampak pada pengambilalihan, menghilangkan kedaulatan partai," ujarnya.

Dia pun menampik soal anggapan elite PKB yang ahistoris dengan PBNU serta tidak menaruh hormat.

"Mana? PBNU kok tiba-tiba gila hormat. Enggak ada hubungannya, kita ini memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan ahlussunnah wal jamaah di bidang politik. Itulah cara menghormati," tuturnya.

Sebaliknya, sebagai partai politik yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah terbesar di parlemen, dia menyebut keberhasilan PKB justru tidak pernah diapresiasi PBNU.

"Ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui. Kenaikan anggota DPR RI, dari 58 ke 68, (bertambah) 10 kursi, dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan ahlussunnah wal jamaah, yang paling besar di parlemen ini, itu lho enggak pernah diakui," katanya.

Dia menepis pula tudingan Gus Yahya yang menyebut terdapat artikulasi frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Di mana menyerangnya? Justru PKB membantu PBNU, membantu Nahdlatul Ulama secara frontal, dengan menaikkan kursi PKB secara frontal di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Jumat (26/7), Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan PKB ke NU.

"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," katanya.

Adapun pada Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan langsung memanggil mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Muhammad Lukman Edy.

Dalam sebuah surat yang beredar di kalangan wartawan, PBNU secara resmi mengundang Lukman Edy untuk hadir dalam agenda pertemuan yang akan digelar di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024) besok pukul 12.30 WIB.

Surat undangan itu ditandatangani Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU, Amin Said Husni dan Wasekjen PBNU Faisal Saimima. Surat undangan ini untuk menindaklanjuti salah satu keputusan rapat pleno PBNU pada 27-28 Juli 2024.

"Dengan ini kami mengundang Bapak untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa," dikutip dari surat undangan bernomor 2077/PB.03/B.I.03.08/99/07/2024.

Lembaga Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU), Ishaq Zubaedi Raqib membenarkan surat undangan yang dikeluarkan PBNU tersebut.

"Iya. Surat itu benar adanya," ujar pria yang biasa dipanggil Edi ini saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (30/7/2024).

Seperti diketahuu, PBNU sedang mengkaji ulang hubungan NU dan PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Ahad (28/7/2024), mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait dengan ini," ujar dia.

Karena itu, Gus Yahya menunjuk Wakil Ketua Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan hubungan kedua entitas itu. Kedua tokoh NU tersebut, kata Gus Yahya, memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung menyayangkan pernyataan anggota Panitia Khusus Angket Haji DPR RI Nusron Wahid. Dalam pernyataannya, Nusron membantah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Haji.

"Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai Ketua LPP (Lembaga Pengembangan Pertanian) PBNU. Sangat tidak eloklah mengungkapkan pernyataan demikian," kata Suleman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Pernyataan Nusron, kata Suleman, justru menjadi tanya bagi elite PBNU. "Pak Nusron ini memang jabatannya dulu di PBNU wakil ketua umum, (tetapi) sekarang dia jadi ketua LPP," ujar dia.

Ia menyebut penurunan jabatan Nusron dari wakil ketua umum menjadi ketua LPP NU sejatinya juga tidak masalah karena dilakukan untuk menegakkan peraturan organisasi. "Sebab jabatan wakil ketua umum tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik,” katanya.

Lebih lanjut, menurut Sulaeman, pernyataan Gus Yahya tentang Pansus Haji hanya menjawab wartawan ketika konferensi pers pleno PBNU. Gus Yahya juga mengatakan kepada wartawan yang bertanya bahwa Pansus Haji bukanlah urusan PBNU.

"Namun, karena wartawan tetap memaksa tanya, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respons atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak. Faktanya, kata Gus Yahya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya," ujar Sulaeman.

Sebelumnya, Nusron Wahid membantah pernyataan Gus Yahya dan memastikan pembentukan Pansus Haji bukan dalam rangka urusan pribadi. Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi dari anggota, melainkan keputusan resmi pada rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pada Ahad (28/7/2024), Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta.

Dia berpendapat, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konflik yang terjadi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menghangat. PBNU bahkan membentuk tim untuk mengkaji hubungannya dengan PKB. Namun, langkah ini dinilai lebih kuat karena alasan politis karena tak ada kepentingan langsung dengan warga NU atau nahdliyin.

“Kalau melihat paparan hasil pleno PBNU, tidak ada alasan objektif untuk mempersoalkan hubungan NU dengan PKB. Apa yang disampaikan oleh PBNU lebih ke alasan subjektif-politis karena merasa elitenya tidak dihiraukan oleh PKB,” ujar Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Ambang Priyonggo, PhD, Ahad (28/7/2024).

Ambang menjelaskan, ada lima alasan yang dijadikan oleh PBNU untuk melakukan kajian hubungannya dengan PKB. Kelima alasan itu di antaranya PKB semakin jarang berkonsultasi dengan PBNU, PKB tidak mempertimbangkan kader NU dalam Pilkada, PKB lebih berorientasi pada kekuasaan, PKB semakin tergantung pada Muhaimin Iskandar, serta pernyataan elite PKB semakin menyerang PBNU.

“Kalau dilihat alasan-alasan itu sepertinya tidak ada kaitannya dengan kepentingan nahdliyin secara langsung. Alasan yang disampaikan lebih karena elite PBNU merasa kecewa karena merasa tidak 'diorangkan' oleh elite PKB,” katanya.

Ambang mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah krusial dalam hubungan PKB dan NU. Sejauh ini PKB menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan nahdliyin dalam konstelasi politik nasional. Dia mencontohkan, PKB konsisten mendorong UU Pesantren maupun Dana Abadi Pesantren dalam proses legislasi maupun anggaran.

“Hampir 75 persen calon anggota legislatif PKB dalam Pemilu 2024 merupakan kader-kader NU. Jadi kalau dibilang PKB tercerabut dari akar atau tradisi NU, hal itu pasti alasan yang dicari-cari,” katanya.

Pengurus dan kader PKB, lanjut Ambang, juga relatif tidak bermasalah dengan mayoritas pesantren serta ulama yang menjadi tulang punggung kekuatan nahdliyin. Bahkan jika ditelisik lebih dalam komitmen anggota legislatif maupun eksekutif dari PKB untuk merawat basis-basis NU di daerah masih sangat kuat.

“Artinya gejolak hubungan PKB dan PBNU ini hanya di level elite di mana banyak pengurus besar NU yang merasa tidak dihiraukan oleh PKB. Sementara di bawah hampir tidak ada gejolak antara PKB dan nahdliyin,” katanya.

Ambang menilai, meruncingnya hubungan PKB dan PBNU lebih karena perbedaan aspirasi politik kelompok KH Yahya Staquf dengan PKB. Perbedaan itu misalnya terlihat dalam Pemilu 2024, pernyataan bahwa PKB bukan representasi NU, hingga pernyataan warga NU tidak wajib memilih PKB.

“Jadi sekali lagi ini murni persoalan politis karena secara objektif hubungan historis, teologis, hingga hubungan kepentingan PKB dan NU sebenarnya tidak masalah,” katanya.

Pria lulusan Westminster University ini juga menyoroti pernyataan KH Yahya Staquf yang menduga jika Pansus Haji merupakan bagian dari upaya PKB menjatuhkan adiknya, Gus Yaqut, yang menjabat menteri agama. Menurutnya, pernyataan meskipun bersifat analisis dan dugaan tidak seyogyanya dikeluarkan ketum PBNU karena menyiratkan membawa institusi ke urusan pribadi.

“Jadi jangan-jangan Pansus PKB oleh PBNU ini merupakan jawaban politis Gus Yahya atas adanya Pansus Haji yang disepakati oleh mayoritas fraksi DPR. Kalau itu benar kan berarti Gus Yahya membawa institusi PBNU untuk bargaining dengan PKB sebagai salah satu fraksi yang mendukung Pansus Haji. Tentu ini disayangkan dan merupakan kemunduran dari PBNU yang akhir-akhir ini disorot dengan urusan tambang dan politik praktis saat pemilu,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV — Pimpinan Rabi Sephardi Israel secara resmi menginstruksikan para siswa Yeshiva untuk mengabaikan kantor-kantor perekrutan tentara. Rabi Utama Heredim, Rabi Dov Landau menegaskan, pihaknya mengecam undang-undang wajib militer terbaru yang didiskusikan di Knesset. Dia mendorong para siswa untuk lebih memilih penjara dan pencabutan anggaran daripada bekerja sama dengan tentara Israel.

Rabi tersebut menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk menghancurkan Taurat. Dov Landou secara agresif menyerang keputusan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk memanggil 3.000 orang Yahudi Haredi - aliran Yahudi ultra-orthodox yang paling konservatif - melakukanwajib militer. Diamengatakan, "Sebuah negara yang merekrut Yeshiva tidak memiliki hak untuk eksis."

"Tentara sedang berperang dengan kami, dan ingin merampas hak-hak para siswa Taurat, yang merupakan bunuh diri total," katanya, seraya menambahkan, "Dengan tidak adanya rezim, dan di tengah-tengah perang tentara melawan kami, apa gunanya berdiri? Pemerintah sepenuhnya mutlak melawan kami,"ujar dia seperti dikutip Al-Mayadeen.

Setelah wacana mengenai wajib militer bagi komunitas ultra-ortodoks, para rabi kepala mengadakan pertemuan. Mereka mendesak para Haredim untuk mengalihkan perhatian mereka dari perintah wajib militer dan tidak pergi ke kantor-kantor perekrutan.

Pada akhir pertemuan, Landau meminta Rabbi Haim Aharon Kaufman, kepala komunitas Haredim, untuk menyampaikan pendapatnya kepada rekan-rekannya dari komunitas Sephardi dan Hasidic. Mereka pun mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk menentang wajib militer.

Kepala Yeshiva Slabdoka, Rabbi Moshe Hillel Hirsch, memerintahkan para siswa untuk mempengaruhi para pemuda ultra-ortodoks yang tidak belajar di sekolah-sekolah agama.

Menanggapi pernyataan Landau, para pemimpin sekolah-sekolah agama Yahudi Sephardi di Barat, beberapa di antaranya adalah anggota Dewan Orang Bijak Taurat (Shas), mengadakan pertemuan. Mereka mengeluarkan maklumat Taurat yang menyatakan pelarangan untuk masuk tentara.Maklumat yang ditandatangani itu selanjutnya melarang kehadiran di kantor-kantor perancang wajib militer.

Tiga ribu Yahudi Heredi ikut wamil..

Pada Selasa, Gallant meresmikan wajib militer bagi 3.000 orang Haredim. Surat kabar Israel, Israel Hayom, merinci bahwa setengah dari jumlah tersebut akan berusia antara 18 dan 21 tahun, sementara 40% akan berusia antara 21 dan 24 tahun. Sementara, 10% sisanya berusia antara 24 dan 26 tahun.

Gallant mengumumkan bahwa penerbitan perintah wajib militer dapat dimulai paling cepat bulan depan. Pada akhir Juni, Mahkamah Agung Israel dengan suara bulat memutuskan wajib militer bagi warga Yahudi Haredi, dan menghentikan semua subsidi dan dana yang dialokasikan untuk lembaga-lembaga yang tidak mematuhi keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa negara tidak memiliki wewenang untuk membebaskan mereka.

Pengadilan memutuskan bahwa rezim tersebut melakukan penegakan selektif yang tidak sah. Adanya pengecualian terhadap Yahudi Heredi dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap supremasi hukum dan prinsip yang menyatakan bahwa semua individu setara di hadapan hukum. Di tengah-tengah perang yang melelahkan, beban ketidaksetaraan menjadi lebih berat dari sebelumnya.

Kebutuhan akan lebih banyak tenaga kerja membuat Kabinet Perang membahas perpanjangan dinas militer di tentara Israel pada Ahad lalu. Dinas militer tentara akan diperpanjang menjadi tiga tahun, seperti yang dilaporkan oleh lembaga penyiaran Israel, Kan.

Gallant telah meminta kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 21 Juni lalu untuk menetapkan tanggal untuk sesi mendesak untuk mempelajari kemungkinan memperpanjang wajib militer menjadi tiga tahun. Hal tersebut menekankan bahwa realitas keamanan yang baru mengharuskan untuk menemukan cara untuk melanjutkan upaya perang.