Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR: Indonesia Selain Darurat Narkoba Juga Judi "Online", Harus Diberantas Akarnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/17210251/pimpinan-mpr-indonesia-selain-darurat-narkoba-juga-judi-online-harus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Rabu (6/10/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan, kunjungan Lawrence Wong merupakan yang pertama bagi kepala pemerintahan dalam periode MPR RI 2024-2029.

"Hari ini beliau berkunjung ke Pimpinan MPR, karena itu kami mendorong kerja sama yang lebih baik, lebih erat lagi antara Republik Singapura dengan Republik Indonesia di segala bidang," kata Muzani di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Muzani menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Singapura telah terjalin di berbagai bidang, antara lain perdagangan, pariwisata, pertahanan, dan investasi.

Menurutnya, kerja sama yang ada selama ini sudah berjalan dengan baik dan produktif. Namun, MPR RI berharap agar ke depannya, kerja sama kedua negara dapat semakin erat.

"Kami juga menyampaikan harapan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran, hubungan kedua negara akan lebih erat, lebih baik, dan lebih produktif pada masa-masa yang akan datang," ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah investasi. Muzani pun mendorong agar nilai investasi Singapura di Indonesia dapat meningkat.

"Iya, investasi Singapura yang cukup produktif di Indonesia. Karena itu, kami mendorong agar nilai investasi Singapura di Indonesia bisa meningkat di masa yang akan datang," tambahnya.

Sebelum ke MPR, Lawrence telah mengunjungi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Prabowo disebut-sebut telah mengirim surat ke DPR. Lantas, bagaimana persiapan kantor untuk Basuki?

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, Kantor Otorita IKN di Nusantara sudah siap pada akhir Desember 2024.

"Kalau kantor kita mudah-mudahan kita nanti akhir Desember ini, untuk kantor Otorita IKN itu sudah akan bisa," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dalam rapat antara Komisi II dan Jajaran Otorita IKN, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, pihaknya telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebagai informasi, peletakan batu pertama atau groundbreaking Kantor Otorita IKN dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Januari 2024. Saat itu, Jokowi mengatakan, proyek tersebut menelan biaya konstruksi hingga Rp 509 miliar.

Jokowi mengatakan, proyek ini akan dibangun di atas lahan 28.000 meter persegi dan dapat menampung 600 orang untuk tahap pertamanya.

"Gedung Kantor Otorita IKN ini dibangun di atas lahan kurang lebih 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi Rp 509 miliar," kata Jokowi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden.

Bogor dan Serpong akan tersambung tol. Saat ini, lelang Tol Bogor-Serpong via Parung sedang berlangsung.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono berharap, penetapan investor akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kan sekarang sudah proses lelang yang dari Bogor-Serpong via Parung kan sudah lelang. Mudah-mudahan dalam segera penetapan untuk investornya. Sudah proses lelang, mudah-mudahan dalam waktu dekat," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ia tak mengungkap secara detail kapan tol itu akan dibangun. Dia mengatakan, setelah pemenang lelang ditetapkan, akan berlanjut penyiapan desain, lahan dan konstruksinya.

"Setelah itu tentunya akan penyiapan detail desainnya dulu, lahannya, baru konstruksinya," ungkapnya.

Berdasarkan Pengumuman Penetapan Hasil Negosiasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung yang dikutip dari laman BPJT disebutkan Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol telah selesai mengevaluasi serta melakukan negosiasi terhadap dokumen penawaran lelang yang disampaikan peserta lelang.

Selain itu, telah memperoleh penetapan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri PUPR nomor PB 0201-Mn/421 tanggal 14 Mei 2024 hal Penetapan Hasil Negosiasi pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung. Adapun hasilnya, konsorsium PT Persada Utama Infra, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) TBk dan PT Hutama Karya Infrastruktur sebagai calon pemenang.

Pengumuman itu dikeluarkan pada 17 Mei 2024 dan diteken Ketua Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung, Sony Sulaksono Wibowo.

Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) akan dilanjutkan. Kajian untuk pembangunan tol ini sudah ada hampir 15 tahun yang lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono menerangkan, pembiayaan untuk pembangunan tol ini sedang dikaji. Kebetulan pemerintah mendapat bantuan hibah.

"Sedang kita kaji kebetulan kita dapat bantuan grant. Kita sedang kaji untuk review feasibilitystudy-nya, di tempat saya kebetulan," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

"Kan nggak bisa semuanya pakai APBN, tidak semuanya juga pakai KPBU, mungkin nanti ada bagian yang KPBU, ada bagian yang support dukungan dari pemerintah. (Ada bagian APBN?) Betul, mungkin menggunakan pinjaman luar negeri, mungkin, ini yang sedang kita kaji," terangnya.

Ia mengaku tak ingat berapa kebutuhan dana untuk membangun Tol Dalam Kota Bandung. Kajian pembangunan tol ini sudah ada dari hampir 15 tahun yang lalu, oleh karena itu pihaknya melakukan kajian ulang mengingat terdapat berbagai perubahan harga.

"Karena kajian itu hampir 15 tahun yang lalu kan, kajian yang terakhir, itu lagi kita review harganya kita review, trasenya lagi kita review lagi," katanya.

Presiden Prabowo Subianto meminta semua menteri dan pejabat eselon I menggunakan mobil buatan dalam negeri. Kabar tersebut mulanya diungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu yang mengatakan akan menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad pekan depan.

Ditanya perihal Maung jadi mobil dinas, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi irit bicara. Dia hanya mengatakan tidak tahu terkait hal tersebut.

"Waduh saya nggak tahu," katanya singkat dan langsung masuk mobil meninggalkan Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya, Anggito mengungkap jika mulai pekan depan tidak ada mobil impor untuk menteri dan eselon I. Bahkan, dia mengatakan, akan menggunakan Maung pekan depan.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10).

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri. "Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan, dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

Sementara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10).

Prabowo sudah menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine pabrikan Pindad. Hasan bilang Prabowo bangga dengan tunggangan kepresidenannya itu. Apalagi saat ini mobil tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri hingga 70%.

"Beliau sekarang bangga bisa menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinas," ungkap Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi ucapan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang mengatakan Golkar mendapat delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih karena memberikan jatah kursi Ketua MPR RI ke Partai Gerindra.

Dasco menegaskan bahwa pemilihan Pimpinan MPR RI dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara fraksi-fraksi yang ada. Dari situ terpilihlah Ahmad Muzani sebagai ketua MPR RI periode 2024-2029.

Namun, Dasco juga menyebut memang saat itu Golkar sebagai bagian dari partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki keinginan untuk menduduki kursi Pimpinan MPR RI.

“Tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan partai Gerindra juga atas kesepakatan partai-partai lain,” tegasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/10/2024).

Dengan demikian, Dasco kembali menegaskan bahwa tidak ada hal tukar-menukar posisi seperti yang dikatakan Bahlil pada Senin 21 Oktober lalu saat acara Hari Ulang Tahun Golkar ke-60.

“Musyawarah mufakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketum Golkar Bahlil mengungkapkan adanya proses negosiasi dan lobi-melobi antara Partai Partai Golkar dan Gerindra terkait kursi Ketua MPRI RI dan jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Dia mengatakan bahwa sebenarnya Golkar pada awalnya mendapat jatah lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, karena kursi Ketua MPR RI ditukar menjadi jatah Partai Gerindra, menurutnya jumlah menteri yang menjadi jatah bagi partai Golkar bertambah menjadi delapan kursi.

“Alhamdulillah [menteri kabinet dari Golkar] jadi menjadi delapan. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan,” katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di MPR RI menyebut Indonesia mendapatkan karunia Tuhan dengan keberlimpahan Sumber Daya Alam.

Prabowo mengatakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sumber energi dan bahan bakar alternatif.

Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyebut pidato Prabowo merupakan bentuk dukungan sekaligus arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan.

"Pesan Pak Prabowo jelas dan tegas bahwa harus ada upaya memanfaatkan keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan bahan bakar alternatif. Pesan di pidato perdana ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan," jelas Eddy, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Menurut Eddy, pesan Presiden Prabowo selaras dengan tren global tentang keberlanjutan (sustainability) dengan memanfaatkan energi terbarukan sehingga diharapkan bisa mendapat respons positif dari dunia internasional. Akselerasi menuju energi terbarukan menjadi tren global karena masing-masing negara termasuk Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

"Pidato Presiden Prabowo ini merupakan pesan penting bahwa Indonesia terus berupaya mencapai target NZE pada 2060 mendatang," kata Wakil Ketua Umum PAN itu.

Eddy menyampaikan Pimpinan MPR RI akan terus mendorong percepatan transisi energi sebagai target Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain kebijakan energi bersih, aksi iklim dan mewujudkan Kota dan Komunitas berkelanjutan.

"Isu lingkungan, energi bersih dan hak warga negara yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan udara bersih akan terus kami dorong selaku Pimpinan MPR RI sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target-target SDGs," pungkasnya.

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Joko Widodo (Jokowi) resmi mengakhiri jabatannya sebagai Presiden ke-7 Indonesia pada hari Minggu, 20 Oktober 2024. Posisi Jokowi diganti oleh Prabowo Subianto yang telah dilantik di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan.

Usai purna tugas, Jokowi langsung pulang ke Solo pada Minggu sore. Jokowi bertolak dari Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma dan terbang menggunakan pesawat TNI AU Boeing B737 A7309.

Jokowi dan istrinya, Iriana tiba di lokasi diantar Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo. Sejumlah Menteri di Pemerintahan Jokowi seperti Sri Mulyani Indrawati, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Basuki Hadimuljono, Azwar Anas dan lainnya juga melepas kepergian Jokowi.

Sebelum lepas landas, Jokowi memberikan pesan untuk rakyat Indonesia. Ia berharap masyarakat tetap rukun dan bersatu membangun Indonesia.

"Rukun, bersatu, berangkulan membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Prabowo," kata Jokowi di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Ia mengatakan, menjadi Presiden adalah tugas yang sangat besar. Apa lagi banyak cita-cita dan keinginan masyarakat yang dititipkan, meskipun tidak semuanya bisa dilakukan.

"Tugas negara, tugas yang sangat besar dengan seluruh persoalan persoalan yang ada dengan seluruh keinginan keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali, tidak bisa semua kita kerjakan," bebernya.

Ia lalu menyerahkan cita-cita masyarakat tersebut kepada Prabowo. Jokowi lalu mendoakan Prabowo agar tetap sehat.

"Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan, Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Peresmian keduanya ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI.

Pembacaan sumpah ini merupakan bagian dari acara pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana awal mula dibangunnya Gedung DPR/MPR RI? Berikut ini ulasannya.

Gedung DPR/MPR RI mulai dibangun pada 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 48 Tahun 1965.

Melalui surat tersebut, Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melaksanakan pembangunan proyek political venues (tempat politik).

Menurut Keppres inilah political venues diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional di bidang politik dalam rangka penggalangan persatuan bangsa-bangsa.

Gedung DPR/MPR ini dibangun berawal dari gagasan Presiden Pertama RI Ir Soekarno untuk menyelenggarakan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) di Jakarta.

CONEFO adalah konferensi internasional yang mendukung gagasan pembentukan tatanan dunia baru.

Anggota CONEFO berasal dari negara-negara sosialis, komunis, dan kekuatan progresif kapitalis, yang akan bersaing dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam upaya tersebut, lokasi yang dipilih untuk pembangunan proyek political venues bersebelahan dengan sport venues di Gelanggang Olahraga Senayan.

Keppres 48 Tahun 1965 juga memuat ketentuan-ketentuan tambahan, bahwa proyek political venues harus sesuai dengan kepribadian Indonesia dan harus selesai sebelum 17 Agustus 1966.

Dilansir dari artikel Kompas.com edisi 6 Desember 2022, pembangunan baru dilanjutkan kembali setelah Soekarno lengser dan Soeharto menjadi Presiden RI.

Akan tetapi, lengsernya Soekarno turut membuat tujuan pembangunan berubah.

Berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 9 November 1966, peruntukan pembangunan telah diubah menjadi Gedung MPR/DPR RI.

Gedung MPR/DPR RI diharapkan dapat digunakan sebagai tempat persidangan para wakil rakyat untuk menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat.

Bentuk Gedung MPR/DPR RI sebagaimana terlihat saat ini memiliki struktur dan konstruksi yang khas.

Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Soejoedi Wirjoatmodjo, Dpl.Ing. yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965.

Struktur atap, yang sering dianggap menyerupai tempurung kura-kura, melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas.

Kompleks Gedung DPR/MPR terdiri dari beberapa gedung yang awalnya dinamai dengan nama bahasa Inggris, misalnya seperti Main Conference Building.

Setelah itu, sempat diubah dengan menggunakan nama dari bahasa Sansekerta, misalnya Grahatama, Pustaloka, dan Lokawirasabha.

Adapun Gedung DPR/MPR RI terdiri dari beberapa gedung yakni Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas.

Lalu, Gedung Nusantara I setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan, Gedung Nusantara II, Gedung Nusantara III, Gedung Nusantara IV, Gedung Nusantara V, Gedung Bharana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD, Gedung Mekanik, dan Masjid Baiturrahman.

Dilansir dari laman resmi MPR, Gedung DPR/MPR RI memiliki kolam air mancur dengan patung Elemen Estetik.

Diapit oleh tiang bendera berjumlah 35 buah dan gedung dengan tulisan besar Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan titik pandang utama tangga yang besar dan tinggi masuk Gedung Nusantara.

Wujud Patung Elemen pada dasarnya berupa tiga bulatan yang saling berhubungan dan berkesinambungan.

Patung Elemen Estetik ini adalah karya Drs But Mochtar dari Departemen Seni Rupa Institut Teknologi Bandung.

Teknik pembuatan Patung Elemen Estetik adalah dibuat dari konstruksi rangka besi dengan lapisan sheet tembaga ditanamkan pada pondasi beton. Pembuatannya pun selesai pada tahun 1977.

Presiden Prabowo Subianto berjanji pada masa pemerintahannya akan membawa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Dirinya telah berkonsultasi dengan para pakar agar Indonesia dalam waktu singkat bisa swasembada pangan.

"Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo menginginkan hal itu karena berharap Indonesia tidak bergantung pada impor untuk urusan pangan. Dengan menjadi lumbung pangan dunia, meski dalam krisis ataupun genting, Prabowo yakin Indonesia tidak akan bergantung dengan negara lain.

"Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Untuk itu, Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi pangan sendiri demi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh anggota MPR RI, tamu negara sahabat, serta mantan presiden dan wakil presiden tampak berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10/2024).

Momen tersebut terjadi setelah Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Prabowo dan Gibran telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan di Gedung MPR RI, Jakarta.

“Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini Bapak Jenderal TNI purn Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden RI dan wakil presiden RI untuk masa jabatan 2024-2029,” ujar Muzani selaku pimpinan sidang.

Dengan demikian, Prabowo dan Gibran telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Muzani kemudian meminta seluruh peserta sidang dan tamu undangan untuk memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan kepada presiden dan wakil presiden yang baru dilantik.

“Oleh karena itu. kami mengajak sidang yang mulia dan hadirin yang terhormat untuk memberi tepuk tangan yang meriah sebagai tanda penghormatan atas dilantiknya presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2024-2029,” pungkasnya.

Pada pukul 10.30 WIB, Prabowo Subianto yang mengenakan setelan beskap Betawi berwarna biru tua melangkah dengan tegap ke hadapan pimpinan MPR RI.

Suasana di dalam ruangan menjadi hening, dengan semua perhatian tertuju pada sosok veteran militer yang kini menapaki puncak tertinggi karier politiknya.

Prabowo, yang telah berkecimpung di dunia politik selama lebih dari dua dekade, berdiri tegak di hadapan naskah sumpah dan janji jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia,” ucap Prabowo dengan suara yang dalam dan mantap.

Setiap kata yang diucapkannya menggema di seluruh ruang sidang paripurna.

Ekspresi wajahnya tampak serius dan penuh tanggung jawab.

Prabowo berjanji untuk memenuhi kewajibannya sebagai Presiden dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi konstitusi, serta memperjuangkan kesejahteraan seluruh bangsa.

Tak lama setelah Prabowo menyelesaikan sumpahnya, giliran Gibran maju ke hadapan pimpinan MPR RI untuk mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden.

Mengenakan beskap hitam yang senada dengan Prabowo, Gibran berdiri tegak di hadapan Ketua MPR, bersiap mengemban amanah baru dalam hidupnya.

“Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya,” ucap Gibran dengan suara yang jelas dan lembut.

Dia berjanji untuk setia kepada konstitusi, menjalankan seluruh kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta bekerja bersama Presiden untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Dalam pelantikan ini, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir, bersama Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Mantan wakil presiden pendamping SBY dan Jokowi, yaitu Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin juga terlihat hadir.

Namun, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri absen karena disebutkan sedang menderita flu usai lawatan ke Uzbekistan.