Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu raksasa tekstil nasional, tengah menghadapi tekanan finansial besar setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon.

Dalam upaya menyelamatkan perusahaan yang telah beroperasi selama 53 tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan empat kementerian untuk segera bertindak.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI), Agus Riyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Presiden. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pembenahan menyeluruh pada ekosistem industri tekstil dalam negeri yang selama ini terganggu oleh maraknya impor borongan dan ilegal.

"Gerakan cepat ini patut diapresiasi, tapi kita harus ingat bahwa ekosistem ini perlu pembenahan total karena sudah rusak oleh impor borongan dan ilegal yang menguasai pasar," ujar Agus dalam keterangan resminya, Selasa (5/11).

Agus, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, menegaskan bahwa revisi Permendag No. 8 Tahun 2024 akan sia-sia jika penegakan hukum terhadap impor ilegal tidak diperketat. Menurutnya, produk tekstil ilegal yang menghindari aturan dan pajak telah mendominasi hingga 80% pasar tekstil di Indonesia, terutama di pasar tradisional.

"Revisi Permendag 8 mungkin hanya akan berdampak pada bahan baku plastik, tapi tanpa penegakan hukum terhadap impor ilegal, dampaknya sangat terbatas. Pasar kita sudah didominasi impor ilegal, ini harus diberantas hingga tuntas," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa jika pemerintah dan aparat penegak hukum mampu mengatasi praktik impor ilegal ini, industri tekstil dalam negeri, termasuk Sritex, akan mendapatkan kepastian pasar domestik yang akan memperbaiki aliran kas mereka.

"Pembenahan harus menyeluruh. Jika impor borongan dihentikan dan impor ilegal diberantas, Sritex dan industri tekstil lainnya bisa berangsur pulih," jelas Agus.

Agus menegaskan bahwa praktik impor ilegal ini telah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh pihak Bea Cukai serta Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ia berharap Satgas yang dibentuk pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan untuk menindak pelaku impor ilegal dan memperbaiki sistem di Bea Cukai.

"Sudah banyak yang tahu soal praktik ini. Jasa impor borongan dan ilegal pun terang-terangan dipublikasikan. Kami berharap, dengan adanya Satgas, penindakan bisa maksimal dan pelakunya dapat ditemukan. Bea Cukai juga harus segera dibenahi," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan bukan finansial atau beken disebut bailout alias dana talangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada puluhan bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tersebut.

"(Utang kepada bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator, dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Utang Sritex

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah utang Sritex per September 2024 tercatat sebesar Rp 14,64 triliun. Utang tersebut kepada 27 bank dan 3 multifinance.

"Total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah, ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," tambahnya.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap jumlah utang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang berstatus pailit. Berdasarkan laporan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, raksasa tekstil itu memiliki utang Rp 14,64 triliun per September 2024.

Menurut Dian, utang tersebut berasal dari 27 bank dan 3 multifinance. Sritex tercatat memiliki utang Rp 14,42 triliun ke bank dan Rp 220 miliar ke perusahaan pembiayaan.

"Nah yang kita mencatat bahwa exposure debitor per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam konferensi pers RDKB virtual, Jumat (1/11/2024).

"Sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk membackup potensi kerugian kepada bank," sambung dia.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut, perbankan telah memperimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga manajemen PT Sri Rejeki Isman atau Sritex lalai dalam manajemen risiko utang. Sritex kini berstatus pailit atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang dilayangkan PT Indo Bharat (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Kunjungan dilakukan usai Sritex dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," kata pria yang biasa disapa Noel itu dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Menurut Noel, kunjungannya ke Kemnaker merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah buruh. Oleh karena itu ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," tuturnya.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," sebutnya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujar Noel.

Sementara itu, Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," tutupnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyikapi serius terkait potensi pemututusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal Sritex, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki

Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, pemerintah akan berusaha mencari solusi untuk menyelamatkan nasib ribuan buruh Sritex, yang mana dirinya sudah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Terkait Sritex, seperti arahan Presiden yang mana pertama akan menyelamatkan pekerja. Kedua, empat kementerian diminta menyiapkan langkah strategis, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan," katanya saat dihubungi KONTAN, Minggu (27/10/2024).

Hanya saja, Yassierli tidak merinci bentuk penyelamatan para pekerja Sritex, termasuk langkah-langkah strategis yang diambil oleh empat kementerian tersebut, yang mendapat tugas dari Presiden Prabowo.

Yang terang, Menaker menekankan untuk industri textil secara umum. berada di bawah koordinasi Menkoperekomian bakal melakukan beberapa tindakan untuk menyelamakan sektor padat karya yang kembali diguncang badai PHK.

"Kita akan minta pencegahan illegal import ke Kepolisian dan Bea Cukai," tandasnya. Selain itu, Kemnaker bakal segera koordinasi lintas kementerian untuk meningkatkan daya saing sektor industri tekstil.

Seperti diketahui, banjir produk TPT salah satunya akibat disparitas harga produk impor yang harganya sangat murah dibandinglan dengan produk dalam negeri. Di sisi lain, impor ilegal juga belum bisa dikendalikan, sehingga produknya merembes di pasar domestik.

Sejatinya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil nasional masih berlanjut. Kabar terbaru datang dari PT Primissima (Persero), salah satu perusahaan BUMN tekstil terkemuka di Indonesia, terpaksa melakukan PHK massal terhadap 402 karyawannya.

Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan bakal bertambah. Ikhwalnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang dikenal sebagai Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan pailit PT Pandanarum Kenangan Textil (Panamtex). Panamtex adalah perusahaan tekstile di Pekalongan yang berdiri sejak tahun 1994 dengan produksi utama Sarung Tenun BINSALEH, Sarung GOYOR dan Surban.

Namun hingga kini, pabrik Panamtex masih beroperasi meskipun terbatas. Sementara itu, nasib 510 pekerja Panamtex terancam karena status pailit perusahaan. Perusahaan sudah mengajukan kasasi untuk tetap beroperasi.

PHK masal di awal pemerintahan Prabowo menjadi tantangan berat bagi Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan lapangan kerja. Sebab, salah satu janji yang kerap digaungkan Prabowo-Gibran adalah penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan baru.

Untuk merealisasikannya, keduanya telah merumuskan strategi yang tercantum dalam dokumen yang berisikan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, upaya pemerintahan baru mewujudkan 19 juta lapangan kerja baru menemui sejumlah tantangan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada Januari hingga 26 September 2024 ada 52.993 pekerja yang kena PHK.

Angka itu naik lebih dari 10.000 pekerja dari periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 42.277 pekerja.

Berdasarkan sektornya, pekerja di sektor manufaktur atau pengolahan jadi yang paling terdampak PHK.

Ada 24.014 kasus PHK di sektor pengolahan, lalu sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian-kehutanan-perikanan sebanyak 3.997 kasus PHK.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk alias SRITEX akhirnya buka suara soal langkah lanjutan yang akan diambil usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah pada 21 Oktober 2024 lalu.

"Kami memberikan perhatian serius terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang melalui putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin, 21 Oktober 2024," ungkap Manajemen Sritex dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Sabtu (26/10).

Manajemen Sritex juga menambahkan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut, dan merespon cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," tambah manajemen Sritex.

Upaya ini merupakan bentuk tanggungjawab perseroan. kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha selama lebih dari setengah abad.

"Kami akan memberikan upaya terbaik sesuai dengan ketentuan hukum," katanya.

Adapun, selama 58 tahun, SRITEX telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, perseroan tercatat telah telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup SRITEX, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis SRITEX," kata manajemen.

Lebih lanjut manajemen SRITEX mengungkap pihaknya membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan.

Untuk diketahui, Sritex dinyatakan pailit akibat gagal membayar hutangnya kepada PT Indo Bharta Rayon, kemudian Indo Bharta Rayon pun menggugat Sritex sejak 2 September 2024 karena dinilai lalai memenuhi kewajiban membayar utang kepada kreditur. Sritex awalnya sepakat membayar utang kepada perusahaan itu berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Namun, pembayaran itu tidak dipenuhi. PT Indo Bharta Rayon juga meminta PN Niaga Semarang mencabut keputusan pembatalan perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Sritex sesuai kesepakatan sebelumnya.

Kondisi industri tekstil dalam negeri yang tengah sekarat tak cuma dapat dilihat dari pailitnya raksasa tekstil, Sritex baru-baru ini. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, saat dihubungi detikcom, Sabtu (26/10/24).

"Pabrik-pabrik lain tidak jauh beda dengan kondisi yang dialami PT Sritex. Cuma PT Sritex ini adalah emiten besar, sehingga lebih menjadi perhatian pemerintah ataupun publik ketika kondisinya tidak baik-baik saja," katanya.

Beberapa faktor seperti besarnya utang, cash flow yang berdarah-darah, dan penurunan produktivitas pabrik hingga 50% juga dialami pabrik tekstil lainnya. Mengenai hal ini, Ristadi bilang idealnya pemerintah juga ikut membantu perusahaan tekstil lain seperti halnya pemerintah membantu kasus pailitnya PT Sritex.

"Saya berharap tidak hanya pekerja di PT Sritex saja, tetapi juga perusahaan tekstil lainnya secara nasional ini juga perlu diselamatkan," kata dia.

Dari data KSPN, jumlah anggotanya yang terdampak PHK sejak awal tahun 2024 ada sekitar 15.415 orang. Status Sritex yang dinyatakan pailit berpotensi menambah angka PHK ini.

Sritex sendiri mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

Simak Video: Raja Kain Sritex Pailit

[Gambas:Video 20detik]

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

Sritex mengaku upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

"Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia," terang perusahaan.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," tambah Sritex.

Sehingga penting bagi perusahaan untuk berjuang melawan putusan pailit tersebut. Pada akhirnya Sritex hanya bisa meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar perusahaan dapat terus beroperasi.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

Sebagai informasi, sebelumnya Sritex bersama dengan tiga anak usahanya(PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Putusan ini sudah tertuang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah, diminta olehKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para pekerjanya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menghimbau agar Sritex bisa menunggu hingga adanya keputusan yang pasti atau hingga munculnya keputusan dari Mahkamah Agung (MA).
"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," ungkap Indah dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Kamis (24/10).
Lebih lanjut, Indah mengatakan Kemnaker meminta agar Sritex tetap membayarkan gaji atau upah kepada para pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini diprediksi terus bertambah usai perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Jumlah PHK hingga bulan ini terus melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang. Pekerja yang terkena PHK akan terus bertambah usai perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pailit ini sudah muncul sejak Juni 2024 kemarin. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut. Namun, saat itu perusahaan membantah dan menyatakan masih ada kegiatan operasional di pabrik.

Sebelum dinyatakan pailit perusahaan sempat menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permintaan damai dengan para kreditur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespons terkait Sritex yang resmi dinyatakan pailit. Menurut Said Iqbal, perusahaan pailit karena kesulitan membayar utang, bukan karena beban upah. Dia menyebut ada puluhan ribu buruh Sritex yang terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Bukan karena upah. Mereka pailit karena kesulitan untuk membayar utang. Nah itulah pengusaha, giliran susah teriak, giliran untung nggak dikasih," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Saksikan Live DetikPagi:

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong adanya dialog antara manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dengan karyawannya. Kemnaker juga meminta semua pihak tetap tenang menyusul status pailit yang dialami Sritex.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, perlu ada langkah strategis dan solutif dengan tetap mengutamakan dialog.

"Kemnaker meminta agar semua pihak yaitu manajemen dan SP (Serikat Pekerja) di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak. Utamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Pada kesempatan itu, Indah meminta Sritex dan anak perusahaannya tidak terburu-buru melakukan PHK. Perusahaan juga tetap diminta membayar hak-hak pekerja, termasuk salah satunya gaji.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," tuturnya.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex bersama tiga anak usahanya (PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Putusan ini sudah tertuang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.