PEKANBARU, iNews.id – Personel gabungan menyisir dua wilayah yang menjadi sarang para pengedar narkoba di Pekanbaru, Riau. Anjing pelacak turut dikerahkan dalam penggerebekan di kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba itu. 

Direktur Reserse Narba Polda Riau Kombes Manang Soebeti mengatakan, titik pengegerebekan, di Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat. Dalam operasi ini, kata dia dua orang ditangkap.

“Ada dua orang yang kita amankan dalam kegiatan ini,“ ujar  Kombes Manang, Sabtu (9/11/2024).

Dia menjelaskan, penggerebekan melibatkan 48 personel Dit Resnarkoba Polda Riau, satu peleton Brimobda Polda Riau dan satu peleton Satuan Sabhara Polda Riau. 

Selain itu, kata dia 10 personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, empat personel Kanwil Bea Cukai Provinsi Riau dan tiga ekor anjing (K-9).

Dalam operasi ini, lanjut dia dibagi menjadi dua kelompok. Subdit I dan 3 ke Kampung Dalam. Sedangkan, Subdit 2 dan 4 ke Pangeran Hidayat.

“Tim 1 melakukan penyisiran di Kampung Dalam dan menemukan dua orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan. Keduanya adalah Anggi Nofrianto dan Sefrijaldi. Dari tes urine ternyata kedua positif narkoba,” ucapnya.

Menurutnya, untuk tim 2 mengarah ke jalan Pangeran Hidayat dan menyisir lokasi. Dalam penyisiran ini, ditemukan sejumlah barang bukti berupa tujuh alat isap sabu-sabu, 34 bungkus plastik bening besar dan sembilan bungkus plastik bening serta kaca pirek. 

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA - Pembangunan proyek objek vital nasional ( obvitnas ) di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk pembangunan terminal LPG Tuban di Jawa Timur, perlu didukung semua pihak. Infrastruktur energi seperti terminal LPG sangat strategis dan berperan besar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

"Infrastruktur energi sangat penting, apalagi, kebutuhan LPG di Indonesia terus meningkat," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Berdasar data, kata dia, kebutuhan LPG nasional telah mencapai 7 juta metrik ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kehadiran terminal LPG menjadi sangat penting dalam rantai ketahanan energi nasional.

"Karena itu pembangunan terminal LPG Tuban yang sedang dilakukan oleh anak usaha Pertamina itu harus kita dukung, jangan dirongrong sehingga prosesnya terganggu," tegas dia.

Sofyano menambahkan, pembangunan terminal LPG juga berbeda dengan objek vital nasional lain. Pasalnya, LPG merupakan gas yang butuh penanganan khusus guna memastikan keamanan dan keselamatan. "Karena itu, selain aspek TKDN, aspek asset integrity harus menjadi prioritas. Ini tidak bisa sembarangan, mengingat pentingnya kehadiran terminal LPG dalam rantai ketahanan energi nasional," jelasnya.

Terminal LPG di Tuban, Jawa Timur, tengah dibangun oleh PT Pertamina Energi Terminal (PET). Pembangunan terminal tersebut sudah memenuhi aspek TKDN sebesar 33,23% atau lebih tinggi dari aturan pemerintah sebesar 30%.

Terminal LPG Tuban akan berperan sebagai hub terminal utama untuk distribusi LPG ke wilayah timur Indonesia. Terminal tersebut diproyeksikan bisa melayani hingga 40% kebutuhan LPG nasional, menjamin ketersediaan energi dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Perusahaan rugi saya tidak mau beli, perusahaan yang cuannya kecil saya juga tidak mau beli. Saya hanya beli dan fokus kepada perusahaan yang cuannya besar

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar hari ini, Selasa (5/11/2024). Pertemuan ini membahas kemudahan izin untuk UMKM.

Pertemuan tersebut diungkap Erick Thohir melalui Instagram @erickthohir. Erick mengatakan, ia dan Taruna akan mendorong kualitas dan daya saing UMKM.

"Bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pak Taruna Ikrar. Kami bersinergi untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM yang dibina dan mendapat pembiayaan dari BUMN," tulis Erick di Instagram, Selasa (5/11/2024).

Erick mengatakan, Taruna berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan dan eksosistem BUMN.

"Terima kasih untuk Pak Taruna yang berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan BUMN maupun yang bekerja sama dalam ekosistem BUMN," katanya.

Erick menambahkan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, Prabowo mendorong wirausaha dan industri krearif.

"Sinergi ini untuk mewujudkan visi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif," katanya.

[Gambas:Instagram]

(acd/hns)

Jakarta -

Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun.

Hal itu disebut bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang dikhawatirkan bakal terdampak banjir rob.

"Ada 20.000 lebih kepala keluarga dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare. Jadi bisa dilihat teman-teman, tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana" jelasnya di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas dasar hal itu, dirinya mengaku bakal berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ke depan.

Lebih lanjut, untuk terus memastikan kondisi utara Jakarta tersebut tetap aman, maka pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merumuskan sejumlah aturan-aturan baru.

Salah satunya, AHY merencanakan pembatasan penggunaan air tanah bagi masyarakat du DKI Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

Akan tetapi, sebelum menerapkan regulasu tersebut AHY menegaskan bahwa pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Penduduk Jakarta ini besar, padat dan tadi permukaan tanah terus menurun karena kita mengambil air dari dalam tanah," tegasnya.

Sehingga, tambah AHY Kementerian PU diminta untuk segera membangun infrastruktur penunjang yang mampu mendistribusi air permukaan yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur hingga Karian.

"Yang kedua kita tata dengan baik segala sesuatunya saluran rumah-rumah tangga, air limbah juga jangan sampai tidak terkelola dengan baik dan apalagi kalau curah hujannya memang deras sekali. Maka kita sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan alasan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall perlu dilakukan.

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhut dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Simak Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.

Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall DKI Jakarta. Rencana pengembangan proyek ini akan menjadi salah satu megaproyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kali ini, AHY dan Dody didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Athur Lombogia. Rombongan akan mengunjungi tiga lokasi di Jakarta Utara, antara lain Kali Baru NCICD, Pompa Sentiong, dan Muara Baru NCICD.

Di Kalibaru, tanggul laut masuk bagian infrastruktur pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Kalibaru-Cilincing. Proyek tanggul pantai sepanjang 4,11 km ini dibangun pada 2015-2023 dengan biaya Rp 1,16 triliun.

"Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana yaitu banjir rob dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah," kata AHY, ditemui di lokasi, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat bahkan di beberapa tempat dalam setahun bisa menurun 10 cm. Apabila tidak dilakukan upaya apapun, bisa membahayakan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. AHY mengatakan, tanggul yang ada di sini memiliki tinggi 4,8 meter dari permukaan air.

AHY Tinjau Tanggul Laut Jakarta di Kalibaru Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Di sisi lain, tanggul pantai setinggi 4,8 meter ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 2033. Atas hal ini, pihaknya tengah mengkaji secara lebih detail untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," tutupnya.

(shc/ara)

Jakarta -

Pemerintah punya rencana besar untuk membuat PT Indofarma Tbk menjadi pusat obat herbal. Rencana besar itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick menjelaskan rencana tersebut muncul lantaran ada potensi besar sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, industri obat herbal di Indonesia idak kalah dari India dan China. Ia juga melihat potensi besarnya di masa depan di pasar global. Sayang, rencana tersebut gagal lantaran kasus korupsi

"Nah, cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri, tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," terang Erick.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata Erick.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang me-reroute daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segan-segan. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dikutip dari detikNews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

(shc/hns)