Pemerataan ekonomi dan pembangunan perlu dilakukan hingga ke desa-desa terpencil di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya penyaluran dana desa. Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Selain dana desa, cara lainnya untuk membuat desa jadi lebih maju adalah dengan menghadirkan layanan birokrasi yang andal.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Peluncuran LMS Pamong Desa dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa secara optimal dan merata kepada seluruh jajaran pemerintah desa yang tersebar di 75.265 desa.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara. Dengan adanya LMS Pamong Desa, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring," ujar Suhajar dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh. LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan pamong desa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif.

Suhajar menyoroti bahwa keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS dan memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, Suhajar menekankan bahwa penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.

Suhajar menyebutkan bahwa program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.

Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini. Selain itu, Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan LMS serta pengenalan fitur-fitur yang tersedia.

"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.

Suhajar menambahkan bahwa LMS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan dan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan desa. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik - dukungan pemda, penguatan infrastruktur jaringan, dan partisipasi pamong desa - maka kita akan melihat peningkatan kapasitas aparatur desa yang masif. Ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak,

LMS Pamong Desa juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mendukung visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa. Program ini akan terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.

Dengan peluncuran LMS ini, diharapkan pamong desa bisa lebih cepat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, demi mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia.

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi berpotensi mundur. Sempat dijadwalkan beroperasi pada 2027, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengarus peta jalan pembangunan Palapa Ring Integrasi.

Palapa Ring Integrasi merupakan jaringan tulang punggung (backbone) yang mengintegrasikan jaringan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.

Infrastruktur tersebut terbagi menjadi dua bagian, kabel laut sepanjang 11.182 kilometer dan kabel darat sepanjang 2.924 kilometer, untuk menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan faktor ketersediaan sumber daya hingga perizinan mempengaruhi waktu operasional Palapa Ring Integrasi.

“Durasi pembangunan SKKL Palapa Ring Integrasi juga sangat bergantung pada beberapa faktor, di antaranya perizinan penggelaran kabel laut, kondisi geografis, kompleksitas teknis, dan ketersediaan sumber daya,” kata Mohammad kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Selain faktor-faktor di atas, ihwal ketersediaan anggaran, kondisi geografis, perizinan, dan dinamika kerjasama dengan pihak-pihak terkait juga dinilai memengaruhi proses pembangunan proyek ini.

Sampai dengan 2023, jumlah total panjang SKKL keseluruhan yang diselenggarakan oleh 14 penyelenggara jaringan tetap tertutup mencapai 118.258 km, dimana 58.119 km di antaranya tergelar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dari aspek pembiayaan, implementasi proyek Palapa Ring Integrasi dapat melibatkan berbagai sumber. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk proyek ini,” kata Mohammad.

Kedua, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPPS). Model KPPS seperti build-operate-transfer (BOT) atau build-own-operate (BOO) seringkali digunakan untuk melibatkan swasta dalam pendanaan dan pengelolaan proyek.

Ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Lembaga seperti World Bank atau Asian Development Bank disebut dapat memberikan pinjaman untuk mendukung proyek infrastruktur strategis seperti Palapa Ring Integrasi.

Keempat, skema pendanaan. Mohammad menjelaskan skema pendanaan yang tepat akan dipilih berdasarkan pertimbangan kelayakan ekonomi, risiko proyek, dan tujuan pembangunan nasional.

“Sharing cost atau kerja sama public private partnership (PPP) merupakan opsi yang sering dipertimbangkan untuk proyek-proyek infrastruktur besar,” jelasnya.

SELAMA satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimulai pada periode pertama 2014-2019 hingga periode kedua 2019-2024, Indonesia telah mengalami transformasi digital yang tidak hanya menyentuh sektor-sektor strategis, tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat dari desa hingga kota.

Di pelosok pedesaan, internet kini tak lagi menjadi barang langka. Akses yang lebih merata telah memungkinkan petani untuk menjual hasil bumi mereka secara daring, sementara di kota-kota besar, transformasi digital telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.

Dari peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berbasis digital hingga berkembangnya ekonomi kreatif yang dipicu oleh e-commerce, transformasi ini telah membawa Indonesia ke era baru yang lebih terkoneksi dan inklusif. Digitalisasi tidak lagi sekadar mimpi, tetapi realitas yang kini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dari Sabang hingga Merauke.

Di jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kami telah menyaksikan dan bersyukur menjadi bagian dari perjalanan menakjubkan ini. Fondasi yang kuat untuk transformasi digitalisasi di Indonesia telah dibangun. Ini merupakan prestasi yang tidak hanya membanggakan, tapi juga membuka peluang besar bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Salah satu pencapaian paling signifikan sepanjang satu dekade ini adalah peningkatan kecepatan internet. Dari kecepatan rata-rata 2,5 Mbps pada 2014, kita telah berhasil meningkatkannya hingga 25 Mbps saat ini. Lebih dari sekadar angka, ini adalah peningkatan 10 kali lipat yang telah mengubah cara masyarakat kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.

Peningkatan kecepatan internet ini sejalan dengan pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasi Kemenkominfo bersama Katadata pada September 2024, penetrasi internet di Indonesia meningkat signifikan dari 34,9 persen pada 2024 menjadi 77,02 persen pada 2022. Ini berarti lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia kini memiliki akses internet.

Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan alokasi spektrum frekuensi radio. Pada 2014, total spektrum yang dialokasikan hanya sebesar 294 MHz. Namun, pada 2024, alokasi ini telah meningkat hampir lima kali lipat menjadi 1.372 MHz. Peningkatan ini mencakup berbagai rentang frekuensi, termasuk band 2.300 MHz yang mengalami kenaikan dari 30 MHz menjadi 190 MHz.

Melihat ke depan, Kemenkominfo terus berupaya memenuhi kebutuhan industri telekomunikasi. Hingga 2026, industri membutuhkan tambahan spektrum frekuensi selebar 1.310 megahertz. Penambahan ini diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan seluler, termasuk untuk teknologi 5G, serta memenuhi permintaan layanan internet yang terus meningkat di masyarakat.

Namun, kami tidak ingin berhenti di sini. Kami memiliki target ambisius untuk mencapai kecepatan 100 Mbps dalam lima tahun ke depan. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan juga komitmen kami untuk terus mendorong Indonesia ke garis depan revolusi digital global.

Pemerataan akses internet ke setiap sudut Nusantara

Transformasi digital tidak hanya soal kecepatan internet. Di bawah arahan Presiden Jokowi, Kemenkominfo juga fokus pada pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Proyek Palapa Ring yang telah kami selesaikan adalah bukti nyata komitmen ini.

Jaringan serat optik sepanjang 12.229 kilometer itu telah menghubungkan 57 kabupaten/kota, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Selain itu, kami juga telah mengimplementasikan jaringan 5G di 56 kota dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan koneksi internet, membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Meski demikian, pemerataan akses internet di seluruh Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Setiap wilayah memiliki tantangan uniknya masing-masing, terutama di daerah, seperti Papua, yang menjadi fokus perhatian kami dalam upaya digitalisasi nasional.

Kami menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kondisi geografis Papua yang terdiri dari pegunungan, hutan lebat, dan wilayah terpencil membuat pembangunan infrastruktur menjadi begitu menantang. Luasnya wilayah Papua, yang hampir tiga kali lipat Pulau Jawa, dengan penduduk yang tersebar, menambah kompleksitas pekerjaan kami.

Kami juga menghadapi tantangan keamanan yang serius. Pada 2022, misalnya, terjadi penembakan terhadap delapan pahlawan telekomunikasi di Kabupaten Puncak saat mereka sedang melakukan pembangunan proyek menara Palapa Ring. Tantangan serupa terus kami hadapi bahkan pada tahun berikutnya.

Meski demikian, komitmen kami untuk menyediakan konektivitas di seluruh pelosok negeri tidak pernah surut. Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kemenkominfo telah bekerja keras membangun infrastruktur BTS 4G di wilayah desa/kelurahan 3T. Upaya ini telah membuahkan hasil yang signifikan.

Data menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam penyediaan BTS 4G oleh Bakti Kemenkominfo. Dari hanya 5 BTS pada 2015, jumlahnya meningkat secara eksponensial mencapai 6.672 BTS pada 2023. Pencapaian ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjembatani kesenjangan digital di seluruh Indonesia.

Yang menarik, pada Juni 2024, tercatat sedikit penurunan jumlah BTS menjadi 6.663 unit. Namun, ini justru menunjukkan keberhasilan program kami. Penurunan ini terjadi karena beberapa desa/kelurahan sasaran telah berhasil menarik minat operator seluler komersial untuk menyediakan layanan di wilayah mereka sehingga mengurangi kebutuhan akan BTS Bakti.

Hal itu adalah indikator positif bahwa upaya pemerataan akses telekomunikasi kami telah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani.

Selain tantangan geografis dan keamanan, kami masih harus menghadapi tindakan vandalisme terhadap infrastruktur yang telah ada. Ini menjadi tantangan berkelanjutan dalam menjaga keberlangsungan layanan.

Namun, melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, kami terus berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun wilayah Indonesia yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan infrastruktur digital sebagai fasilitas bersama yang akan membawa manfaat bagi seluruh warga.

Transformasi digital layanan publik

Selain pembangunan infrastruktur digital, Kemenkominfo juga berkomitmen untuk mentransformasi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat melalui digitalisasi layanan publik.

Implementasi e-government, seperti pengadopsian cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, dan internet of things, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mengubah wajah birokrasi Indonesia, membawa kita satu langkah lebih dekat pada pemerintahan yang efisien dan transparan.

Implementasi itu tidak hanya mengubah cara kerja birokrasi, tetapi juga mempercepat transformasi digital di pemerintahan, serta membuat pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Kita juga dapat mengatasi masalah perbedaan data antar-instansi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.

Perjalanan transformasi digital pemerintah Indonesia dimulai sejak 2003 dengan konseptualisasi e-government. Namun, langkah besar diambil pada 2018 ketika pemerintah mewajibkan seluruh instansi untuk menerapkan SPBE. Pandemi pada 2022 semakin mempercepat proses ini, mendorong pemerintah untuk menciptakan keterpaduan sektor digital.

Kini, kami tengah mengembangkan INA Digital, sebuah sistem yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada Mei 2024.

INA Digital merupakan evolusi dari SPBE yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik digital. Sistem ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu Layanan Publik Terintegrasi, Infrastruktur Publik Digital, Portal Layanan Publik, dan Portal Administrasi Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung transformasi ini, Kemenkominfo telah menghadirkan interoperabilitas bagi 2.700 ruang server dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini merupakan langkah besar dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terpadu dan efisien.

Salah satu contoh nyata transformasi ini adalah digitalisasi pembuatan e-KTP. Dulu, proses ini memakan waktu berhari-hari. Kini, berkat digitalisasi, proses yang sama bisa selesai dalam hitungan menit. Ini tidak hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Lebih jauh lagi, SPBE juga menjadi fondasi dalam mewujudkan konsep smart city. Kemenkominfo telah melakukan pendampingan smart city kepada 251 kabupaten/kota sejak 2017 hingga 2024. Ini merupakan bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City, yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kota.

Pusat Data Nasional (PDN) juga menjadi tulang punggung dari transformasi digital pemerintahan ini. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data terintegrasi, menjamin keamanan data, mencegah duplikasi, serta memberikan dukungan teknis kepada instansi pemerintah dalam penggunaan data.

Sesuai mandat yang diterima, Kemenkominfo sedang dalam proses membangun tiga PDN di lokasi strategis. PDN pertama berlokasi di Cikarang, yang saat ini telah mencapai progres pembangunan 85 persen dan ditargetkan beroperasi pada awal 2025. Selain itu, kami juga sedang membangun PDN kedua di Batam dengan target penyelesaian pada 2028.

PDN ketiga direncanakan akan dibangun di IKN. Saat ini, proyek ini masih dalam tahap kajian studi kelayakan (feasibility studies) dan ditargetkan selesai pembangunannya pada akhir 2029.

Sambil menunggu pembangunan PDN selesai, sejak 2020 Kemenkominfo telah menginisiasi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). PDNS ini dioperasikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dari sektor swasta, berdasarkan skema pengadaan lelang. Beberapa PDNS telah beroperasi, salah satunya berlokasi di Surabaya dan Serpong.

Perlu dicatat bahwa keamanan dan kerahasiaan lokasi pusat data menjadi prioritas utama kami. Berdasarkan studi dari berbagai negara, kami menyadari bahwa lokasi spesifik PDN sebaiknya tidak dipublikasikan demi alasan keamanan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melindungi aset digital nasional yang kritis.

PDN, implementasi SPBE, dan inisiatif smart city adalah ekosistem digital pemerintahan komprehensif yang sedang dibangun. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Digitalisasi juga telah membuka peluang besar terhadap perekonomian, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan akses internet yang lebih baik, mereka kini dapat dengan mudah menjangkau pasar lebih luas, mengakses informasi penting, dan melakukan transaksi lebih efisien. Ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di Indonesia. Begitu juga di bidang pendidikan dan kesehatan.

Perlindungan data dan keamanan siber

Seiring dengan kemajuan digital, kami juga memberikan perhatian besar pada aspek keamanan. Skor Indeks Keamanan Data Indonesia telah meningkat signifikan dari 19 pada 2018 menjadi 64 pada 2023.

Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di peringkat 49 dari 176 negara terkait Indeks Keamanan Data. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi data dan privasi warga negara.

Langkah-langkah yang kami ambil untuk meningkatkan indeks skor keamanan data ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kami telah memperkuat regulasi terkait peningkatan perlindungan data pribadi, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 20 September 2022

Kedua, kami terus meningkatkan kapasitas infrastruktur keamanan, khususnya melalui optimalisasi PDN sesuai dengan standar keamanan internasional. Ini menjadi krusial mengingat serangan siber bisa mencapai puluhan ribu, bahkan jutaan per hari. Bahkan, di Kemenkominfo saja, kami menghadapi sekitar 10.000 serangan siber setiap harinya.

Ketiga, kami telah mengembangkan Computer Emergency Response Team (CERT) di sektor publik dan privat. Ini penting karena pengelola data pribadi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan data, tidak hanya mengandalkan Kemenkominfo.

Keempat, kami meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keamanan siber. Ini termasuk menangani insiden-insiden seperti serangan terhadap situs berita setelah mereka memberitakan tentang isu-isu sensitif, seperti judi online (judol).

Dalam rangka implementasi Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi, kami sedang mempersiapkan dua rancangan peraturan pelaksana. Yang pertama adalah Peraturan Presiden tentang Lembaga Pengawas Data Pribadi (LPDP). LPDP memiliki fungsi perumusan kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif terkait perlindungan data pribadi.

Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah tentang ketentuan pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi. Saat ini, kedua rancangan ini sedang dalam pembahasan di internal pemerintah, melibatkan berbagai instansi seperti Bappenas dan Sekretariat Negara.

Kami menyadari bahwa keamanan siber dan perlindungan data pribadi adalah isu yang terus berkembang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan upaya termasuk melalui peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta.

Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat membangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya, sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital dengan nyaman dan percaya diri.

Selain itu, kami juga telah menginisiasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan kesadaran dan kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Ini merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif.

Berbicara tentang ekosistem digital, kami juga telah menyelesaikan regulasi Publisher Right. Ini merupakan tonggak penting bagi jurnalisme di era digital. Melalui Perpres Publisher Rights, kami berupaya memastikan bahwa para penerbit dan jurnalis mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam ekosistem media yang semakin dikuasai oleh platform-platform digital.

Dalam menyusun kebijakan tersebut , kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pendekatan yang inklusif dan komprehensif. Penting untuk dicatat bahwa regulasi ini tidak berlaku bagi content creator individu, melainkan berfokus pada perlindungan media konvensional yang sering kali menghadapi tantangan berat di era digital.

Kami sangat berhati-hati untuk tidak mengintervensi kebebasan pers dalam implementasi kebijakan ini. Tujuan utamanya adalah mendukung keberlangsungan media konvensional tanpa mengorbankan independensi mereka yang sangat krusial bagi demokrasi kita.

Dengan kebijakan Publisher Rights ini, kami berharap dapat mendukung jurnalisme berkualitas dan berkelanjutan di era digital. Kemenkominfo berkomitmen untuk terus memperhatikan perlindungan hak-hak digital, termasuk hak penerbit dalam ekosistem media online yang terus berkembang

Lindungi masyarakat dengan berantas judol

Dalam upaya menciptakan ruang digital yang sehat, Kemenkominfo juga terus berusaha melakukan moderasi konten, terutama konten-konten negatif, termasuk situs dan platform yang terkait judol. Tujuannya untuk menurunkan akses masyarakat terhadap judol yang sangat merusak.

Sejak 17 Juli 2023 hingga 6 Oktober 2024, kami telah melakukan pemutusan akses terhadap 3,7 juta konten judol. Upaya ini terus berlanjut, dengan penambahan sekitar 400.000 konten yang diblokir setiap bulannya.

Selain itu, kami juga telah menangani 31.812 sisipan halaman judol pada situs lembaga pemerintah dan 31.751 sisipan halaman judi pada lembaga pendidikan, sekolah, dan kampus.

Kami ingin menekankan bahwa judol adalah penipuan terbesar bagi masyarakat. Ini bukan hanya masalah hukum, melainkan juga masalah sosial dan ekonomi yang serius. Judol meremukkan daya beli masyarakat, merusak ekonomi keluarga, dan pada akhirnya, berdampak negatif pada ekonomi negara.

Dalam upaya pemberantasan ini, kami berkolaborasi dengan berbagai lembaga. Kami bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pemblokiran rekening dan akun e-wallet yang terkait dengan transaksi judol.

Kami juga telah membentuk satuan tugas bersama dengan 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional untuk mengorkestrasi upaya-upaya pembatasan judol secara lebih masif.

Upaya-upaya ini telah membuahkan hasil. Menurut data PPATK, akses masyarakat terhadap judol menurun hingga 50 persen pada Juli 2024. Jumlah deposit masyarakat pada situs terlarang ini turun 34,49 persen dan perputaran uang judol berkurang dari Rp 400 triliun menjadi Rp 297 triliun.

Kami memiliki strategi jangka panjang yang terbagi dalam tiga tingkat, yaitu hulu, tengah, dan hilir.

Di tingkat hulu, kami fokus pada pencegahan masif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat menengah, kami mengoptimalkan moderasi konten dengan berbagai terobosan. Dan di tingkat hilir, kami melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Kami juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa judol adalah penipuan dan tidak akan membawa keuntungan. Melalui upaya-upaya ini, kami berharap dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif judol dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menatap Indonesia Digital 2045

Pencapaian selama satu dekade ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia Digital. Inilah rancangan teknokratis mengenai visi Indonesia Digital untuk 2045. Visi ini menjadi enabler untuk Indonesia Maju melalui digitalisasi.

Bukan sekadar mimpi, Visi Indonesia Digital 2045 adalah rencana ambisius tapi realistis untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan digital terdepan di Asia. Kami melihat digitalisasi tidak hanya sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai kemajuan di berbagai sektor.

Tiap langkah yang kami upayakan dalam satu dekade dan target-target lainnya adalah usaha mewujudkan visi ini.

Saat ini dan ke depan, kami akan fokus pada adopsi teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, cloud computing, dan data analitik. Teknologi-teknologi ini akan menjadi penggerak utama dalam mentransformasi layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan mendorong inovasi di sektor swasta.

Ingat, digitalisasi ini ada enabler-nya. Jadi Kemenkominfo terus berupaya menunjukkan akselerasi penguatan.

Transformasi digital ini krusial untuk meningkatkan daya saing nasional, membantu Indonesia keluar dari middle income trap, dan menjadikan negara kita pemain global dalam ekonomi digital.

Visi Indonesia Digital 2045 menjadi panduan kami dalam setiap kebijakan dan program. Kami berkomitmen mengakselerasi agenda digitalisasi nasional, memastikan setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan Indonesia Maju.

Dengan fondasi yang kuat ini, kita tidak hanya sekadar mengejar, tetapi juga memimpin dalam perlombaan digital global. Visi Indonesia Digital 2045 bukanlah mimpi yang jauh, melainkan kenyataan yang sedang kita bangun bersama untuk masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku operator Palapa Ring Tengah mengaku siap untuk mengalirkan bandwidth internet ke Ibu Kota Negara (IKN). Jaringan tulang punggung (backbone) saat ini telah tersedia di Kota Sendawar, Kalimantan Timur.

⁠Direktur Bisnis dan Operasional PT Len Telekomunikasi Indonesia mengatakan Dirgantara Putra mengatakan jarak antara IKN dengan titik terdekat Palapa Ring sekitar 300 kilometer, sehingga cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk melayani internet ke IKN jika pemerintah membutuhkan.

"Namun kalau misalnya Bakti mempromosikan kami siap untuk menggelar hingga ke IKN," kata Dirgantara kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Dirgantara menambahkan meski demikian tidak dapat dipungkiri dibandingkan dengan infrastruktur jaringan tulang punggung milik Telkom, backbone Palapa Ring Tengah kalah dekat dengan IKN. Jarak infrastruktur Telkom ke IKN sekitar 100 kilometer, sementara Bakti tiga kali lipatnya. Alhasil, jika pemerintah ingin menarik kabel ongkos yang dihabiskan bakal lebih besar.

Palapa Ring Tengah menghubungkan 17 kota layanan dan 10 kota interkoneksi. Memiliki panjang 2.995 kilometer, SKKL ini beroperasi efektif pada September 2016. Adapun saat ini jumlah kapasitas yang telah terpakai sekitar 46%,

Dirgantara menuturkan kehadiran Palapa Ring Tengah turut mendorong digitalisasi di Sulawesi. Salah satunya di wilayah Morowali.

Palapa Ring Integrasi

Dirgantara juga menyambut baik mengenai rencana pemerintah menggelar Palapa Ring Integrasi yang menghubungkan proyek Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur.

Dia berpendapat kehadiran Palapa Ring Intergrasi akan menjadi nilai tambah bagi infrastruktur Palapa Ring pemerintah sehingga jumlah peminat dan penyewa makin banyak.

Tidak hanya itu, Palapa Ring Intergrasi juga dapat menjadi infrastruktur yang andal untuk mendukung kedaulatan data Indonesia dan dapat digunakan oleh sejumlah lembaga penting negara.

"Karena pemerintah memiliki jaringan tulang punggung sendiri yang bisa digunakan, termasuk untuk keamanan seperti TNI dan Polri. Dan itu kemungkinan tidak akan tercampur aduk dengan milik pabrik namun Palapa Ring integrasi membutuhkan capex yang cukup besar,” kata Dirgantara.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan berdasarkan pada pengalaman membangun Palapa Ring Timur, Tengah dan Barat, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menggelar Palapa Ring hingga beroperasi.

Sebagai gambaran, Palapa Ring Barat dengan panjang kabel laut 1.699 Km memakan waktu 2 tahun untuk pembangunannya. Sementara itu, untuk paket Palapa Ring Timur dengan total panjang kabel 4.366 kilometer, membutuhkan waktu pembangunan 3 tahun.

“Untuk Palapa Ring Integrasi menurut kami, dengan panjang kabel sekitar 3.880 Km yang akan dibangun, dapat selesai selama 3- 5 tahun tergantung dengan faktor perizinan dan metode teknis yang akan dilakukan,” kata Resi kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Diketahui, pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030. Jaringan tulang punggung yang menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur ini diproyeksikan rampung pada 2027.

Dengan estimasi pengerjaan 3-5 tahun, maka kemungkinan waktu operasi Palapa Ring Integrasi - jika benar terealisasi - kemungkinan meleset dari target 2027.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Palapa Timur Telematika selaku operator Palapa Ring Timur menilai mahalnya ongkos penggelaran jaringan di wilayah timur Indonesia menjadi penghambat utama pemerataan internet.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan dapat mengatasi persoalan ini dengan memberikan insentif atau membangun infrastruktur pendukung seperti tiang atau jaringan pengalur (backhaul) yang menghubungkan Palapa Ring dan pelanggan.

Direktur Operasional Palapa Ring Timur Eddy Siahaan mengatakan kondisi geografis yang terjal di Timur Indonesia membuat ongkos penggelaran membengkak.

Sebagai gambaran, jika di perkotaan hanya membutuhkan truk dan kendaraan roda empat untuk mengangkut peralatan telekomunikasi, di wilayah timur membutuhkan helikopter yang ongkosnya dihitung berdasarkan jam pemakaian, bukan perjalanan.

Kondisi ini menjadi masalah sebab seringkali helikopter pengangkut infrastruktur telekomunikasi tidak sampai titik yang diinginkan karena faktor cuaca, sementara itu perusahaan penyewa tetap harus membayar ongkos bensin dan supir helikopter.

Dengan ongkos penggelaran yang mahal, maka ongkos sewa Palapa Ring juga akan makin mahal, yang berdampak pada penyedia jasa internet (ISP) dan masyarakat sebagai pengguna akhir.

"Jadi 82% penetrasi internet di daerah tertinggal saat iin ketika ingin lompat menjadi 85% menjadi sulit. Siapa yang mau gelar? Di sini peran pemerintah dibutuhkan," kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Palapa Ring Timur menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Proyek ini memiliki panjang kabel serat optik sekitar 8.454 km dengan nilai proyek mencapai Rp5,1 Triliun.

Eddy melanjutkan pemerintah dapat terlibat dengan memangkas pajak atau menghadirkan infrastruktur pendukung bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menggelar infrastruktur di Timur Indonesia.

Infrastruktur tersebut dapat berupa jaringan akses atau tiang-tiang yang siap digunakan. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar mengenai urgensi infrastruktur telekomunikasi untuk mencegah aksi vandalisme.

Infrastruktur yang hadir di daerah tertinggal akan menjadi daya tarik bagi ISP, sehingga penambahan ISP akan berdampak pada pemerataan akses internet.

"Harus stimulus dari pemerintah Apakah tidak diberi pajak atau mungkin bangunan yang ada di pemerintah sehingga setiap operator bisa bermain di sana," kata Eddy

Eddy menuturkan sejak awal pembangunan Palapa Ring Timur, perusahaan telah merasakan beban yang cukup berat terkait perizinan.

Palapa Timur Telematika harus menyambangi sejumlah kementerian dan dilempar-lempar, sehingga memakan waktu 1 tahun untuk mengurus perizinan.

Permasalahan seperti ini, menurut Eddy, tidak boleh terulang. Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk turun tangan dengan mengharmonisasikan perizinan penggelaran SKKL.

“Untuk izin kami membutuhkan waktu 1 tahun, mulai dari perizinan KLHK, Perhubungan dan lain sebagainya. Perizinan sangat lama dan harus dilakukan evaluasi karena saling melempar. Mumpung pemerintahan baru maka perlu berhenti sejenak mengenai perizinan. Banyak kementerian terkait yang masuk terkait dengan internet ini," kata Eddy.

Bisnis.com, JAKARTA - Utilisasi Palapa Ring yang belum optimal setelah 3 tahun lebih beroperasi menjadi salah satu fokus Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo pada sisa 2024.

Bakti tengah memutar otak agar pemakain Palapa Ring bertumbuh sehingga infrastruktur tulang punggung triliunan rupiah tersebut dapat terpakai maksimal.

Pada September 2024 diketahui rata-rata pemanfaatan Palapa Ring Tengah mencapai 44%. Sedangkan rata-rata pemanfaatan Palapa Ring Timur sudah mencapai 41%. Adapun Palapa Ring Barat menjadi paket dengan tingkat pemanfaatan tertinggi yaitu 69%.

“Kita harapkan terus meningkat sehingga penetrasi internet yang kita kolaborasi dengan APJII dari 82,6% pun juga nantinya bisa meningkat, sehingga mengurangi 17,4% [gap penetrasi internet] di daerah tertinggal,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Bakti Yulis Widyo Marfiah di acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (2/10/2024).

Dalam memacu peningkatan utilisasi Palapa Ring, Bakti menyiapkan sejumlah langkah termasuk di dalamnya adalah skema diskon.

Dia mengatakan bahwa Bakti berusaha agar pelaku industri telekomunikasi memanfaatkan backbone Palapa Ring dengan menawarkan produk yang lebih fleksibel dan tarif yang lebih ringan.

Bakti terbuka untuk memberikan potongan harga bagi perusahaan yang ingin menggunakan Palapa Ring guna mendorong pemerataan akses internet. Sayangnya Bakti belum dapat memberitahu besaran diskon yang bakal diberikan.

“Ketika industri ingin mengembangkan daerah sana, di sana ingin diskon juga kita coba sampaikan ke kita, kita coba analisa dari sisi teknis, bisnis, maupun legalnya, kita akan berikan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku,” kata Yulis.

Bakti berharap kehadiran Palapa Ring dapat mendorong internet broadband tumbuh di daerah 3T. Meski tak dapat dipungkiri dibutuhkan regulator khusus dalam pengembangan di daerah 3T.

Lebih lanjut, Yulis mengatakan bahwa saat ini pemanfaatan Palapa Ring Barat telah di kisaran 69%. Angkanya lebih tinggi dibandingkan Palapa Ring Tengah dan Timur.

“[Palapa Ring] Tengah Timur ini memang punya tantangan sendiri karena memang peminatnya mungkin sangat rendah, terus challenging dari interkoneksinya juga terbatas, dan memang butuh," kata Yulis.

Perbesar

Adapun, pembangunan backbone Palapa Ring ini dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam memeratakan akses internet untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

menjelaskan bahwa backbone Palapa Ring menghubungkan backbone eksisting dari industri telekomunikasi, untuk memeratakan akses internet broadband, baik menyeluruh di daerah komersial maupun nonkomersial.

Aspek Pelindungan

Selain mendorong utilisasi Palapa Ring, pelaku usaha meminta agar Bakti dan pemerintah juga menjaga infrastruktur Palapa Ring eksisting yang telah terbangun, khususnya dari jangkar kapal.

Direktur Utama Palapa Ring Barat Syarif Lumintarjo mengatakan tata kelola laut Indonesia belum rapih. Dia menemukan banyak kapal laut yang parkir tidak sesuai dengan jalurnya.

Kondisi ini menjadi ancaman bagi infrastruktur sistem komunikasi kabel laut (SKKL) karena rawan tersangkut dan putus.

“Jalur [laut] tersebut kami kan sudah minta izin untuk menggelar kabel internet. Tetapi kenapa ada kapal yang parkir? parkir liar itu tidak hanya ada di darat juga di laut,” kata Syarif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Pemilik kapal sengaja memarkir kendaraannya di luar dari jalur karena ingin menghindari ongkos saat memarkir kapal di tempat yang telah ditentukan.

“Kapal laut adalah tantangan terbesar saat pembangunan dan operasional,” kata Syarif.

Sekadar informasi, Palapa Ring Barat merupakan satu dari tiga paket SKKL Palapa Ring. Palapa Ring Barat menghubungkan 5 kota layanan, di daerah yang tidak terlayani oleh perusahaan telekomunikasi. Pada awal pergelarannya, pemerintah menggelontorkan dana Rp1,2 triliun untuk menggelar kabel tulang punggung sepanjang 2.124 kilometer.

Syarif menjelaskan kota-kota tersebut tidak dilayani karena dianggap tidak layak secara komersial. Palapa Ring juga hadir menghubungkan kota layanan dengan kota penghubung (interkoneksi) atau kota-kota yang ramai.

“Jadi desain Palapa Ring memang melengkapi yang eksisting. Tetapi memang uniknya ini merupakan proyek Bakti, yang tidak langsung ke end user, sehingga setelah kami meresmikan internet suka ditanyakan kenapa lambat masuk ke pasar,” kata Syarif.

Pada 2016, pemerintah mempercayakan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo) untuk menjalankan proyek strategis nasional dengan menunjuk Moratelindo sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat.

Fokus proyek ini adalah untuk membangun ekonomi melalui terciptanya ekosistem digital di daerah non-commercial di Indonesia, Sebab meski trafik internet domestik tumbuh pesat, namun sebaran pengguna internet di Indonesia tak merata.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka peluang untuk memberikan potongan harga kepada perusahaan internet yang tertarik untuk menyewa kapasitas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Palapa Ring.

Palapa Ring menghubungkan 57 kabupaten/kota di Tanah Air. Infrastruktur Palapa Ring menjadi pelengkap bagi infrastruktur perusahaan telekomunikasi swasta.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Bakti Yulis Widyo Marfiah menuturkan bahwa Bakti berusaha agar pelaku industri telekomunikasi memanfaatkan backbone Palapa Ring dengan menawarkan produk yang lebih fleksibel, salah satunya dalam hal tarif.

Bakti terbuka untuk memberikan potongan harga bagi perusahaan yang ingin menggunakan Palapa Ring guna mendorong pemerataan akses internet. Sayangnya Bakti belum dapat memberitahu besaran diskon yang bakal diberikan.

“Ketika industri ingin mengembangkan daerah sana, di sana ingin diskon juga kita coba sampaikan ke kita, kita coba analisa dari sisi teknis, bisnis, maupun legalnya, kita akan berikan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku,” kata Yulis dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024)..

Bakti berharap kehadiran Palapa Ring dapat mendorong internet broadband tumbuh di daerah 3T. Meski tak dapat dipungkiri dibutuhkan regulator khusus dalam pengembangan di daerah 3T.

Lebih lanjut, Yulis mengatakan bahwa saat ini pemanfaatan Palapa Ring Barat telah di kisaran 69%. Angkanya lebih tinggi dibandingkan Palapa Ring Tengah dan Timur.

“[Palapa Ring] Tengah Timur ini memang punya tantangan sendiri karena memang peminatnya mungkin sangat rendah, terus challenging dari interkoneksinya juga terbatas, dan memang butuh investasi yang banyak untuk industri hadir di sana,” jelasnya.

Namun, lanjut dia, rata-rata pemanfaatan Palapa Ring Tengah juga sudah mencapai 44%. Sedangkan rata-rata pemanfaatan Palapa Ring Timur sudah mencapai 41% pada September 2024.

“Kita harapkan terus meningkat sehingga penetrasi internet yang kita kolaborasi dengan APJII dari 82,6% pun juga nantinya bisa meningkat, sehingga mengurangi 17,4% [gap penetrasi internet],” pungkasnya.

Dia mengaku pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring membutuhkan investasi jumbo.

Adapun, pembangunan backbone Palapa Ring ini dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam memeratakan akses internet untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

menjelaskan bahwa backbone Palapa Ring menghubungkan backbone eksisting dari industri telekomunikasi, untuk memeratakan akses internet broadband, baik menyeluruh di daerah komersial maupun nonkomersial.

Namun, Yulis mengaku bahwa gelaran backbone Palapa Ring di 57 kabupaten/kota membutuhkan investasi yang besar.

“Ini memang daerah yang tidak komersil, yang daerah di mana industri akan tumbuh di sana itu butuh investasi yang besar,” kata Yulis.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi diperkirakan membutuhkan waktu 5 tahun hingga beroperasi. Lama waktu pengerjaan tergantung dari proses perizinan di berbagai kementerian dan lembaga.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan berdasarkan pada pengalaman membangun Palapa Ring Timur, Tengah dan Barat, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menggelar Palapa Ring hingga beroperasi.

Sebagai gambaran, Palapa Ring Barat dengan panjang kabel laut 1.699 Km memakan waktu 2 tahun untuk pembangunannya. Sementara itu, untuk paket Palapa Ring Timur dengan total panjang kabel 4.366 kilometer, membutuhkan waktu pembangunan 3 tahun.

“Untuk Palapa Ring Integrasi menurut kami, dengan panjang kabel sekitar 3.880 Km yang akan dibangun, dapat selesai selama 3- 5 tahun tergantung dengan faktor perizinan dan metode teknis yang akan dilakukan,” kata Resi kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Diketahui, pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030. Jaringan tulang punggung yang menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur ini diproyeksikan rampung pada 2027.

Dengan estimasi pengerjaan 3-5 tahun, maka kemungkinan waktu operasi Palapa Ring Integrasi - jika benar terealisasi - kemungkinan meleset dari target 2027.

Perbesar

Resi menambahkan Bakti pernah mensosialisasikan proyek Palapa Ring Integrasi pada 2023. Saat itu proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Sama seperti Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur, Palapa Ring Integrasi juga memakai campuran pembiayaan antara swasta dan pemerintah atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kami berharap Askalsi diundang untuk memberikan masukan-masukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas,” kata Resi.

Adapun tantangan dalam pembangunan proyek ini jika menggunakan konsep KPBU adalah perihal posisi pemenang tender yang harus memiliki/ mencari sumber pendanaan yang memadai hingga proyek selesai.

“Karena proyek akan dibayar oleh pemerintah jika sudah ready for service/ bisa melayani dan pembayaran didasarkan pada ketersediaan layanan. Jadi pasti ada kemungkinan untuk tidak dibayar full oleh pemerintah,” kata Resi.

Tantangan lainnya, lanjut Resi, perizinan penggelaran kabel laut yang menguras waktu dan energi, karena pembangunan tidak bisa dilakukan jika perizinan belum semuanya diperoleh. Dan pihak Pemerintah akan meminta semua perizinan terkait yang telah diperoleh, untuk dapat menetapkan proyek sudah ready for service.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030. Jaringan tulang punggung yang menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur ini diproyeksikan rampung pada 2027.

Berdasarkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 yang diperoleh Bisnis, pemerintah berencana mengembangkan jaringan serat optik yang memiliki kinerja tinggi, tahan lama dan efisien melalui kerja kolaborasi industri.

Pemerintah ingin memperluas cakupan provinsi yang terhubung dengan jaringan tulang punggung serta mendorong hadirnya Palapa Ring Integrasi, yang akan selesai dibangun dalam 2-3 tahun.

“Target waktu 2027 proyek Integrasi Palapa Ring selesai,” tulis dalam Buku Putih, dikutip Selasa (1/10/2024).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menjadi penanggung jawab untuk proyek ini. Sementara itu Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, hingga Kementerian PUPR menjadi kementerian terkait proyek ini.

Palapa Ring Intergrasi yang menghubungkan seluruh proyek Palapa Ring, dari Paring Barat hingga Timur, awalnya memiliki nilai proyek mencapai Rp23,16 triliun.

Pada Agustus 2023, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan Palapa Ring Integrasi merupakan proyek penghubung tulang belakang dari serat optik di Indonesia. Keberadaan proyek ini sangat krusial.

“Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur,” ujar Heru.

Diketahui, awalnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) berencana menggelar lelang Palapa Ring integrasi pada kuartal IV/2022, dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Namun, lelang tak kunjung terjadi karena Bakti terseret kasus.

Kabel serat optik tersebut terbagi menjadi dua bagian, kabel laut sepanjang 11.182 kilometer dan kabel darat sepanjang 2.924 kilometer.

Proyek Palapa Ring Integrasi akan menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten.

Mantan Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif sempa menjelaskan dalam proyek KPBU Palapa Ring ini sudah dilakukan studi kelayakan awal atau Outline Business Case (OBC) pada 2020, dan berakhir pada 2021 atau dalam Tahap Final Business Case (FBC) serta dilakukan market sounding dan diharapkan pada 2025 sudah operasional.

Selain itu, Heru juga berpendapat agar Palapa Ring ini juga diintegrasikan dengan satelit Satria-1 dan proyek Pusat Data Nasional, sehingga dapat menghadirkan konektivitas yang andal di ibu kota kabupaten atau pun kota yang belum terakses internet.

“Serta, masih banyak Ibu Kota Kabupaten/Kota belum tersambung backbone serat optik, yang kapasitasnya sangat jauh lebih besar daripada satelit dan lebih stabil daripada seluler,” ujar Heru.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah menyalurkan internet ke 326 desa pada Mei 2024, dengan total kapasitas bandwidth mencapai 12,76 Gbps. Jumlah bandwidth yang disalurkan tersebut naik hingga 53% secara tahunan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, dari total 12,76 Gbps bandwidth yang disalurkan ke desa-desa, mayoritas (60%) berasal dari infrastruktur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Palapa Ring, sementara itu sisanya berasal dari jaaringan tulang punggung non-Palapa Ring.

Sekadar informasi, bandwidth adalah jumlah tingkat maksimum transfer data yang melintas di atas jalur jaringan tulang punggung, seperti Palapa Ring, yang telah dibangun.

Makin banyak masyarakat di suatu wilayah mengkonsumsi internet, maka jumlah data bandwidth yang melintasi SKKL makin besar.

Peningkatan bandwidth di suatu wilayah juga bisa menjadi indikator keberhasilan bahwa infrastruktur yang dibangun memberikan dampak bagi suatu wilayah.

Dalam menyalurkan internet ke desa-desa, Bakti melibatkan puluhan Badan Usaha dan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) sebagai rantai pasok melalui Program Kemitraan Badan Usaha.

Program Kemitraan Badan Usaha ini membuat internet yang dihadirkan Bakti tidak hanya memberdayakan masyarakat juga menggerakan perekonomian di daerah terpencil dengan keterlibatan ISP dan Badan Usaha.

Tercatat Bakti sebanyak terdapat 96 perjanjian kerja sama (PKS) Tripartit Kemitraan Badan Usaha dengan ISP yang masih berlaku pada Mei 2024. Kemudian sebanyak 65 Badan Usaha telah terkoneksi, 31 Badan Usaha dalam tahap perencanaan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan 5 badan usaha dalam tahap perencanaan penandatangan Tripartit.

Melalui Program Kemitraan Badan Usaha, Badan Usaha dan ISP telah melayani 157 instansi pemerintah dan swasta, serta 117 sekolah dengan jaringan internet.

Bakti juga memiliki program Akses Internet, yang menghadirkan jaringan internet ke satu titik dengan menggunakan satelit.

Perbesar

Bakti telah menghadirkan akses internet di 4.078 lokasi hingga awal Agustus 2024. Bakti berencana menambah 16.000 titik lagi sehingga genap menjadi 20.000 titik hingga akhir 2024.

Kepala Divisi Satelit dan Akses Internet Bakti Kominfo, Harris Sangidun mengatakan Bakti terus berupaya mendorong pemerataan akses internet di daerah terpencil.

“Akses Internet di 4.078 titik sudah on air sampai awal agustus, 12.000 yang sekarang kita pengadaannya sudah selesai. Sekarang progres pembangunan,” kata kata Harris, Minggu (12/8/2024).

Untuk diketahui, Akses Internet merupakan salah satu inisiatif Bakti untuk memperluas akses internet ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan data.

Layanan data untuk Akses Internet berasal dari satelit, sehingga dalam pergelarannya memakan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan BTS 4G.

Bakti menargetkan akan menambah 16.000 titik baru untuk Akses Internet sehingga total wilayah yang mendapat layanan internet pada 2024 mencapai 20.000 titik.

“Kami analisis, konfirmasi lagi ke kementerian lembaga sampai nanti lengkap 20.000 titik,” kata Harris.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui kesenjangan digital masih menjadi tantangan untuk mewujudkan transformasi digital.

Kegagalan dalam bertransformasi berisiko menghilangkan pertumbuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kegagalan transformasi digital juga bisa menghambat peluang terciptanya lapangan kerja baru.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menuturkan bahwa terdapat tiga kesenjangan digital yang masih dihadapi Indonesia, antara lain ketimpangan akses internet, kualitas infrastruktur, dan keterampilan digital.

Menurut Nezar, ketiga hal ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama.

“Utamanya, kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota, kelompok usia tua dan muda, serta kelompok antara gender laki-laki dan perempuan,” kata Nezar acara Pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju ekonomi digital Indonesia disebut terhambat oleh belum meratanya infrastruktur digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, infrastruktur digital penting untuk mendorong laju ekonomi digital di Indonesia.

"Untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital. Beberapa hal yang diperlukan untuk tantangan ke depan adalah infrastruktur digital yang merata," kata dia dalam acara pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024, Kamis (1/8/2024).

SHUTTERSTOCK/WITSARUT SAKORN Ilustrasi solusi digital, ekonomi digital.

Ia menambahkan, saat ini, Pulau Jawa masih mendominasi tingkat teratas daya saing digital karena ditopang oleh ketersediaan infrastruktur.

Namun demikian, Sulawesi Tenggara masuk ke dalam 8 besar. Hal tersebut didorong oleh lokasi dan proyek infrastruktur digital dan Palapa Ring di Paket Tengah.

"Ini bukti bahwa pemerataan infrastruktur harus kita dorong," tutup dia.

Lebih lanjut, Airlangga bilang, Indonesia juga membutuhkan talenta digital yang memadai untuk mendorong ekonomi digital lebih jauh lagi.

Dalam kaitannya dengan talenta digital, Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang baik dengan naik 10 peringkat menjadi ke peringkat 20. Hal tersebut didorong dengan program lokal Remaja Cakap Digital oleh Diskominfo setempat.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Indonesia memiliki jumlah perusahaan rintisan atau startup terbanyak keenam di dunia. Dalam hal ini, Indonesia bahkan mengungguli Jerman.

"Jumlah startup kita di peringkat keenam secara global, bahkan kita lebih tinggi daripada Jerman. Jadi kita di ASEAN nomor satu. Singapura di peringkat ke-11," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju ekonomi digital Indonesia disebut terhambat oleh belum meratanya infrastruktur digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, infrastruktur digital penting untuk mendorong laju ekonomi digital di Indonesia.

"Untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital. Beberapa hal yang diperlukan untuk tantangan ke depan adalah infrastruktur digital yang merata," kata dia dalam acara pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024, Kamis (1/8/2024).

SHUTTERSTOCK/WITSARUT SAKORN Ilustrasi solusi digital, ekonomi digital.

Ia menambahkan, saat ini, Pulau Jawa masih mendominasi tingkat teratas daya saing digital karena ditopang oleh ketersediaan infrastruktur.

Namun demikian, Sulawesi Tenggara masuk ke dalam 8 besar. Hal tersebut didorong oleh lokasi dan proyek infrastruktur digital dan Palapa Ring di Paket Tengah.

"Ini bukti bahwa pemerataan infrastruktur harus kita dorong," tutup dia.

Lebih lanjut, Airlangga bilang, Indonesia juga membutuhkan talenta digital yang memadai untuk mendorong ekonomi digital lebih jauh lagi.

Dalam kaitannya dengan talenta digital, Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang baik dengan naik 10 peringkat menjadi ke peringkat 20. Hal tersebut didorong dengan program lokal Remaja Cakap Digital oleh Diskominfo setempat.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Indonesia memiliki jumlah perusahaan rintisan atau startup terbanyak keenam di dunia. Dalam hal ini, Indonesia bahkan mengungguli Jerman.

"Jumlah startup kita di peringkat keenam secara global, bahkan kita lebih tinggi daripada Jerman. Jadi kita di ASEAN nomor satu. Singapura di peringkat ke-11," ujar dia.

Ia menjelaskan, Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam ekosistem dan keuangan digital. Hal tersebut tercermin dari peningkatan World Digital Commpetitivness. Pada 2019, Indonesia masih berada di peringkat 56.

Adapun pada 2023, Indonesia telah naik ke peringkat ke-45.

"Jadi naik 11 tingkat," tutup dia.