Jakarta -

Saat butuh dana cepat, sebagian orang biasanya akan meminta bantuan ke sanak saudara hingga kerabat terdekat terlebih dahulu. Namun tak jarang orang juga melakukan pinjaman ke Pegadaian.

PT Pegadaian memberikan layanan peminjaman uang dengan cara gadai. Peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan dan utang harus dibayarkan untuk menembus barang yang digadai. Namun, apakah bisa pinjam uang di Pegadaian tanpa jaminan?

Bisakah Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Pegadaian?

Dilansir laman Sahabat Pegadaian, sampai saat ini Pegadaian tidak melayani pembiayaan atau pinjaman uang tanpa jaminan. Itu artinya, nasabah yang ingin meminjam uang di Pegadaian harus menyerahkan jaminan.

Lembaga keuangan biasanya memang menetapkan persyaratan berupa adanya jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam uang. Namun untuk melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan yang disyaratkan tidak serumit yang dipikirkan orang. Proses pencairan uangnya pun terhitung cepat, tidak begitu lama setelah permohonan pinjamannya disetujui.

Barang yang Bisa Dijadikan Jaminan di Pegadaian

Ada sejumlah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian. Berikut daftarnya:

1. Kendaraan

Kendaraan roda dua dan empat termasuk barang yang kerap dijadikan jaminan di Pegadaian. Syarat untuk menjadikan kendaraan sebagai jaminan adalah:

• Masa produksi kendaraan minimal 5 tahun terakhir untuk motor, dan 10 tahun untuk mobil.
• Melengkapi surat-surat kendaraan, meliputi BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

2. Emas

Simpanan emas berupa batangan maupun perhiasan bisa jadi jaminan untuk meminjam uang. Proses pinjaman hingga dana cair dengan jaminan emas lebih mudah.

Nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadai beserta identitas diri. Selain emas, barang berharga seperti berlian juga dapat digadaikan dengan persyaratan yang sama.

3. Surat Berharga

Surat berharga berbentuk saham dan obligasi bisa digadaikan untuk mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Saham dan obligasi yang dijadikan jaminan dapat berupa tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. Sertifikat

Sertifikat tanah atau rumah setingkat SHM dan HGB juga dapat jadi jaminan gadai. Pinjaman diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani. Nilai pinjaman yang diterima ditentukan dari PBB dan seberapa strategis letak posisi tanah.

5. Barang Elektronik

Contoh barang elektronik yang bisa menjadi jaminan di Pegadaian antara lain televisi, kulkas, smartphone, laptop, hingga kamera DSLR. Untuk menggadaikan barang elektronik, perhatikan sederet syarat berikut:

• Barang tidak berusia terlalu lama alias tahun produksi masih tergolong baru, sekitar 1 tahun terakhir.
• Barang masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kecacatan.
• Menyertakan kuitansi pembelian barang.

6. Barang Bermerek

Jika memiliki barang bermerek seperti jam tangan dan tas mewah, nasabah bisa menjadikannya jaminan di Pegadaian. Barang akan disimpan dengan baik di tempat penyimpanan khusus. Sayangnya, penggadaian barang mewah baru bisa dilakukan di cabang Pegadaian tertentu.

7. BPKB Kendaraan

Apabila masih menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah bisa menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan. Gadai BPKB bisa dilayani dengan Pinjaman Usaha atau Pinjaman Serbaguna.

Cara Pinjam Uang di Pegadaian

Untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan.
• Kunjungi outlet Pegadaian terdekat.
• Isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP.
• Serahkan barang jaminan kepada petugas penaksir Pegadaian.
• Petugas akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan.
• Petugas kasir akan memberikan Surat Bukti Gadai (SBG).
• Uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening.

Perlu diketahui, jenis produk pinjaman di Pegadaian dapat disesuaikan dengan barang jaminan yang dimiliki.

(row/row)

Gaza: Kelaparan kemungkinan besar akan segera terjadi di beberapa wilayah di Jalur Gaza utara, menurut laporan sebuah komite pakar keamanan pangan global, seiring masih berlanjutnya serangan pasukan Israel di wilayah Palestina yang terkepung tersebut.

“Tindakan segera, dalam beberapa hari ke depan, bukan pekan, diperlukan dari semua aktor yang secara langsung terlibat dalam konflik, atau memiliki pengaruh terhadap tindakannya, untuk mencegah dan meringankan situasi bencana ini,” ucap Komite Peninjauan Kelaparan (FRC) dalam sebuah peringatan pada hari Jumat kemarin.

Peringatan itu muncul beberapa hari sebelum tenggat waktu Amerika Serikat (AS) terhadap Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza atau menghadapi potensi pembatasan bantuan militer dari Washington.
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperkirakan bahwa masih ada sekitar 75.000 hingga 95.000 orang di Gaza utara.

FRC mengatakan dapat diasumsikan bahwa kelaparan, kekurangan gizi, dan kematian berlebih akibat kekurangan gizi dan penyakit meningkat dengan cepat di Gaza utara.

"Ambang batas kelaparan mungkin telah terlampaui atau akan terjadi dalam waktu dekat," kata FRC, mengutip dari Al Jazeera, Sabtu, 9 November 2024.

‘Telah Dipastikan’

FRC telah meninjau temuan dari pemantau kelaparan global – standar yang diakui secara internasional yang dikenal sebagai Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC).

IPC mendefinisikan kelaparan saat setidaknya 20 persen orang di suatu daerah menderita kekurangan pangan ekstrem, dengan setidaknya 30 persen anak-anak kekurangan gizi akut dan dua orang dari 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan atau kekurangan gizi dan penyakit.

IPC adalah inisiatif yang melibatkan badan-badan PBB, pemerintah nasional, dan kelompok-kelompok bantuan yang menetapkan standar global dalam mengukur krisis pangan.

Cindy McCain, direktur eksekutif Program Pangan Dunia PBB (WFP), mengatakan setelah peringatan FRC dikeluarkan: “Hal yang tidak dapat diterima telah dipastikan: Kelaparan kemungkinan terjadi atau akan segera terjadi di Gaza utara."

“Langkah-langkah HARUS SEGERA DIAMBIL untuk memungkinkan aliran bantuan kemanusiaan dan komersial yang aman, cepat, dan tanpa hambatan guna mencegah bencana besar (di Gaza). SEKARANG,” tegas McCain.

Baca juga: WHO: Penduduk Gaza Kelaparan, Banyak yang Tidak Makan Siang dan Malam


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Gaza: Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa hampir 70 persen korban tewas yang telah terverifikasi dalam perang di Jalur Gaza adalah perempuan dan anak-anak, berdasarkan laporan terbaru yang dirilis pada Jumat kemarin. PBB menyebut konflik yang terjadi di Gaza sebagai pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Data PBB tersebut mencakup tujuh bulan pertama konflik Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza, yang dimulai lebih dari setahun lalu.

Sebanyak 8.119 korban yang diverifikasi Kantor Hak Asasi Manusia PBB dalam periode tujuh bulan tersebut jauh lebih rendah dibanding jumlah korban lebih dari 43.000 yang diberikan otoritas kesehatan Palestina untuk 13 bulan penuh konflik.
Namun, perincian PBB tentang usia dan jenis kelamin korban mendukung pernyataan Palestina bahwa perempuan dan anak-anak merupakan sebagian besar dari mereka yang tewas dalam perang tersebut.

Mengutip dari Al Arabiya News, Sabtu, 9 November 2024, temuan ini menunjukkan "pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk pembedaan dan proporsionalitas," kata kantor hak asasi manusia PBB dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan setebal 32 halaman tersebut.

“Sangat penting untuk melakukan perhitungan yang tepat terkait dengan tuduhan pelanggaran serius hukum internasional melalui badan peradilan yang kredibel dan tidak memihak dan, sementara itu, semua informasi dan bukti yang relevan dikumpulkan dan disimpan,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk.

Israel tidak segera mengomentari temuan laporan tersebut.

Militer Israel, yang memulai serangannya sebagai tanggapan atas serangan 7 Oktober 2023 di mana pejuang Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel selatan dan menyandera lebih dari 250 orang, mengatakan bahwa mereka berhati-hati untuk tidak melukai warga sipil di Gaza.

Dikatakan bahwa sekitar satu warga sipil terbunuh untuk setiap pejuang, rasio yang disalahkan pada Hamas, dengan mengatakan kelompok Palestina tersebut menggunakan fasilitas sipil. Hamas membantah menggunakan warga dan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sebagai tameng manusia.

Korban termuda berusia satu hari

Korban termuda yang kematiannya diverifikasi pemantau PBB adalah seorang anak laki-laki berusia satu hari, dan yang tertua adalah seorang perempuan berusia 97 tahun, kata laporan itu.

Secara keseluruhan, anak-anak mewakili 44 persen korban, dengan usia lima hingga sembilan tahun mewakili kategori usia terbesar, diikuti mereka yang berusia 10-14 tahun, dan kemudian mereka yang berusia hingga dan termasuk empat tahun.

Hal ini secara umum mencerminkan demografi Gaza, yang menurut laporan tersebut mencerminkan kegagalan nyata untuk mengambil tindakan pencegahan guna menghindari korban sipil.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dalam 88 persen kasus, lima orang atau lebih tewas dalam serangan yang sama, yang menunjukkan penggunaan senjata oleh militer Israel dengan dampak di wilayah yang luas, walau dikatakan beberapa kematian mungkin diakibatkan proyektil yang meleset dari sasaran.

Baca juga: Ucapkan Selamat ke Trump, Presiden Palestina Serukan Perdamaian Timteng


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

NEW YORK, investor.id – Sekretaris negara Vatikan mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Vatikan juga menyatakan keraguan kandidat dari Partai Republik itu memiliki "tongkat ajaib" untuk mengakhiri konflik dengan cepat, seperti yang dijanjikan selama kampanye.

"Kami mendoakannya agar ia memiliki banyak kebijaksanaan karena itulah kebajikan utama para pemimpin menurut Alkitab," ucap Kardinal Pietro Parolin dari Italia di sela-sela konferensi di Roma seperti dikutip AFP, Sabtu (9/11/2024).

Ketika ditanya tentang janji Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 24 jam, Parolin menjawab. "Mari berharap, mari berharap. Saya yakin bahwa ia bahkan tidak memiliki tongkat ajaib," tuturnya.

"Untuk mengakhiri perang, diperlukan banyak kerendahan hati, banyak kemauan, sangat penting untuk mengutamakan kepentingan umum umat manusia daripada berkonsentrasi pada kepentingan tertentu," ucap Pietro.

Demi mengatasi perpecahan di AS, Parolin mengatakan ia berharap Trump akan menjadi presiden seluruh negeri.

Ia juga berharap Trump akan menjadi faktor yang mengurangi ketegangan dalam konflik saat ini yang sedang menghancurkan dunia. Komentar Parolin adalah reaksi diplomatik pertama dari Takhta Suci atas kemenangan Trump di Gedung Putih melawan Demokrat Kamala Harris.

Paus Fransiskus Belum Bereaksi

Pada September 2024, Paus Argentina mengkritik kedua kandidat dan menuduh mereka menentang kehidupan dengan cara yang berbeda atas dukungan Harris terhadap aborsi dan atas kebijakan anti-migran Trump.

Selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump diterima oleh Paus di Vatikan untuk pertemuan setengah jam pada Mei 2017.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal perlunya reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dalam pidatonya di perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil.

Puan menilai, komunitas internasional, khususnya PBB perlu memastikan tata global saat ini dapat mengatasi tantangan abad ke-21.

Menurut Puan, tata kelola global abad ke-21 harus lebih representatif, efektif, demokratis, dan akuntabel.

“Itulah sebabnya kita perlu mereformasi dewan keamanan PBB, majelis umum PBB, dan lembaga keuangan internasional,” kata Puan dikutip keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

"Dalam hal ini, parlemen harus berada di garis depan dalam membela nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional dan juga di tingkat global," sambungnya.

Hal ini mengingat fungsi PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mendorong kerja sama internasional, serta mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, konflik bersenjata, perubahan iklim, serta pelanggaran hak asasi manusia.

“Agar lebih relevan, PBB harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Puan.

“Konstituen kami menuntut PBB untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kenaikan harga pangan dan energi, dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan,” ucapnya.

Puan menyebut, permasalahan-permasalahan internasional di antaranya adalah pemanasan global telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dunia.

Ia mendorong parlemen setiap negara dunia untuk lebih banyak aktif menjadi bagian dari solusi sebab pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan global yang kompleks saat ini.

“Parlemen harus berkontribusi untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mereformasi tata kelola global. Parlemen juga harus menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional dan piagam PBB sebagai prinsip panduan hubungan antar negara,” papar Puan.

Pada tataran tersebut, Puan menyatakan diplomasi parlemen dapat memainkan peran yang lebih penting dalam membawa kepentingan rakyat ke kancah global.

Diplomasi parlemen juga dinilai harus dapat bekerja lebih erat dengan pemerintah.

Puan menyebut, hal ini penting dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan strategis guna mengatasi polarisasi antar negara.

“Diplomasi parlemen harus berkontribusi untuk menciptakan perdamaian, dengan menolak penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan,” urai politikus PDI-P itu.

Di hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) forum parlemen negara-negara G20 itu, Puan juga menyinggung soal Israel yang mengabaikan seruan dunia dan hukum internasional untuk menghentikan serangan ke Gaza, Palestina.

Padahal, eskalasi peperangan di wilayah Palestina tersebut sudah banyak warga sipil yang jatuh menjadi korban.

"Inilah yang kita lihat di Gaza di mana seruan komunitas internasional untuk mengakhiri perang diabaikan oleh Israel,” lanjut dia.

BEIRUT, investor.id – Israel menghantam pos Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon atau UNIFIL di Lebanon selatan. Tentara Israel IDF menghancurkan sebagian pagar dan struktur beton di salah satu pos mereka di daerah Ras Naqoura, Lebanon selatan.

“Kemarin dua ekskavator IDF dan satu buldoser IDF menghancurkan sebagian pagar dan struktur beton di posisi UNIFIL di Ras Naqoura," ungkap UNIFIL dalam pernyataan resmi Jumat (9/11/2024).

Pihaknya menyebutkan tentara Israel membantah adanya aktivitas di dalam posisi UNIFIL, sebagai respons atas protes mendesak tersebut.

Badan PBB itu mencatat perusakan yang disengaja dan langsung terhadap properti UNIFIL yang dapat dengan jelas dikenali secara internasional merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Resolusi PBB 1701.

Adapun Resolusi 1701 telah diadopsi sejak 11 Agustus 2006. Aturan ini menuntut penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel serta pembentukan zona demiliterisasi antara Garis Biru, batas de facto antara Lebanon dan Israel, dan Sungai Litani. Resolusi ini mengizinkan hanya tentara Lebanon dan UNIFIL yang memiliki senjata dan peralatan militer di wilayah tersebut.

"Kami sekali lagi mengingatkan tentara Israel dan semua pihak yang terlibat akan kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel serta properti PBB dan menghormati kekebalan terhadap gedung PBB sepanjang waktu,” tambah UNIFIL, seperti dikutip Anadolu pada Sabtu (9/11/2024).

Menurut UNIFIL, sejak 30 September 2024 IDF telah berulang kali meminta agar pasukan penjaga perdamaian meninggalkan posisi mereka di dekat Garis Biru untuk keselamatan mereka.

"Insiden kemarin, seperti tujuh insiden serupa lainnya, bukanlah masalah penjaga perdamaian yang terjebak dalam baku tembak, tetapi merupakan tindakan yang disengaja dan langsung oleh tentara Israel," imbuhnya.

Lima penjaga perdamaian terluka pada Kamis (7/11/2024) dalam serangan Israel dekat pos pemeriksaan militer di Sidon, Lebanon selatan.

Menurut laporan, sejumlah tentara UNIFIL terluka dalam serangan Israel beberapa pekan terakhir. Pasukan penjaga perdamaian tersebut mengatakan serangan tersebut disengaja.

Insiden-insiden tersebut memicu kecaman internasional yang meluas. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto bahkan menyebut salah satu serangan tersebut sebagai kemungkinan kejahatan perang.

Sebagai tanggapan terhadap serangan-serangan tersebut, perwakilan tetap Israel untuk PBB Danny Danon mengusulkan agar UNIFIL dipindahkan lima kilometer ke utara di dalam wilayah Lebanon.

Sementara itu, wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan UNIFIL menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat dan akan tetap berada di posisi saat ini.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JENEWA. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa hampir 70% dari korban tewas yang terverifikasi dalam perang Gaza adalah wanita dan anak-anak. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Menurut data PBB, korban tewas mencapai 8.119 jiwa sejak perang yang berlangsung selama 13 bulan antara militer Israel dan kelompok Hamas.

Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan laporan otoritas kesehatan Palestina yang menyebutkan lebih dari 43.000 korban jiwa.

Walau begitu, analisis PBB mengenai usia dan jenis kelamin korban mendukung klaim Palestina bahwa sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

Temuan PBB ini mengindikasikan “pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum kemanusiaan internasional, termasuk prinsip perbedaan antara kombatan dan warga sipil, serta proporsionalitas,” kata Kantor HAM PBB dalam laporan mereka yang berjumlah 32 halaman.

Misi diplomatik Israel di Jenewa dengan tegas menolak laporan tersebut.

Israel menyatakan bahwa laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) “gagal mencerminkan situasi di lapangan secara akurat” dan mengabaikan peran Hamas dalam menyebabkan kerugian pada warga sipil di Gaza.

Militer Israel, yang memulai serangan sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menawan lebih dari 250 sandera, mengklaim bahwa mereka berupaya menghindari korban sipil di Gaza.

Israel menuduh Hamas menggunakan infrastruktur sipil sebagai pelindung, termasuk rumah sakit, meskipun Hamas membantah tuduhan tersebut.

Korban Termuda Berusia Satu Hari

Ajith Sunghay, Kepala Kantor HAM PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menjelaskan bahwa data korban tewas telah diverifikasi melalui tiga sumber berbeda, termasuk keluarga korban, LSM lokal, catatan rumah sakit, dan staf PBB di lapangan.

“Jumlah korban tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami memerlukan waktu untuk memverifikasi,” katanya, sambil memperkirakan bahwa jumlah akhir PBB akan mendekati angka yang dilaporkan otoritas Palestina.

Korban termuda yang terverifikasi adalah bayi laki-laki berusia satu hari, sementara korban tertua adalah wanita berusia 97 tahun.

Data PBB menunjukkan bahwa 44% dari korban tewas adalah anak-anak berusia 18 tahun ke bawah, dengan kategori usia lima hingga sembilan tahun sebagai kelompok terbesar, diikuti oleh anak usia 10-14 tahun.

Laporan ini menunjukkan bahwa dalam 88% kasus, lima orang atau lebih tewas dalam satu serangan, yang menunjukkan penggunaan senjata oleh militer Israel dengan dampak yang luas.

Laporan PBB juga mencatat bahwa beberapa kematian mungkin disebabkan oleh proyektil yang salah sasaran dari kelompok bersenjata Palestina.

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA – Periode kedua Presiden AS Donald Trump akan menjadi ancaman yang menentukan bagi diplomasi melawan dampak pemanasan global. Pintu untuk menggenjot upaya meredam perubahan iklim lebih lanjut, diramal semakin tertutup.

Kemenangan Trump terjadi beberapa hari sebelum perwakilan dari hampir 200 negara berkumpul di Azerbaijan untuk COP29, pertemuan puncak iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

JAKARTA, invesstor.id – Retno Marsudi mendesak pentingnya para pemangku kepentingan tingkat global bekerja semakin keras menangani permasalahan krusial, yaitu masalah air. Hal ini disampaikannya dalam agenda pertama mantan menteri luar negeri (menlu) RI itu, yang kini menjadi Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Air.

Pertemuan ke-40 UN-Water berlangsung di New York, Amerika Serikat (AS) Senin (4/11/2024) waktu setempat.

Retno menekankan, penanganan isu air adalah hal yang vital dalam upaya bersama mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) demi perdamaian dan kemakmuran dunia.

“Kerja sama dan kolaborasi adalah kunci mempercepat pembangunan. Khususnya mengingat upaya penanganan air di dunia saat ini dihadapkan pada dua kendala besar, yaitu keterbatasan sumber daya dan keterbatasan waktu," papar Retno, menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang diterima pada Kamis (7/11/2024).

Retno menyertakan laporan Bank Dunia, menyatakan sumber daya yang tersedia saat ini amat terbatas. Terlebih lagi, hingga 2030 pembangunan infrastruktur air di seluruh dunia akan membutuhkan dana fantastis yang mencapai US$ 6,7 triliun.

Dunia juga menghadapi sejumlah tenggat dalam menyelesaikan permasalahan air dunia. Di antaranya adalah Konferensi Air PBB pada 2026, tahap akhir Dekade Aksi Air pada 2028, dan target pencapaian Agenda 2030.

Retno meminta komunitas internasional bekerja sama memastikan penguatan sarana implementasi. Ini termasuk pendanaan, bagi perbaikan kualitas air dan sanitasi. Menlu RI periode 2014-2024 itu juga mengajak anggota dan mitra UN-Water meningkatkan usaha mereka.

Pada kesempatan uang sama, Ketua UN-Water Alvaro Lario menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan urusan air ke dalam semua agenda pembahasan dan proses PBB yang relevan. Ini termasuk dalam agenda Pembiayaan untuk Pembangunan.

Pertemuan ini juga jadi penyambutan Retno yang baru mulai menjalankan mandatnya sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB. Lario menyatakan harapan pihaknya dapat bekerja sama lebih erat dengan Retno.

Sebagai mekanisme koordinasi seluruh badan PBB bagi penanganan isu air, pertemuan UN-Water berlangsung dua tahun sekali. Tahun ini, pertemuan tersebut diselenggarakan pada 4-5 November 2024 dan dihadiri 130 peserta dari seluruh anggota dan mitra UN-Water.

Keikutsertaan Retno dalam pertemuan UN-Water menandai tugas pertamanya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Air sejak secara resmi memulai mandat pada 1 November 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya telah menyiapkan rancangan resolusi untuk Majelis Umum yang antara lain mengusulkan agar Israel keluar dari PBB.

Anwar mengatakan pencopotan tersebut perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran hukum, peraturan, dan keputusan dalam berbagai masalah melibatkan Palestina.

Anwar menuturkan kepada anggota parlemen bahwa rancangan resolusi tersebut sedang dalam proses negosiasi dan diharapkan akan dipresentasikan di Majelis Umum PBB untuk disetujui segera.

"Langkah-langkah tegas, termasuk keluarnya Israel dari PBB menyusul pelanggaran HAM dan kejahatan genosida yang dilakukan Israel, harus ditegakkan sesegera mungkin," kata Anwar dikutip dari Anadolu, Rabu (6/11/2024).

Anwar mengatakan bahwa Malaysia akan memastikan bahwa agenda tersebut didengar dan mendapat perhatian sehingga kekejaman rezim Israel dapat dihentikan, selain mengizinkan bantuan penting untuk menjangkau rakyat Palestina pada saat pembantaian terus memburuk.

Adapun, usulan Malaysia ini muncul setelah pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, mendesak penangguhan keanggotaan Israel di PBB pada hari Rabu, dengan alasan pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan pendudukan wilayah Palestina.

Setelah disetujui, kata Anwar, resolusi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) untuk terus memberikan layanan dasar, termasuk pendidikan, pengobatan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.

Pekan lalu, Parlemen Israel meloloskan rancangan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pekerjaannya di Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur. Undang-undang ini akan berlaku efektif dalam 90 hari.

Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa negaranya telah menyusun rancangan resolusi yang akan diajukan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangguhkan keanggotaan Israel jika Tel Aviv terbukti melanggar hukum internasional, aturan, dan keputusan terkait isu Palestina.

Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen di Kuala Lumpur, Anwar menjelaskan bahwa rancangan resolusi tersebut tengah dalam tahap negosiasi dan diharapkan segera diajukan untuk persetujuan Majelis Umum.

Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk potensi penghapusan keanggotaan Israel di PBB, atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
“Malaysia akan memastikan bahwa agenda ini didengar dan diperhatikan sehingga kekejaman rezim Israel dapat dihentikan, serta memungkinkan bantuan kritis mencapai rakyat Palestina saat pembantaian terus memburuk,” kata Anwar, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 6 November 2024.

Inisiatif Malaysia ini mendapatkan momentum setelah Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, pekan lalu mendesak agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan, mengingat pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan pendudukan di wilayah Palestina.

Anwar juga berharap bahwa resolusi ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam melanjutkan layanan esensial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, yang semakin mendesak.

Langkah ini diambil setelah Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Palestina. Kebijakan ini akan berlaku dalam 90 hari, yang berpotensi mengganggu layanan penting UNRWA bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. (Angel Rinella)

Baca juga: Israel Larang UNRWA Beroperasi, G7: Situasi Kemanusiaan di Gaza Bisa Hancur


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)