Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 di pasaran.

Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum mengeluarkan izin edar iPhone 16.

“Ya kita lihat pengawasan kita ke lapangan,” ujar Budi usai membuka acara ‘High Level Policy Dialogue Action on Climate and Trade’ di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menyebutkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengawasi penjualan iPhone 16.

“Ya coba nanti kami koordinasikan ya,” kata Budi.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa iPhone 16 yang beredar di pasar-pasar di Indonesia adalah ilegal.

“Kalau ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan bisa beroperasi, boleh saya sampaikan ilegal. Karena kami belum mengeluarkan izin edarnya,” ujar Agus dalam acara ramah tamah dengan media di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Agus menjelaskan, alasan pihaknya belum dapat mengeluarkan izin edar adalah karena Apple, perusahaan pemroduksi iPhone, belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Tonton:Penyebab iPhone 16 Belum Resmi Dijual Di Indonesia

Terbaru, juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menperin Agus untuk audiensi masalah tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Indonesia Larang Penjualan iPhone 16, Kemendag Terjunkan Tim Pengawas"

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Koperasi berupaya untuk menumbuhkan minat kaum muda terhadap koperasi. Maklum, saat ini partisipasi anak muda untuk bergabung ke koperasi masih minim.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, minimnya minat anak muda untuk ikut koperasi lantaran bisnis koperasi kerap terkesan ketinggalan zaman alias jadul, identik dengan kerja orang tua dan kurang tersentuh modernisasi.

"Padahal demografi kita 52% adalah anak muda, untuknya ketertarikan pada koperasi harus ditumbuhkan," kata Budi pada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Untuk itu, fokus Budi dalam 100 hari kerja pertama pada beberapa hal, salah satunya adalah merombak wajah koperasi agar lebih kekinian dan menarik lebih banyak anak muda di Indonesia.

Selain itu, rebranding menurutnya penting untuk menghilangkan kesan bahwa koperasi adalah bisnis yang mudah bermasalah saat dijalankan.

Kedua, Budi Arie juga memastikan pengawasan koperasi nantinya menggunakan sistem digitalisasi guna meminimalisir penyelewengan.

Ketiga, penguatan tata keola dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, pemerintah akan menyediakan beasiswa untuk peningkatan kapasitas yang diutamakan bagi generasi muda agar ada regenerasi kepengurusan.

"Ini juga upaya untuk mengembangkan hasrat dalam berkoperasi anak muda," ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasinya kepada Polda Metro Jaya yang berhasil menindak kasus penyalahgunaan LPG 3 kg. Atas penindakan itu, perusahaan mendukung penuh tindakan yang dilakukan kepolisian menghentikan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dilakukan para oknum.

"Kami mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penangkapan yang dilakukan untuk penyalahgunaan LPG Subsidi. Pengoplosan LPG subsidi ke LPG non subsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Heppy menjelaskan modus penyalahgunaan LPG Subsidi ini dilakukan dengan cara pelaku membeli LPG 3 kg dari pangkalan. Isi tabung gas melon tersebut lalu dipindahkan ke tabung Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg, yang kemudian tabung oplosan tersebut dijual dengan menggunakan mobil.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, pihaknya juga terus berupaya menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan LPG 3 kg dengan mewajibkan pendaftaran KTP atau NIK bagi konsumen LPG 3 kg dan pencatatan oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP).

"Per 30 September lalu, sudah 97 persen transaksi LPG 3 Kg di 248.145 pangkalan LPG 3 di seluruh Indonesia pangkalan telah tercatat pada MAP. Baik transaksi LPG 3kg dari sektor rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, maupun nelayan sasaran," jelas Heppy.

Mengingat LPG 3 Kg adalah barang subsidi Pemerintah, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran distribusi produk energi ini dan memberikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak penyalahgunaan LPG subsidi di sekitar lingkungan masyarakat.

"Selain mengamankan barang subsidi. Pengawasan dari masyarakat ini juga penting untuk menghindari terjadinya insiden, karena pengoplosan rawan terjadinya kebakaran," tutup Heppy.

Menurut konsumen dapat mengenali produk LPG 3 Kg yang asli dari seal cap atau segel plastiknya, sementara produk LPG BrightGas asli dapat dikenali melalui QR code dan stiker Hologram yang terdapat pada leher tabung.

"Untuk menghindari produk palsu, konsumen dapat membeli LPG Pertamina pada pangkalan dan outlet BrightGas dan juga dapat dilakukan melalui call center Pertamina 135 untuk produk LPG BrightGas," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dari sisi kacamata industri, penurunan harga yang meluas (deflasi) yang terjadi selama lima bulan beruntun sejak Mei hingga September 2024 didorong oleh banyaknya barang impor.

Menperin Agus ditemui di Jakarta, Senin menyatakan penurunan harga secara umum tersebut terjadi mengingat suplai barang dari luar negeri banyak yang masuk ke pasar domestik.

"Deflasi karena banyak barang impor, sehingga karena kalau suplainya banyak apalagi dari impor kan pasti mempengaruhi deflasi," kata Menperin Agus.

Lebih lanjut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyatakan bahwa dengan dibatasinya produk impor murah yang masuk ke pasar domestik bisa menjadi solusi untuk menaikkan harga produk manufaktur, karena hal tersebut bisa meningkatkan permintaan produksi.

Disampaikan Febri, apabila permintaan produksi naik, akan memberikan dampak berkelanjutan berupa keberanian pelaku industri untuk menyerap tenaga kerja baru.

"Kalau ada tenaga kerja baru yang terserap, dan kemudian ada insentif tambahan, maka rumah tangga akan meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya meningkat, maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan meningkat. Dan itu akan mengurangi deflasi. Harga barang-barang juga akan meningkat juga. Karena daya beli masyarakat meningkat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini deflasi yang telah terjadi selama lima bulan beruntun ini bukan sinyal negatif bagi perekonomian.

Hal itu karena deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan deflasi pangan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun.

"Deflasi lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10).

Ia mengatakan belanja masyarakat, utamanya kelompok menengah bawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah.

BPS mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024.

Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan tata kelola kegiatan usaha pertambangan dengan perbaikan tata kelola dan regulasi yang memanfaatkan sistem informasi.

Perbaikan regulasi urusan perizinan mineral dan batubara (minerba), juga digitalisasi metode pengawasan, saat ini tengah menjadi fokus Direktorat Jenderal Minerba.

Untuk menjalankan upaya perbaikan tata kelola minerba, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, badan usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Rita, sinergi ini diperlukan untuk menjawab tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral, di tengah isu kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan transisi energi.

“Tantangan yang ada saat ini harus kita lakukan langkah-langkah perbaikan supaya tantangan yang ada menjadi minor dan pada akhirnya menjadi salah satu langkah dalam perbaikan tata kelola pertambangan mineral,” ujar Rita dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10).

Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Minerba Satya Hadi Pamungkas menjelaskan, terkait perpanjangan IUP, terdapat beberapa aspek yang menjadi evaluasi. Ditjen Minerba memberikan pertimbangan salah satunya didasarkan pada kinerja badan usaha sesuai pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

“Nah ketika kita berbicara perpanjangan, sebenarnya itu opsional. Bisa diberikan atau bisa saja tidak diberikan (izin), karena yang dinilai adalah kinerja perusahaan. Hal ini beralasan sebab pemerintah sudah memberikan masa operasi produksi (pada IUP) selama 20 tahun, jadi penilaiannya perusahaan sudah melakukan apa? sehingga perusahaan dipertimbangkan untuk diberikan perpanjangan,” ungkapnya.

Satya juga menyampaikan badan usaha yang diundang dalam acara ini adalah badan usaha yang masa berlaku IUP Operasi Produksi-nya akan berakhir dalam waktu lima sampai satu setengah tahun.

“Sehingga diharapkan bapak/ibu dapat mengajukan perpanjangan lebih cepat atau tidak melebihi dari batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan perpanjangan,” harap Satya.

Adapun, sosialisasi yang dihadiri oleh 27 badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas proses perizinan, termasuk proses pengajuan dan penerbitan perpanjangan IUP Mineral Logam.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir penerapan kemasan rokok polos bakal mempersulit pengawasan. Padahal, kebijakan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

“Dari sisi kami di Kemenkeu, kami sampaikan juga pada Kementerian Kesehatan. Jika kemasan rokok itu menjadi polos, dari sisi pandangan kami mempunyai risiko dalam aspek pengawasan,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9).

Askolani menjelaskan, dengan kemasan rokok polos tersebut, maka masyarakat tidak bisa membedakan jenisnya. Hal itu juga berkaitan dalam penentuan golongan rokok karena menjadi basis pengawasan dari Bea Cukai.

“Risiko ini bisa menjadi nyata kalau kebijakan kemasan polos diterapkan dan kita tidak bisa kasat mata membedakan rokok dan jenisnya. Itu ,” ujar Askolani.

Padahal, yang menjadi deteksi awal Bea Cukai adalah jenis kemasan rokok. Untuk itu, Askolani sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Industri.

Kerugian hingga Dampak Downtrading

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejumlah dampak negatif yang bakal terjadi jika pemerintah jadi menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugian tersebut diperkirakan bakal mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut bukan hanya bagi industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah. "Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi dari kebijakan kemasan polos tersebut dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena aturan tersebut membuat tidak ada perbedaan antara satu merek dengan yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya konsumsi rokok.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir penerapan kemasan rokok polos bakal mempersulit pengawasan. Padahal, kebijakan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

“Dari sisi kami di Kemenkeu, kami sampaikan juga pada Kementerian Kesehatan. Jika kemasan rokok itu menjadi polos, dari sisi pandangan kami mempunyai risiko dalam aspek pengawasan,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9).

Askolani menjelaskan, dengan kemasan rokok polos tersebut, maka masyarakat tidak bisa membedakan jenisnya. Hal itu juga berkaitan dalam penentuan golongan rokok karena menjadi basis pengawasan dari Bea Cukai.

“Risiko ini bisa menjadi nyata kalau kebijakan kemasan polos diterapkan dan kita tidak bisa kasat mata membedakan rokok dan jenisnya. Itu ,” ujar Askolani.

Padahal, yang menjadi deteksi awal Bea Cukai adalah jenis kemasan rokok. Untuk itu, Askolani sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Industri.

Kerugian hingga Dampak Downtrading

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejumlah dampak negatif yang bakal terjadi jika pemerintah jadi menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugian tersebut diperkirakan bakal mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut bukan hanya bagi industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah. "Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi dari kebijakan kemasan polos tersebut dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena aturan tersebut membuat tidak ada perbedaan antara satu merek dengan yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya konsumsi rokok.