Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 sebanyak 7,47 juta orang. Komposisi itu berasal dari 215,37 juta penduduk usia kerja dan 152,11 juta angkatan kerja yang tidak terserap.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah pengangguran itu turun 390 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang atau menurun sekitar 0,39 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/224).

Dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%.

"Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan," jelas Amalia.

Amalia memaparkan jumlah orang bekerja saat ini mencapai 144,64 juta orang, bertambah 4,79 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terdiri dari pekerja penuh 98,45 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang, dan setengah pengangguran 11,56 juta orang.

Hal itu membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat mencapai 70,63% pada Agustus 2024, lebih tinggi jika dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 69,48%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,66% dibandingkan TPAK perempuan 56,42%.

"Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Selama periode Agustus 2023-Agustus 2024, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan," ucapnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto membeberkan peran penting industri tembakau terhadap perekonomian. Adik menilai industri ini punya peran dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki lahan tembakau hingga 200 ribu hektare. Menurut Adik luas lahan tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan demi menjamin serapan tenaga kerja tetap terjaga.

"Untuk kita supaya sesuai dengan targetnya Presiden Prabowo 8%, minimal dari 200 ribu hektare ini harus bertahan, syukur-syukur bisa meningkat. Karena kalau lahannya luasannya meningkat, itu berarti ada petani baru, ada tenaga kerja baru di sektor petani, buruh tani, dan sebagainya," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya dari 200 hektare lahan tembakau itu jumlah serapan tenaga kerja mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Ia juga mengingatkan bahwa tenaga kerja di sektor pertanian perlu dijaga demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

"Karena dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang ada, khususnya di pedesaan, tentunya para buruh tani dan petani memperoleh upah, petani memperoleh hasil. Di situlah muncul investasi. Yang buruh tani beli sepeda motor, petani beli mobil atau beli sepeda motor, itulah perputaran perekonomian terkait di petani dan buruh tani di tembakau," jelas Adik.

Pada kesempatan itu ia menyebut jumlah industri hasil tembakau di Jawa Timur mencapai 525 industri. Jumlah tersebut merupakan campuran antara industri kecil dan besar.

Industri tersebut juga harus dikembangkan dengan mendatangkan investasi-investasi baru. Pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada serapan tenaga kerja.

"Investasi-investasinya harusnya ditingkatkan untuk penyerapan tenaga kerja," tutupnya.

Menteri Koperasi Budi Arie mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono. Keduanya membahas kerja sama dalam bentuk keterlibatan koperasi di sektor pangan, seperti penyaluran dan penyerapan komoditas strategis seperti beras.

Budi Arie mengatakan, agenda ini merupakan diskusi awal bersama Bulog usai dirinya menjabat sebagai Menteri Koperasi. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi.

"Kami berdiskusi mengenai hal-hal strategis kerja sama Kementerian Kooperasi dengan Perum Bulog, terutama dalam penyaluran dan penyerapan berbagai komoditas strategis, khususnya beras, jagung, kedelai, daging, dan sebagainya. Jadi keterlibatan kooperasi ini diharapkan juga makin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Budi Arie, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Budi Arie mengatakan, ke depan pihaknya menyasar Koperasi Unit Desa (KUD) untuk piloting project. Adapun KUD-KUD ini tengah dalam proses revitalisasi. Selain itu, pihaknya juga akan menyortir koperasi-koperasi yang sehat.

"Karena Bulog hari ini sudah punya 1.596 gudang di seluruh Indonesia. Yang pasti tadi yang dikatakan Pak Dirut Bulog, keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilisasi harga. Karena pangan ini nggak boleh gejolak-gejolak, kasihan rakyat," ujarnya.

Ia sendiri belum dapat merincikan kerja sama tersebut. Namun ia memastikan, kerja sama ini dapat membantu meningkatkan gairah di sektor koperasi juga membantu petani memperoleh harga komoditas yang lebih baik serta menghindari tengkulak.

Sementara itu, Wahyu Suparyono mengatakan, pihaknya membuka jalan untuk menjalin kerja samadi dalam ekosistem Bulog. Adapun Bulog sendiri mempunyai tugas menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisator dari pangan.

"Kami tadi sudah lapor kepada Bapak Menteri(Budi), ke depan baik itu penyaluran,baik itu penyerapan dari gabah petani.Saya sudah memohon izin kepada Bapak Menteri Kooperasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan koperasi," ujar Wahyu.

Dengan kerja sama ini, harapannya ekonomi di koperasi pun juga akan bergerak bersama-sama Bulog, dan saling menguntungkan di tingkat operasional. Selain itu, ia juga menyasar kerja sama dalam lingkup pengelolaan pergudangan.

"Infrastruktur Bulog saat ini sangat memadai saya kira dengan kapasitas gudang.Kami memiliki 1.596 gudang tersebar di 30 provinsi dengan kapasitas 4 juta ton. Mudah-mudahan slot-slot ini sebagian juga bisa kita kerja sama dengan koperasi," kata dia.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan dalam beberapa hari ke depan kedua belah pihak akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Saat ini MoU tersebut masih digodok dan selanjutnya didetailkan dengan operasional lapangan.

Opsi rencana impor beras 1 juta ton di akhir tahun 2024 dan awal 2025 oleh Kementerian Perdagangan dinilai harus dihitung dengan cermat. Pasalnya, tahun 2024 Indonesia sudah impor 3,5 juta ton beras.

"Boleh saja prediksi dan opsi soal produksi beras nasional, tapi soal impor 1 juta ton beras dari India pastikan produksi dalam negeri dan penyerapan gabah petani maksimalkan dulu," papar Anggota Komisi 4 DPR FPKS Riyono Aleg dalam pernyataan persnya, Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan catatan BPS, pada 2020 pergerakan produksi beras mencapai 54,56%, masih lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya 54,60%. Sementara total luasan panen pada 2020 lalu mencapai 10,66 juta hektare, dengan sentra produksi terbesarnya Provinsi Jawa Timur.

Harga gabah kering giling di tingkat petani masih mengalami kenaikan sebesar Rp 5.320 atau naik 0,03 persen. Ke depan, pergerakan produksi harga gabah kering panen masih akan meningkat.

Di samping itu, produksi beras pada 2020 lalu juga naik 31,33% ketimbang 2019 hanya 31,31%. Meski naik tipis, pemerintah berhasil mengendalikan produksi beras, sehingga kebutuhan masyarakat masih tercukupi dengan baik.

Produksi beras 2022 sebesar 54,75 ton GKG setara 31,54 juta ton beras naik 0,59% dari 2021 sebesar 184.50 ribu ton dengan luas panen 10,54 juta Ha. Pada 2023 turun 2,29% menjadi 53,98 juta GKG setara 31,10 juta ton beras. Kebutan beras nasional tahun 2023 tertinggi sejak 5 tahun terakhir dengan kisaran 22,64 juta ton beras. Data BPS memperkirakan produksi 2024 juga turun di kisaran 52,66 juta GKG setara 30,34 juta ton beras. Turun 1,32 juta ton dibanding 2023.

"Produksi gabah turun seiring turunnya luasan lahan produktif kita, tetapi turunnya masih dalam batas 'margin' error yang sebenarnya bisa ditoleransi untuk kebutuhan dalam negeri" tambah Riyono.

Pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief PA berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), diproyeksikan produksi beras sejak Juni sampai September 2024 terus bertumbuh. Estimasi produksi beras di Juni 2,06 juta ton dan meningkat pada bulan Juli menjadi 2,18 juta ton.

Peningkatan secara signifikan terjadi pada estimasi produksi beras di Agustus dan September yang masing-masing dapat mencapai angka 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton. Angka itu sudah di atas kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional yakni sebesar 2,55 juta ton.

"Jika mau impor, cek dulu penugasan ke Bulog untuk serap gabah petani 600.000 ton bagaimana realisasinya? Jika belum terpenuhi ya optimalkan dulu gabah petani, jangan beras petani asing" tutup Riyono.

Simak Video: Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

[Gambas:Video 20detik]

Tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat

Kabupaten Paser, Kaltim (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penyerapan beras dalam negeri melalui Perum Bulog mencapai 908 ribu ton yang dilakukan sejak Januari sampai minggu ketiga September 2024.

"Tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis

Arief mengatakan bahwa sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog kian meningkat, yakni mencapai 994 ribu ton, kemudian pada 2023 berhasil menyerap beras sampai 1 juta ton.

Menurut Arief, pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Bapanas bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani yang kemudian disalurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras non tunai (BPNT) sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pengadaan dalam negeri sebanyak 600.000 ton.

"Mudah-mudahan untuk penyangga seluruh Indonesia bisa kita peroleh dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk beras PSO dan komersial" kata Wahyu.

Dengan harga patokan HPP beras sebesar Rp11.000/kg, Perum Bulog memintas Bapanas untuk melakukan fleksibilitas harga dalam periode tertentu agar bisa menggandeng asosiasi dalam penguatan stok beras dalam negeru.

"Harapannya tentu kita minta pengarahan dari Bapak Kepala Badan Pangan Nasional akan memberikan bentuk fleksibiltas tapi dengan periode tertentu, supaya kita bisa ajak Perpadi, HKTI dan KTNA dan asosiasi lainnya supaya bersama-sama berkontribusi dalam penguatan stok dengan harga yang bagus baik di tingkat petani dan penggilingan," kata Wahyu.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, investasi untuk mendorong hilirisasi perlu didukung. Misalnya hilirisasi dalam penciptaan ekosistem kendaraan listrik, yang pada ujungnya mampu menekan emisi karbon.

"Kalau lingkungan, listrik itu mampu untuk menurunkan emisi, karena tidak ada emisi karbon monoksida dan itu pasti emisinya turun. Dan juga itu sudah pasti," katanya kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Saat ini Indonesia memiliki pusat hilirisasi nikel di beberapa lokasi, seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Yayan menilai industri yang tumbuh di sana memberi efek positif bagi perekonomian, misalnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Jadi peningkatan nilai tambah atau hilirisasi ini itu mengubah dari nikel tadi menjadi baterai, kemudian masuk menjadi industri mobil, tapi untuk di domestik yang mampu untuk menciptakan economic multiplier dan meningkatkan lapangan kerja," imbuhnya.

Senada, peneliti Indef Abra Talatof menyebut program hilirisasi mampu menjadi solusi atas permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja yang masif dan berkualitas, di tengah minimnya tambahan tenaga kerja formal.

"Dengan hilirisasi bisa menciptakan penyerapan lapangan kerja yang makin masif, di tengah semakin minimnya tambahan trenaga kerja formal dan semakin tergerusnya segmen kelas menengah. Hilirisasi punya kaitan erat dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas," ujar Abra.

Walaupun jumlah pengangguran di Indonesia berkurang , kata dia, tapi faktanya yang meningkat adalah tenaga kerja informal. Oleh karena itu ia menilai hilirisasi ini menjadi jalan strategis menciptakan pekerjaan formal yang berkualitas. (ily/rrd)

Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah ternyata belum maksimal, jumlahnya baru mencapai 4,3 juta ton atau 41,95% dari alokasi 9,55 juta ton. Ombudsman RI mengatakan pemerintah bisa menempuh satu cara untuk menyelesaikan hal tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai serapan masih tergolong rendah dan bisa menyebabkan tidak tercapainya target Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Yeka mengatakan rendahnya realisasi serapan disebabkan lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

"Penyebaran informasi tentang penambahan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton baru direspons oleh petani di bulan Juni 2024," kata Yeka dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, Yeka mengungkap penyebab lain adalah masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi karena terjadi kebimbangan dan kekhawatiran dari distributor dan kios pupuk bersubsidi lantaran tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Dia menjelaskan jumlah pupuk bersubsidi yang dikoreksi pada 2023 mencapai sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari hingga Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton, angka ini disebutnya bisa terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Ombudsman pun menemukan bahwa masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi. "Berdasarkan audit data penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir," beber Yeka.

Yeka pun menilai jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah seperti sekarang maka bakal berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pemerintah masih memiliki sisa waktu empat bulan untuk meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Namun di sisi lain, Yeka menuturkan perlu ada streamlining atas hambatan verifikasi yang selama ini menjadi kendala dalam angka serapan penebusan pupuk bersubsidi. "Salah satunya dengan perubahan juknis dan penggantian 954.000 petani yang tidak menebus dalam 3 tahun terakhir ini," tutur Yeka.

Selain itu, Yeka menjelaskan perubahan juknis penyaluran pupuk bersubsidi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses pupuk bersubsidi. KTP dapat menjadi alat sah dalam penebusan pupuk bersubsidi, sehingga konsekuensinya tidak diperlukan lagi petani melakukan tanda tangan digital.

Mengutip data PT Pupuk Indonesia, Yeka mengatakan terdapat sekitar 1.200 ton pupuk bersubsidi yang sudah disalurkan, namun tidak lolos tahapan verifikasi dan validasi akibat tanda tangan yang tidak sama dengan KTP.

Karena itu, dia mendorong agar petani dapat mewakilkan penebusan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani atau keluarga dengan bukti penebusan yang jelas. Adapun surat kuasa kepada perwakilan kelompok tani juga disarankan dibuat sesederhana mungkin dan tanpa biaya tambahan.

"Ombudsman menangkap aspirasi para petani, pemilik kios, dan tim verifikasi dan evaluasi. Mereka berharap agar setiap langkah yang diambil dalam proses ini tetap sederhana dan mudah dipahami, tetapi tidak mengabaikan pentingnya tertib administrasi," pungkas Yeka.