IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) melakukan kunjungan kerja bersama ke Kanada dalam kegiatan The Canadian Institutional Investors Roundtable on the Indo-Pacific (CIIRIP), Senin (28/10/2024) lalu.

Keikutsertaan ketiga lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) tersebut pada gelaran CIIRIP dalam rangka menjajaki berbagai potensi kerja sama investasi di Indonesia di berbagai sektor, khususnya pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang strategis.

Melalui pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen selama 10 tahun terakhir, penghasilan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.536,5 pada Triwulan II-2024 hingga bonus demografi, menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.

"Partisipasi ini merupakan kesempatan berharga bagi IIF untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia pada kancah Internasional. Partisipasi ini merupakan kesempatan berharga bagi IIF untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia," ujar Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

CIIRIP sendiri diselenggarakan oleh Canada’s Indo-Pacific Trade Representative (CIPTR) untuk memungkinkan komunitas investor institusional Kanada berkumpul dan terlibat dalam isu-isu kunci terkait investasi di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia.

Dengan nilai total aset investasi lebih dari USD1 triliun (CAD), CIIRIP membuka peluang investasi yang sangat besar di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Indonesia.

"IIF meyakini bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kanada akan semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dari sektor Infrastruktur," ujar Rizki.

(taufan sukma)

JAKARTA - PT Sonar Nusantara Utama, pemimpin penyedia teknologi survei di Indonesia melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) . Penandatanganan kontrak dengan PII ini diwakilkan oleh Bambang Goeritno, M.Sc., MIPA., IPU., APEC Eng., selaku Sekretaris Jenderal PII.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk mendorong inovasi dan pengembangan kompetensi insinyur di bidang geospasial yang sangat penting bagi pembangunan nasional . Inisiatif utama dari kerjasama ini adalah agar PT Sonar Nusantara Utama dapat terlibat dalam program pelatihan dan sertifikasi oleh PII.

PT Sonar Nusantara Utama berharap bahwa dengan memperkenalkan PII kepada mahasiswa, mereka dapat memahami lebih dalam tentang peran dan tujuan organisasi profesi insinyur di Indonesia, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi di masa depan.

?Kerjasama ini merupakan langkah strategis bagi kami untuk tidak hanya mengembangkan industri survei di Indonesia, tetapi juga untuk membekali generasi insinyur muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini,? ujar CEO PT Sonar Nusantara Utama, Esha Etlin Saratoga.

Sebagai bagian dari kemitraan ini, PII juga telah berpartisipasi sebagai salah satu narasumber talkshow dalam acara Leica Innovate Asia Tour - Balikpapan 2024 yang diselenggarakan oleh PT Sonar Nusantara Utama dan Leica Geosystems pada 11 September 2024 lalu. Dari PII di wakilkan oleh Ir. Habibie Razak, FIEAust., EngExec., IntPE(Aus), selaku Direktur Eksekutif PII.

Dalam acara ini PII membicarakan terkait pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoptimalisasikan perkembangan teknologi geospasial, yang diharapkan menjadi platform untuk berbagi inovasi terkini dalam teknologi survei dan memperkuat hubungan antara industri, sumber daya manusia, dan akademisi.

Ke depannya, PT Sonar Nusantara Utama berharap agar kerjasama ini dapat berkembang lebih jauh, mencakup berbagai kegiatan pengembangan kerjasama asosiasi dengan segmen industri lainnya, serta menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dalam berbagai kondisi.

?Kami melihat banyak potensi dalam kemitraan ini dan berharap dapat terus bekerja sama dengan PII untuk memajukan sektor teknik dan teknologi survei di Indonesia,? tambah Esha.

Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen PT Sonar Nusantara Utama untuk terus mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam negeri, serta memperkuat ekosistem industri survei di Indonesia.

JAKARTA, investor.id – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sepanjang tahun 2023 lalu mencatatkan pendapatan sebesar Rp 1,32 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 836 miliar.

Dalam laporan tahunan 2023, salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut mencatatkan kinerja positif yang terlihat dari hasil score assessment GCG dengan nilai 90 (Sangat Baik).

Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan pendapatan dan laba tersebut merupakan capaian tertinggi semenjak didirikan pada 30 Desember 2009. Selain itu, efisiensi kinerja PT PII juga ditunjukkan perseroan dengan marjin laba bersih yang mencapai 63% dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 37%.

“Dengan pencapaian ini, kami akan terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja tahunan maupun kinerja keberlanjutan kami,” kata Sutopo dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (11/10/2024).

Dalam upaya perseroan menunjukkan komitmen melalui tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, Annual Report Award (ARA) 2023 memberikan penghargaan kepada PT PII. PT PII berhasil menjadi satu-satunya pemenang pada kategori Non Go Publik Keuangan bersaing dengan 167 perusahaan dari 10 kategori.

Penyelenggaraan ARA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta, yang berstatus publik maupun non-publik, atas keterbukaan informasi dan keberlanjutan dalam Laporan Tahunan.

Adapun pelaksanaan ARA 2023 yang merupakan pelaksanaan ke-19 kalinya sejak tahun 2002 lalu tersebut terselenggara melalui kerja sama dari tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA.

Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar.

Sutopo menyampaikan bahwa sejalan dengan tema ARA 2023, yaitu Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation, keikutsertaan PT PII dalam ajang ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam implementasi praktik governansi serta integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan strategis dan proses bisnis perseroan dalam rangka penciptaan nilai jangka panjang yang serta diungkapkan di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, khususnya di tahun buku 2023.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, kembali menorehkan prestasi pemenang pada ajang penghargaan Annual Report Award (ARA) 2023.

Perseroan menjadi satu-satunya pemenang pada kategori Non Go Publik Keuangan bersaing dengan 167 perusahaan dari 10 kategori. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT PII pada acara Malam Penganugerahan Annual Report Award 2023.

“Dengan pencapaian ini, perseroan berkomitmen terus meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja tahunan maupun kinerja keberlanjutan," kata Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Penyelenggaraan ARA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta, yang berstatus publik maupun non-publik, atas keterbukaan informasi dan keberlanjutan dalam Laporan Tahunan.

Adapun pelaksanaan ARA 2023 yang merupakan pelaksanaan ke-19 kalinya sejak tahun 2002 tersebut terselenggara melalui kerja sama dari tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan - perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA.

Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar.

Wahid Sutopo menyampaikan keikutsertaan PT PII dalam ajang ini merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam implementasi praktik governansi serta integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan strategis dan proses bisnis Perseroan dalam rangka penciptaan nilai jangka panjang yang serta diungkapkan di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, khususnya di tahun buku 2023.

Sebagai salah satu SMV di bawah Kementerian Keuangan yang berbentuk BUMN, penerapan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik serta keberlanjutan terus akan dilakukan di dalam setiap proses bisnis Perseroan sehingga dapat menjadi acuan dalam praktik governansi korporat di Indonesia.

Sebagai informasi, PT PII mencatatkan kinerja positifnya pada Laporan Tahunan 2023. Hal ini dibuktikan dari hasil score assessment GCG dengan nilai 90 (Sangat Baik).

Selain itu, pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2023 sebesar Rp1,32 triliun dengan laba bersih sebesar Rp836 miliar.

Pendapatan dan laba merupakan capaian tertinggi PT PII, BUMN yang merupakan SMV Kemenkeu semenjak didirikan pada 30 Desember 2009.

Selain itu, efisiensi kinerja PT PII juga ditunjukkan Perseroan dengan marjin laba bersih yang mencapai 63 persen dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 37 persen.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII kembali membuktikan diri sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik melalui penghargaan di Annual Report Award (ARA) 2023. Penghargaan ini menempatkan pihaknya sebagai satu-satunya pemenang dalam kategori Non Go Publik Keuangan.

Direktur Utama PT PII, Wahid Sutopo menyampaikan pentingnya keberlanjutan dan transparansi dalam praktik bisnis perusahaan. Pihaknya mengapresiasi penghargaan terkait sebagai bukti komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

"Dengan pencapaian ini, kami akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja tahunan maupun kinerja keberlanjutan kami," ujarnya dilansir Jumat (11/10).

Sutopo juga menekankan bahwa keberhasilan pihaknya ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga mencerminkan dedikasi perusahaan untuk menjalankan mandat dari pemerintah, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui pendekatan Good Corporate Governance (GCG).

Penghargaan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga berhasil mempertahankan marjin laba bersih yang mencapai 63%, serta efisiensi operasional dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 37%.

Adapun Annual Report Award adalah penghargaan tahunan yang memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai unggul dalam penerapan keterbukaan informasi dan aspek keberlanjutan dalam laporan tahunan mereka.

ARA 2023 ini terselenggara melalui kerja sama dari tujuh lembaga penting, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Bursa Efek Indonesia, serta Komite Nasional Kebijakan Governansi.

Bisnis.com, JAKARTA — Berakhirnya musim penyampaian laporan keuangan semester I/2024 segera diikuti oleh pengumuman dividen interim tahun buku 2024. Sedikitnya ada 10 emiten yang sudah mengumumkan aksi korporasi tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, ada 10 emiten yang mengumumkan pembagian dividen interim tahun buku 2024. Teranyar, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII) memutuskan dividen interim tahun buku 2024 senilai Rp46,9 miliar atau Rp4,55 per saham. Dividen itu akan dibagikan pada 20 September 2024.

Sebelumnya, PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) juga menetapkan dividen interim tahun buku sebesar Rp206,25 miliar atau Rp110 per saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan pada 6 September 2024.

Emiten perkebunan PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) memberikan kisi-kisi pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024.

Investor Relations SGRO Stefanus Darmagiri menjelaskan pada awal tahun 2024, perusahaan telah membagikan dividen final sebesar Rp121 per saham. Dividend payout ratio tersebut adalah sebesar 45% dari laba bersih tahun 2023 yang telah dibayarkan Juni 2024.

“Terkait pembagian dividen interim untuk 2024, kami sedang melakukan review yang akan disesuaikan dengan kebutuhan belanja modal, cash flow pada tahun 2024 serta bujet 2025 SGRO yang sedang dalam persiapan penyusunan,” ucap Stefanus, Rabu (21/8).

Dia melanjutkan mengenai pembagian dividen tahunan, SGRO akan menyesuaikan dividen tersebut dengan kinerja keuangan serta kebutuhan belanja modal SGRO pada tahun depan yang pada saat ini sedang dalam persiapan penyusunan.

“Sebagai gambaran, secara historis SGRO telah membagikan dividen dengan payout ratio terhadap laba bersih perseroan pada rentang 10%–50%,” ujar Stefanus.

Emiten teknologi PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL) juga membuka peluang mengenai pembagian dividen perseroan.

Sementara itu, emiten terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) juga tercatat rutin membagikan dividen interim kepada pemegang sahamnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, BBCA membagikan dividen sebanyak dua kali untuk satu periode tahun buku keuangan sejak 2004. Pertama, perseroan membagikan dalam bentuk dividen interim yang biasanya diumumkan pada rentang September hingga Desember. Kedua, BBCA membagikan dividen final.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja pun buka suara terkait dengan proyeksi tebaran dividen interim tahun ini.

“Dividen interim nanti Desember, tunggu, sabar,” katanya setelah acara konferensi pers BCA Expo pada Jumat (16/8).

Terpisah, Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas memperkirakan pembagian dividen interim tahun ini dapat mengalami penurunan seiring dengan koreksi harga komoditas dibandingkan dengan 2023.

“Penurunan ini terjadi karena secara mayoritas, emiten-emiten yang rutin membagikan dividen interim berada di sektor energi dan perbankan,” ujarnya.

Dengan sentimen tersebut, Sukarno menuturkan pelaku pasar dapat mencermati emiten-emiten blue chip di sektor perbankan dan energi dalam hal pembagian dividen interim ini.

Beberapa emiten yang menjadi top picks Kiwoom Sekuritas di sektor perbankan adalah BBRI, BMRI, serta BBCA. Sementara itu, emiten di sektor energi yang dapat dicermati pelaku pasar adalah MEDC, ADRO, dan ITMG.

Berikut daftar lengkap jadwal pembayaran dividen interim 2024 dari 10 emiten pada 15 Agustus 2024 hingga 20 September 2024:

Jadwal Pembayaran Dividen Interim 2024
Emiten	Nilai Dividen Interim 2024 (Rp Miliar)	Dividen per Lembar (Rp/Saham)	Jadwal Pembayaran Dividen
AKR Corporindo (AKRA)	986,85	50	15 Agustus 2024
Selamat Sempurna (SMSM)	201,55	35	21 Agustus 2024
Samudera Indonesia (SMDR)	32,75	2	28 Agustus 2024
Bank Amar Indonesia (AMAR)	47,73	2,65	30 Agustus 2024
IMC Pelita Logistik (PSSI)	146,65	28	30 Agustus 2024
Dana Brata Luhur (TEBE)	19,27	15	26 Agustus 2024
Mark Dynamics Indonesia (MARK)	76,00	20	6 September 2024
Multipolar Technology (MLPT)	206,25	110	6 September 2024
Prima Globalindo Logistik (PPGL)	3,5	4,54	11 September 2024
Batavia Prosperindo Internasional (BPII)	46,9	4,55	20 September 2024

Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah

----------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 20 Juli 2024 dimulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli 2024.

Disusul, Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Selanjutnya, transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Berikutnya, peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Sudaryono, politikus Gerindra yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Terakhir, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan....

<!--more-->

1. Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, Fokus Awasi Gudang Distributor dan Importir

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli 2024. Satgas akan mulai bekerja setelah terlebih dahulu merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ditargetkan selesai pada Senin pekan depan.

“Satgas paling cepat mulai bekerja pada Selasa,” ujar Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juli 2024.

Satgas itu telah diresmikan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Kepmendag ditandatangani Zulhas pada Kamis, 18 Juli 2024 dan mulai berlaku di hari yang sama hingga hingga 31 Desember 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. “Iya semua diawasi, tapi fokus kepada distributor dan importir,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, segala hal yang statusnya ilegal wajib ditindak sesuai hukum di negara tersebut. Zulhas mengatakan para pedagang juga tidak perlu panik jika merasa tak bersalah. “Berdagang saja terus. (Pusat perbelanjaan) kalau diperlukan (diawasi), tapi bukan sasarannya. Kalau diperlukan informasi, kan bisa,” katanya.

Zulhas juga menyoroti kabar adanya pengawasan yang sudah berjalan di pusat-pusat perbelanjaan kendati satgas baru disahkan dan paling cepat bisa bekerja pada Selasa pekan depan. “Tapi kalau ada, tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan, silakan saja. Tapi satgas ini baru akan bekerja, misalnya mungkin Juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea.....

<!--more-->

3. Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea, Kapan Mulai Bisa Belanja di Korea dengan QRIS?

Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ekonom Core Beberkan Tantangan yang akan Dihadapi Sudaryono sebagai Wamentan Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Salah satu pejabat yang dikukuhkan adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Mantan asisten pribadi Prabowo tersebut mulai bekerja di kabinet di sisa akhir pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung bulan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi politikus Gerindra tersebut sebagai Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun....

<!--more-->

5. PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

"Total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM Semarang Barat ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun," kata Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho dalam acara Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang Jawa Tengah, Jumat, 20 Juli 2024.

Dia menjelaskan, total nilai investasi Rp 534 triliun itu terdiri atas Rp 471 triliun untuk nilai investasi proyek infrastruktur dan Rp 63 triliun untuk nilai investasi proyek non-infrastruktur.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

"Total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM Semarang Barat ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun," kata Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho dalam acara Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang Jawa Tengah, Jumat, 20 Juli 2024.

Dia menjelaskan, total nilai investasi Rp 534 triliun itu terdiri atas Rp 471 triliun untuk nilai investasi proyek infrastruktur dan Rp 63 triliun untuk nilai investasi proyek non-infrastruktur.

Adapun jumlah 53 proyek yang diberikan penjaminan oleh PT PII meliputi 45 proyek infrastruktur dan delapan proyek non-infrastruktur.

Penjaminan proyek tersebut mencakup sejumlah sektor, yakni ketenagalistrikan, air minum, transportasi, jalan, telekomunikasi, dan konservasi energi.

Sedangkan total nilai penjaminan yang dilakukan PT PII sebesar Rp 99 triliun, yang terdiri atas nilai penjaminan proyek infrastruktur Rp 91 triliun dan non infrastruktur Rp 8 triliun.

Sementara itu khusus di Jawa Tengah, PT PII memberikan penjaminan infrastruktur kepada PLTU Batang dengan nilai Rp 70 triliun, Tol Batang-Semarang Rp 14 triliun, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Rp 0,4 triliun, Tol Semarang-Demak Rp 5,4 triliun, serta Tol Jogja Bawen Rp 14,3 triliun.

Selain proyek infrastruktur dan non-infrastruktur, PT PII juga memberikan penjaminan terhadap korporasi dengan nilai penjaminan Rp 2,3 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia merupakan institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang dibuat guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Public Private Partnership.

Salah satu dukungan PII terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur Public Private Partnership melalui penyediaan penjaminan atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah.

Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnerships (PPP) adalah sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).

ANTARA

Bisnis.com, SEMARANG – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII telah melakukan penjaminan untuk berbagai proyek dengan nilai investasinya Rp534 triliun per Juni 2024.

Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, penjaminan dilakukan pada proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang mencapai Rp471 triliun.

Di samping itu, penjaminan untuk proyek non-infrastruktur juga dilakukan dengan nilai investasi mencapai 63 triliun.

“Kami di PII sudah menjamin proyek dengan nilai investasi Rp 471 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp63 triliun proyek non-infrastruktur, dan total nilai investasi di Rp534 triliun,” katanya dalam acara Press Tour Kementerian Keuangan, Kamis (19/7/2024).

Ridho menjelaskan, PT PII melakukan penjaminan senilai Rp99 triliun untuk total sebanyak 53 proyek, termasuk diantaranya proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).

“Selain itu juga kami melakukan penjaminan untuk korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dulu, kita ada penjaminan sebesar Rp2,3 triliun,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ridho mengatakan bahwa PT PII saat ini tercatat memiliki ekuitas sebesar Rp16 triliun, tapi penjaminan proyek yang dilakukan senilai Rp534 triliun.

“Artinya kita bisa me-leverage atas PMN [penyertaan modal negara] yang diberikan kepada PT PII sebagai enabler untuk proyek yang nilainya Rp534 triliun,” jelasnya.

Dia mencontohkan, lima proyek di Jawa Tengah yang dijamin oleh PT PII, di antaranya PLTU Batang, Tol Batang-Semarang, SPAM Semarang Barat, Tol Semarang-Demak, dan Tol Bawen-Jogja.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengangkat Hadiyanto sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII lima tahun ke depan.

Hadiyanto merupakan mantan pejabat eselon I Kementerian Keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan, pemilihan komisaris merupakan amanah dan wujud kepercayaan pemegang saham yang seyogyanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu tersebut.

Menurutnya, PII memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah memiliki ekspektasi yang cukup tinggi kepada PII, sehingga kita berharap dewan komisaris harus mampu menjalankan peran pengawasan yang optimal, sehingga tugas SMV ke depan dapat berjalan dengan baik,” kata Rionald dalam keterangan resmi, Jumat (19/7).

Pengangkatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No 297 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang disahkan pada 17 Juli 2024.

Dalam KMK tersebut, pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai Komisaris Utama PII yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2023.

Rionald berharap agar seluruh SMV Kemenkeu yang memiliki peran penting sebagai fiscal tools, merepresentasikan reputasi Kemenkeu untuk saling bersinergi untuk memberikan yang terbaik bagi negeri.

Sementara itu, Direktur Utama PII, M. Wahid Sutopo mengatakan, dengan diangkatnya Hadiyanto sebagai Komisaris Utama PII ini diharapkan dapat semakin meningkatkan profesionalisme perseroan dalam menjalankan mandatnya sebagai SMV Kementerian Keuangan yang mendukung pembangunan infrastruktur lewat skema innovative financing.

“Kami yakin sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Hadiyanto dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kinerja PII dapat terus meningkat sesuai dengan visi misi dan rencana jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan," tutur Sutopo.

(FAY)

IDXChannel- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mengungkapkan portofolio penjaminan infrastruktur perusahaan di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Tengah.

Deputi Direktur Bidang III PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Muhammad Ridho mengungkapkan perseroan melakukan penjaminan infrastruktur di Jawa Tengah untuk setidaknya 5 proyek.

Kelima proyek infrastruktur di Jawa Tengah yang mendapatkan penjaminan itu diantaranya, PLTU Batang Rp70 triliun, Tol Jogja-Bawen Rp14,3 triliun, Tol Batang-Semarang Rp14 triliun, Tol Semarang-Demak Rp5,4 triliun dan SPAM Semarang Barat dengan nilai penjaminan Rp0,4 triliun.

Dikatakan Ridho, per Juni 2024, total nilai investasi di seluruh Indonesia mencapai Rp534 triliun dengan rincian proyek infrastruktur mencapai rp471 triliun dan non infrastruktur menca;ai Rp63 triliun.

Kemudian untuk total jumlah penjaminannya sebanyak 53 proyek yang terdiri dari 45 proyek infrastruktur dan 8 proyek non infrastruktur.

"Total nilai penjaminanny mencapai Rp99 triliun dengan rincian Rp91 triliun nilai penjaminan proyek infrastruktur an Rp8 triliun nilai penjaminan proyek non infrastruktur," ujarnya dalam acara "Press Tour dan Site Visit Proyek KPBU SPAM Semarang Barat" di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

Ridho juga mengatakan bahwa PII masih menjamin beberapa korporasi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total 23 sertifikat dengan nilai penjaminan korporasi mencapai Rp2,3 triliun.

(SAN)

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan masih ada 21 perusahaan yang masih berada dalam pipeline IPO. Adapun 2 diantaranya merupakan perusahaan dengan aset di atas Rp250 miliar.

Direktur Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna menyebutkan sampai dengan 12 Juli 2024 telah tercatat 32 Perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp4,93 Triliun.

Berdasarkan patauan dataindonesia.id jumlah IPO pada Semester I/2024 setara dengan 31,65% dari jumlah emiten yang IPO pada 2023 lalu sebanyak 79 perusahaan. Namun, nilai penghimpunan dana dari IPO hanya 7,29% dari total perolehan dana sepanjang 2023 yang senilai Rp54,14 triliun.

Kendati demikian, masih terdapat 21 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Sebagai informasi, berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017 3 Perusahaan aset skala kecil dengan aset di bawah Rp50 miliar.

Lalu 16 perusahaan aset skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar. Terakhir 2 perusahaan aset skala besar dengan nilai di atas Rp250 miliar.

Rincian Sektor Pipeline IPO BEI per 12 Juli 2024:

• 1 Perusahaan dari sektor Basic Materials

• 2 Perusahaan dari sektor Consumer Cyclicals

• 7 Perusahaan dari sektor Consumer Non-Cyclicals

• 2 Perusahaan dari sektor Energy

• 2 Perusahaan dari sektor Financials

• 2 Perusahaan dari sektor Healthcare

• 2 Perusahaan dari sektor Industrials

• 0 Perusahaan dari sektor Infrastructures

• 0 Perusahaan dari sektor Properties & Real Estate

• 2 Perusahaan dari sektor Technology

• 1 Perusahaan dari sektor Transportation & Logistic

Peluang IPO BUMN

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman berharap Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mampu memboyong BUMN untuk menggelar initial public offering (IPO) pada 2025.

Iman menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, sudah ada 30 perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline IPO Bursa. Meski demikian, dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berasal dari BUMN ataupun anak perusahaan pelat merah.

“Tunggu saja, wait and see pada pemerintahan baru, tetapi kami harapkan tahun depan mungkin ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyatakan bahwa BEI menargetkan ada 62 perusahaan melantai di Bursa pada tahun ini. Jumlah itu melandai dibandingkan jumlah IPO pada 2023 yang mencapai 79 perusahaan.

“Sekarang di pipeline kami masih ada sekitar 30 perusahaan. Kami berharap seperti di awal tahun, target kami sekitar 60 perusahaan. Saat ini, dengan 32 perusahaan [yang melantai] mudah-mudahan kami bisa mencapai target di akhir tahun,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN telah memastikan tak ada perusahaan pelat merah yang menggelar IPO pada 2024. Jika benar terjadi, kondisi ini akan serupa dengan tahun politik 2019 yang nihil aksi pencatatan saham perdana dari BUMN.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada 2023, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut ditunda lantaran kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.