Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan aturan untuk melindungi usaha peternak sapi perah. Desakan ini muncul usai sejumlah peternak sapi perah rakyat membuang sekitar 200 ton susu segar per hari lantaran tidak diserap atau dibeli oleh peternak sapi (IPS).

Ketua DPN Teguh Boediyana menyampaikan, tindakan IPS yang tidak menyerap susu segar dari peternak sapi perah ini terjadi lantaran tidak adanya regulasi yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat.

“Ini adalah sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat dan menjamin kepastian pasar dari susu segar yang di hasilkan,” kata Teguh dalam keterangan resminya, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, tindakan IPS yang tidak menyerap susu segar yang diproduksi oleh para peternak merupakan suatu tindakan pengingkaran komitmen. Teguh menuturkan, IPS sempat berkomitmen untuk menyerap dan membeli susu segar yang diproduksi oleh peternak sapi perah rakyat.

Lebih lanjut, tindakan IPS yang menolak untuk menyerap susu segar peternak sapi perah rakyat menambah penderitaan peternak yang sudah termarjinalisasi serta tidak pernah memperoleh nilai tambah dari susu segar yang dihasilkan.

Melihat kondisi tersebut, Teguh mendesak pemerintah agar segera menerbitkan regulasi yang dapat melindungi keberadaan dan kelanjutan usaha sapi perah rakyat.

“...segera menerbitkan peraturan pemerintah sekurang-kurangnya dalam bentuk Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden guna melindungi keberadaan dan kelanjutan usaha sapi perah peternak rakyat,” desak Teguh.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat menjadi pengganti Instruksi Presiden No. 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional yang dicabut pada awal 1998 karena mengikuti Letter of Intent antara pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF).

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah kembali memberlakukan kebijakan rasio impor susu yang dikaitkan dengan realisasi penyerapan susu segar. Kebijakan ini sudah dilaksanakan sebelum era reformasi dan dikenal dengan adanya Bukti Serap (Busep).

Teguh juga menilai, pemerintah dapat membentuk Badan Persusuan Nasional yang fokus bertugas menangani program terwujudnya swasembada produksi susu segar. Badan ini sekaligus untuk mendukung dan menunjang program makan bergizi gratis.

Terakhir, Teguh mengharapkan agar pemerintah dapat menindak tegas IPS agar tidak lagi terjadi kasus pembuangan susu segar seperti yang terjadi saat ini.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyipakan lahan seluas 1,5 juta hektare untuk kebutuhan investasi dan pengembangan peternakan sapi perah dan sapi daging. Lahan ini disiapkan sebagai upaya mendorong produksi susu dan daging sapi di Indonesia.

“Untuk saat ini, inventarisasi lahan yang disiapkan dari Ditjen PKH, kalau tidak salah, angka koreksi mungkin 1,5 juta hektare untuk investasi sapi perah maupun sapi pedaging,” ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda di Jakarta, pada Kamis (7/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dia menerangkan, area yang disiapkan Kementan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk mengembangkan dan mendukung produksi susu dan daging sapi di Indonesia. Strategi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor dalam mendukung program peningkatan populasi ternak dan produksi susu nasional melalui pengembangan peternakan sapi yang modern.

Untuk mendukung aspirasi tersebut, Kementan mendorong sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Sinergi yang dimaksud dituangkan dalam klaster peternakan yang akan memperkuat kelembagaan dengan melibatkan perusahaan, koperasi, dan kelompok tani.

Sederet upaya yang telah dicanangkan itu menjadi bagian dari dukungan Kementan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi.

Menurut Agung, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi penting karena keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan pangan secara menyeluruh, khususnya dalam hal peningkatan produksi susu dan daging. Melalui sinergi dan koordinasi ini, pasokan susu dan daging dapat berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

“Artinya, secara bersama-sama, kita menggerakkan seluruh lini untuk peningkatan produksi daging dan susu,” kata Agung.

5 Investor Asing

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan ada lima investor asing dari Qatar hingga Vietnam siap berinvestasi untuk industri sapi perah di Indonesia. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi susu sapi dalam negeri.

“Ada 5 pengusaha susu serius di Indonesia. Ada dari Qatar, Brazil, kemudian kalau tidak salah Amerika. Lalu Vietnam,” ungkap Amran, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Adapun proyek susu ini rencananya akan digarap di sejumlah wilayah potensial di Indonesia, antara lain Sulawesi Tengah, Kalimantan hingga Papua. “Kemarin itu dari Sulawesi Tengah. Kita kemungkinan cek di Kalimantan. Ada juga di Merauke. Lahan kita banyak. Sekarang ini kita beri pilihan pada investor,” ucapnya.

Amran mengatakan, Indonesia tentu menyambut baik inisiatif investasi proyek susu dari sejumlah pengusaha asing seperti ini. Dia berujar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani untuk menjamin kenyamanan berinvestasi di sektor sapi perah tersebut.

“Jangan kita persulit investor supaya mereka nyaman investasi di Indonesia. Kata kuncinya adalah beri kenyamanan investor, khususnya sektor pertanian, kami yang kawal langsung. Kami kawal ke Menteri Investasi di Indonesia,” katanya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Pertanian mencatat 55 perusahaan yang sanggup untuk mengimpor sapi perah 1,3 juta ekor. Impor sapi perah ini dilakukan untuk menggenjot produksi susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Artinya, importasi sapi perah itu tidak dilakukan oleh pemerintah atau menggunakan anggaran negara. Dalam paparan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, impor 1,3 juta ton itu bertahap dilakukan mulai 2025 sampai 2029.

"Sumber (impor sapi perah) Australia, Brasil, New Zealand, Amerika Serikat (AS) dan Meksiko," tulis paparan Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Lahan yang disiapkan untuk menampung sapi perah tersebut 500 ribu hektare (ha). Dengan impor sapi perah itu, diharapkan produksi susu akan meningkat.

Saat ini produksi susu dalam negeri hanya mampu 1,55 juta ton, padahal kebutuhan susu nasional mencapai 4,9 juta ton. Kemudian kebutuhan susu untuk MBG akan mencapai 3,6 juta ton susu.

Tahapan impor sapi dilakukan mulai dari 2025 sebanyak 200 ribu ekor, 2026 300 ribu ekor, 2027 400 ribu ekor, 2028 1 juta ekor. Dengan begitu, produksi susu akan terus meningkat sampai 2029 sebesar 8,17 juta ton.

Bisnis.com, BANDUNG--Jawa Barat menargetkan bisa menjadi pencetak produksi susu tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat meresmikan Taman Argo Wisata Edukasi Ternak Sapi Perah Cikole di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (30/10/2024).

Dalam acara tersebut, Herman menuturkan bahwa potensi peternakan sapi di Jabar sangat besar. Apalagi, Jabar menjadi salah satu produsen susu sapi terbesar di Indonesia.

"Semua potensi (peternakan) akan kita optimalkan, salah satu konsen kami yakni sapi perah," katanya dikutip dari rilis Humas Jabar, Kamis (31/10/2024).

"Kita sedang menyiapkan grand design. Tentu akan dieksekusi dalam lima tahun ke depan. Kami menargetkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan produksi susu tertinggi di Indonesia,” imbuhnya.

Untuk mengejar target tersebut, menurutnya perlu peningkatan populasi dan kualitas produksi peternak sapi perah di Jabar. Pemda Provinsi Jabar juga tengah menyiapkan desain strategis yang akan dieksekusi secara bertahap selama lima tahun ke depan.

“DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan) motor penggerak penguatan ketahanan pangan di Jawa Barat. Diharapkan, melalui inisiatif ini, produksi susu sapi di Jawa Barat bisa meraih posisi nomor satu nasional. Tidak hanya sekadar wacana, kita akan pastikan program ini dilaksanakan secara konkret," tambahnya.

Upaya ini sebetulnya penuh tantangan. Pascapenyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak, Rupanya berdampak pada Realisasi Indikator Kinerja Utama DKPP Provinsi Jawa Barat yang belum tercapai. Yaitu Produksi Susu yang menurun akibat wabah PMK.

Kesenjangan pun terjadi antara target produksi susu dan realisasinya. Yakni, pada 2022 sebesar 409.032 ton tapi realisasinya hanya mencapai 264.834 ton dengan populasi sapi perah mencapai 110.005 ekor.

DKPP Jabar mencatat hal ini terjadi karena akar permasalahannya berasal dari populasi, produksi dan produktivitas sapi perah yang belum memenuhi target yang diharapkan.

Pemerintah tengah mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai Januari 2025. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengusulkan agar pemenuhan protein untuk program ini tidak hanya bergantung pada susu, melainkan juga pada sumber protein lain.

Sudaryono menyatakan produksi susu dalam negeri belum mencukupi. Meski begitu, tetap akan digenjot produksi susu guna memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

"Produksi susu kita belum mencukupi. Kita tidak ingin membebani negara dengan impor susu. Sebaiknya, Badan Gizi mempertimbangkan sumber protein alternatif," kata Sudaryono dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Dia menyebutkan, makan bergizi tidak hanya minum susu, tapi juga memenuhi kebutuhan protein dari berbagai sumber, seperti ayam dan telur merupakan contoh sumber protein yang sudah tersedia dengan cukup, bahkan untuk ekspor.

Untuk itu produksi kedua komoditas itu perlu digenjot agar dapat memberikan efek ekonomi di dalam negeri. Hal itu berkaitan bagaimana manfaat ekonomi bagi petani dan peternak dalam program makan bergizi gratis sangat penting.

"Ayam dan telur kita sudah swasembada, kita sudah cukup. Atau bisa juga dengan sumber protein lainnya. Makan bergizi itu kan bukan hanya berarti minum susu, artinya makan dengan jumlah protein yang cukup, dan kita ingin betul-betul makan bergizi ini secara ekonomi bermanfaat juga bagi petani padi, petani sayur, termasuk peternak," ujarnya.

Saat ini, Sudaryono menambahkan, ada beberapa sentra susu di Indonesia, seperti Banyumas dan Boyolali, yang dapat menyuplai kebutuhan lokal. Namun, tetap dibuka ruang untuk impor sapi perah guna menggenjot produksi susu dalam negeri.

"Pemerintah membuka ruang kepada perusahaan dalam dan luar negeri untuk mendatangkan sapi hidup dan membangun industri sapi. Kita lagi kawal dan akan kita beri asistensi," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Kementan berkomitmen kuat untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itu, ada dua strategi yang disiapkan yaitu peningkatan produksi susu dan daging, serta program pekarangan pangan bergizi.

"Program kita ke depan adalah membagikan benih dan bibit unggul. Jadi di pekarangan bisa tanam sayur-sayuran, umbi-umbian, ternak ayam, bebek, lele. Jangan hanya melihat makanan bergizinya, tetapi ekonomi perdesaan dapat tumbuh," ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Kamis (24/10/2024) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, investor asal Vietnam berminat mengembangkan industri sapi perah di Poso, Sulawesi Tengah.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Arief Cahyono mengatakan, investor itu rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar.

Investor juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

PIXABAY/CONGERDESIGN Ilustrasi susu, susu sapi.

Arief mengatakan, apabila investasi berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

“Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun,” ujar Arief.

Arief berharap, investasi itu diharapkan membawa dampak positif berupa lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar lokasi.

Kementan juga meluruskan informasi bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam.

“Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu,” tutur Arief.

Arief mengatakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Rencana strategis ini merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional, sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai kemandirian pangan nasional,” kata Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Kementan mengajak investor Vietnam untuk berinvestasi dalam pembangunan industri sapi perah di Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu nasional.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Arief menambahkan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai investasi perusahaan Vietnam dalam produksi susu.

Menurutnya, kerja sama ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk mencapai kemandirian pangan, sesuai dengan arahan Presiden.

Investor asal Vietnam berencana mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu.

Proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

"Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Arief menambahkan bahwa rencana strategis ini merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional.

"Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh dan akurat, serta mendukung upaya Kementan dalam mendorong pembangunan industri peternakan nasional untuk mencapai kemandirian protein hewani di Indonesia," kata Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Kementan mengajak investor Vietnam untuk berinvestasi dalam pembangunan industri sapi perah di Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu nasional.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Arief menambahkan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai investasi perusahaan Vietnam dalam produksi susu.

Menurutnya, kerja sama ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk mencapai kemandirian pangan, sesuai dengan arahan Presiden.

Investor asal Vietnam berencana mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu.

Proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

"Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Arief menambahkan bahwa rencana strategis ini merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional.

"Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh dan akurat, serta mendukung upaya Kementan dalam mendorong pembangunan industri peternakan nasional untuk mencapai kemandirian protein hewani di Indonesia," kata Arief.

Bisnis.com, JAKARTA — Cita-cita presiden terpilih Prabowo Subianto menjadikan Indonesia menjadi negara swasembadasusu mendapatkan dukungan dari para pengusaha dalam negeri.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiana mengapresiasi swasembada susu yang dicita-citakan Prabowo Subianto. Namun, yang perlu diperhatikan adalah cara pelaksanaan, juga situasi dan kondisi.

"Jadikan itu tetap sebagai mimpi, swasembada susu harus menjadi mimpi. Jangan dari dulu sewasembada," ujar Teguh saat ditemui Bisnis di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam hal rencana impor jutaan sapi, Teguh menilai bahwa langkah itu juga bagus sebagai komitmen politik dan kini hanya perlu menunggu presiden terpilih merealisasikan program tersebut dengan langkah progresif revolusioner. "Kalau tidak, produksi susu dalam negeri gitu-gitu saja," ucapnya.

Lebih lanjut, Teguh menekankan bahwa rencana Indonesia yang ingin membuka keran impor sapi tidak bisa hanya melihat dari adanya program makan bergizi gratis (MBG).

"Itu tidak boleh, karena produksi [susu] dalam negeri ini masih sangat rendah dan tidak tergarap dengan bagus," ujarnya.

Artinya, jelas dia, produksi susu segar dalam negeri sangat membutuhkan. Bahkan, dia juga menyebut impor sapi itu juga menjaid instrumen untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan.

"Kita berharap presiden terpilih Bapak PrabowoSubianto [yang pernah menjadi Ketua Umum HKTI] akan memberikan atensi kepada peternak sapi perah rakyat dan koperasi susu," ujarnya.

Payung Hukum bagi Produsen Susu Lokal

Sementara itu, Ketua Bidang Usaha GKSI Jawa Timur Sulistyanto mengatakan Indonesia masih mengimpor susu sebanyak 80%. Terlebih, Indonesia sempat dilanda wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang telah menurunkan produksi susu di Indonesia menjadi 40%.

Pada masa PMK, Sulistyanto memperkirakan sebanyak 60.000 dari 500.000 sapi perah di Indonesia mati. Menurutnya, ini merupakan kondisi yang parah.

Dia pun berharap Presiden Terpilih yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bisa memberikan payung hukum untuk industri persusuan Indonesia.

"Semoga Pak Prabowo dan timnya, semoga ini dilindungi oleh payung hukum yang jelas kemudian persusuan makin sehat," harapnya.

Menurutnya, gagasan Prabowo juga sudah jelas dalam hal swasembada susu. Untuk itu, dia berharap agar koperasi susu juga menjadi perhatian. "Tidak perlu didebatkan dari mana uangnya, yang penting kita songsong," imbuhnya.

Jika ditelisik berdasarkan wilayah, Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki sentra populasi sapi perah tertinggi di Indonesia. Diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Indonesia akan mengimpor 1 juta ekor sapi perah mulai 2025. Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan ada lima negara asal impor sapi perah.

Untuk diketahui, impor sapi perah ini akan dilakukan oleh perusahaan bukan pemerintah. Rencananya 1 juta ekor sapi perah dikembangkan di Indonesia agar dapat memproduksi susu dan memenuhi kebutuhan daging. Kebutuhan susu sapi dibutuhkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Sumber sapi impor akan berasal dari beberapa negara, yaitu Australia, Brasil, New Zealand, USA, dan Mexico. Negara-negara ini merupakan pemasok utama sapi yang akan diimpor ke Indonesia," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (10/10/2024).

Agung mengatakan, Kementan telah menerima komitmen investasi dari 53 perusahaan untuk pengembangan 1 juta ekor sapi perah.

"Perusahaan yang terlibat dalam program ini beragam, termasuk perusahaan besar dalam negeri, perusahaan kecil, serta investor baru dari luar negeri. Selain itu, ada juga skema kemitraan yang melibatkan peternak yang sudah beroperasi dan tertarik untuk memperluas usaha mereka," terangnya.

Masuknya 1 juta ekor sapi perah akan bertahap dari 2025 sampai 2029 untuk meningkatkan produksi susu nasional. Impor sapi perah ini sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN. Tahap pertama impor 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

"Diikuti dengan tambahan impor di tahun-tahun berikutnya: 300.000 ekor (2026), 400.000 ekor (2027), 100.000 ekor (2028), hingga akhirnya mencapai 1 juta ekor pada 2029," ucapnya.

Untuk mendukung perusahaan mengembangkan sapi impor di dalam negeri, Kementan telah memetakan lahan yang strategis untuk pengembangan peternakan dan produksi susu di berbagai pulau di Indonesia.

"Lahan-lahan tersebut tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara," ungkapnya.

Kementan menyebut pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama, seperti ketersediaan sumber air yang memadai, jarak yang relatif dekat dengan pelabuhan atau bandara untuk memudahkan distribusi, serta infrastruktur yang dapat mendukung operasional peternakan.

"Dengan pemetaan ini, calon investor mendapatkan gambaran yang jelas mengenai potensi lahan di berbagai wilayah sehingga mereka dapat berinvestasi secara tepat dan terencana," pungkasnya.

Simak: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia akan mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencananya importasi dilakukan bertahap mulai 2025.

Impor ini dilakukan untuk menggenjot produksi susu dan menambah pasokan daging sapi. Impor sapi ini tidak serta merta akan habis begitu saja. Sapi impor itu akan dikembangkan di Indonesia hingga dapat memproduksi susu dan menambah kebutuhan daging.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda menjelaskan dengan impor sapi perah, maka ditargetkan produksi susu bertambah setiap tahunnya. Dia menyebut kebutuhan susu nasional untuk regular dan MBG pada 2029 diproyeksi mencapai 8,5 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, kebutuhan susu untuk Program MBG tahun 2029 diperkirakan akan membutuhkan sekitar 3,6 juta ton susu segar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pertanian merencanakan impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor hingga tahun 2029, yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha," kata dia dalam keterangannya kepada detikcom, dikutip Kamis (10/10/2024).

Kementan akan memasukkan 1 juta ekor sapi perah bertahap dari 2025 sampai 2029 untuk meningkatkan produksi susu nasional. Impor sapi perah ini sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN. Tahap pertama impor 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

"Diikuti dengan tambahan impor di tahun-tahun berikutnya 300.000 ekor (2026), 400.000 ekor (2027), 100.000 ekor (2028), hingga akhirnya mencapai 1 juta ekor pada 2029," jelasnya.

Terkait jumlah importir yang berkontribusi, Kementan tidak dapat menyebutkan secara spesifik target jumlah importir yang diharapkan. Agung mengatakan sejauh ini, Kementan telah menerima komitmen investasi dari 53 perusahaan untuk pengembangan sapi perah mencapai 1 juta ekor.

"Perusahaan yang terlibat dalam program ini beragam, termasuk perusahaan besar dalam negeri, perusahaan kecil, serta investor baru dari luar negeri. Selain itu, ada juga skema kemitraan yang melibatkan peternak yang sudah beroperasi dan tertarik untuk memperluas usaha mereka," terangnya.

Tekan Impor Susu

Melihat kebutuhan susu dalam negeri yang akan meningkatkan untuk MBG, impor sapi perah diharapkan bisa menekan impor susu.

"Kebutuhan susu nasional berada pada angka 4,7 juta ton, namun capaian produksi lokal kurang dari 1 juta ton (<21%) dari kebutuhan. Dengan defisit yang mencapai >3,7 juta ton (>79%) dari konsumsi susu di Indonesia harus dipenuhi dari impor," jelas Agung.

Agung menyebut, data ini mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor untuk produk-produk pangan hewani, khususnya daging sapi dan susu, guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang terus meningkat.

"Upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri menjadi semakin penting untuk mencapai ketahanan pangan di masa mendatang," pungkasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai harga susu ikan dapat lebih murah apabila masuk ke menu program makan bergizi gratis (MBG) usungan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Harganya bisa menjadi Rp 5.000 per botol.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo mengatakan harga susu ikan saat ini lebih mahal dibandingkan dengan susu lain karena produksinya yang masih terbatas.

Budi menyebut saat ini baru ada satu pabrik Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang terletak di Indramayu dengan kapasitas produksi 30.000 per bulan. Dengan berkembangnya industri pabrik Hidrolisat Protein Ikan (HPI), harganya bisa lebih terjangkau.

"Nanti dengan berkembangnya industri pabrik-pabrik ini itu nanti akan lebih murah kan konsumen naik. Makanya kami dorong para pelaku usaha segera untuk bangun pabriknya nanti akan jadinya kan supaya harga lebih murah," kata Budi saat ditemui di Kantor, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dengan kapasitas produksi bahan baku susu ikan saat ini, dapat menyediakan 100.000 botol siap minum ukuran 200 ml. Dari kemasan botol itu, dia bilang keluar harga jual Rp 5.000 per botol. Harga ini jauh berbeda dengan kemasan susu kotak yang di banderol Rp 118.000 dengan berat 135 gram.

"Jadi kalau yang diproduksi sekarang itu sudah bisa 100.000 botol yang diminum itu. Nah, dengan kemasan itu mereka sudah menghitung itu sekitar masuk dari program susu gratisnya itu sekitar Rp 5.000, informasi yang saya diterima. Jadi, kalau kemasan satu kotaknya seharusnya Rp 118.000. Namun ketika jadikan susu yang siap minum itu harganya katanya masuk," tambahnya.

Sebelumnya, Founder perusahaan yang memproduksi susu ikan, Berikan Protein Yogie Ary mengatakan tidak bisa membandingkan dengan setara harga antara susu sapi biasa dengan susu ikan. Menurutnya, teknologi yang digunakan dalam proses produksi kedua susu hewani tersebut berbeda.

Susu ikan menggunakan teknologi hidrolisat sehingga dapat diformulasikan bebas laktosa. Sementara, susu sapi ada yang menggunakan teknologi hidrolisat, ada juga yang tidak sehingga harganya pun berbeda.

"Nggak apple to apple sama susu sapi Itu gak bisa juga ya pertama teknologinya berbeda. Kalau misalnya susu sapi yang biasa dengan susu sapi yang pakai teknologi hidrolisat Itu harganya berbeda. Jadi gak bisa kita apple to apple membandingkan," kata Yogie saat ditemui di Pabrik HPI Berikan Protein, Indramayu, Rabu (18/9/2024).

Apabila ingin seimbang membandingkannya, Yogie menyebut bisa menggunakan susu sapi yang menggunakan teknologi hidrolisat. Susu sapi yang menggunakan teknologi hidrolisat ini diperuntukkan bagi penderita intoleransi laktosa.

Dia pun mengklaim apabila susu ikan jauh lebih murah dibandingkan dengan susu sapi yang menggunakan teknologi hidrolisat.

"Jadi ada juga susu sapi menggunakan teknologi hidrolisat untuk yang laktosa intolerans. Nah kalau itu dibandingkan ke sana jelas susu ikan jauh lebih murah dibandingkan dengan susu sapi dengan teknologi yang sama. (Jadi) apple to apple," jelasnya.