Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih seret.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2017-2024 realisasi PSR hanya mencapai 360.000 hektar.

Capaian ini terbilang rendah, mengingat target pemerintah untuk realisasi PSR sebetulnya sebesar 180.000 hektar di setiap tahun.

"Sejak tahun 2017, Indonesia telah memberikan hibah PSR untuk sekitar 360.000 hektar dan memberikan manfaat kepada 158.000 petani kecil," kata Airlangga dalam keterangannya, Jum'at (8/11).

Walau begitu, Airlangga memastikan pemerintah terus berkomitmen menggenjot program PSR guna meningkatkan produksi dalam negeri.

Dirinya juga menyebut, sawit menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia yang saat ini masuk dalam prioritas arah kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, sawit juga didorong dapat menjadi alternatif sumber energi selain fosil melalui kebijakan biodiesel.

"Elemen kunci dari kebijakan tersebut yakni kewajiban biodiesel berbasis kelapa sawit (B35) untuk industri transportasi yang akan ditingkatkan menjadi B40 pada tahun 2025," urainya.

Untuk itu, sejumlah strategi perlu diterapkan untuk mengelola produksi kelapa sawit dengan baik, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, dan ketahanan pangan sekaligus melindungi lingkungan.

Meski demikian, Airlangga mengakui tantangan bagi sektor kelapa sawit ke depan juga akan terus bergulir. Industri seringkali menghadapi tekanan eksternal terkait permasalahan lingkungan hidup yang terkadang disajikan dengan data yang tidak seimbang atau tidak akurat, seperti European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR).

JAKARTA, investor.id- Sub Holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo  mendukung mandatory B35 yang diterapkan pemerintah. Bahkan perusahaan  perkebunan sawit terluas di dunia ini juga menyiapkan berbagai strategi agar mampu  berkontribusi saat kedepannya pemerintah mewujudkan rencana B40 atau bahkan  B50. 

Bentuk dukungan yang diberikan PTPN terhadap pemanfaatan biodiesel yang mampu  menghemat penggunaan bahan bakar fosil tersebut ditunjukkan melalui rencana  pembangunan pabrik biodiesel dan mendorong produksi CPO nasional melalui  peningkatan produktivitas sawit rakyat.  

“Sebagai proyek strategis nasional dan sesuai arahan Pemegang Saham, PTPN  diminta untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan energi nasional. Sehingga,  dalam 3 program strategis yang disusun, salah satunya adalah dengan  mengakselerasi pengembangan energi terbarukan,” kata Direktur Utama PTPN IV  PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

Menurutnya, saat ini PTPN IV sedang mengkaji rencana pembangunan Pabrik  Biodiesel di KEK Sei Mangkei Sumatera Utara dengan kapasitas 450 ribu ton  RBDPO/tahun. “Kita sedang melaksanakan kajian. Rencananya pabrik Biodiesel  tersebut akan dioperasikan oleh PT Industri Nabati Lestari, anak perusahaan PTPN,"  sebutnya. 

Disamping itu, masih menurut Jatmiko, pihaknya dalam beberapa tahun ke depan  juga merencanakan pembangunan beberapa pembangkit biogas dengan total  kapasitas 3 juta mmBTU dan Bio CNG berkapasitas sekitar 1,3 juta MMBTU.

"Ini  semua diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan renewable energy  yang tentu berdampak baik pada lingkungan,” sebutnya lagi. 

Lebih jauh Jatmiko mengungkapkan peran serta PTPN dalam program B35 dan  rencana program B40 bahkan B50 yang dicanangkan pemerintah, PTPN memiliki  anak Perusahaan yakni PT Riset Perkebunan Nusantara, yang bersama unit kerjanya,  Pusat Penelitian Kelapa Sawit, telah berhasil melalukan road test atau uji coba B50  pada kendaraan.

“Sejak April 2019 hingga Juli 2024, Mobil B50 kita telah menempuh lebih dari 170 ribu  kilo meter tanpa kerusakan yang berarti. Artinya, jangankan B40, mempergunakan  B50 di kendaraan bukanlah suatu kemustahilan,” tukas Jatmiko. 

Namun disampaikannya tantangan mendasar yang dihadapi dalam perluasan  Biodiesel adalah terkait kecukupan produksi minyak sawit dalam negeri. Setiap  kenaikan 5% blending biodiesel, membutuhkan supply CPO sekitar 2,81 juta KL.  Secara nasional, B40 membutuhkan 16,08 juta Kilo liter, sedangkan B50  membutuhkan 20,11 juta KL RBDPO (Produk turunan dari CPO). 

“Nah, tentu kita percaya Kebijakan B40 ataupun B50 oleh Pemerintah akan tetap  memperhatikan pertumbuhan konsumsi dalam negeri, khusunya industry oleokimia  dan minyak goreng. Sehingga Supply CPO untuk pangan tidak terganggu dan tetap  tumbuh,” bebernya. 

PalmCo meyakini untuk memenuhi kebutuhan dua sektor tersebut, maka sawit rakyat  yang memiliki porsi 40% dari luas sawit nasional, tapi rata-rata produktivitasnya masih  rendah berkisar di 3,4 ton CPO/Ha/Tahun, perlu ditingkatkan agar supply CPO  nasional terhadap pangan maupun energy tetap tercukupi . 

“Kita semua paham bahwa rendahnya produktivitas petani disebabkan oleh umur  tanaman sawit rakyat yang sudah tua bahkan renta. Maka percepatan Peremajaan  Sawit Rakyat yang ditetapkan pemerintah, menjadi solusi terbaik dalam mengatasi hal  tersebut. Dan bagi PTPN, sejalan dengan arahan pemegang saham, hingga 2026  nanti kita mencoba membantu 60 ribu Ha lahan sawit rakyat untuk dapat ditingkatkan  produktivitasnya melalui peremajaan,” sebut Jatmiko. 

Dirinya berharap dengan dua strategi tersebut PTPN mampu berkontribusi maksimal  dalam mendukung program Biodiesel yang dicanangkan pemerintah dan berdampak  pada penghematan bahan bakar fosil.  

Sebagaimana diketahui kebijakan biodiesel pemerintah dimulai dengan B 2.5 yang  diatur oleh UU No. 30 tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan, dimana sejak  Februari lalu Pemerintah telah mewajibkan B35. Adapun sesuai data yang direlease  oleh Kementerian ESDM dan analisa Dirjenbun Kementerian Pertanian RI,  perhitungan kebutuhan Bahan Bakar Nabati (BBN) nasional untuk penerapan B35  mencapai 13,4 juta kilo liter sedangkan produksi nasional sendiri diperkirakan hanya  14,13 juta kilo liter. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MEDAN – Tim Survei Bisnis Indonesia memulai kegiatan lapangan menemui pemangku kepentingan yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan untuk mencari ide-ide perbaikan pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, PSR ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit Indonesia dengan memberi hibah atau bantuan dana kepada para petani/pekebun sawit untuk melakukan replanting tanaman yang telah tidak produktif.

Di tahun pertama peluncuran PSR, tiap petani akan mendapat dana hibah dari Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare untuk melakukan peremajaan tanaman mereka. Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani sawit karena membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir. Namun ternyata sejak diluncurkan pada 2017 lalu realisasi program PSR sulit memenuhi target.

Di Sumatra Utara, misalnya, data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR hanya mampu menyentuh angka 25.581 hektare.

Di tahun 2024 ini, Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Hingga November, realisasi PSR di salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia ini hanya sekitar 3.000 hektare.

Pada kegiatan ini Tim Survei Bisnis Indonesia di Sumut menjelajah ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendalami akar masalah sulitnya PSR mencapai target realisasi. Hal ini mengingat PSR merupakan salah satu jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus di Sumatra Utara yang sebagian besar dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) nya disumbang dari sawit serta turunannya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara M Syarif Zakir Daulay mengatakan, permasalahan lambatnya realisasi program PSR di Sumut sejatinya telah dipetakan pihaknya. Selain karena faktor lahan petani yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, faktor lain yang mencuat ialah persyaratan PSR bagi petani yang masih berubah-ubah.

Zakir menilai isu ini penting untuk dicarikan solusi agar kesejahteraan petani sawit di Sumut meningkat.

“Kami juga berharap adanya masukan atau informasi yang diperoleh oleh rekan-rekan baik dari media maupun stakeholder lainnya karena dalam mengumpulkan data di lapangan kami juga butuh second opinion dan masukan dari berbagai pihak,” kata Zakir Daulay, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatra Utara di acara pelepasan Tim Survey Bisnis Indonesia dalam rangka kegiatan Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, Senin (4/11/2024).

Zakir berharap kegiatan ini nantinya bisa membawa masukan yang diterima tim dari lapangan demi tercapainya program pemerintah untuk ketahanan pangan yang berkedaulatan itu.

Adapun Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting berharap, kegiatan Tim Survei Bisnis Indonesia ke dua provinsi terkait program PSR ini dapat membantu mengurai kemelut program pemerintah pusat tersebut di lapangan.

“Adanya event yang menyoroti perkembangan sawit khususnya program PSR yang ada di Indonesia khususnya Sumut ini akan semakin mengungkap akar masalahnya sehingga permasalahan itu bisa ditemukan solusinya,” kata Timbas.

Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Sumatra Utara Irsad mengatakan, survei ini diawali dengan riset media yang dilakukan tim untuk mengetahui isu yang berkembang di seluruh media terkait sawit. Dia mengatakan, program PSR menjadi yang paling banyak diperbincangkan atau menjadi perhatian serius di jejaring internet.

“Dari riset isu tersebutlah kami berangkat ke lapangan untuk bertemu dan berdialog dengan pemangku kepentingan di bidang sawit. Temuan di lapangan akan kami bawa ke focus group discussion (FGD) yang dijadwalkan akan menghadirkan Menteri Pertanahan juga Dirjen Perkebunan. Hasil FGD nanti akan jadi rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan,” tutup Irsad.

Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama antara harian Bisnis Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Sumatra Utara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melihat lebih jauh pelaksanaan lapangan dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bisnis Indonesia menurunkan Tim Survey ke Sumatra Utara dan Sumatra Selatan selama kurang lebih sepekan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan program PSR yang menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Tanah Air. (K68)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) meluncurkan program "Sawit Goes to Pesantren" sebagai upaya edukasi bagi santri dan warga Nahdliyin mengenai manfaat serta kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Program ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, dan Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto.

Sekretaris LPP PBNU, Tri Chandra Aprianto, menjelaskan sejumlah permasalahan dalam sektor kelapa sawit, mulai dari legalitas, tumpang tindih lahan, hingga kelembagaan petani yang lemah. Tantangan ini berdampak pada pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menyampaikan keluhan dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau, terkait kesulitan yang dihadapi para petani sawit rakyat.

"PSR menghadapi banyak tantangan, terutama terkait lahan yang tumpang tindih. Kami mendorong pemerintah dan asosiasi kelapa sawit untuk membahas masalah ini lebih lanjut," ujar Tri Chandra, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren, dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Sabtu (26/10).

Ia menegaskan bahwa LPPNU berkomitmen untuk mendukung program ini karena sejalan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang berfokus pada ulama dan rakyat, di mana banyak warga Nahdliyin berprofesi sebagai petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Helmi Muhansyah dari BPDPKS menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dibandingkan dengan minyak lainnya. "Minyak kelapa sawit lebih efisien. Untuk menghasilkan satu ton minyak sawit hanya diperlukan 0,3 hektare lahan, sementara minyak kedelai membutuhkan 4 hektare," kata Helmi.

Helmi juga menyebut adanya kampanye hitam terhadap kelapa sawit oleh pihak luar, dan menegaskan pentingnya edukasi mengenai kelapa sawit, termasuk melalui pesantren. Ia menjelaskan bahwa sawit memiliki berbagai kegunaan, seperti bahan baku untuk membatik, membuat sabun, hingga rompi anti peluru.

Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyatakan dukungannya terhadap program ini dan mengapresiasi upaya BPDPKS dalam melawan kampanye negatif tentang kelapa sawit. Ia menekankan bahwa santri perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai manfaat kelapa sawit.

Heru juga menyoroti peran penting kelapa sawit dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi ekspor mencapai Rp 400 triliun per tahun. "Sawit adalah tulang punggung ekonomi kita. PSR harus difokuskan agar tepat sasaran, terutama dengan adanya isu B50 yang meningkatkan kebutuhan pasokan kelapa sawit," katanya.

Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa peran Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren, sangat strategis dalam mengelola kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"NU mengurus sawit bukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk warga Nahdliyin," pungkasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa SAwit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Merespon itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa perubahan yang kini mencakup komoditas kakao dan kelapa, tidak menimbulkan masalah bagi industri sawit, asalkan alokasi dana untuk sawit tidak terganggu.

Menurut Eddy, industri sawit saat ini memerlukan dukungan dana besar, terutama untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta insentif biodiesel yang semakin mendesak di tengah meningkatnya konsumsi minyak sawit domestik.

"Selama dana sawit tidak terganggu tidak ada masalah, karena saat ini sawit membutuhkan dana cukup besar untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ungkap Eddy kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Menurutnya, selama pengelolaan dana sawit tidak terganggu, GAPKI tidak melihat adanya ancaman signifikan terhadap industri ini.

"Dengan produksi yg stagnan dan produktivitas yang turun, apalagi konsumsi minyak sawit nasional terus mengalami kenaikan, kebutuhan untuk biodisel juga terus meningkat sehingga membutuhkan dana untuk insentif biodiesel," imbuhnya.

Menanggapi potensi skema pungutan ekspor untuk komoditas kakao dan kelapa yang mungkin diterapkan BPDP, Eddy mencatat bahwa kedua komoditas ini mayoritas dimiliki oleh rakyat, dengan proporsi lebih dari 90%.

Meskipun demikian, ia belum memiliki kepastian apakah pungutan ekspor untuk kakao dan kelapa akan diperlakukan sama seperti sawit. Eddy mengakui bahwa hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam melihat dampak potensialnya terhadap kebijakan ekspor sawit.

Mengenai hubungan antara BPDP dan GAPKI, Eddy menyampaikan bahwa kolaborasi antara kedua pihak saat ini sudah berjalan dengan baik, terutama dalam mendukung keberlanjutan industri sawit.

Ia berharap kerjasama ini dapat dipertahankan, terutama dalam pengelolaan dana dari berbagai komoditas yang nantinya dapat meningkatkan daya saing industri perkebunan nasional, termasuk sawit, kakao, dan kelapa.

GAPKI menyatakan bahwa selama program-program prioritas untuk sawit, seperti PSR dan insentif biodiesel, tidak terganggu, penggunaan dana BPDP untuk komoditas lain seperti kakao, kopi, dan kelapa bukan menjadi masalah.

Eddy menekankan bahwa prioritas utama harus tetap pada sawit, mengingat pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian nasional dan kebutuhan mendesak akan dana untuk meningkatkan produktivitas sawit.

Sebelumnya tranformasi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

Adapun, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana perkebunan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespon susunan gemuk kabinet Prabowo Subianto yang baru saja dibentuk.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menilai semakin banyaknya Kementerian dan Lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja di industri sawit.

Dia pun khawatir banyaknya K/L yang terlibat akan membuat semakin banyak kebijakan tumpang tindih yang kurang ramah dengan kegiatan berusaha.

"Kalau masih yang terlibat banyak itu akan lambat (peningkatan produktivitas)," urai Eddy dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (23/10).

Untuk itu, Eddy berharap kedepan masih ada Badan Khusus yang mengurus masalah sawit. Menurutnya badan ini menjadi solusi kaitanya dengan tumpang tindih kebijakan yang selama ini menjadi hambatan industri sawit.

Kedepan, pihaknya juga berharap melalui badan baru ini Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa dikebut untuk mendongkrak produksi.

Dengan begitu, menurutnya ambisi Prabowo untuk swasembada energi dari bahan dasar sawit juga bisa dicapai.

"Kita masih berusaha memberikan masukan, walaupun susunan kabinet sudah di launching presiden tapi kita harap tetap ada badan khusus sawit," urai Eddy.

"Karena kondisi kita stagnan, produktifitas turun dan konsumsi terus naik termasuk untuk energi," tambah Eddy.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya adalah kabinet yang gemuk demi mengakomodasi banyak kelompok.

"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, 'huh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak'. Ya negara kita besar, Bung!" ujar Prabowo dalam acara BNI Daily Investor di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo lantas mencontohkan bahwa negara Timor Leste punya 28 orang menteri, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 1,3 juta orang, lebih kecil dari Kabupaten Bogor.

Menurut dia, hal itu disebabkan pemerintahan Timor Leste juga berbentuk koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok.

Prabowo mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 atau 24 orang menteri apabila negara itu menganut sistem otoriter yang terdiri dari satu partai.

"Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan, harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, ini Indonesia," ujar ketua umum Partai Gerindra itu.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menggenjot biodiesel atau bahan bakar minyak campur sawit. Tak hanya B35, Prabowo disebut akan mengembangkan hingga B50 dan B60.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono melihat program tersebut menjadi peluang untuk mengoptimalkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Eddy juga percaya pemerintah tidak akan gegabah menjalankan program biodiesel selama produksi sawit masih stagnan.

"Saya sangat yakin pemerintah tidak akan gegabah mengimplementasikan B50 selama produksi masih stagnan seperti," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pasalnya, program biodiesel bisa mengorbankan ekspor sawit Indonesia jika kurang perhitungan. Pada akhirnya jumlah devisa negara juga akan menurun.

"Yang akan dikorbankan, betul, pasti ekspor. Yang kedua, bagaimana nanti dengan ekspor, devisa ekspor. Yang ketiga adalah siapa yang akan membiayai B50 tersebut? Kalau ekspornya kurang, misalkan B35 saat ini kan pembiayaan dari pungutan ekspor," bebernya.

Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka ekspor turun hingga 10 juta ton.

"Sekali lagi saya meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah selama produksi tidak mencukupi. Dengan B40 saja, kalau diimplementasikan ini, ekspor kita akan turun 2 juta ton. Kemudian kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton dari rata-rata di 30 juta ton," bebernya.

Selain itu perlu diperhatikan juga potensi inflasi jika pasokan ekspor sawit Indonesia ke pasar global berkurang. Pada akhirnya, sebut Eddy, Indonesia juga lah yang akan terkena dampaknya.

"Ketiga, apabila supply kita berkurang ke dunia, pasti harga juga akan naik, harga minyak nabati dunia. Ujung-ujungnya apa, nanti akan berdampak juga pada inflasi juga bagi kita dengan mahalnya nanti segala produk dari sawit," ujar Eddy.

Adapun produksi CPO (Crude Palm Oil) bulan Agustus 2024 mencapai 3.986 ribu ton, naik 10,2% dibandingkan produksi bulan Juli sebesar 3.617 ribu ton, demikian juga dengan produksi PKO (Palm Kernel Oil) naik menjadi 391 ribu ton dari 344 ribu ton pada bulan Juli.

Sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton.Total konsumsi dalam negeri naik 30 ribu ton dari 2.030 ribu ton pada bulan Juli menjadi 2.060 ribu ton pada bulan Agustus 2024.

Untuk keperluan konsumsi pangan naik 88 ribu ton, dan untuk oleokimia turun 2 ribu ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979 ribu ton. Secara YoY sampai dengan bulan Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

Total ekspor mengalami kenaikan dari 2.241 ribu ton pada Juli menjadi 2.384 ribu ton pada bulan Agustus atau naik sebesar 6,35%. Kenaikan terjadi pada produk olahan CPO yang naik sebesar 79 ribu ton menjadi 1.668 ribu ton pada bulan Agustus, diikuti CPO yang naik dengan 48 ribu ton menjadi 222 ribu ton, dan oleokimia yang naik 41 ribu ton menjadi 440 ribu.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kalau BPDPKS menjadi BPDP, kalau itu memang tidak menyebabkan konsentrasi untuk peremajaan sawit rakyat ini terganggu, tidak ada masalah.

Belitung Timur (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung rencana pemerintah yang akan mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) selama tidak mengganggu peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Kalau BPDPKS menjadi BPDP, kalau itu memang tidak menyebabkan konsentrasi untuk peremajaan sawit rakyat ini terganggu, tidak ada masalah. Tapi kalau ini nanti menjadi terganggu, itu yang kami berharap sebaiknya sawit rakyat kita diutamakan dulu,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono, di Belitung Timur, Kamis.

Eddy mengatakan, penurunan produktivitas sawit dalam beberapa tahun terakhir merupakan permasalahan yang harus diperbaiki terlebih dahulu, terutama dalam hal ini berkaitan dengan produktivitas sawit rakyat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas CPO nasional tercatat sebesar 3,26 metrik ton per hektare per tahun pada 2019. Angka tersebut kemudian menurun menjadi sebesar 2,87 metrik ton per hektare per tahun pada 2023.

Sedangkan produktivitas CPO dari perkebunan sawit rakyat lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektare per tahun pada 2023.

“Kita sangat terpengaruh dengan produktivitas sawit rakyat yang turun itu, produksi sawit kita juga stagnan. Bahkan kemungkinan kalau ini tidak berjalan dengan baik lagi, produksi kita akan turun,” kata Eddy.

Meski tidak signifikan, dia menambahkan bahwa produktivitas sawit sedikit tertolong, mengingat saat ini perusahaan-perusahaan sawit rutin melakukan peremajaan atau replanting dengan menggunakan dana sendiri.

Eddy menyampaikan, pihaknya tetap mendukung pemerintah untuk memaksimalkan produksi komoditas kakao dan kelapa melalui konversi BPDPKS menjadi BPDP, apalagi selama ini Indonesia masih mengimpor kakao.

Namun di sisi lain, kata dia lagi, sektor sawit juga membutuhkan penyaluran dana dari BPDPKS untuk peningkatan penelitian dan peremajaan sawit rakyat, sehingga bisa memaksimalkan produktivitas sawit.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa konversi BPDPKS menjadi BPDP diarahkan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana yang tak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.

Menurut Airlangga, nantinya BPDP ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lainnya, utamanya perkebunan kakao, kelapa, dan karet.

Airlangga mengatakan, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, BELITUNG TIMUR – Pungutan ekspor (PE) oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada dasarnya bertujuan untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting, penelitian dan pengembangan, hingga mendukung program pemerintah berupa biodiesel.

Per 2023, dari Rp32,4 triliun pungutan ekspor yang terkumpul, hanya Rp1,7 triliun yang digunakan untuk peremajaan sawit. Sementara insentif biodiesel menjelaskan Rp18,5 triliun dari total dana tersebut.

Pasalnya, program PSR menjadi urgensi terkini karena menjadi musabab turunnya produksi sawit Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengamini hal tersebut.

Eddy menjelaskan sepanjang lima tahun terakhir atau sejak 2020, produksi sawit baik crude palm oil (CPO) maupun palm kernel oil (PKO) mengalami stagnan di kisaran 50an juta ton.

Produksi total CPO dan PKO pada 2020 tercatat sebanyak 51,58 juta ton, kemudian sedikit menurun pada 2022 menjadi 51,3 juta ton.

Penurunan terus berlanjut pada 2022 dengan produksi mencapai 51,25 juta ton dan kemudian naik pada 2023 ke angka 54,84 juta ton.

Sementara sepanjang tahun ini hingga Mei 2024, perkebunan sawit di Indonesia telah berhasil memproduksi CPO dan PKO sebanyak 22,15 juta ton.

"Kenapa demikian? Karena memang kita seharusnya sudah melakukan replanting, utamanya untuk sawit rakyat. Nah ini kita agak terlambat di sini yang peremajaan sawit rakyat, sehingga produktivitas kita bukannya naik malah justru turun produktivitasnya, produksi kita stagnan," tegasnya di Press Tour Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian yang diselenggarakan Kemenkeu, dikutip Rabu (29/8/2024).

Eddy melihat lambatnya program PSR ini akibat kebijakan yang tumpang tindih karena regulasinya karena diurus oleh lebih dari 30 kementerian/lembaga (K/L).

Dirinya kini hanya berharap, pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat memperbaiki regulasi sawit maupun percepatan PSR.

“Masalah-masalah seperti ini yang kita berharap nanti di pemerintahan baru yang akan di bulan Oktober nanti terjadi perubahan, ini harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengawas BPDPKS Joko Supriyono turut menyampaikan bahwa terhambatnya proses PSR ini akibat regulasi yang belum mendukung dan perlu diperbaiki.

Meski dana untuk PSR telah dinaikkan dua kali lipat pun, dari Rp30 juta per ha menjadi Rp60 juta per ha, Eddy tak yakin program akan berjalan mulus dan optimal bila regulasi tak diperbaiki.

“Jadi ini yang terus antarkementerian berusaha mencari cara, karena ini urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kemnterian. Jadi perlu diperbaiki regulasi, prosedur,” jelasnya.

Sayangnya, perwakilan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu yang hadir dalam kesempatan tersebut tak memberikan jawaban terkait regulasi yang belum mendukung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menargetkan peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 60 ribu hektare hingga tahun 2026. Usai aksi penggabungan, PalmCo makin rajin menggandeng semua petani sawit.

Tidak hanya petani sawit plasma yang selama ini menjadi mitra binaan dengan pola single management, namun perusahaan pengelola sawit terbesar di dunia ini juga mendorong peremajaan sawit petani nonplasma melalui pola offtaker. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, perusahaan sedikitnya telah menjalankan empat program menjalin kemitraan bersama petani sawit di Indonesia.

Diantaranya pola single management, kemitraan swadaya atau offtaker, penyediaan bibit unggul bersertifikat kepada petani, hingga program pembinaan KUD. “Sejak tahun 2019, kemitraan kami dengan petani plasma melalui pola single management terbukti mampu membawa produktivitas petani binaan kita di atas rata-rata standar

nasional,” ujar Jatmiko saat melakukan tanam ulang 172 ha areal Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur di Kampar, Riau.

Melalui pola single management, dalam keterangan tertulisnya, perusahaan mengatur budi daya perkebunan sawit milik petani, mulai dari tanam ulang, pemeliharan, hingga proses panen angkut olah. Jatmiko mengatakan pola ini mampu mengerek penghasilan petani hingga Rp 5 juta sampai Rp 7 juta per bulan dan saldo belasan miliar rupiah milik koperasi.

Tahun 2023 PTPN IV PalmCo melalui Regional III di Riau ditasbihkan oleh Kementerian Pertanian sebagai best role model dalam pola kemitraan yang dimiliki bersama petani. Untuk itu Jatmiko ingin petani nonplasma juga memperoleh hal yang sama melalui pola offtaker.

“Melalui pola offtaker, maka kita juga ingin petani-petani sawit nonplasma bisa memperoleh perlakuan yang sama dengan petani plasma binaan PalmCo. Harapannya produktivitas petani seluruhnya bisa di atas standar nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Pola offtaker memungkinkan petani sawit swadaya yang bergabung di dalam suatu kelompok semisal koperasi ataupun kelompok tani untuk menerima peremajaan sawit dengan best practices dari perusahaan. Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ini juga mendampingi petani maupun lembaganya dalam budi daya sawit berkelanjutan.

"Termasuk memastikan TBS yang diproduksi diterima oleh pabrik-pabrik milik PalmCo dengan harga terbaik sesuai ketentuan," kata Jatmiko.

IDXChannel - Pemerintah meningkatkan dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per kebun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini diambil guna merangsang peningkatan produktivitas sawit Indonesia. Peningkatan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekebun sawit mencapai 24 ton per tandan per hektare.

"Realisasi dana PSR telah mencapai Rp9,6 triliun untuk 154.886 pekebun atau 344.792 hektare. Ini sampai Juni 2024," kata Airlangga dalam acara Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, Jumat (9/8).

"Dan dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. Oleh karena itu, kami berharap dengan peningkatan ini, produktivitas akan meningkat menjadi 24 ton per tandan buah segar (TBS) per hektare,” dia menambahkan.

Lebih lanjut kata Airlangga, pekebun sawit rakyat di lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat segera mengajukan dana PSR yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022.

Sedangkan untuk sawit rakyat di lahan hutsos atau hutan sosial, tetap dapat diberikan dana PSR, namun menunggu penyempurnaan regulasi.

"Penerima TORA dan SK Hijau tentu perlu didampingi dari aspek bisnis dan berbagai kolaborasi oleh para stakeholder, antara lain Kementerian LHK, Kementerian Desa, BUMN, PUPR, Parawisata, Perhutani, Pemda, dan tentunya dari sektor perbankan dan dari para pengusaha di bidang sawit," ujar Airlangga.

"Ke depan tentunya bisnis masyarakat dan kapasitas dapat ditingkatkan dengan integrasi berbasis desa dan skala regional yang lebih besar,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani sawit di seluruh Indonesia melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang konsisten, termasuk dalam mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu dilakukan guna menjaga produksi sawit, utamanya bagi perkebunan swadaya, sekaligus turut mendukung perekonomian nasional.

Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, SPKS telah mengadakan berbagai pelatihan demi memacu kompetensi petani sawit. Organisasi itu memberikan pelatihan bagi 1.000-1.500 petani sawit per tahun di 22 kabupaten, mencakup manajemen koperasi, keuangan, serta tata kelola yang baik guna mendukung sistem sertifikasi, seperti ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

SPKS menyediakan berbagai materi pelatihan, termasuk buku saku, yang dibagikan gratis ke petani. Hal itu bagian dari upaya SPKS untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan sawit. “SPKS berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai target sertifikasi ISPO. Tahun ini, kami targetkan sembilan koperasi dengan total anggota sekitar 3.000 petani masuk proses sertifikasi ISPO," ujar dia. Koperasi itu mencakup area sekitar 7.000 hektare (ha) di berbagai kabupaten, termasuk Kampar, Aceh Utara, dan Sanggau. 

SPKS yang menaungi ribuan petani sawit itu bekerja langsung di lapangan sehingga memahami permasalahan serta kebutuhan mendesak para petani itu. Karenanya, selain sertifikasi, SPKS juga berperan aktif dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). SPKS menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dan sarana prasarana (sarpras) bagi petani sawit swadaya untuk mengakses dana BPDPKS dan mendukung keberlanjutan produksi.

Legalitas Lahan

SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit. Melalui pemetaan dan pendataan lahan, SPKS membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang menjadi dasar perbaikan tata kelola. Selain itu, SPKS berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petani memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik (STDB).

SPKS terus berinovasi dalam mendukung transformasi komoditas sawit berkelanjutan. Selain fokus pada pelatihan dan legalitas, SPKS terlibat dalam pengembangan produk agrokimia ramah lingkungan. Kerja sama dengan berbagai industri dan pemerintah telah terjalin untuk mengembangkan produk biosilika dari limbah sawit yang bernilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan.

Dengan dukungan yang konsisten, SPKS berkomitmen terus mendampingi petani sawit dalam setiap langkah mereka menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. SPKS berharap upaya itu berdampak positif yang signifikan bagi industri sawit nasional dan kesejahteraan petani di Indonesia. “Banyak petani swadaya yang tidak punya akses layanan pelatihan karena tidak terdata dengan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami berupaya mengatasi itu dengan fokus pada mereka yang butuh dukungan,” jelas Sabarudin.

Atas kerja keras SPKS yang konsisten mendampingi petani sawit, Medbun Award 2024 menganugerahi SPKS dengan apresiasi Organisasi Petani yang Bekerja Nyata Melatih Petani Sawit pada 18 Juli 2024 di Bandung, Jawa Barat. Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, dengan apresiasi itu, SPKS akan terus memberikan manfaat dan pelayanan kepada anggotanya serta memacu kinerja organisasi dalam perbaikan tata kelola sawit nasional.

Dengan adanya apresiasi itu, SPKS berharap bisa meningkatkan kinerja organisasi dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional ke depannya. Pekerjaan di tingkat tapak ini sangat penting karena bermanfaat langsung bagi anggota dan masyarakat luas. "Tidak banyak organisasi yang bekerja hingga ke tingkat tapak, kami bangga bisa menjadi salah satunya. Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perbaikan tata kelola dan keberlanjutan,” jelas dia dalam keterangan yang dikutip Minggu (28/07/2024).

Pendorong Ekonomi

Pada diskusi inovasi teknologi sawit dan penganugerahan Medbun Award 2024 di Bandung, Jawa Barat, pertengahan Juli 2024, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika, dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Setia Diarta, mengatakan, industri sawit hulu-hilir merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis agro nasional.

Sektor industri sawit menjadi tumpuan pendapatan sekitar 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa, hingga menyumbang devisa sekitar Rp 450 triliun per tahun yang didominasi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi. Nilai ekonomi sektor sawit hulu-hilir nasional mencapai lebih dari Rp 750 triliun per tahun atau setara 3,5% nilai produk domestik bruto (PDB) 2023 ng mencapai Rp 20.892 triliun.

“Apabila nilai ekspor sawit dan turunannya di-take out dari total nilai ekspor nasional maka terjadi ketimpangan neraca perdagangan,” jelas Setia Diarta mengutip sambutan Dirjen Putu Juli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekspor sawit sangat dominan pada konstelasi ekonomi bangsa, berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional, dan mampu menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News