Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (7/11/2024) malam.

Sejauh ini, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program 3 juta rumah lantaran pertemuan tersebut masih tahap awal.

Namun yang pasti, Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat sesuai dengan visi Presiden.

“Kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden, yakni program 3 juta rumah,” ucap Erick.

Di sisi lain, pertemuan ini turut melibatkan direksi BUMN seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan Perum Perumnas.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan ada tiga poin penting dari pertemuannya dengan Erick Thohir dan direksi BUMN, yakni ketersediaan lahan, efisiensi bahan bangunan, serta rencana perubahan komponen pembentuk harga rumah untuk masyarakat.

Perihal harga rumah, Maruarar atau akrab disapa Ara menyebutkan pihaknya akan bekerja sama dengan BTN untuk memangkas salah satu komponen biaya dalam pembelian rumah. Detail rencana ini akan disampaikan di kantor BTN, Jumat (8/11/2024).

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembentukan harga, mulai dari tanah, bangunan, pajak, serta biaya lainnya.

“Kebijakan tersebut akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan mengurangi satu variabel,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penggabungan tujuh perusahaan kontraktor BUMN atau BUMN Karya terus bergulir. Adapun, total aset dari kontraktor pelat merah itu melebihi aset BUMN Pertambangan MIND ID.

Berdasarkan catatan Bisnis, total aset 7 BUMN karya yang bakal dilebur Menteri BUMN Erick Thohir mencapai Rp443,38 triliun di sepanjang 2023. Sebagai perbandingan, total aset itu lebih tinggi dibandingkan aset holding BUMN Pertambangan Indonesia, MIND ID, yang senilai Rp259,81 triliun.

Adapun ketujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan rencana peleburan 7 BUMN Karya menjadi 3 klaster terus berlanjut. Rencana ini diperkirakan memasuki babak baru jika dirinya meraih restu dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Untuk itu, Erick menyatakan bakal bertemu dengan Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024, untuk meminta lampu hijau terkait peleburan BUMN Karya.

“Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3 [klaster], sehingga kami bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan, dan membangun keahlian di masing-masing BUMN,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Berdasarkan skenario Kementerian BUMN, Adhi Karya akan menjadi induk bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya, pemerintah bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sementara Waskita Karya bergabung dengan Hutama Karya.

Rencana penggabungan tersebut menarik untuk dicermati lantaran 7 BUMN Karya yang bakal dilebur memiliki aset bernilai jumbo secara akumulatif.

Melansir laporan keuangan 2023, total aset 7 BUMN Karya mencapai Rp433,38 triliun atau tumbuh 0,64% dari tahun sebelumnya yang meraih Rp440,54 triliun.

Jika dikomparasikan, total aset 7 BUMN Karya itu jauh lebih besar dibandingkan MIND ID yang dihuni PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Timah Tbk.

Sepanjang tahun lalu, MIND ID mencatatkan total aset sebesar Rp259,81 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi 2022 yang mencapai Rp229,32 triliun.

Adapun kontributor terbesar aset BUMN Karya berasal dari Hutama Karya yang menggenggam Rp169,73 triliun sepanjang 2023. Perolehan ini meningkat 8,59% secara tahunan (year on year/YoY) atau dari posisi Rp156,31 triliun pada 2022.

Posisi Hutama Karya kemudian disusul oleh Waskita. Emiten dengan ticker WSKT ini menorehkan aset sebesar Rp95,59 triliun pada 2023, turun 2,68% secara tahunan.

Sementara itu, aset milik Wijaya Karya mencapai Rp65,98 triliun, PP membukukan Rp56,52 triliun, Adhi Karya sebesar Rp40,21 triliun, Brantas Abipraya senilai Rp9,27 triliun, dan Nindya Karya mengantongi Rp6,05 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Total aset 7 BUMN karya yang bakal dilebur Erick Thohir mencapai Rp443,38 triliun di sepanjang 2023. Jika dikomparasikan, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan aset holding BUMN Pertambangan Indonesia, MIND ID.

Ketujuh BUMN Karya itu adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan rencana peleburan 7 BUMN Karya menjadi 3 klaster terus berlanjut. Rencana ini diperkirakan memasuki babak baru jika dirinya meraih restu dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Untuk itu, Erick menyatakan bakal bertemu dengan Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024, untuk meminta lampu hijau terkait peleburan BUMN Karya.

“Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3 [klaster], sehingga kami bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan, dan membangun keahlian di masing-masing BUMN,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Berdasarkan skenario Kementerian BUMN, Adhi Karya akan menjadi induk bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya, pemerintah bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sementara Waskita Karya bergabung dengan Hutama Karya.

Rencana penggabungan tersebut menarik untuk dicermati lantaran 7 BUMN Karya yang bakal dilebur memiliki aset bernilai jumbo secara akumulatif.

Melansir laporan keuangan 2023, total aset 7 BUMN Karya mencapai Rp433,38 triliun atau tumbuh 0,64% dari tahun sebelumnya yang meraih Rp440,54 triliun.

Jika dikomparasikan, total aset 7 BUMN Karya itu jauh lebih besar dibandingkan MIND ID yang dihuni PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Timah Tbk.

Sepanjang tahun lalu, MIND ID mencatatkan total aset sebesar Rp259,81 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi 2022 yang mencapai Rp229,32 triliun.

Adapun kontributor terbesar aset BUMN Karya berasal dari Hutama Karya yang menggenggam Rp169,73 triliun sepanjang 2023. Perolehan ini meningkat 8,59% secara tahunan (year on year/YoY) atau dari posisi Rp156,31 triliun pada 2022.

Posisi Hutama Karya kemudian disusul oleh Waskita. Emiten dengan ticker WSKT ini menorehkan aset sebesar Rp95,59 triliun pada 2023, turun 2,68% secara tahunan.

Sementara itu, aset milik Wijaya Karya mencapai Rp65,98 triliun, PP membukukan Rp56,52 triliun, Adhi Karya sebesar Rp40,21 triliun, Brantas Abipraya senilai Rp9,27 triliun, dan Nindya Karya mengantongi Rp6,05 triliun.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait surat panggilan sidang perkara PKPU yang diterima perseroan.

Melansir keterbukaan informasi, permohonan PKPU itu diterbitkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus) pada tanggal 1 November 2024.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan, permohonan PKPU terhadap WIKA diajukan oleh PT Wiradjaja Prima Kencana atas kewajiban utang Wijaya Karya.

Berdasarkan Permohonan PKPU dari SIPP PN Jakpus dan Relaas Panggilan Sidang yang diterima Perseroan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus dengan Nomor. 329/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst terkait perkara permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Wiradjaja Prima Kencana sebagai Pemohon PKPU dengan Perseroan sebagai Termohon PKPU.

Pemohon menganggap Termohon masih memiliki kewajiban sebesar Rp 7,20 miliar. WIKA menegaskan, telah melakukan pembayaran sebesar Rp 1,11 miliar dari total tagihan Rp 8,31 miliar pada tanggal 13 September 2024 dan mengupayakan untuk menyelesaikan sisa tagihan pembayaran tersebut.

“Permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan maupun operasional Wijaya Karya,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (5/11).

Asal tahu saja, WIKA kantongi pendapatan bersih Rp 12,54 triliun per kuartal III 2024. Raihan ini turun 16,78% dari Rp 15,07 triliun pada kuartal III 2023.

Secara rinci, segmen infrastruktur dan gedung menyumbang paling besar ke pendapatan, yaitu Rp 6,01 triliun. Lalu, segmen industri menyumbang Rp 3,52 triliun, segmen energi dan industrial plant Rp 2,08 triliun, segmen hotel Rp 703,05 miliar, segmen realty dan properti Rp 117,15 miliar, dan segmen investasi Rp 103,20 miliar.

Laba bersih WIKA tercatat sebesar Rp 741,42 miliar di akhir September 2024. Raihan ini berbanding terbalik dari rugi Rp 5,84 triliun di akhir September 2023.

Per 30 September 2024, WIKA punya jumlah aset Rp 66,98 triliun. Ini naik dari Rp 65,98 triliun per 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas WIKA sebesar Rp 50,72 triliun di akhir September 2024, turun dari Rp 56,40 triliun di akhir Desember 2023. Sementara, total ekuitas tercatat Rp 16,26 triliun di kuartal III 2024, naik dari Rp 9,57 triliun di akhir tahun 2023.

WIKA memiliki kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp 5,60 triliun di akhir September 2024, naik dari Rp 1,78 triliun di periode sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja pendapatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) masih mengalami tekanan sepanjang Januari – September 2024. Namun demikian, di atas kertas perusahaan BUMN ini mampu mencetak laba bersih secara tahunan.

Melansir Laporan Keuangan konsolidasi akhir September 2024, Rabu (6/11/2024), kinerja pendapatan emiten BUMN karya ini menurun 16,78% secara tahunan dari Rp15,07 triliun menjadi Rp12,54 triliun hingga kuartal III/2024.

Koreksi itu disebabkan oleh segmen infrastruktur dan gedung yang meraih pendapatan Rp6,01 triliun, turun 25,67% year on year (YoY). Pendapatan segmen energi dan industrial plant ikut terkoreksi 19,32% secara tahunan menjadi Rp2,08 triliun.

Turunnya pendapatan WIKA juga diikuti oleh beban pokok yang menyusut dari Rp13,86 triliun menjadi Rp11,48 triliun. Hal itu membuat perseroan mencatatkan laba kotor sebesar Rp1,06 triliun atau melemah 12,71% secara tahunan.

Meski demikian, penurunan laba kotor masih ditambal oleh pendapatan lain-lain yang meraih Rp5,25 triliun. Mayoritas nilai tersebut berasal dari keuntungan restrukturisasi dengan nilai mencapai Rp4,48 triliun.

Alhasil, WIKA meraih laba usaha Rp3,94 triliun atau berbalik dari rugi Rp3,66 triliun. Emiten konstruksi pelat merah ini juga mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp728,05 miliar sepanjang Januari – September 2024.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain, WIKA meraih laba yang diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp741,43 miliar per kuartal III/2024. Perolehan ini berbalik dari posisi tahun lalu yang menorehkan kerugian Rp5,84 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, WIKA membukukan aset Rp66,98 triliun hingga September 2024 atau naik 1,52% year to date (YtD). Adapun liabilitas menguap 10,08% YtD menjadi Rp50,72 triliun dan ekuitas melonjak 214,47% YtD ke Rp16,26 triliun.

Arus kas dan setara kas perseroan pada akhir periode September 2024 mencapai Rp5,6 triliun, melesat 214,47% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,78 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyampaikan perseroan turut memperbaiki kolektibilitas piutang hingga 30,4% atau dari posisi Rp9,50 triliun pada tahun lalu menjadi Rp6,61 triliun per kuartal III/2024.

“Selain itu, WIKA juga terus berupaya maksimal untuk melakukan pembayaran kepada mitra kerja, sehingga utang usaha perseroan tercatat menurun hingga 50,7% di periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Di samping itu, current ratio WIKA naik menjadi 191,8% dengan rasio solvabilitas seperti rasio utang berbunga terhadap ekuitas dan debt to equity ratio (DER) turun menjadi 2,18 kali dan 3,12 kali dari posisi sebelumnya 3,10 kali dan 5,07 kali.

Agung mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah mendukung upaya penyehatan WIKA, baik kepada lembaga keuangan atas selesainya proses restrukturisasi keuangan maupun pemerintah yang telah memperkuat struktur permodalan WIKA.

“Dengan meningkatkan tata kelola, perkuatan manajemen risiko, keunggulan eksekusi proyek, fokus terhadap likuiditas serta pengelolaan struktur modal kerja yang baik, perseroan akan mampu menjaga nilai kompetitifnya di masa mendatang,” ucapnya.

___________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Akhir masa pemerintahan Joko Widodo menyisakan pekerjaan rumah berupa tujuh BUMN ‘sakit’ yang perlu dibenahi di era Prabowo-Gibran. Upaya restrukturisasi utang hingga pengembangan kinerja operasional terus digenjot untuk membalik rapor merah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan dari 47 badan usaha milik negara (BUMN), sebanyak 40 BUMN dalam kondisi keuangan yang sehat. Jumlah itu merepresentasikan 85% dari total BUMN.

“Untuk menjawab pertemuan sebelumnya, berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cashflow negatif atau rugi. Ada tujuh yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

Tujuh BUMN yang dimaksud Erick Thohir ialah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Jiwasraya, Perumnas, dan PNRI.

Dia membeberkan bahwa masing-masing BUMN yang merugi itu memiliki kompleksitas masalah tersendiri. Krakatau Steel, misalnya, sudah melaksanakan restrukturisasi utang sejak 2019 tetapi pemulihan kinerjanya tersandung oleh insiden kebakaran yang mengganggu operasional secara keseluruhan.

“Kami sedang mencari jalan, apakah dengan kondisi yang hari ini, setelah bekerja sama dengan POSCO, dengan menghasilkan Karakatau Steel yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini kita sedang mencari jalan,” papar Erick.

Masalah lain lagi dihadapi oleh Holding BUMN sektor Farmasi. Erick menjelaskan kerugian Bio Farma terjadi karena adanya impairment vaksin Covid-19.

Kondisi itu terjadi karena Bio Farma ditugaskan untuk membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk program vaksinasi nasional. Namun, ketika Covid-19 tidak lagi jadi pandemi, sisa vaksinnya dibukukan sebagai penurunan nilai aset yang bersifat permanen karena sudah melewati expiring date.

Terkait dengan ekspansi usaha Bio Farma, perusahaan pelat merah itu disebut Erick sudah mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai Rp1,4 triliun untuk distribusi vaksin folio secara global ke 150 negara.

Di bawah Bio Farma, dua anak usaha BUMN sektor farmasi juga sedang tidak bugar, yaitu PT Indofarma Tbk. (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).

“Lalu juga ada beberapa penyelesaian mengenai Indofarma, kita mencari partner. Ada yang supply bahan baku, lalu diproses di Indofarma sehingga nanti kita masuk ke global supply chain sistem kesehatan dunia,” imbuhnya.

Erick memastikan perbaikan kinerja INAF akan beriringan dengan pemenuhan kewajiban dari sisi kepegawaian.

Di sisi kinerja keuangan, INAF melaporkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk senilai Rp166,48 miliar per 30 September 2024. Nilai itu turun 13,1% dari Rp191,69 miliar pada 9 bulan 2023.

Sementara itu, kerugian KAEF membengkak 137,9% dari Rp177,3 miliar menjadi Rp421,8 miliar hingga kuartal III/2024. Berdasarkan data Kementerian BUMN, Kimia Farma saat ini dalam proses restrukturisasi kredit dengan pihak perbankan.

Hal itu sejalan dengan utang jumbo KAEF yang tercatat mengantongi total liabilitas Rp11,09 triliun. Jumlah itu termasuk utang bank sebesar Rp6,91 triliun.

Untuk Jiwasraya, progress restrukturisasi dinilai berjalan dengan baik dan tinggal proses likuidasi. Adapun, PNRI menderita kerugian disebabkan oleh mandat penerbitan berita negara/tambahan berita negara tidak diwajibkan. Hal itu menyebabkan pendapatan rendah dan over leverage.

Penyehatan BUMN Perumahan dan Karya

Bergeser ke sektor perumahan, Menteri BUMN memaparkan kerugian dialami Perumnas karena perputaran inventory yang masih perlu dioptimalkan. Sebagia langkah perbaikan, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) modal kerja untuk Perumanas senilai Rp1 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan Perumnas untuk mempercepat penyelesaian inventory. Secara prognosa, Perumnas diestimasi membukukan keuntungan pada akhir tahun ini.

“Bahwa untuk bisnis model Perumnas ke depan tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat. Karena kita bilang dari komposisi lahan di Indonesia ini kan kita ketahui ini memang 70% laut, 30% tanah,” ucapnya.

Selanjutnya, Erick menjabarkan perkembangan Wijaya Karya dan Waskita Karya. Menurutnya, restrukturisasi WIKA sudah berjalan, termasuk anak usahanya PT Wika Realty yang offer expansion pada tahun-tahun sebelumnya.

Senada, dia juga menyoroti langkah penting kesepakatan restrukturisasi Waskita Karya senilai Rp26 triliun.

“Dan kita teruskan [restrukturisasi] Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari Bapak Menteri PU. Bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh BUMN karya menjadi tiga sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini.”

Seperti diberitakan Bisnis, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan WSKT telah menandatangani MRA perubahan antara perseroan dengan sejumlah kreditur perbankan. Dia melanjutkan, WSKT melakukan restrukturisasi kembali atas utang bank dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,2 triliun.

Lebih lanjut, utang bank akan dibagi dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perjanjian menjadi fasilitas kredit sebesar Rp24,15 triliun kepada bank konvensional, dengan fasilitas kredit tranche A sebesar Rp3,95 triliun, dan fasilitas kredit trance B sebesar Rp20,2 triliun.

Lalu fasilitas pembiayaan syariah sebesar Rp2,05 triliun, dengan trance A sebesar Rp336,7 miliar, dan tranche B sebesar Rp1,72 triliun.

MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah berlaku efektif terhitung sejak 17 Oktober 2024. Selain itu, WSKT juga memohonkan dan menyetujui pengesampingan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Rekening dan Kas No. 39 pada 25 Oktober 2021 yang berlaku sejak 17 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2026.

"Sampai dengan saat ini nilai outstanding jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,21 triliun termasuk dengan alokasi pada masing-masing tranches masih dalam tahap finalisasi rekonsiliasi dengan seluruh kreditur. Kami akan menyampaikan kembali informasi tersebut ketika nilai sudah bersifat final," ucapnya.

Perbesar

Adapun dengan diterimanya pernyataan efektif MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan, maka ketentuan yang diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Induk dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi KMK Penjaminan menjadi efektif dan dapat dijalankan oleh WSKT dan para kreditur terkait.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Krakatau Steel M. Akbar Djohan menyebut perseroan terus berupaya meningkatkan penyerapan penggunaan baja di sektor infrastruktur dan konstruksi di Indonesia.

Akbar juga menyatakan bahwa dengan menggerakkan kembali industri manufaktur melalui pemenuhan kebutuhan proyek strategis nasional, maka Krakatau Steel Group akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Krakatau Steel sebagai BUMN industri baja nasional akan terus menjadi akselerator dalam mewujudkan reindustrialisasi nasional sehingga cita-cita ketahanan dan kemandirian industri baja nasional bisa terwujud dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto,” tutup Akbar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Pihaknya pun berencana menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.

Kementerian BUMN berencana melebur tujuh perusahaan pelat merah konstruksi menjadi tiga klaster. Tujuh perusahaan itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Adhi Karya akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya Kementerian BUMN bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sedangkan Waskita bergabung dengan Hutama Karya.

Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024. Pertemuan tersebut akan membahas persetujuan atas konsolidasi perusahaan konstruksi BUMN.

"Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3, sehingga kita bisa melalukan restrukturisasi, penyehatan, tetapi juga membangun keahlian di masing-masing BUMN," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/11/202).

Dia menambahkan jika surat persetujuan sudah diraih, Kementerian BUMN bakal bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga mampu mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengungkapkan langkah integrasi antara perseroan dengan Hutama Karya merupakan salah satu upaya lanjutan dalam menyelamatkan Waskita.

Hanugroho atau akrab disapa Oho menuturkan Hutama Karya telah melakukan proses due diligence terkait rencana integrasi yang diinisiasi Kementerian BUMN. Uji tuntas yang dilakukan terhadap Waskita ini melibatkan konsultan independen.

Uji tuntas yang dilakukan melihat seluruh aspek, termasuk target penyelamatan Waskita. Dengan kehadiran Hutama Karya, Oho menyatakan proses penyehatan emiten berkode saham WSKT ini akan berjalan lebih cepat.

“Jadi, sudah dipastikan tentunya penyehatan bisa lebih cepat dan pemulihannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya dalam sebuah sesi wawancara, beberapa waktu lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada tujuh Badan Usaha Milik Negara yang masih merugi sampai saat ini. Hal itu menurut Erick, membuat kementeriannya harus bekerja keras memperbaiki kinerja tujuh perusahaan tersebut.

“Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 yang rugi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Sambil proses penyehatan sejumlah perusahaan berjalan, menurutnya, kementerian bakal memangkas jumlah BUMN demi kesehatan dan efektivitas perusahaan-perusahaan pelat merah itu. “Nantinya kami akan memperkecil jumlah BUMN menjadi 30 perusahaan,” kata dia.

Adapun salah satu pemangkasan jumlah BUMN ini, akan dilakukan pada perusahaan BUMN karya yang sebelumnya berjumlah 7 perusahaan menjadi 3 perusahaan karya. “Sehingga lebih sehat lagi ini,” ujar Erick. Ada pun tujuh perusahaan yang Erick maksud di antaranya, Krakatau Steel, Bio Farma, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jiwasraya, Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Untuk Krakatau Steel, Erick menyebut, perusahaan ini sudah melakukan restrukturisasi pada 2019. Namun, musibah kebakaran yang dialami baru-baru ini membuat perusahaan pelat merah itu kembali merugi. Sedangkan Bio Farma, menurut Erick, perusahaan ini merugi lantaran tugas pembelian vaksin dalam jumlah besar saat Pandemi Covid-19 serta adanya kasus fraud pada anak usaha Bio Farma, yakni Indofarma.

Di tengah menghadapi kasus fraud Indofarma, Kementerian BUMN juga sedang memproses restrukturisasi Wijaya Karya. Perusahaan konstruksi lainnya yakni Waskita Karya juga tengah menghadapi proses serupa. Waskita Karya merugi akibat menurunnya jumlah kontrak serta tingginya beban keuangan.

Perusahaan asuransi Jiwasraya, saat ini juga sedang menjalani proses likuidasi dan penyehatan pasca dilanda kasus korupsi. Perum Pembangunan Perumahan Nasional yang merugi juga sedang mengubah model bisnisnya. Erick menyebut, ke depannya Perumnas tidak akan lagi menggunakan konsep landed house, tetapi juga bertingkat lantaran etersediaan tanah di Indonesia tidak mencukupi unntuk dibangun rumah bagi seluruh warga negaranya.

Perusahaan terakhir yang merugi adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Menurut Erick, kerugian BUMN ini karena tidak ada lagi mandat percetakan untuk surat-surat negara. Ia menyebut, PNRI tidak bisa bersaing dengan percetakan swasta. Oleh karena itu, saat ini kementeriannya tengah memproses restrukturisasi PNRI.

Satgas Pemberantasan Judi Online Polri mengungkap 300 kasus dan menangkap 370 tersangka dalam kurun waktu Juli-November 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Dua perusahaan milik negara bidang konstruksi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan anak usahanya PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKON) digugat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Para penggugat itu ialah usaha kontraktor yang bermarkas di Pekanbaru PT Wiradjaja Prima Kencana dengan nomor perkara 329/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan perusahaan tenaga surya di Jakarta Selatan PT Infinite Berkah Energi (IBE) dengan nomor perkara 318/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

PT WIKA belum memberi tanggapan atas gugatan PT Wiradjaja Prima Kencana pada Jumat, 1 November 2024 itu. Namun, WIKA membenarkan kalau anak usahanya digugat PT Infinite Berkah Energi pada 25 Oktober 2024. “WIKON memiliki sisa pembayaran kepada PT Infinite Berkah Energy atas tagihan suplai energi untuk proyek yang dikerjakan,” kata Sekretaris Perusahaan Mahendra Vijaya dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu, 2 November 2024.

Meski demikian, Mahendra mengatakan WIKA belum menerima nilai gugatan dari perkara itu. Dia menyebut WIKA menghormati proses hukum ini. “WIKON tetap membuka jalur komunikasi kepada IBE sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian kewajiban,” kata dia.

Sidang dari perkara PT WIKA dan PT Wiradjaja Prima Kencana akan digelar perdana pada Senin, 11 November 2024. Sementara, perkara WIKON dan IBE akan disidang perdana pada Senin, 4 November 2024.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berupaya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas di tengah berbagai tantangan sektor infrastruktur mulai membuahkan hasil. Dalam laporan keuangan kuartal III-2024 atau hingga 30 September 2024, WIKA membukukan pendapatan sebesar Rp 12,55 triliun, dengan kapasitas tingkat produksi (burn rate) sebesar 34,3 persen dari kontrak berjalan Perseroan.

“Manajemen percaya dengan meningkatkan tata kelola, perkuatan manajemen risiko, keunggulan eksekusi proyek, fokus terhadap likuiditas serta pengelolaan struktur modal kerja yang baik, Perseroan akan mampu menjaga nilai kompetitifnya di masa mendatang”, ujar Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), seperti dikutip Antara pada Jumat, 1 November 2024.

Kontribusi utama pendapatan WIKA itu berasal dari segmen infrastruktur dan gedung, industri, EPC dan realti properti. WIKA juga membukukan laba kotor sebesar Rp1,06 triliun, dengan Gross Profit Margin (GPM) sebesar 8,4 persen, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,1 persen.

“Hal ini menunjukkan kemampuan eksekusi proyek WIKA yang semakin excellence, terutama pada lini bisnis utama yang menjadi core operasi Perseroan, seperti infrastruktur dan gedung serta EPCC yang naik rata-rata 0,6 persen dari tahun sebelumnya,” kata Agung.

Selain membukukan peningkatan margin laba kotor, WIKA juga mencatatkan peningkatan laba usaha sebesar Rp 839,75 miliar atau meningkat 55,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian Operating Profit Margin (OPM) Perseroan berhasil meningkat dengan peningkatan yang sama secara year on year.

Sejalan dengan langkah Perseroan untuk terus mempercepat upaya penyehatan keuangan, dari sisi neraca WIKA memperbaiki kolektibilitas piutang hingga 30,4 persen menjadi sebesar Rp6,61 triliun dari Rp 9,50 triliun per September 2023. “Selain itu WIKA juga terus berupaya maksimal untuk melakukan pembayaran kepada mitra kerja, sehingga utang usaha Perseroan tercatat menurun hingga 50,7 persen di periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Agung.

Sementara itu, arus kas atas aktivitas operasi Perseroan juga menunjukkan perbaikan hingga 86,9 persen dari minus Rp1,67 triliun menjadi minus Rp218,94 miliar di kuartal III-2024. “Perbaikan ini merupakan hasil dari upaya transformasi Perseroan yang fokus dalam peningkatan likuiditas sebagai upaya penyehatan keuangan,” kata dia.

Kondisi likuiditas yang semakin baik ini tercermin dari current ratio Perseroan yang telah meningkat menjadi 191,8 persen dengan rasio solvabilitas seperti rasio utang berbunga terhadap ekuitas (gearing ratio) dan Debt to Equity Ratio (DER) yang juga kini telah menurun menjadi 2,18 kali dan 3,12 kali dari posisi sebelumnya 3,10 kali dan 5,07 kali.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait masalah PKPU yang dialami anak usahanya, PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKON).

Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan, WIKON memiliki sisa pembayaran kepada PT Infinite Berkah Energi (IBE) atas tagihan suplai energi untuk proyek yang dikerjakan.

“Hingga surat ini diterbitkan, WIKON belum menerima relaas atas perkara tersebut, sehingga belum mengetahui nilai gugatan atas perkara yang diajukan oleh IBE,” ujarnya dalam keterbukaan informasi yang dikutip Jumat (1/11).

WIKON berkontribusi sebesar Rp 1,09 miliar ke pendapatan WIKA per 31 Desember 2023 dan Rp 490,24 miliar per 30 September 2024.

Secara persentase, WIKON menyumbang 4,84% ke pendapatan WIKA di akhir Desember 2023 dan 3,91% di akhir September 2024.

“Atas nilai gugatan tersebut tidak berdampak material bagi perseroan,” paparnya.

Mahendra mengungkapkan, WIKON pun sudah dijadwalkan untuk menghadiri sidang pertama dengan agenda legalitas para pihak pada tanggal 4 November 2024.

WIKON akan menghormati dan menjalani proses hukum sesuai dengan alur persidangan yang berlaku. Selain itu, WIKON tetap membuka jalur komunikasi kepada IBE sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian kewajiban.

“Hingga saat ini tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga saham serta kelangsungan hidup perseroan,” ungkapnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024