KOMPAS.com - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memastikan kegiatan pelayanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Merauke tetap berjalan normal meskipun sedang terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) pada Rabu (10/7/2024).

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan bahwa selama aksi mogok kerja berlangsung, pengelola pelabuhan terus melayani kegiatan bongkar muat.

Dua kegiatan yang dilaporkan adalah bongkar muat peti kemas KM Tanto Sukses dan bongkar muat curah cair MT Mulia Karsa 2.

"(Walaupun terjadi mogok kerja), pelayanan terhadap pengguna jasa tetap berlangsung dengan baik, seperti yang dapat dilihat dari aktivitas bongkar muat yang terus berjalan," kata Widyaswendra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Merespons aksi mogok kerja di Pelabuhan Merauke, ia mengungkapkan bahwa SPTP menghormati aktivitas tersebut sebagai wujud dari kebebasan menyampaikan pendapat.

Langkah selanjutnya, kata Widyaswendra, SPTP akan berkoordinasi dan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merauke.

"Pihak-pihak yang terlibat di Pelabuhan Merauke akan berkumpul pada Rabu pukul 14:00 WIT untuk membahas jalan keluar yang baik bagi semua pihak, dalam pertemuan yang difasilitasi oleh KSOP Merauke," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan jasa transportasi yang beroperasi di Pelabuhan Merauke telah mengumumkan rencana aksi mogok kerja pada Rabu (10/7/2024).

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) cabang Merauke.

Sebagai informasi, SPTP merupakan bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, SPTP yang berperan sebagai subholding pengelola bisnis peti kemas.

Perseroan tersebut dibentuk setelah integrasi Pelindo pada 1 Oktober 2021. Saat ini, SPTP mengelola 32 terminal peti kemas di seluruh Indonesia dan memiliki tujuh anak perusahaan.

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Massa tiba pukul 13.40 WIB dan langsung melakukan orasi tepat di depan gerbang kantor Kemenkominfo. Massa aksi juga membawa spanduk bertuliskan "Budi Arie Out!!" serta "Kartu Merahkan Budi Arie".

Beberapa massa membawa karton kecil dengan gambar-gambar meme terkait Kominfo dan juga Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Salah satunya ada gambar Menkominfo Budi Arie yang diedit bertubuh karakter Thanos yang identik dapat melenyapkan segala hal.

Massa aksi juga melakukan aksi teatrikal dengan menggunakan topeng berwajah Budi Arie dan buang air besar di kloset yang dibawa massa aksi.

Selain itu juga ada tape art yang ditempel di badan jalan tepat di depan gerbang masuk Kemenkominfo bertuliskan "Buang Budi" Dengan gambar tong sampah serta kotoran di sampingnya.

"Mundur mundur, mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga," ucap para massa aksi.

Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum yang ikut berdemo menyatakan aksi ini merupakan aspirasi publik terkait kekecewaannya kepada pemerintah yang tak becus mengurus keamanan data mereka.

"Kita tahu kasus PDNS sudah berminggu-minggu, berpekan-pekan, tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan yang clear gitu, ya. Sebetulnya apa yang terjadi terus bagaimana nasib dari data-data warga yang terdampak selama ini," ujar Nenden kepada wartawan di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Tuntutan massa aksi yakni meminta tanggung jawab pemerintah, salah satunya dengan mendorong Budi Arie untuk mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo.

"Kedua, kami juga menuntut Jokowi sebagai presiden yang menunjuk Menteri Kominfo, yang mengisi jabatan Kominfo yang strategis ini dengan orang-orang yang tidak kapabel," ucap Nenden.

Menurut Nenden, Menteri di Kemenkominfo selalu diisi oleh orang yang tidak berkapabilitas. Sebab track record Kemenkominfo berisi orang-orang yang hanya berbagi jatah.

"Kita bisa melihat dari track record sebelum-sebelumnya, ya, bagaimana Menteri Kominfo itu selalu diisi oleh orang-orang yang memang berbagi jatah gitu, ya. Bukan dari orang-orang yang punya kapasitas baik dalam konteks teknologi informasi maupun komunikasi ya seperti ini," pungkasnya.

Aksi berjalan dengan lancar tanpa membuat kemacetan di Jalan Medan Merdeka Barat. Sepanjang aksi Jalan Medan Merdeka Barat masih dapat dilalui kendaraan.

Sebanyak 112 rekening Bank Jago yang sudah terblokir dibobol oleh pegawainya yang berinisial IA (33). Pelaku telah ditangkap oleh polisi dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan ratusan rekening tersebut diblokir karena diindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana. Rekening itu diblokir atas permintaan dari aparat penegak hukum.

"Akun rekening nasabah bank jago yang telah diblokir berdasarkan permintaan APH (Aparat Penegak Hukum) karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana," kata dia melalui keterangan yang diterima, Rabu (10/7).

Hal senada dikatakan Corporate Communication PT Bank Jago Tbk, Marchelo. Menurut dia, ratusan rekening itu diblokir karena terindikasi menerima aliran uang tindak pidana. Maka dari itu, pihaknya melakukan pemblokiran.

"Rekening yang diblokir merupakan rekening yang terindikasi fraud, bisa berupa penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme sehingga kita melakukan blokir terhadap rekening tersebut," ucap dia.

Pelaku membobol ratusan rekening yang telah diblokir tersebut dengan cara terlebih dahulu memerintahkan bagian agent command center untuk mengajukan permintaan membuka blokir rekening.

Pelaku ini memiliki kewenangan untuk meminta bagian agent command center untuk membuka blokir rekening. Pelaku bekerja ini sebagai staf contact center specialist.

Lalu, bagian agent command center menuruti permintaan pelaku untuk buka blokir rekening itu.

Total, terdapat 112 rekening yang sudah disetujui oleh pelaku untuk dibuka blokirnya. Setelah rekening yang diblokir terbuka, pelaku memindahkan uang yang tersimpan di rekening tersebut ke rekening lain yang telah disiapkan.

Pelaku ditangkap di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Kamis (4/7). Pelaku pun sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam kasus itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti salah satunya ponsel yang dipakai oleh pelaku.

Akibat perbuatannya, IA disangkakan Pasal 30 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat 1 dan atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

TEMPO.CO, Jakarta - Perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta Pemerintah segera atasi masalah banjir tekstilimpor yang marak belakangan ini. Ia mengaku resah dengan kehadiran produk batik cetak atau printing, khususnya dari Cina.

Menurut dia, produksi dari negeri tirai bambu tersebut bukan batik asli, karena dibuat dengan mesin. Batik warisan budaya Indonesia bentuknya cap dan batik tulis, yang diakui dunia lewat Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, UNESCO. “Di saat ada produk lain dari Cina dan India dalam bentuk batik, memang harus ada pembatasan dan pengetahuan ke masyarakat,” ujarnya ditemui di acara Apkasi Otonomi Expo, Jakarta Convention Center, Rabu 10 Juli 2024.

Jika tidak dibatasi, masyarakat akan lebih memilih batik cetak produksi pabrik Cina yang murah. Edukasi menjadi amat penting, karena masyakat yang tidak tau batik, membuat produsen luar negeri berlomba-lomba bikin printing batik dengan mesin. Konsekuensinya adalah batik lokal asli menjadi kurang laku.

Pemilik merek Batik Linggo tersebut mengaku mematok harga Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta untuk batik tulis dan sekitar Rp 300 ribu untuk batik manual cap. Proses pembuatannya manual dan khusus batik cap, ia menggunakan pewarna dari alam seperti dedaunan hingga batang pohon. Pembeli yang tidak tahu menurut dia akan menawar dengan lebih murah.

Zahroni mengatakan ada 31 perajin yang tergabung dalam klaster batik Kendal, diprediksi ada lebih banyak pembuat batik di kabupaten tersebut. Mereka juga menyerap produksi tekstil dari pabrikan lokal, seperti Pekalongan, Solo dan Yogyakarta. Sehingga perajin lokal menurut dia secara langsung mendukung produksi tekstil dalam negeri.

Saat ini banjir impor sudah mulai menggeser industri, secara bertahap akan berdampak pada perajin lokal. “Tidak terasa tapi makin lama, kalau pasar tekstil printing sudah dikuasai, nanti ke bawah ada dampaknya juga,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera membatasi impor khususnya dari Cina. Zahroni yakin dengan adanya pembatasan, industri dan UMKM batik dalam nnegeri akan lebih berkembang.

Sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan rencana mengenai bea masuk bagi barang asal Cina sedang dibahas lintas kementerian dan lembaga. Menurut dia, hingga saat ini besaran tarif belum disepakati. “Kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati,” ujarnya ditemui di Kantor DPR, Senayan, Kamis, 4 Juli 2024.

Staf Sri Mulyani itu mengatakan pembahasan terkait tata kelolanya akan diatur oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), selain itu ada masukan dari industri yang terlibat. Pemerintah perlu mendukung industri dalam negeri berjalan dengan baik, khususnya di tengah kondisi Cina yang tengah over kapasitas. “Jadi memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping,” kata dia.

Sebelum memutuskan membeli properti, Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menjadi salah satu instrumen dalam regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dipahami.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyatakan, kehadiran NJOPTKP dapat mengurangi beban, karena ada objek yang tak dikenai pajak. Adapun PBB-P2 merupakan kewajiban yang harus dibayar tiap tahun untuk setiap kepemilikan properti.

Morris menegaskan, wajib pajak sebaiknya memahami terkait NJOP dan NJOPTKP, sehingga besaran PBB-P2 dapat dihitung dengan tepat.

Secara garis besar, NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tak dikenai pajak, di mana setiap wajib pajak dalam penetapan besaran PBB terutang akan mendapat pengurangan berupa NJOPTKP.

Morris mengatakan, pengurangan NJOPTKP diberikan sebanyak satu kali dalam satu tahun. NJOPTKP sendiri digunakan sebagai penentu besar PBB, yakni dengan cara mengurangkan dari jumlah NJOP.

"Jadi, artinya jika Anda memiliki beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lain," ujar Morris.

Bagi para wajib pajak yang memiliki aset berupa properti di kawasan DKI Jakarta, NJOPTKP memiliki sejumlah poin penting seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Adapun besaran persentase NJOP untuk kelompok objek PBB-P2 dipertimbangkan berdasarkan tiga hal, yakni kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak, serta klasterisasi NJOP dalam satu wilayah provinsi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.C0.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri buka suara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024.

Faisal menyebut, rencana tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengerak harga BBM subsidi seperti pertalite dan solar.

"Artinya, sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi yaitu pertalite dan solar," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Ia mengungkap, rencana tersebut juga menandakan bahwa pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk menahan subsidi tidak dinaikkan mengingat anggaran subsidi energi yang terus meningkat. Apalagi jika harga minyak menyentuh ke level US$ 90 per barel, maka dana kompensasi juga akan menggelembung.

"Kan sudah mulai, pemerintah ngak mampu lagi menahan subsidi tidak lagi dinaikkan. Ini naik terus, misalnya sekarang sih harga minyak anteng di US$ 80 per barel, kalau naik lagi ke US$ 90 per barel artinya subsidinya naik," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keungan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu enggan berkomentar banyak terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. "Saya belum terupdate," kata Febrio singkat.

Wacana tersebut disampaikan Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak.

Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Hingga semester I 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.

Subsidi energi ini di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 Kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp 34,2 triliun.

Sejumlah grup konglomerasi tanah air gencar melakukan akuisisi di tahun ini. Tahun politik juga tidak menjadi alasan mereka untuk mengerem ekspansi.

Tak tanggung-tanggung, grup konglomerasi mulai menggelontorkan dana yang cukup fantastis untuk mencaplok sejumlah perusahaan di pertengahan tahun ini.

Lalu siapakah yang paling ekspansif dan mengeluarkan uang paling besar untuk aksi akuisisi ini? Berikut data yang sudah kumparan rangkum:

Grup Djarum

Djarum yang dimiliki Robert Budi Hartono dan Michael Hartono, menjadi salah satu grup konglomerasi yang aktif melakukan akuisisi. Terbaru, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) melalui anak usahanya, PT Iforte Solusi Infotek, telah menyelesaikan akuisisi sebesar  90,11 persen saham PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST). Adapun nilai akuisisinya yaitu Rp 3,42 triliun atau setara dengan Rp 2.813 per saham.

Anak usaha Grup Djarum lainnya, PT Global Digital Niaga (BELI) atau Blibli mengakuisisi PT Dekoruma Inovasi Lestari (DIL) dengan membeli 26.167 lembar saham seri C yang mewakili 99,83 persen kepemilikan saham. Adapun total transaksi akuisisi tersebut senilai Rp 1,16 triliun.

Selanjutnya, anak usaha Grup Djarum, PT Anarawata Puspa Utama bersama PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang telah sepakat atas jual beli saham dan pengambilan baru atas PT Suryacipta Swadaya senilai Rp 3,1 triliun.

Anarawata Puspa Utama mengambil alih sebanyak 55.808.781 saham PT Suryacipta Swadaya milik Surya Semesta Internusa senilai Rp 169,8 miliar. Sementara itu, Suryacipta Swadaya akan menerbitkan saham baru sejumlah 962.701.486. Dengan demikian, Anarawata Puspa Utama akan menyerap penerbitan saham baru tersebut senilai Rp 2,9 triliun.

Salim Group

Salim Group milik Anthoni Salim melalui PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services menggandeng sebuah konsorsium yang dipimpin oleh GIC dari Singapura  untuk mengakuisisi 35 persen saham PT Jasamarga untuk Tol Trans Jawa . Nilai akuisisi ini sangat besar yaitu Rp 15,75 triliun. Nilai tersebut menjadi salah satu yang terbesar tahun ini.

Grup Salim lainnya yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan duet dengan Grup Gelael, telah mengakuisisi mayoritas saham PT Jagonya Ayam Indonesia (JAI) senilai Rp 160,42 miliar atau sebesar 70 persen saham. Transaksi ini sekaligus adanya penerbitan 229.181 saham seri A, FAST mengambil bagian sebesar 160.427 saham.

Grup Chandra Asri

Grup yang dimiliki orang paling tajir Indonesia, Prajogo Pangestu, tercatat mengakuisisi PT Petrosea Tbk (PTRO) melalui salah satu anak usaha, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Petrindo Jaya Kreasi sepakat akuisisi 342,92 juta saham PTRO milik pemegang saham lama PTRO, yaitu PT Caraka Reksa Optima. Jumlah saham tersebut mewakili 34 persen dari modal disetor. Dengan demikian perseroan menjadi pemegang saham pengendali PTRO

Selanjutnya ada PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) melalui anak usahanya, PT Barito Wind Energy (BWE) telah menyelesaikan akuisisi 99,99 persen saham di PT UPC Sidrap Bayu Energy dari UPC Renewables Asia Pacific Holding Pte. Ltd. (UPCAPH), ACEN Renewables International Pte. Ltd. (ACRI), UPC Renewables Asia III Limited (Asia III), Sidrap (HK) Limited (Sidrap HK), dan Sunedison Sidrap B.V. (SunEd BV).

Berdasarkan keterbukaan informasi, 515.515 saham kelas A dan 34.368 saham kelas B yang mewakili sekitar 99,99 persen dari jumlah modal disetor dan ditempatkan PT UPC Sidrap Bayu Energi (Sidrap 1) dari UPCAPH, ACRI, Asia II, Sidrap HK dan SunEd BV, dengan harga pembelian sebesar Rp 1,62 triliun.

Sementara itu, 2.499 saham atau sekitar 99,99 persen dari jumlah modal disetor dan modal ditempatkan PT UPC Operation and Maintenance Indonesia (OMI) dari UPCAPH dengan harga pembelian sebesar Rp 4,72 miliar.

Kemudian, ada PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) telah mengakuisisi saham Shell Energy and Chemicals Park Singapore (SECP) milik Shell Singapore Pte Ltd (SSPL). Perseroan tidak menyebutkan total nilai investasi yang digelontorkan dalam aksi korporasi ini. Dari aksi tersebut, TPIA memproyeksikan akan mendapatkan tambahan pendapatan hingga sekitar Rp128 triliun per tahun.

Emtek Group

Ada juga PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) mengakuisisi 51 persen saham PT Cardig Aero Services Tbk (CASS) melalui anak usahanya yaitu PT Roket Cipta Sentosa. Adapun total harga pembelian sahamnya sebesar Rp 872 miliar dan harga per saham adalah Rp 820. Pembelian saham tersebut dilakukan melalui crossing pada pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengamat Pasar Modal, Willian Hartanto mengatakan, sebetulnya tahun politik efeknya minim terhadap market. Tapi menurutnya, aksi akuisisi ini bagus karena bisa mengurangi jumlah pesaing bisnis dan memperbesar pangsa pasar.

“Ini ujungnya akan ke peningkatan kinerja dan pertumbuhan laba,” katanya kepada kumparan, Rabu (10/7).

William merekomendasikan, saham-saham yang melakukan akuisisi ini bisa menjadi pilihan untuk dikoleksi investor untuk jangka panjang, dan sebaliknya untuk yang diakuisisi (kalau dia perusahaan Tbk) menarik untuk jangka pendek atau trader.

“Karena umumnya, aksi akuisisi ini juga dilakukan dengan melakukan pembelian saham di pasar sehingga harga saham yang diakuisisi mengalami penguatan,” jelas dia.

Ia pun merekomendasikan saham TOWR, SSIA, dan PTRO.

***

Disclaimer:Keputusan investasi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan pembaca. Berita ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual suatu produk investasi tertentu.

JAKARTA, investor.id – Kondisi darah aliran sungai (DAS) Serayu saat ini dalam kondisi memprihatinkan akibat sedimentasi yang terus berlanjut, yang berimbas ke waduk Mrica atau Bendungan Panglima Besar Sudirman. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada upaya pemulihan, maka dipastikan mengancam lingkungan sekitar dan mengganggu operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Mrica.

"Tiap tahun ada tambahan sedimentasi sekitar 6 juta meter kubik. Saat ini ada sekitar 131 juta meter kubik lumpur di waduk Mrica, itu menutupi hampir 90% waduk, padahal PLTA Mrica ini objek vital nasional. Kalau tidak ada intervensi, dipastikan tahun 2025 PLTA Mrica akan stop beoperasi. Lebih parah lagi, jika waduk jebol bisa mengancam nyawa serta kerugian lingkungan," kata sosiolog Imam Prasodjo saat acara Launching Program Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu, oleh 7 Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan pada Minggu (7/7/2024).

Hal ini dibenarkan Pj Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi yang menyatakan bahwa saat ini kapasitas waduk Mrica tinggal 12% dan sangat memprihatinkan. Dengan demikian, upaya penyelamatan DAS serayu melalui penanaman tanaman konservasi dan tanaman pakan jadi penting.

"Upaya TJSL dengan penanaman tanaman pakan ini merupakan sirkular ekonomi, yang mana pakannya untuk kambing dan hasil susu kambing untuk mengatasi stunting. Hal ini sebab angka stunting dan kemiskinan di Banjarnegara belum mencapai target nasional," katanya.

Ditemui terpisah, GM Indonesia Power PLTA Mrica Banjarnegara, Azrul Very Andhi, membenarkan kondisi PLTA Mrica yang memprihatinkan. Menurut dia, sedimentasi lumpur sungai Serayu yang masuk ke waduk membuat air tertampung untuk diubah jadi listrik semakin sedikit. Padahal, PLTA ini merupakan bagian dari suplai interkoneksi listrik di Jawa, Bali, Banten dan Yogyakarta.

“PLTA Mrica masuk dalam sistem kelistrikan interkoneksi Jawa-Bali. Memang kalaupun PLTA ini berhenti beroperasi, pasokan listrik Jawa Bali bisa digantikan dari pembangkit lain. Namun, pemerintah punya target menurunkan jumlah pembangkit listrik berbasis batu bara dan memperbanyak green energy untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan 23%. Kalau ini berhenti,maka target bauran energi tidak tercapai,” jelasnya.

Upaya Penanganan

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) atau GeoDipa, Yudistian Yunis, mengungkapkan bahwa program penyelamatan DAS Serayu bukanlah hal yang sederhana. Hal ini dikarenakan perlunya berbagai pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi secara berkelanjutan demi memperbaiki ekosistem di sekitar DAS Serayu.

Upaya penyelamatan DAS Serayu pun dilakukan oleh 7 SMV Kementerian Keuangan yang terdiri atas beberapa perusahaan, yakni PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Karabha Digdaya.

Sinergi TJSL 7 SMV Kemenkeu Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, menyaksikan launching sinergi 7 SMV untuk TJSL penyelamatan DAS Serayu. Dia memaparkan, kegiatan 7 SMV ini sudah 3 tahun terlaksana. Antara lain penanaman mangrove, pembangkit listrik tenaga sampah, hingga tahun ini penyelamatan DAS Serayu. "Tanggungjawab itu tidak berhenti setelah memberikan, tapi kita harus tetap melihat memperhatikan memastikan apakah TJSL bermanfaat bagi masyarakat," pesan Suahasil ke ketujuh SMV. Selanjutnya soal DAS Serayu, merupakan tanggungjawab Bersama karena meliputi 5 kabupaten. "Soal PLTA Mrica, kami ingin tahu situasi yang dihadapi kalua sampai tahun depan terancam tak beroperasi," katanya.

Melalui program TJSL ini, SMV Kementerian Keuangan akan memberikan bantuan kepada 16 desa senilai lebih dari Rp 1,52 miliar. Bantuan ini akan digunakan untuk beberapa program kegiatan yang mendukung penyelamatan DAS Serayu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. "Penanganan DAS Serayu ini harus libatkan lebih banyak sinergi, sehingga dana-dana insentif fiscal, terutama dana desa, dapat digunakan dengan baik," tambahnya.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, Pertamina sedang menyiapkan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut mengatakan, langkah ini dilakukan agar subisidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Sehingga, orang yang tidak tepat subisidi dapat dikurangi jumlahnya.

Pasalnya, APBN 2024 diperkirakan akan mengalami defisit lebih besar dari target yang sudah ditetapkan. Untuk itu, perlu dilakukan efisiensi lebih ketat.

KOMPAS.com/FIRDA JANATI SPBU Pertamina di Jalan Ir. Juanda, Margahayu, Kota Bekasi, ditutup sementara, Selasa (26/3/2024). Penutupan ini dilakukan usai adanya dugaan kebocoran bensin jenis Pertalite dengan air.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut, dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Menanggapi pernyataan tersebut, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan, prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Paralel upaya2 subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP.

Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100% dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK.

Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kita lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," ujar Heppy, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

PERTAMINA PT Pertamina Patra Niaga menyatakan pendataan QR Code pengguna Pertalite sudah mencapai 100 persen di tiga provinsi yakni Aceh, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

"Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK," katanya.

Heppy menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, peluang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kerja sama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, kecil.

Diketahui, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sempat menyebut bahwa nama Kaesang dipertimbangkan saat ditanya perihal hasil survei terkini yang memperlihatkan elektabilitas putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu cukup moncer di Jawa Tengah (Jateng).

Menurut Agung, untuk Pilkada Jakarta, peluang Kaesang diusung PDI-P kecil. Apalagi, jika partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih tersebut memutuskan kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Nama Kaesang ini menjadi terpinggirkan ketika nalarnya adalah PDI-P dan PKB. Tetapi, kalau misalkan tanpa PDI-P, PKB dengan siapa nanti merajut koalisi antara Anies dan Kaesang itu masih sangat mungkin ya,” kata Agung dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Kemudian, untuk Pilkada Jateng, dia menilai bahwa peluang PDI-P mengusung Kaesang juga kecil.

Agung menyebut, pernyataan Puan Maharani yang mempertimbangkan nama Kaesang, hanyalah bentuk apresiasi atas hasil elektabilitas adik Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Oleh karena itu, menurut dia, PDI-P tidak akan menindaklanjuti apresiasi Puan tersebut dalam bentuk kerja sama politik pada Pilkada Jateng 2024.

“Karena kan di PDIP punya tradisi panjang dan itu semua keputusan ada di ibu ketua umum Megawati Soekarnoputri. Jadi ini termasuk strategis ya, apakah Jateng, Jakarta, Jawa Barat, sehingga perlu perenungan yang panjang dan dalam. Karena ini membawa marwah partai juga,” ujar Agung.

Selain itu, dia mengatakan, PDI-P selama ini rutin mengirimkan kadernya sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu, diduga tidak akan memberi ruang untuk mengusung anggota keluarga Jokowi.

“Saya kira kok kemungkinannya kecil PDI-P bersama Kaesang ataupun Koalisi Indonesia Maju. Yang paling mungkin adalah PDI-P menyiapkan calon dan memastikan Jateng ‘Kadang Banteng' dan bukan kandang yang lain,” kata Agung.

Kaesang moncer di Jateng

Sebagaimana diberitakan, elektabilitas Kaesang moncer di Jateng belakangan ini. Padahal, dia digadang-gadang untuk maju di Jakarta.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkini, nama Kaesang unggul sementara sebagai daftar calon gubernur Jateng 2024.

Responden survei yang memilih Kaesang sebesar 15,9 persen. Posisi kedua ditempati oleh Irjen Pol Ahmad Luthfi dengan suara responden 12,9 persen.

Sementara itu, Bambang Wuryanto dipilih 5,8 persen responden, Sudaryono 4,7 persen, dan Hendrar Prihadi sebanyak 4,7 persen.

Survei LSI tersebut dilakukan pada 21-26 Juni 2024 dengan mewawancarai 1.200 responden. Wawancara dilakukan melalui telepon.

Adapun margin of error survei kurang lebih sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling

Hasil yang hampir serupa juga terlihat dari survei Indikator Politik Indonesia. Dalam survei yang bertajuk “Siapa Kuat di Jawa Tengah?: Dinamika Elektoral Jelang Pilkada”, nama Kaesang mendapatkan elektabilitas tertinggi.

Kaesang menempati peringkat pertama dalam simulasi 10 dan 20 nama.

Dalam simulasi 10 nama dengan pertanyaan, "seandainya pemilihan langsung gubernur Jawa Tengah dilaksanakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih di antara nama berikut-berikut ini…", Kaesang memeroleh elektabilitas 22,8 persen

Urutan kedua ditempati Irjen Pol Ahmad Lutfhi dengan elektabilitas 18,7 persen. Lalu, di posisi ketiga Taj Yasin Maimoen dengan 12,7 persen.

Survei Indikator Politik tersebut memiliki margin of error lebih kurang 3,5 persen.

Pernyataan Puan dan Kaesang

Menanggapi hasil survei tersebut, Puan Maharani memang menyebut bahwa Kaesang menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk Pilkada Jawa Tengah 2024.
Apalagi, Kaesang unggul dibandingkan Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Iya dong, jadi salah satu pertimbangan juga,” kata Puan pada 2 Juli 2024, saat ditanya kemungkinan PDI-P mempertimbangkan Kaesang pada Pilkada Jateng.

Menyambut pernyataan Puan, Kaesang mengatakan, dia menghargai pihak yang ingin mengusungnya.

"Ya, enggak apa-apa kami hargai semua yang mau mengusung kami," kata Kaesang di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah pada 7 Juli 2024.

Dia lantas menyebut bahwa Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di provinsi tersebut.

Jateng “kandang banteng”

Untuk diketahui, PDI-P masih menguasai perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jawa Tengah.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini memeroleh 5.270.261 suara yang setara dengan 33 kursi DPRD Jateng.

Sementara itu, PSI menjadi partai urutan kesepuluh dalam perolehan suara di Pileg 2024, dengan 478.063 suara atau setara dengan dua kursi DPRD Jateng.

Namun, sejauh ini, PDI-P belum menentukan dukungan atau memajukan kader sendiri untuk diusung pada Pilkada Jateng 2024.

Sementara itu, pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dijadwalkan pada 27 Agustus 2024. Dengan kata lain, tidak sampai dua bulan lagi.

Menara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setinggi 778 meter akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkap Menara BUMN ini akan dibangun PT PP (Persero) Tbk.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, membenarkan kabar menara setinggi 778 meter bakal dibangun di IKN. Namun, Joko mengatakan bahwa pihaknya belum mendapat perintah untuk membangun menara tersebut. Pihaknya masih menunggu.

"Isu tower pembangunan menara BUMN sepertinya iya (ada). Namun, untuk siapa yang mengerjakan masih menunggu," ucap Joko di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2/2024).

Joko kemudian menjelaskan, bahwa pihaknya juga belum berkomunikasi dengan Kementerian BUMN maupun OIKN terkait hal tersebut. PT PP baru mendapatkan informasi awal bahwa menara itu bakal dibangun di IKN.

"Oh nggak ada (komunikasi), kita baru dapat informasi bahwa nanti di sana akan ada pembangunan," tuturnya.

Berdasarkan catatan detikProperti, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengatakan bahwa Menara BUMN di IKN bakal dibangun PT PP.

"Nanti tindak lanjutnya, BUMN ini menugaskan PT Pembangunan Perumahan untuk pembangunannya, iya kita lihat nanti seperti apa," katanya di Senayan, Senin (10/6/2024).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Sumadilaga mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan pembangunan Menara BUMN.

Proyek ini disebut sudah masuk rencana besar pembangunan IKN. Nantinya di Menara BUMN ada area bisnis, perkantoran, dan perumahan.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengungkap lokasi pembangunan Menara BUMN karena masih dalam tahap perencanaan oleh pemerintah. Menurutnya, pembangunan Menara BUMN tersebut kemungkinan besar masih lama dilakukan.

"Kemarin baru perencanaan saya kira," ungkap Danis.

Simak juga Video 'Jokowi Belum Terbitkan Keppres IKN: Lihat Situasi di Lapangan':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Jokowi akan segera membentuk badan khusus untuk pengelolaan kakao dan kelapa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat yang digelar siang ini.

Badan khusus ini akan bergabung ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini sudah ada untuk mengurusi iuran dari pengusaha sawit untuk peremajaan sawit dan lain-lain akan digabung. Selain itu, akan ada satu divisi untuk subsidi silang paling kurang pengembangan bibit kakao dan kelapa.

"Jadi tidak perlu ada badan baru tapi badan yang digabungkan ke BPDPKS. Jadi sawit, kelapa, kakao, kan, mirip-mirip aja," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7).

Zulhas mengatakan, dengan adanya badan khusus di dalam BPDPKS dapat membantu pembiayaan melalui subsidi silang dibandingkan membentuk badan tersendiri.

"Jadi kalau badan sendiri dan dipungut lagi, kan, tidak mungkin. Berat, kan. Kalau di BPDPKS dananya Rp 50 triliun lebih tuh. Jadi subsidi silang untuk pembibitan, riset, dan segala macam mengenai kelapa dan kakao ini nanti diambilkan digabungkan ke BPDPKS," jelasnya.

Ia memastikan dengan skema ini, eksportir kakao dan kelapa tidak perlu ikut membayar iuran.

"Jadi, kan, sudah ada, tuh, kakao. Pokoknya tidak ditambah lagi. Ada pungutan, saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi. Tidak ada pungutan lagi," tuturnya.

Selain itu, Zulhas juga mengundang Jokowi untuk hadir dalam 51th Cacao Tech Seminar and Conference yang berlangsung di Surabaya pada 22 Juli nanti.

"Nanti akan ada kita tuan rumah 51th Cacao Tech Seminar and Conference. Konferensi dan Eksibisi mengenai kelapa di Surabaya 22 Juli," pungkasnya.