REPUBLIKA.CO.ID, oleh Frederikus Bata, Muhammad Nursyamsi, Antara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024. Lewat langkah pengetatan itu, diharapkan dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024. Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Erick menyampaikan pembatasan ditujukan agar subsidi BUMN menjadi lebih tepat sasaran.

"Ya kita sedang menunggu perpres 191, jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujar Erick, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tak hanya BBM bersubsidi, Erick juga mendorong pembatasan subsidi juga dapat dilakukan terhadap listrik maupun LPG. Erick menilai hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu.

"Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah, perusahaan-perusahaan besar sama dengan yang rumahnya kurang baik, seperti contoh pemain timnas U-16 Alberto rumahnya seperti itu, listrik subsidi, tapi sama dengan orang yang rumahnya sebesar ini, kan tidak adil," ucap Erick.

Oleh karena itu, Erick menyebut BUMN menyambut positif rencana pembatasan BBM bersubsidi. Erick memastikan BUMN berkomitmen menjalankan arahan pemerintah terkait kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.

"Saya tunggu saja karena kan harus ada kebijakannya, ingat BUMN ini korporasi bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, tidak hanya buat BBM tapi kita berharap juga buat gas karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," sambung mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick juga mendorong implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel). Hal ini selaras dengan ikhtiar Indonesia meningkatkan bahan bakar yang lebih ramah terhadap lingkungan.

"Nature based ini bisa jadi solusi karena ke depan Indonesia tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, apalagi kita punya gula dan sawit yang bagus," sambung Erick.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal sangat mendukung rencana jangka panjang pemerintah dalam program subsidi yang lebih tepat sasaran. Erick menilai hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat.

"Sisa dananya bisa untuk program lain mendukung pengembangan SDM, jadi jangan masyarakat dididik hanya konsumtif tapi IQ rendah sekali artinya asupan gizi untuk perbaikan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak harus jadi prioritas ke depan kalau tidak mau kalah dari bangsa lain," kata Erick.

Waketum Gerindra Habiburokhman menjelaskan alasan partainya menjadikan komika Marshel Widianto bakal cawalkot mendampingi Riza Patria di Pilwalkot Tangerang Selatan (Tangsel) 2024. Dia berpandangan selama ini Marshel adalah komika yang kritis terhadap pemerintah.

"Pak Marshel juga seorang seniman ya, kita tidak boleh memandang remeh seniman ini. Apalagi beliau juga komika yang kerap kritis," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/7).

Menurutnya, Marshel yang memiliki sikap kritis bisa memperbaiki kebijakan yang tidak baik bila diberi kekuasaan.

"Kalau orang kritis terhadap pemerintah itu kan dia tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki ketika memegang kekuasaan," ucap dia.

Selain itu, ia menuturkan Riza Patria juga dianggap mumpuni menjadi cawalkot Tangsel. Apalagi, Riza pernah menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta.

"Ya kan ada Pak Riza Patria kita tahu rekam jejak beliau di sini dua periode, kemudian wagub, sebelumnya juga sebagai aktivis di berbagai organisasi ya bagus," ucap dia

Saat ini, Habiburokhman mengatakan Gerindra masih fokus melakukan komunikasi dengan parpol lain untuk memenuhi syarat 20 persen mengusung Riza-Marshel.

"Ya kita masih konsolidasi dululah, dorong supaya partainya cukup dulu," tutup Habiburokhman.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, menuai sorotan. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan kebijakan itu tak masuk akal.

“Tidak yakin dengan kebenaran pernyataan itu karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025,” kata Mulyanto dalam siaran pers, dikutip Rabu (10/7).

Mulyanto menilai ucapan Luhut sekedar pemanasan isu dan tidak serius. Dia meminta jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya. Karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini.

"Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepat sasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ujarnya.

BBM bersubsidi ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tapi pemerintah erus membiarkan. "Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya," ucapnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, dimana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

"Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan," kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bioetanol digunakan untuk mengurangi polusi. Selain itu, kandungan sulfur dari bahan bakar alternatif ini jauh lebih rendah.

"Sulfur (pada bensin) ini sampai 500 ppm. Kita mau sulfur 50 ppm. Ini lagi diproses, dikerjakan Pertamina," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Dengan kadar sulfur rendah, menurut Luhut penyakit infeksi saluran pernafasan akut alias ISPA juga bisa berkurang. Dampaknya, pun bisa sampai pada efisiensi anggaran. "Pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp38 triliun," kata dia.

Ihwal penggunaan bioetanol, sebelumnya Presiden Jokowi telah membentuk Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kepala Negara juga menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua. Salah satu tugas satgas ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Dipercaya Jokowi, Bahlil pun berjanji bakal mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Ia berujar, ada empat klaster wilayah seluas lebih dari 2 juta hektare yang bakal menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Luas klaster satu dan dua, kata dia, kurang lebih 1 juta hektare. Sedangkan klaster tiga seluas kurang lebih 504.373 hektare dan klaster empat seluas kurang lebih 400 ribu hektare.

Total rencana investasi perkebunan tebu terintegrasi swasta klaster tiga diperkirakan mencapai US$ 5,62 miliar atau Rp 83,27 triliun," kata Bahlil dalam rapat perdana yang digelar pada Rabu, 30 April 2024, dikutip dari siaran pers Kementerian Investasi.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah terus berkomitmen dalam menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara yang pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir. Pemerintah terus mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengatakan, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” ujar Raja Juli dalam keterangan pers, Rabu (10/7).

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, ia optimistis Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Nusantara yang merupakan momen bersejarah dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami optimistis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik,” katanya.

Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia.

Otorita IKN dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas agar dicopot dari jabatannya, imbas lumpuhnya sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang dikelola Telkomsigma terserang ransomware Brain Cipher.

Erick menyampaikan bahwa dirinya mendukung kebijakan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas.

“Kan sudah mundur Dirjen dari Kominfo, saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi untuk mengkoreksi semua pihak yang tidak kompeten, dan itu sesuai arahan Presiden, Pak Budi Arie [Menkominfo] sudah melakukan,” kata Erick Thohir seusai acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Maka dari itu, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN mendukung adanya pencopotan jabatan terhadap pihak yang tidak kompeten. “Yang pasti kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, kita copot juga,” tekannya.

Saat ditanya terkait indikasi kelalaian yang dilakukan karyawan, Erick enggan menjawab pertanyaan itu lantaran masih tahap indikasi. Meski demikian, Erick mendorong untuk dilakukan investasi audit.

“Saya mendorong namanya investigasi audit, tetapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional, mendorong pembersihan individu yang korupsi atau individu yang tidak baik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri di depan awak media pada Kamis (4/7/2024). Pengunduran diri itu dilakukan imbas sistem layanan PDNS 2 di Surabaya yang lumpuh diserang ransomware Brain Cipher pada Kamis (20/6/2024).

Pria yang akrab disapa Semmy itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri secara lisan pada 1 Juli 2024. Begitu pun dengan surat pengunduran diri yang telah diserahkan Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Rabu (3/7/2024).

“Saya menyatakan bahwa per 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin pada Menteri Kominfo [Budi Arie Setiadi],” kata Semmy dalam konferensi pers di Gedung Kemenkominfo di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Semmy menyatakan bahwa insiden peretasan PDNS 2 di Surabaya ini merupakan tanggung jawabnya. “Alasannya, kejadian ini bagaimana pun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan,” tuturnya.

Di samping itu, dia menyampaikan bahwa tanggung jawab ini diambil secara moral dan harus selesai di dirinya. “Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral, dan saya menyatakan harusnya selesai di saya, karena ini adalah masalah yang harus saya tangani dengan baik,” tandasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait pengetatan penerima subsidi BBM dimulai 17 Agustus 2024.

Erick mengatakan, pihaknya sedang menunggu penerbitan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 yang akan mengatur pembatasan pembeli BBM bersubsidi Pertalite agar tidak digunakan oleh masyarakat mampu.

Dia memastikan Kementerian BUMN yang menaungi PT Pertamina (Persero) mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian agar penyaluran BBM bersubsidi lebih efisien dan tepat sasaran.

Pasalnya, lanjut Erick, sisa dana atau subsidi energi yang bisa dihemat dari pengetatan konsumen BBM subsidi ini bisa dialihkan kepada program pemerintah lain yang lebih bermanfaat, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusianya kita," ujarnya saat ditemui di Kantor Pos Kota Tua, Rabu (10/7).

Erick menambahkan, seharusnya pemerintah tidak hanya mendidik masyarakat secara konsumtif, namun juga berkaitan dengan asupan gizi generasi mendatang. Meski demikian, dia tidak secara gamblang menyebutkan alokasinya untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis.

Selain BBM, Erick juga menyatakan dukungannya terkait efisiensi penyaluran LPG dan listrik bersubsidi. Dia meminta agar rumah orang kaya atau perusahaan besar tidak menggunakan komoditas energi bersubsidi tersebut.

"Seperti contoh pemain sepak bola kemarin yang U-16 Alberto, rumahnya seperti itu. Sudah tim nasional, listriknya subsidi. Tapi sama dengan orang yang titik-titik, yang rumahnya sebesar ini. Kan nggak fair," tuturnya.

Erick juga menyebutkan, penghematan BBM subsidi ini juga bisa dilakukan dengan mendorong pengembangan bahan bakar nabati (BBN) bioethanol dan biodisel, serta penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Indonesia kan policy tidak mau terlalu banyak import crude oil, tetapi dengan ada 50 persen marketnya EV, dan 50 persen combustion engine atau mobil yang kita kenal, tetapi di situ lebih friendly penggunaan BBM-nya, apalagi kita punya gula, punya sawit, itu kan sesuatu yang bagus," pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pengetatan penerima subsidi BBM agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, negara bisa menghemat APBN, seperti klaim pembayaran BPJS Kesehatan.

"Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi," kata Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pemerintah juga gencar untuk menyediakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Harapannya, bisa mengurangi polusi udara karena sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.

"Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terangnya.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sebagian besar pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal menggunakan server di luar negeri, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Hal ini terindikasi adanya kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir dan dalam waktu singkat muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan (penambahan huruf, tanda baca, maupun angka)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Lebih lanjut, imbuh Friderica, indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia.
OJK mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Juni tahun ini, otoritas bidang keuangan itu telah menerima sebanyak 8.213 aduan terkait pinjol ilegal. Pengaduan pinjol ilegal menjadi yang terbanyak dari total pengaduan kegiatan keuangan ilegal yang sebanyak 8.633 pengaduan.

Sejak Januari hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir 1.591 pinjol ilegal. Jika diakumulasi sejak 2017, total entitas pinjol yang telah diblokir sebanyak 8.271 entitas.

Adapun pengguna pinjol ilegal didominasi oleh kelompok usia dewasa muda. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun.

Baca juga: OJK: Porsi Pendanaan Pinjol ke UMKM Capai 31,52%

184 ribu orang mengadu ke OJK

Secara keseluruhan, sampai dengan 30 Juni 2024, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan dengan tingkat penyelesaian sebesar 81,31 persen.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology (fintech), 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan sanksi pada periode 1 Januari sampai dengan 27 Juni 2024 berupa 156 surat peringatan tertulis kepada 125 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), tiga surat perintah kepada tiga PUJK, dan 25 sanksi denda kepada 25 PUJK.

"Selain itu, pada periode yang sama, terdapat 137 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian Rp100 miliar," tutup Friderica.

(HUS)

Serang: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten mencatat sejumlah temuan saat Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten. Salah satunya adalah temuan penggelembungan nilai rapor siswa.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan, pengawasan terhadap PPDB yang dilakukan oleh Ombudsman Banten meliputi koordinasi dengan BPMP dan Dinas Pendidikan baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan pemantauan langsung di beberapa sekolah tingkat SD, SMP dan SMA, SMK, MA.

Dalam pengawasannya, Ombudsman Banten banyak menerima aduan mengenai kendala teknis serta minimnya help desk atau kanal informasi dan pengaduan dalam pelaksanaan PPDB. “Pada PPDB tingkat SMP, kami menerima aduan mengenai dugaan mark up nilai rapor pada jalur prestasi yang dilakukan salah satu SD di Kabupaten Tangerang. Hal ini masih dalam pemeriksaan Ombudsman Banten," katanya.

Dan pada jalur zonasi, Ombudsman Banten melakukan random sampling terhadap Kartu Keluarga (KK) siswa yang diterima melalui jalur zonasi beberapa SMA di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. "Masih ditemukan dua KK yang terbit kurang dari satu tahun dan satu KK yang masih mencantumkan status siswa sebagai keluarga lain," katanya.

Hal ini bertentangan dengan aturan Permendikbud 1/2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbud Nomor 47/M.2023, dimana persyaratan zonasi yaitu KK harus lebih dari satu tahun dan KK dengan status keluarga lain tidak lagi diakomodir. Pada jalur afirmasi pihaknya mengapresiasi kepada beberapa sekolah yang secara mandiri melakukan cek ulang kepada calon siswa untuk memastikan bahwa siswa tersebut memang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

"Hasil pemantauan pada jalur prestasi yaitu sekolah melakukan verifikasi dan pengujian ulang terhadap calon peserta didik yang memiliki sertifikat," katanya.

Pihak sekolah masih menemukan beberapa calon peserta didik yang tidak dapat membuktikan kemampuannya saat dilakukan uji keterampilan. Misalnya pada calon peserta didik yang melampirkan sertifikat Tahfidz namun ketika diuji hafalan dan sambung ayat tidak dapat melanjutkan.

Baca juga: Ombudsman Pelototi Potensi Praktik Jual Beli 2.787 Kursi Kosong di PPDB SMA Banten

(CEU)

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membantah ada oknum TNI yang terlibat dalam kasus Rico Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV. Sempurna tewas dibakar bersama 3 anggota keluarganya di rumahnya di Jalan Nabung Surbakti, Karo, Sumatera Utara, pada Kamis (27/6).

“Nggak ada, nggak ada (keterlibatan anggota TNI)," kata Agus singkat saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Agus pun menyerahkan kasus ini untuk diusut tuntas oleh pihak kepolisian.

“Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan kebakaran itu, sudah diatasi sama Polri,” katanya.

Isu beredar, rumah Sempurna diduga dibakar usai memberitakan kasus perjudian yang diduga dibekingi aparat TNI.

Sebelum dibantah oleh Agus, TNI sempat melakukan penyelidikan terkait keterlibatan anggotanya dalam kasus pembunuhan berencana ini.

Hal ini dikatakan oleh, Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar pekan lalu.

"Itu nanti kita lihat, masih dalam penyelidikan, kita menghargai proses berjalan Penyelidikan belum ada hasilnya kita tunggu, kita nggak berandai-andai. Kita punya aturan hukum militer, disiplin," ujar Nugraha di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (3/7).

Update terbaru, Kapolda Sumut Irjen Agung Setya mengumumkan penetapan 2 tersangka kasus pembakaran rumah Sempurna. Mereka berinisial RAS dan YST.

“Kami tangkap saudara R dan G yang ada di belakang,” kata Kapolda Sumut, Komjen Agung Setya Imam di Polres Tanah Karo, Senin (8/7).

“Saudara G bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu dan kemudian dan mengeksekusi dengan menyemprotkan dulu dua botol (bahan bakar) ke dinding rumah korban kemudian dia melakukan pembakaran,” sambungnya.

Saat ini polisi memburu aktor utama kasus ini. Sementara untuk motif juga masih didalami.

JAKARTA, investor.id - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menuntaskan pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,18 Km senilai investasi Rp 10,6 triliun.

Penyelesaian proyek yang dibangun sejak Jun 2016 ini ditandai dengan peresmian langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dirinya menyampaikan, keberadaan tol ini akan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar 30-45 menit. Dari sebelumnya satu sampai dua jam melalui jalan arteri.

Sebab, Tol Cimanggis-Cibitung merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN), sehingga kehadirannya akan mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

“Akan mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di kawasan ini. Nantinya, menyumbang pembangunan ekonomi kawasan dan nasional,” ujar Ma’ruf dalam Peresmian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Waskita sebelumnya sudah mengoperasikan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi I yaitu Cimanggis-Jatikarya sejak November 2020. Kini, seiring dengan peresmian tersebut seksi II Jatikarya- Cibitung sudah dapat dilalui.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho bersyukur, pembangunan proyek tersebut bisa rampung tepat waktu, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat jalan tol tersebut di antaranya memangkas waktu tempuh dari Depok dan Bogor menuju Cibitung.

"Dari Depok, Bogor, dan sekitarnya menuju Cibitung melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek, kurang lebih hanya memakan waktu 30 menit," ujar pria yang biasa disapa Oho ini.

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung terdiri dari dua seksi yakni, Seksi 1A Junction Cimanggis-Jatikarya dan Seksi 2A ruas Jatikarya-Nagrak yang keduanya saat ini telah beroperasi. Jalan Tol itu menjadi akses penghubung lebih cepat dari wilayah Cibubur ke Jalan Tol Jagorawi, sehingga hanya 10 menit.

Proyek tersebut semakin menambah kapasitas jalan yang melintasi empat wilayah yaitu, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Setelah Jalan Tol CimanggisCibitung beroperasi penuh, nantinya tersambung dengan jaringan Jalan Tol JORR 2 lain, seperti Jalan Tol Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, dan Cibitung-Cilincing.

Berikutnya setelah jaringan Jalan Tol JORR 2 semua terhubung, bakal melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek yang telah memiliki jaringan tol lingkar dalam kota dan JORR I.

Jalan tol yang baru diresmikan itu juga akan tersambung dengan Jalan Tol Trans Jawa ruas Jakarta-Cikampek. Lalu menjadi salah satu solusi mengurangi kepadatan lalu lintas dari ruas Tol Cikampek yang menuju Jakarta atau ke wilayah Bogor.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel -Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, mengatakan nilai ekspor baja hampir menyaingi komoditas sawit dan batu bara. Lonjakan signifikan terjadi sejak 2019 hingga 2023 yang lalu.

Airlangga menjelaskan nilai ekspor industri besi baja pada 2019 hanya sebesar USD7,4 miliar atau setara Rp120,27 triliun. Kemudian pada 2023 menjadi USD26,7 miliar atau setara Rp434 triliun. Nilai tersebut lebih besar dari nilai ekspor sawit pada 2023 yang mencapai USD23,97 miliar.

"Kalau baja saja ini USD7,4 bilion tahun 2019, saat ini sudah tembus USD26,7 miliar, ini menjadi ekspor terbesar andalan Indonesia," ujar Airlangga dalam acara Seminar dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan impor baja yang masuk ke Indonesia pada 2019 lebih banyak dibandingkan dengan ekspor. Terbukti dari neraca ekspor industri baja pada 2023 berhasil surplus USD15,3 juta.

"Pada kuartal I 2024 industri baja tumbuh 11,18 persen (yoy), ini jauh di atas pertumbuhan sektor lain," kata dia.

Menurutnya, capaian positif ini sebagai dampak dari program kebijakan hilirisasi. Hal itu turut mendongkrak industri konstruksi di tanah air lewat pembangunan pabrik-pabrik baru dan membutuhkan banyak baja sebagai rangka bangunan.

Bertumbuhnya industri baja di dalam negeri ini, menurut Airlangga, menimbulkan masalah di tataran perdagangan internasional. Hal itu seperti yang dialami oleh dua komoditas sebelumnya, yaitu sawit dan nikel yang digugat ke organisasi perdagangan dunia atau WTO.

“Daya saing yang luar biasa. Kalau daya saing luar biasa simbolnya gampang, digugat di luar negeri, sawit digugat, nikel, dalam bentuk larangan ekspor,” kata dia.

(FRI)