Rembang: Sempat dikabarkan hilang saat naik haji, Ketua DPRD Rembang Supadi ternyata ditahan otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laqouf.

Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan KJRI, diperoleh informasi bahwa, Supadi, ditahan oleh otoritas Arab Saudi, karena melanggar keimigrasian. Ia terjaring razia, saat berada di tempat temannya.

"Izin cuti Ketua DPRD itu 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2024. Namun, usai cuti tidak ada kabar beritanya dan hanphonenya tidak bisa di hubungi. Setelah dilakukan pertemuan dengan Kemenlu, diketahui Ketua DPRD ditahan di Arab Saudi karena melanggar keimigrasian," kata M Bisri di Rembang, Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menambahkan, saat ini Ketua DPRD sudah menjalani sidang pertama, dan rencananya, besok 11 Juli menjalani sidang kedua. Saat terjaring razia, sejumlah barang bukti disita. Di antaranya, gelang haji, visa wisata, printer dan handphone, serta sejumlah uang tunai.

(WHS)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) untuk menyesuaikan kegiatan sesuai kategori usaha, yaitu berbentuk venture capital corporation (VCC) atau venture debt corporation (VDC).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan kewajiban penyesuaian itu berlandaskan POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS)

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 54 PMV dan PMVS yang telah memperoleh izin OJK, Agusman mengatakan terdapat 15 perusahaan yang menyesuaikan kategori usaha sebagai VCC.

"Adapun 39 perusahaan lainnya menyesuaikan kategori usaha sebagai VDC," katanya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Dengan adanya pengkategorian tersebut, Agusman berharap PMV dan PMVS dapat lebih fokus dan optimal dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai lini usaha yang dipilih. Adapun OJK telah memberikan batas waktu kewajiban penyesuaian itu sampai 20 Juni 2024.

Terkait kinerja industri modal ventura, OJK mencatat pembiayaan modal ventura pada Mei 2024 sebesar Rp 16,21 triliun. Nilai tersebut terkontraksi sebesar 11,96% Year on Year (YoY).

"Adapun pembiayaan modal ventura pada April 2024 terkontraksi 12,61%, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,32 triliun," ucap Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Kondisi yang sama ternyata juga terjadi pada Maret 2024, Agusman menerangkan pembiayaan modal ventura terkontraksi 10,18%, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,79 triliun.

Sementara itu, nilai aset modal ventura pada Mei 2024 sebesar Rp 25,93 triliun. Nilai itu terkontraksi 6,22%, jika dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 27,65 triliun. (*)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah merampungkan verifikasi administrasi perbaikan dokumen pendukung bakal pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Hasilnya pasangan ini lolos verifikasi.

“Verifikasi dokumen perbaikan pascaputusan Bawaslu telah dilakukan KPU DKI mulai tanggal 5 Juli dan selesai pada 9 Juli 2024 melalui SILON” kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Dody Wijaya di Kantor KPU DKI Jakarta, dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Tahapan verifikasi administrasi adalah tahapan melakukan pengecekan keabsahan dan kebenaran dokumen syarat dukungan baik itu surat pernyataan dukungan, KTP-el, kesesuaian data yang di input di Silon.

Juga surat pernyataan identitas bagi pendukung yang pada KTP-el memiliki status pekerjaan sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, maupun usia belum 17 tahun namun sudah kawin.

“Dari data yang sudah diverifikasi, sebanyak 721.221 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, data dukungan yang MS melebihi dari dukungan minimal sebanyak 618.968 orang yang telah ditetapkan. Sehingga status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat” tambahnya.

Atas hasil verifikasi administrasi perbaikan tersebut, selanjutnya KPU Jakarta akan melakukan verifikasi faktual untuk untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan mulai tanggal 11 Juli sampai dengan 21 Juli 2024.

Sebelumnya Dharma - Kun dinyatakan tak lolos verifikasi karena tak penuhi syarat dukungan.

Jumlah berkas dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) adalah 447.469 data.

Sementara jumlah yang dibutuhkan untuk MS dan lanjut ke verifikasi faktual untuk Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 618.968 data.

Atas itulah, Dharma - Kun mengajukan perbaikan hingga akhirnya dinyatakan lolos.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah, termasuk bupati untuk memastikan angka inflasi di daerahnya sebelum dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.

Presiden Jokowi pun menyinggung masih ada bupati yang tidak mengetahui tingkat inflasi di daerah yang dikelolanya, saat Presiden mengecek harga bahan pokok di pasar.

"Kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupati saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin. Jadi kalau yang saya tanya enggak bisa jawab mohon maaf, masih ada satu dua (bupati)," kata Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di JCC Senayan Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Presiden menjelaskan dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke daerah, pasar setempat akan menjadi salah satu lokasi yang ia tuju untuk meninjau harga bahan pokok, terutama beras, bawang merah dan cabai yang sering bergejolak.

Oleh karena itu, ia meminta para bupati yang daerahnya akan dikunjungi Presiden untuk terlebih dahulu memastikan angka inflasi ke Bank Indonesia maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Tolong sebelum saya masuk kabupaten, (bupati) bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa, pasti saya tanya harga-harga, pasti juga saya tanya entah beras, bawang merah, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu, yang lain relatif stabil," kata Presiden.

Baca juga: Geram Penggunaan Produk Lokal Cuma 41%, Presiden: Kita Kebanyakan Impor!

Tinjau harga bahan pokok secara berkala

Dalam sambutannya, Presiden memaparkan perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh sebesar 5,11 persen pada kuartal I-2024, di tengah kondisi geopolitik dan tantangan global.

Menurut Presiden, dengan tantangan yang dihadapi seluruh negara di dunia, sangat sulit sebuah negara bertahan dengan pertumbuhan di atas lima persen.

Inflasi nasional, kata Presiden, juga mampu dikendalikan pada level 2,5 persen pada periode Juni. Kepala Negara pun mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mampu mengendalikan inflasi dan meminta agar kepala daerah terus meninjau harga bahan pokok secara berkala.

"Berkat bapak ibu sekalian, yang selalu rapat dengan Mendagri setiap Senin, rutin setiap minggu tapi hasilnya ada. Coba lihat sekarang Argentina cek inflasinya berapa, Turki inflasinya berapa, mengerikan sekali angkanya," kata Presiden.

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyampaikan rincian surat utang yang akan jatuh tempo pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, Pefindo juga menjelaskan terkait risiko gagal bayar obligasi, terutama di sektor konstruksi BUMN Karya.

Adapun, dua emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto mengatakan secara keseluruhan pada kuartal III/2024, ada obligasi jatuh tempo sekitar Rp42,5 triliun. Sementara itu, pada kuartal IV/2024, obligasi jatuh tempo sebesar Rp42,51 triliun.

“Jadi kalau ditotal obligasi jatuh tempo semester kedua sebesar Rp85,01 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan semester pertama kemarin yang jatuh temponya ada di kisaran angka Rp65 triliun,” ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, hal itu membuat Pefindo optimistis bahwa penerbitan obligasi di semester II/2024 akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester pertama tahun ini.

Namun, pada semester II/2024 juga ada obligasi BUMN Karya yang jatuh tempo. Sebagai pengingat, pada 2023 lalu terjadi kasus gagal bayar obligasi dari BUMN Karya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,71 triliun.

“Terkait dengan jatuh tempo di sektor konstruksi memang di tahun ini tidak terlalu banyak. Di kuartal ketiga saja hanya ada Rp2,67 triliun, sementara untuk di kuartal keempat hanya ada Rp250 miliar itu untuk yang jatuh tempo di sektor konstruksi,” katanya.

Saat ini, dua emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PTPP akan menghadapi pembayaran Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B senilai Rp250 miliar. Surat utang dengan bunga 8,5% ini jatuh tempo pada 27 November 2024.

Sementara itu, WIKA bakal dihadapkan pada pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A senilai Rp571 miliar. Surat utang ini memiliki kupon sebesar 8,25% dan memiliki tenggat jatuh tempo pada 8 September 2024.

Pada periode bersamaan, perseroan juga menghadapi jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A. Sukuk ini memiliki nilai pokok sebesar Rp325,5 miliar dengan bunga mengambang.

Adapun, sejauh ini WIKA dan PTPP tengah menyiapkan strategi pengelolaan kas guna membayar kewajiban obligasi jatuh tempo pada semester II/2024. Suhindarto pun menyebut bahwa risiko gagal obligasi bayar BUMN Karya minim pada paruh kedua tahun ini.

"Sehingga kalau kami melihat risiko gagal bayar di tahun ini relatif kecil. Semoga dan kami harapkan tidak sebesar di tahun lalu karena sejauh ini hingga bulan Juni pun kondisinya masih tetap terjaga, tidak setinggi tahun lalu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyampaikan rincian surat utang yang akan jatuh tempo pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, Pefindo juga menjelaskan terkait risiko gagal bayar obligasi, terutama di sektor konstruksi BUMN Karya.

Adapun, dua emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto mengatakan secara keseluruhan pada kuartal III/2024, ada obligasi jatuh tempo sekitar Rp42,5 triliun. Sementara itu, pada kuartal IV/2024, obligasi jatuh tempo sebesar Rp42,51 triliun.

“Jadi kalau ditotal obligasi jatuh tempo semester kedua sebesar Rp85,01 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan semester pertama kemarin yang jatuh temponya ada di kisaran angka Rp65 triliun,” ujar Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, hal itu membuat Pefindo optimistis bahwa penerbitan obligasi di semester II/2024 akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester pertama tahun ini.

Namun, pada semester II/2024 juga ada obligasi BUMN Karya yang jatuh tempo. Sebagai pengingat, pada 2023 lalu terjadi kasus gagal bayar obligasi dari BUMN Karya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,71 triliun.

“Terkait dengan jatuh tempo di sektor konstruksi memang di tahun ini tidak terlalu banyak. Di kuartal ketiga saja hanya ada Rp2,67 triliun, sementara untuk di kuartal keempat hanya ada Rp250 miliar itu untuk yang jatuh tempo di sektor konstruksi,” katanya.

Saat ini, dua emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), bakal menghadapi utang obligasi yang jatuh tempo pada semester II/2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PTPP akan menghadapi pembayaran Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B senilai Rp250 miliar. Surat utang dengan bunga 8,5% ini jatuh tempo pada 27 November 2024.

Sementara itu, WIKA bakal dihadapkan pada pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A senilai Rp571 miliar. Surat utang ini memiliki kupon sebesar 8,25% dan memiliki tenggat jatuh tempo pada 8 September 2024.

Pada periode bersamaan, perseroan juga menghadapi jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A. Sukuk ini memiliki nilai pokok sebesar Rp325,5 miliar dengan bunga mengambang.

Adapun, sejauh ini WIKA dan PTPP tengah menyiapkan strategi pengelolaan kas guna membayar kewajiban obligasi jatuh tempo pada semester II/2024. Suhindarto pun menyebut bahwa risiko gagal obligasi bayar BUMN Karya minim pada paruh kedua tahun ini.

"Sehingga kalau kami melihat risiko gagal bayar di tahun ini relatif kecil. Semoga dan kami harapkan tidak sebesar di tahun lalu karena sejauh ini hingga bulan Juni pun kondisinya masih tetap terjaga, tidak setinggi tahun lalu," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti setoran pajak yang lesu, terutama dari setoran pajak korporasi atau pajak penghasilan (PPh) Badan.

Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi tersebut membuat setoran pajak dari para korporasi tidak bisa tertagih seluruhnya.

"Masa ada sekian banyak perusahaan, misal di sawit, NPWP saja tidak punya. Kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa pemerintah sedang mempercepat sistem digitalisasi. Hal ini diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, terutama dalam pengumpulan penerimaan perpajakan.

"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir-pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja. Efiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik tadi," katanya.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak dari PPh Badan hanya mencapai Rp 172,66 triliun hingga semester I-2024. Angka ini turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto.

Penurunan PPh Badan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja perusahaan pada tahun 2023 akibat penurunan harga komoditas. Pasalnya, perusahaan tetap membayar pajak ketika terjadi penurunan harga di 2023, sehingga pada 2024 dilakukan restitusi.

Apabila dilihat secara rinci, setoran PPh Badan secara neto yang berasal dari industri sawit yang hanya terealisasi Rp 6,8 triliun. Padahal pada semester I-2023 industri ini mampu mengumpulkan setoran PPh Badan sebesar Rp 15,6 triliun.

Kemudian, apabila dilihat dari data restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) dari industri sawit, juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 16,3 triliun pada Semester I-2023 menjadi sebesar Rp 18,6 triliun pada Semester I-2024.

Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan hingga semester I-2024 terkumpul Rp 1.028 triliun, atau terkontraksi 7%. Realisasi ini baru setara 44,5% terhadap APBN 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki Hadimuljono, memastikan aliran listrik dan air bisa masuk IKN pada bulan Juli 2024.

Ketersediaan listrik dan air di IKN sempat disinggung Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan kapan pindah ke IKN.

"Kalau listrik, kemarin Pak Menteri BUMN kan sudah ngecek ke sana, sudah siap dengan aliran listriknya (termasuk kantor Jokowi)," kata Basuki saat ditemui ketika peresmian Tol Cimanggis-Cibitung di Kabupaten Bogor, Selasa (9/7).

Selain listrik, Basuki juga memastikan jaringan air juga sudah masuk ke sana bulan ini. "Tanggal 15 Juli rencananya air minum masuk IKN," ungkap Basuki.

Basuki mengungkapkan Jokowi akan meninjau kesiapan kantornya di IKN setelah agenda ke Papua. "Ya, nanti tanggal 22 ke Papua kan, karena ada hari anak, mungkin habis itu beliau ngecek ke IKN," ujar Basuki.

Sebelumnya, Jokowi bicara soal rencana akan berkantor di IKN bulan Juli ini, sejalan dengan keinginan menggelar upacara HUT RI di ibu kota baru.

Jokowi mengatakan kepindahannya bergantung bagaimana kesiapan infrastruktur di sana. Dia menyinggung kesiapan listrik dan air di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap pindah," tutur Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada berbagai macam puasa sunah. Salah satunya adalah shaum Ayyamul Bidh. Secara kebahasaan, nama ayyamul bidh berarti ‘hari-hari yang cerah.’ Maksudnya adalah tiga hari yang malam-malam sebelumnya dihiasi bulan yang bersinar terang.

Awal bulan Muharram 1446 H bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2024. Dengan demikian, ayyamul bidh atau pertengahan bulannya jatuh pada 13, 14, 15 bulan Muharram 1446 H, yakni tanggal 19, 20, 21 Juli 2024.

Para ulama menyatakan, hukum puasa Ayyamul Bidh adalah sunah muakkad. Hal itu berdasarkan pada sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW.

Keutamaan

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Rasulullah SAW sering tidak makan (berpuasa) pada hari-hari yang malamnya cerah, baik di rumah maupun dalam bepergian” (HR Nasa’i). Sebagai Muslim, alangkah baiknya bila kita meniru kebiasaan beliau, termasuk dalam amalan-amalan nonwajib.

Menurut para ulama, ada berbagai keutamaan puasa Ayyamul Bidh. Di antaranya adalah, nilai amalan tersebut seperti puasa di sepanjang tahun. Diriwayatkan dari Abu Dzar, “Sungguh Nabi SAW bersabda, ‘Siapa saja yang berpuasa tiga hari dari setiap bulan, maka puasa tersebut seperti puasa sepanjang tahun.’”

Tata cara

Seperti puasa-puasa sunah lainnya, shaum Ayyamul Bidh pun memiliki tata cara. Seseorang yang hendak melakukannya mesti berniat pada malam sebelumnya. Kemudian, ia pun dianjurkan untuk makan sahur menjelang waktu subuh atau sebelum imsak. Nanti begitu waktu maghrib tiba, buka puasa hendaknya disegerakan.

Saat belasan jam berpuasa, seseorang seyogianya tidak sekadar menahan lapar dan haus. Durasi itu dapat diisi dengan banyak kegiatan positif, semisal tadarus Alquran, mendirikan shalat-shalat sunah, ataupun belajar. Insya Allah, dengan demikian dirinya akan mendapatkan keberkahan.

Sejarah

Seperti dinukil dari laman resmi Nahdlatul Ulama, Ayyamul Bidh memiliki latar sejarah. Ibnu Abbas, dikutip dari kitab ‘Umdatul Qari`Syarhu Shahihil Bukhari, mengaitkannya dengan kisah Nabi Adam AS ketika diturunkan dari surga.

Begitu sampai ke bumi, bapak umat manusia itu merasa sinar matahari menyengatnya. Kulitnya menjadi gelap. Allah mewahyukan kepadanya agar berpuasa tiga hari. Di setiap hari shaumnya, sepertiga badannya kembali cerah. Maka di hari ketiga, kondisinya seperti sedia kala.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Eva Rianti

Dalam Rapat Paripurna ke 21 Masa Persidangan V Tahun 2024, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan pemerintah terkait utang jatuh tempo pada 2025 yang berpotensi sangat berdampak terhadap defisit APBN 2025. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya perhatian terhadap perubahan pendapatan negara serta lifting minyak bumi.

"Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata Cucun dalam dalam rapat paripurna pada Selasa (9/7/2024).

Cucun menilai bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran ke depan akan menghadapi tantangan fiskal yang berat mengingat kondisi ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian. Kondisi eksternal tersebut akan memberikan efek domino terhadap perekonomian domestik.

"Bagaimana rescheduling utang dan bagaimana jatuh tempo kita yang harus betul-betul prudent dalam penyusunan APBN, karena tools-nya ini kan APBN, bagaimana jaga keseimbangan primer. Jangan sampai kita terlalu bernafsu untuk membuat program-program baru, sementara kondisi fiskalnya juga dalam keterbatasan," ujarnya.

Selain itu, Cucun juga mengingatkan bahwa penerimaan negara tahun ini diproyeksikan tidak mencapai target lantaran kondisi perekonomian global saat ini.

"Kita juga agak worry kalau semester II tidak sesuai target nanti akan jadi beban kepada pemerintah baru ke depan untuk mengakselerasi, makanya kita mempersiapkan bingkai dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025," kata Cucun.

Adapun sebelumnya Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan menyampaikan utang jatuh tempo yang mencapai Rp 800 triliun pada 2025. Menurutnya, selama pasar keuangan baik, maka utang yang jatuh tempo tahun depan tidak menjadi masalah.

"Ibu (Menkeu) menyampaikan kemarin kan selama pasar keuangan kita baik, selama confident dari masyarakat, dari investor bagus itu sesuatu yang masih bisa kita manage," ujar Deni.

Pengamat Ekonomi Yusuf Wibisono berpendapat, Presiden terpilih Prabowo Subianto mesti memikirkan dan mempertimbangkan sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara. Menurut Yusuf, kondisi fiskal Indonesia saat ini perlu menjadi peringatan.

Peringatan terjadi seiring dengan stagnasi rasio pajak sekaligus beban belanja negara yang sulit ditekan. Ia pun menyoroti mengenai ‘normalisasi’ utang pemerintah yang kian membengkak hingga saat ini.

“Pembenaran pemerintah untuk berutang umumnya adalah spekulatif, yaitu bahwa utang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari bunga utang,” kata Yusuf kepada Republika, Rabu (3/7/2024).

Berdasarkan analisisnya, Yusuf mengatakan, di era Presiden Prabowo, bila pada 2024 utang pemerintah yang jatuh tempo di kisaran Rp400 triliun, maka sepanjang 2025—2028 utang pemerintah yang jatuh tempo totalnya Rp3.100 triliun atau sekitar Rp800 triliun per tahun.

Dengan beban bunga utang penerimaan kini ada di kisaran Rp500—600 triliun per tahun, maka beban bunga utang dan cicilan pokok utang pemerintah di era Presiden Prabowo berpotensi menembus Rp1.300-1.400 triliun setiap tahunnya.

“APBN era Presiden Prabowo akan menanggung beban berat karena harus mengakomodasi warisan proyek Presiden Jokowi seperti IKN dan PSN yang belum selesai, maupun untuk mengakomodasi janji kampanye Presiden Prabowo sendiri seperti makan siang-minum susu gratis,” terangnya.

Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya tidak hanya makan bergizi gratis. Tetapi juga kenaikan gaji ASN, membuka sekolah unggulan termasuk menambah fakultas kedokteran hingga 300, meningkatkan produktivitas pertanian, melanjutkan dan mengembangkan hilirisasi tambang, hingga membentuk badan penerimaan negara untuk meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan.

“Skenario ideal adalah jika APBN memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan untuk membiayai janji politik Presiden Prabowo, melanjutkan proyek warisan Presiden Jokowi dan sekaligus memenuhi pembayaran beban utang pemerintah. Dibutuhkan setidaknya tax ratio di kisaran 12 persen dari PDB. Namun skenario ini sangat sulit, untuk APBN 2025 pemerintah dan DPR hanya berani menetapkan target tax ratio 2025 di kisaran 10,0-10,2 persen dari PDB saja,” jelas Yusuf.

Tanpa adanya kenaikan rasio pajak yang signifikan, serta tetap memaksakan melanjutkan proyek warisan Presiden Jokowi dan sekaligus memenuhi janji politik, akan ada risiko yang ditanggung. Setidaknya ada dua hal menurut Yusuf akibat persoalan itu.

“Itu akan berimplikasi dua hal; kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran atau pemotongan anggaran belanja tidak terikat seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial,” ujar dia.

Yusuf melanjutkan, ketika pasar melihat sikap Presiden Prabowo yang cenderung permisif dengan utang, bahkan sempat beredar kabar liar berniat akan menaikkan rasio utang pemerintah yang kini di kisaran 38 persen dari PDB menjadi kisaran 50 persen dari PDB, hal ini segera dipandang sebagai sinyal meningkatnya risiko fiskal. Dalam beberapa pekan terakhir ini terlihat instabilitas nilai tukar rupiah yang salah satunya dipicu oleh persepsi kenaikan resiko fiskal ini.

“Maka skenario yang lebih rasional dan menjamin kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal adalah Presiden Prabowo harus mengevaluasi kembali proyek-proyek mercusuar warisan Presiden Jokowi yang tidak memiliki urgensi seperti IKN,” ungkapnya,

Bahkan juga akan lebih solutif jika Presiden terpilih Prabowo bersedia mempertimbangkan ulang program makan bergizi gratis agar tidak membebani APBN secara masif. Jika benar program makan bergizi gratis ‘hanya’ menelan anggaran Rp71 triliun pada 2025, ini tetap berat untuk ditanggung oleh APBN 2025.

Menurut Yusuf, sebaiknya anggaran sebesar Rp71 triliun itu difokuskan untuk memperkuat program yang memiliki dampak lebih besar, seperti program penanggulangan stunting yang selama ini anggaran nya hanya di kisaran Rp35 triliun. Atau anggaran Rp71 triliun ini akan menjadi sangat berarti jika dialihkan untuk anggaran ketahanan pangan yang selama ini anggaran nya hanya di kisaran Rp100 triliun.

“Kita juga berharap Presiden terpilih tidak secara gegabah menambah utang dan menjaga disiplin fiskal secara ketat. Konsolidasi fiskal pascapandemi harus dipastikan berlanjut. Defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8 persen dari PDB tidak mencerminkan kehati-hatian fiskal. Selayaknya defisit fiskal dijaga dibawah 2 persen dari PDB,” ujarnya.

TOKYO, investor.id – Musim panas di Jepang tahun ini tergolong cukup ekstrem, dengan suhu tinggi yang telah mencapai 35 derajat Celcius hampir di seluruh negeri. Warga negara Indonesia (WNI) di negara itu membagikan kiat-kiat dalam menghadapi panas.

Izzah yang adalah salah satu WNI di Tokyo. Ia mengingatkan agar untuk selalu menyiapkan tisu pendingin, membawa payung, dan air minum saat keluar rumah.

“Dalam dua tahun terakhir ini saya juga terbiasa membawa sunglasses, lumayan untuk mengurangi kontak sinar UV dan agar kepala tidak terlalu pusing,” tutur Izzah, seperti dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Sedangkan bagi yang berhijab, bisa membeli pendingin berbentuk cincin yang dipakai di leher atau semprotan dingin.

WNI yang sudah tinggal selama enam tahun di Jepang itu juga berpesan untuk tidak meremehkan cuaca di Negeri Sakura it, sebab tingkat kelembapannya tinggi.

“Jangan meremehkan musim panas di Jepang karena di Indonesia sudah terbiasa jadi mungkin enggak terlalu dipikirkan, harus hati-hati juga apalagi kalau yang badannya udah adjust (menyesuaikan) dengan empat musim, agak kaget dengan panasnya di Jepang,” jelasnya.

Selain agar terhindar panas, ia pun mengingatkan perlunya menjaga kenyamanan bersama di wilayah publik sebab biasanya musim panas rentan bau badan, terutama di dalam kereta.

Vidya Gatari, WNI yang tinggal di Prefektur Chiba, juga memiliki persiapan yang unik. Ia melakukan perawatan rutin kulkas, kipas angin, dan pendingin ruangan.

“Servis kulkas karena kami perlu es batu dan es krim. Cek kondisi kipas angin dan AC, kalau bisa bersihkan filternya karena perlu selama di rumah,” ujar Vidya.

Ia pun menyiapkan peralatan anti serangga, pendingin badan, serta memastikan adanya barley tea di rumah untuk mineral tubuh.

“Saya juga tanya-tanya warga lokal tentang makanan yang osusume (direkomendasikan) selama musim panas,” kata diaspora yang sudah delapan tahun di Jepang itu.

Jika ada anggota keluarga yang terkena serangan panas, lanjut Vidya, anggota keluarga lain pergi keluar membeli sayur dan buah yang berair dan kompres berbentuk gel untuk tubuh dan menghindari bergadang.

Begitu pula dengan Yusup, WNI yang tinggal di Tokyo yang sudah bermukim 16 tahun di Jepang. Menurut dia, salah satu persiapan menghadapi panas ekstrem adalah dengan membeli pakaian tipis dan longgar sehingga mengurangi keringat berlebih.

“Saya dan keluarga juga sedapat mungkin membawa termos berisikan air es dan minuman yang mengandung ion,” sambungnya.

Yusup yang berprofesi sebagai perawat juga berpesan agar minum yang teratur sedikit demi sedikit setiap hari untuk menjaga asupan cairan tubuh, serta mengaplikasikan krim tabir surya

Berdasarkan data Badan Meteorologi Jepang, rata-rata di wilayah Jepang suhu mencapai di atas 35 derajat Celcius termasuk wilayah Kanto yang meliputi Tokyo, Chiba, Saitama, dan Kanagawa.

Menurut data media setempat, sebanyak 198 orang di Tokyo telah dilarikan ke rumah sakit akibat terkena serangan panas.

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo juga mengimbau WNI untuk menjaga kesehatan selama musim panas di Jepang dengan menggunakan patung atau topi, banyak minum air putih, kenakan pakaian longgar, dan mengaplikasikan tabir surya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif pada Rabu (10/7) pagi. Jakarta juga menduduki posisi ke-8 sebagai kota dengan udara terburuk di dunia pagi ini.

Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.56 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 124, atau masuk dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Adapun udara Jakarta mengandung polusi PM2,5 dan nilai konsentrasi 38,5 mikrogram per meter kubik.

Selain Jakarta, terdapat dua kota di Indonesia yang masuk dalam 40 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kota tersebut adalah Batam dan Medan yang masing-masing menempati posisi 22 dan 31 dengan AQI sebesar 75 dan 67.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama Kinshasa (Kongo) di angka 181, urutan kedua Lahore (Pakistan) di angka 176, urutan ketiga Kampala (Uganda) di angka 169, urutan ketiga Baghdad (Iraq) di angka 165, dan urutan kelima Delhi (India) di angka 164.

Sebagai informasi, kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif berarti kualitas udaranya dapat merugikan manusia maupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan dengan rentang PM2,5 sebesar 100 lebih.

Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.