Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek mencatatkan dana investasi sebanyak Rp712,3 triliun pada 2023. Angka tersebut meningkat 13,47% secara tahunan (year-on-year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp627,69 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan di Harian Bisnis Indonesia edisi Senin (8/7/2024), dana investasi pada program Jaminan Hari Tua (JHT) berkontribusi paling banyak sebesar 63,49% dengan nominal sebanyak Rp452,19 triliun pada 2023. Kemudian, program Jaminan Pensiun (JP) mencapai 22,9% mencapai Rp158,78 triliun.

Selain itu, program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang mencapai 8,38% dengan nominal dana investasi sebanyak Rp59,71 triliun. Program Jaminan Kematian (JKM) mencapai Rp16,5 triliun mencapai 2,32%.

Dana investasi BPJS sebanyak Rp13,32 triliun atau mencapai 1,87%. Adapun, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai Rp11,77 triliun yang berkontribusi 1,65%.

Program JHT juga memberikan yield on investment (YOI) tertinggi yang mencapai Rp30,35 triliun. Berikutnya, ada program JP yang memberikan hasil investasi sebanyak Rp10,17 triliun.

Kemudian, program JKK dan JK memberikan hasil investasi sebanyak masing-masing Rp3,9 triliun dan Rp1,16 triliun. Sementara itu, program JKP dan BPJS memberikan hasil investasi sebanyak Rp629 miliar dan Rp907,6 miliar. Adapun, total hasil investasi keseluruhan program mencapai sebanyak Rp47,1 triliun pada 2023.

Data Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan

Dalam laporan keuangan tersebut juga memuat detail kepesertaan yang terdiri dari pemberi kerja aktif sebanyak 901.912. Kemudian tenaga kerja terdaftar sebanyak 61,07 juta, serta tenaga kerja aktif sebanyak 41,56 juta.

Adapun 41,56 juta orang tersebut merupakan peserta aktif pada program JKK dan JKM yang terdiri dari 7,36 juta peserta Jasa Konstruksi (Jakon), Bukan Penerima Upah (BPU) 9,19 juta, serta Penerima Upah (PU) sebanyak 25,004 juta.

Sementara itu, peserta aktif pada program JHT mencapai 18,27 juta yang terdiri dari 17,64 peserta PU dan 632.794 peserta PU. Kemudian program JP mencapai 14,41 juta peserta aktif yang seluruhnya merupakan peserta PU. Terakhir program JKP mencapai 13,45 juta yang seluruhnya juga peserta PU.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berharap Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor bisa menciptakan lulusan yang berkualitas dan siap untuk bekerja di dunia industri.

Hal itu dikatakan Bey Machmudin pada acara Business Matching dan Diskusi Publik Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Provinsi Jabar dan Banten, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor di IPB Convention Center, Kota Bogor, Senin (8/7/2024).

"Sekolah vokasi itu yang penting adalah percepatan dan respons terhadap dunia industri. Pada intinya mereka yang sudah siap langsung bekerja," ucap Bey.

Berdasarkan data BPS pada 2024, Bey mengemukakan bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK menyentuh angka 8,2%, sedangkan untuk lulusan SMA sebesar 6,7%.

Oleh sebab itu, ia menilai sekolah vokasi menjadi variabel penting dalam meningkatkan kemampuan SDM. Hal itu harus beriringan dengan pemerintah dalam menghadirkan lapangan kerja baru.

"Tugas kita semua meningkatkan kemampuan SDM dan lapangan kerja baru sehingga investasi adalah kunci dan sekolah vokasi memiliki peran sangat penting menciptakan SDM yang berkualitas," ungkapnya.

Namun peningkatan SDM harus pula dibarengi dengan program yang terukur dan tepat sasaran. Maka dari itu, Bey berharap ada program link and match antar sekolah vokasi dan pihak industri.

Bey juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi semua pihak.

"Dengan kolaborasi dan sinergi semua pihak, Jabar akan menjadi daerah yang sejahtera dengan didukung kreativitas dan inovasi anak muda," ujar Bey.

Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria berkomitmen mendorong melahirkan kualitas SDM yang mumpuni dari hasil sekolah vokasi. Tak hanya itu, IPB juga menghadirkan Science Technopark bagi lulusan sekolah vokasi untuk membuat sebuah produk.

"Insyaallah, IPB komitmen mendorong dengan menghadirkan Science Technopark, banyak karya-karya inovasi yang kita kelola dipercepat hilirisasinya," tutur Arif.

"Jadi banyak produk inovasi yang kita percepat akselerasinya hasil dari mahasiswa," sebutnya.

Arif meyakini kerja kolektif pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dapat menghadirkan kebermanfaat bagi masyarakat melalui riset dan inovasi yang dilakukan oleh IPB.

"Saya yakin Pak Gubernur dan Pak Wali Kota mempunyai semangat yang sama agar riset kita bisa bermanfaat bagi masyarakat," tutup Arif.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah resmi mengumumkan bahwa proses akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk batal. Rencana due diligence sebelumnya ditargetkan bisa rampung pada April 2024, namun tak kunjung selesai hingga saat ini, sehingga timbul asumsi batalnya rencana tersebut.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa perseroan harus tetap menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat. BTN pun telah berkonsultasi dengan pemegang saham, dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Cuma, kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian secara tertutup. Kami tidak akan meneruskan,” tegas Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2024).

Rencananya, akuisisi Bank Muamalat dilakukan sebagai bank cangkang ketika Unit Usaha Syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) spin off. Nantinya, BTN Syariah akan digabungkan dengan Bank Muamalat. Namun, setelah melalui proses yang panjang, BTN tidak melanjutkan mengakuisisi bank milik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tersebut.

Padahal, BTN dalam rencana aksi korporasinya, akan melakukan spin off BTN Syariah pada semester I-2025 dengan menyiapkan permodalan agar BTN Syariah tidak turun ke kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1, tetapi akan bertahan di KBMI 2. 

“Kami juga sedang menyiapkan spin off UUS dengan Rp 1,5 sampai Rp 6 triliun total capital-nya, supaya dia nggak turun ke BUKU I. Kami harapkan dia tetap di BUKU II,” kata dia.

Dengan batalnya akuisisi Bank Muamalat, BTN kembali dikabarkan mengakuisisi Bank Victoria Syariah.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com,JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghindari posisi defisit yang kemungkinan dialami lembaga tersebut. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, BPJS Kesehatan menunjukkan kembali mengalami defisit dari segi iuran, meski demikian hasil investasi membuat badan publik itu dalam kondisi surplus.

Dalam laporan sepanjang 2023, BPJS Kesehatan mencatatkan pendapatan Rp158 triliun. Saat yang sama iuran yang diperoleh Rp151 triliun. Selisih kekurangan pembiayaan diraih dari keberhasilan perusahaan mengelola investasi.

Ghufron menegaskan bahwa meskipun BPJS Kesehatan bukan lembaga yang mencari profit, tetap tidak boleh berada dalam kondisi defisit. Ia menyebut defisit tahun ini disengajakan dan telah menyusun berbagai skenario sebagai strategi keluar untuk memastikan program tetap berkelanjutan.

Saat ditanya mengenai rencana strategi keluar, Ghufron menjelaskan bahwa tantangan terkait investasi masih belum dipahami oleh banyak masyarakat. Meski memiliki dana yang banyak, dana tersebut terbatas karena operasional selalu memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Ghufron menyebutkan upaya efisiensi yang dilakukan, seperti sosialisasi tanpa menggunakan banyak biaya. Namun, ia mengakui bahwa meskipun sudah berupaya keras, dana yang ada tetap bisa tidak mencukupi.

"Meski kita sudah berupaya sedemikian rupa, pasti ada saatnya uang tidak cukup," jelas Ghufron usai peluncuran Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Salah satu strategi keluar yang dipertimbangkan adalah urun biaya, seperti yang diterapkan di banyak negara. "Urun biaya, meskipun tidak banyak, katakanlah Rp20.000. Itu salah satu cara. Diskusinya pasti menarik, bisa juga dengan naik iuran," tuturnya.

Ghufron menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus melibatkan semua pihak dan perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama dengan pemerintahan baru dan para pemangku kepentingan.

Strategi lain yang dipertimbangkan adalah penyesuaian tarif, untuk memastikan tarif yang berlaku rasional dan menciptakan efisiensi. Selain itu, pengembangan sistem deteksi fraud agar pelayanan lebih tepat dan efisien juga menjadi fokus. Sistem ini meliputi ketepatan waktu pelayanan, diagnosis yang akurat, obat yang tepat, dan lain sebagainya.

Ghufron juga menyinggung soal gotong royong, di mana peserta yang lebih mampu secara finansial dapat membayar lebih, sementara peserta kurang mampu, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), bisa dibantu oleh pemerintah.

Meski sudah memiliki beberapa strategi keluar, Ghufron menegaskan bahwa masih banyak strategi lain yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan total 127 perkara hingga 30 Juni 2024. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyatakan, hal itu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

"Total perkara itu terdiri dari 102 perkara perbankan, lima perkara pasar modal, dan 20 perkara Industri Keuangan Non Bank (IKNB)," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 114 perkara. Adapun dari 114 perkara tersebut, sebanyak 102 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) dan 12 perkara masih dalam tahap kasasi.

Sophia mengatakan OJK optimistis sistem keuangan dapat terjaga stabil di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal itu seiring dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, LPS, industri keuangan, serta asosiasi pelaku usaha.

OJK terus meningkatkan kolaborasi dan mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan agar dapat memperkuat ekosistem sektor keuangan yang sehat serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjaga prinsip governansi yang baik, integritas, dan fokus pada aspek keberlanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengungkapkan, puluhan pelamar kerja yang menjadi korban pencurian data di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur, dimintai sejumlah data pribadi.

Data pribadi yang diminta meliputi foto KTP dan swafoto si pelamar, yang kemudian disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online.

"Pelaku mencari mangsa dengan catatan korban atau mangsa ini dapat memberikan identitas aslinya berupa KTP dan membuat foto swafoto (selfie) dirinya dari setiap korban itu sendiri," ujar Nicolas kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Menurut Nicolas, pelaku melakukan aksinya tersebut dengan berpura-pura membantu orang lain yang ingin bekerja di toko ponsel di PGC.

Ia pun meminta data korban sebagai syarat untuk melamar kerja.

"Terlapor, dalam hal ini R, melakukan modus operandi berupa dia berlagak seperti penyalur tenaga kerja di konter handphone," kata dia.

Saat ini, penyidik Polres Metro Jakarta Timur masih memeriksa enam saksi, salah satunya pelapor berinisial MJ.

"Dan selanjutnya, kami akan memanggil terlapor, yang dalam hal ini, satu orang nama berinisial R untuk diambil keterangannya sebagai saksi," kata Nicolas.

"Ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) di Polri, sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Dan pasal yang ditersangkakan kepada yang bersangkutan adalah penipuan dan penggelapan," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, karyawan toko ponsel di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Kramatjati, Jakarta Timur, menyalahgunakan data pribadi 26 pelamar kerja untuk pinjaman online.

Dengan modusnya tersebut, pelaku mendapat 26 korban dengan jumlah kerugian lebih dari Rp 1 miliar.

Jakarta, Investor.id- PT Summarecon Agung Tbk menilai permintaan properti komersial berupa rumah toko (ruko) masih tinggi di Bekasi, Jawa Barat.

Sinyal itu mencuat ketika developer itu memasarkan Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi tahap pertama pada 21 Oktober 2023. Ketika itu ruko terjual habis (sold out) hanya dalam waktu kurang dari dua jam.

Kini, Summarecon Bekasi menyiapkan peluncuran New Block dari Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi yang dibanderol mulai Rp3,6 miliar per unit.

Ruko itu akan diluncurkan pada 20 Juli 2024 di Gedung Plaza Summarecon Bekasi.

“Penjualan yang baik terhadap produk komersial kami selama ini, merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras Summarecon Bekasi dalam membangun kawasannya yang terus melaju pesat, sehingga keinginan untuk membuka usaha di sini, didominasi oleh dorongan untuk menjadi bagian dari kesuksesan 500 unit usaha yang kini sudah melengkapi Summarecon Bekasi,” kata Albert Luhur, executive director PT Summarecon Agung Tbk dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dia menambahkan, tingkat kunjungan ke kawasan Summarecon Bekasi diprediksi meningkat seiring akan dibukanya Summarecon Mall Bekasi (SMB) Tahap 2 pada Desember 2025 dengan konsep baru yang terintegrasi dengan Sport Club.

Nantinya, tambah dia, Summarecon Mal Bekasi menjadi Mal Terbesar di Bekasi, dengan luasan area mencapai 306.000 m2 dan diisi total 600 tenant serta estimasi mencapai 5 juta pengunjung per bulan.

“Hal ini tentunya akan semakin meramaikan tingkat kunjungan ke kawasan Summarecon Bekasi,” tutur Albert.

Ruko berketinggian tiga dan empat lantai dengan lima tipe itu ditawarkan terbatas, yakni sebanyak 36 unit.

Bangunan Crystal Boulevar Signature Commercial dirancang dengan high ceiling sehingga menghadirkan kemegahan dengan tata ruang yang optimal.

Summarecon Bekasi hadir sejak tahun 2010 dan terus mengembangkan kawasan dengan melengkapi sejumlah fasilitas berskala kota terpadu yang modern.

Saat ini, pengembangan kawasan telah mencapai 70% dari total luas area dan telah dihuni oleh lebih dari 3.000 kepala keluarga.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -NEW YORK/WASHINGTON – Boeing telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kriminal dan membayar denda sebesar US$ 243,6 juta untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) terkait dua kecelakaan fatal 737 MAX, demikian disampaikan pemerintah dalam dokumen pengadilan pada hari Minggu.

Perjanjian ini, yang memerlukan persetujuan hakim, akan membuat produsen pesawat tersebut menjadi pelaku kejahatan yang dihukum terkait kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia dalam periode lima bulan pada tahun 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang.

Kesepakatan ini mendapat kritik cepat dari keluarga korban yang menginginkan Boeing menghadapi pengadilan dan menerima konsekuensi finansial yang lebih berat.

Dorongan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menuntut Boeing telah memperdalam krisis yang sedang berlangsung di perusahaan tersebut sejak insiden ledakan dalam penerbangan pada bulan Januari yang mengungkap masalah keselamatan dan kualitas yang berkelanjutan.

Pengakuan bersalah ini berpotensi mengancam kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan dengan Departemen Pertahanan AS dan NASA, meskipun mereka bisa mencari pengecualian.

Boeing menjadi terpapar pada penuntutan kriminal setelah Departemen Kehakiman menemukan bahwa perusahaan melanggar kesepakatan tahun 2021 terkait kecelakaan fatal tersebut.

Namun, pengakuan bersalah ini menyelamatkan Boeing dari persidangan yang kontroversial yang dapat mengekspos keputusan perusahaan sebelum kecelakaan fatal tersebut ke pengawasan publik yang lebih besar.

Hal ini juga akan memudahkan perusahaan yang akan memiliki CEO baru akhir tahun ini, untuk bergerak maju dalam upaya mendapatkan persetujuan untuk rencana akuisisi Spirit AeroSystems.

Juru bicara Boeing mengonfirmasi bahwa mereka telah "mencapai kesepakatan prinsip mengenai penyelesaian dengan Departemen Kehakiman."

Sebagai bagian dari kesepakatan, Boeing setuju untuk menghabiskan setidaknya US$ 455 juta dalam tiga tahun ke depan untuk meningkatkan program keselamatan dan kepatuhan. Dewan direksi Boeing juga harus bertemu dengan keluarga korban kecelakaan MAX, menurut dokumen tersebut.

Kesepakatan ini juga menetapkan pengawas independen yang harus mengajukan laporan kemajuan tahunan secara publik untuk mengawasi kepatuhan perusahaan. Boeing akan berada dalam masa percobaan selama tiga tahun masa tugas pengawas tersebut.

Pengacara beberapa keluarga korban mengatakan mereka berencana untuk mendesak Hakim Reed O'Connor, yang mengawasi kasus ini, untuk menolak kesepakatan tersebut.

Dalam dokumen terpisah yang diajukan ke pengadilan, mereka mengutip pernyataan O'Connor dalam putusan Februari 2023: "Kejahatan Boeing dapat dianggap sebagai kejahatan korporasi paling mematikan dalam sejarah AS."

Kesepakatan ini disebut sebagai "tamparan di pergelangan tangan" oleh Erin Applebaum, seorang pengacara di Kreindler & Kreindler LLP yang mewakili beberapa keluarga korban.

PT Hutama Karya mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara atau PMN senilai Rp 13,86 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Dana segar tersebut akan digunakan untuk mendukung dua konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra, yakni Tol Jambi-Rengat dan Tol Rengat-Junction Pekanbaru.

Secara perinci, Hutama Karya mengajukan PMN senilai Rp 7,62 triliun untuk konstruksi Tol Jambi-Rengat dan Rp 5,84 triliun untuk Tol Rengat-Junction Pekanbaru. Sementara itu, PMN senilai Rp 400 miliar akan digunakan untuk membuat perencanaan teknis konstruksi JTTS Tahap III.

"Hutama Karya masih membutuhkan PNM berkelanjutan untuk menyelesaikan Tol Jambi-Rengat dan Tol Rengat-Junction Pekanbaru. Kedua ruas tersebut direncanakan selesai pada 2030," kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (8/7).

Budi mengatakan, kedua jalan tol tersebut akan mulai dibangun pada tahun depan hingga 2030. Adapun proses pengadaan tanah kedua tol tersebut sepanjang 375 kilometer dilakukan dari tahun ini hingga 2026.

Ia memaparkan total dana konstruksi Tol Jambi-Rengat sepanjang 198 km mencapai Rp 55,87 triliun. Budi berencana mendapatkan seluruh dana tersebut dari pengajuan PNM pada 2025 sampai 2029.

Senada, seluruh dana konstruksi Tol Rengat-Junction Pekanbaru senilai Rp 48,73 direncanakan dari anggaran negara. Total panjang jalan bebas hambatan tersebut didesain mencapai 177 km.

Budi menyampaikan pengembalian investasi secara ekonomi pada Tol Jambi-Rengat mencapai 11,83%. Alhasil, tol tersebut akan menambah penerimaan daerah hingga Rp 29,75 triliun saat beroperasi dan menambah penerimaan pajak pemerintah pusat senilai Rp 6,97 triliun.

Sementara itu, pengembalian investasi secara ekonomi pada Tol Rengat-Junction Pekanbaru sebesar 7,63%. Dengan demikian, penerimaan daerah yang dilalui tol tersebut dapat naik Rp 21,21 triliun dengan menyumbang penerimaan pajak pemerintah pusat senilai Rp 6,72 triliun saat beroperasi.

Terakhir, Budi memaparkan ada empat ruas tol dalam konstruksi JTTS Tahap III, yakni Dumai-Rantau Prapat, Rantau Prapat-Kisaran, Langsa-Lhokseumawe, dan Lhokseumawe-Sigli. Dengan kata lain, konstruksi JTTS Tahap III sepanjang 584 km akan menghubungkan Lampung hingga Aceh.

Hutama Karya sebelumnya telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo mengenai PMN senilai Rp 18,6 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan melanjutkan pembangunan jalan tol di Sumatera.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Hutama Karya.

“Penambahan penyertaan modal negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,” bunyi beleid aturan itu pada pasal 2 yang ditandatangani Jokowi, dikutip Sabtu (27/4).

Jaksa KPK menyindir inkonsistensi pernyataan Syahrul Yasin Limpo dan juga kuasa hukumnya dalam proses persidangan. Setidaknya, dua kali jaksa menyebut SYL dan pengacaranya dengan kata 'Agak Laen".

Pertama, soal green house seorang ketua umum partai politik di Kepulauan Seribu. Rumah itu disebut berasal dari aliran uang Kementerian Pertanian (Kementan).

Namun, alih-alih membongkar, SYL kemudian disebut malah memuji ketum parpol yang dimaksud.

"Bak menjilat ludah sendiri, dalam nota pleidoi justru berterima kasih, memuji, dan bahkan mendoakan pimpinan partai dimaksud. Agak laen juga ini memang, tapi begitulah faktanya," kata Jaksa Meyer Simanjuntak saat membacakan replik atas pleidoi SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7).

Selain itu, jaksa juga menyinggung inkonsistensi pembelaan terkait penerimaan uang. SYL dan pengacaranya dinilai saling bertolak belakang.

“Di satu sisi, penasihat hukum mengakui dengan sadar adanya penerimaan uang dan fasilitas pembayaran yang diterima oleh Terdakwa. Sehingga penasihat hukum meminta seharusnya pemberi juga diproses secara hukum dengan menggunakan pasal suap menyuap, ada pemberi suap dan ada penerima suap, bukan hanya Terdakwa selaku penerima suap yang diproses,” ungkap Meyer.

“Namun pengakuan tersebut bertolak belakang dengan amar pembelaan yang meminta Terdakwa dibebaskan, bagaimana mungkin bisa? Di satu sisi ada pengakuan penerimaan suap, tapi di sisi lain meminta penerima suap itu dibebaskan dari jerat hukum,” lanjut Meyer.

Jaksa KPK juga menyinggung penasihat hukum yang menyatakan keluarga SYL siap mengembalikan uang Kementan yang dinikmati.

“Namun anehnya, pada nota pembelaan penasihat hukum meminta agar uang yang sudah disetorkan keluarga ke rekening penampungan KPK itu dikembalikan lagi kepada keluarga Terdakwa,” ucap Meyer.

"Agak lain memang penasihat hukum dan keluarga terdakwa ini tapi begitulah faktanya," imbuhnya.

Lewat argumentasi tersebut Jaksa KPK menegaskan, tuntutan 12 tahun yang dijatuhkan kepada SYL sudah sesuai. Jaksa tetap pada tuntutannya.

“Kami penuntut umum bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada 28 Juni 2024 dan nota pembelaan dan penasihat hukumnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan,” pinta jaksa dalam replik.

“Kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah dibacakan 28 Juni 2024,” pungkas jaksa.

Dalam kasusnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa menilai eks Gubernur Sulsel itu terbukti melakukan pungli di Kementerian Pertanian bersama dua anak buahnya: Kasdi Subagyono dan M. Hatta. Nilai totalnya hingga sekitar Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang yang diterima itu digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penerapan insentif untuk mobil listrik masih terus bergulir. Pelaku usaha otomotif pun mengusulkan adanya skema insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang berbeda antara mobil hybrid dengan mobil listrik.

Baru-baru ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai, mobil hybrid layak mendapat insentif untuk menekan harga jual sekaligus mempopulerkan mobil tersebut kepada masyarakat. Meski masih mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM), emisi yang dihasilkan mobil hybrid jauh lebih rendah ketimbang mobil internal combustion engine (ICE).

Dari situ, Gaikindo menyebut insentif mobil hybrid dapat dibedakan dengan insentif mobil listrik. Jika mobil listrik dapat memperoleh insentif PPN 1%, maka mobil hybrid bisa saja dikenakan insentif PPN 5%. Artinya, PPN yang disematkan pada mobil hybrid terpangkas 6% dari sebelumnya 11% menjadi hanya 5%.

Hanya saja, Gaikindo belum bisa memastikan apakah usulan tersebut diterima atau tidak oleh pemerintah. "Kami masih tunggu keputusan dari pemerintah," kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, Senin (8/7).

Hingga artikel ini dibuat, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu belum merespons pertanyaan KONTAN perihal progres pembuatan aturan insentif mobil hybrid.

Secara umum, pasar mobil hybrid di Indonesia didominasi oleh merek Jepang seperti Toyota, Lexus, Honda, Nissan, dan Suzuki. Adapun WulingMotors dan Morris Garage (MG) menjadi merek non-Jepang yang meramaikan pasar mobil hybrid nasional.

Walau begitu, sejauh ini baru Toyota, Suzuki, dan Wuling saja yang mampu merakit mobil hybrid di dalam negeri. Dalam hal ini, Toyota memproduksi model Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV, Suzuki memproduksi All New Ertiga Hybrid dan XL7 Hybrid, serta Wuling memproduksi Almaz Hybrid.

Sementara itu, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menilai, saat ini masih terlalu dini untuk memperhitungkan besaran insentif yang ideal untuk mobil hybrid.

Terlepas dari itu, Toyota sepakat bahwa insentif pajak untuk kendaraan ramah lingkungan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing teknologi pada kendaraan tersebut, baik itu battery electric vehicle (BEV), hybrid electric vehicle (HEV), maupun plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Selain insentif fiskal, Toyota menilai mobil hybrid juga layak dipertimbangkan mendapat insentif seperti bebas ganjil genap.

"Hadirnya insentif yang sesuai masing-masing teknologi diharapkan dapat terus meningkatkan adopsi kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon," ujar dia, Senin (8/7).

Anton menambahkan, hingga semester I-2024 penjualan kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus melesat 74% year on year (yoy) menjadi 19.158 unit. Angka ini didominasi oleh penjualan mobil hybrid yakni di atas 98%. Meski pasar otomotif nasional tengah terkoreksi, Toyota yakin tren penjualan mobil hybrid akan terus meningkat.

Pengamat Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, usulan pengenaan insentif PPN 5% untuk mobil hybrid cukup masuk akal bila dari sisi bisnis.

Selain dapat memangkas harga jual mobil hybrid di pasar, insentif ini dapat memperluas pilihan konsumen yang hendak beralih dari mobil ICE namun masih ragu dengan mobil listrik. Dia juga mengakui persentase insentif mobil hybrid cukup rumit dirumuskan dan diharmonisasikan karena melibatkan kebijakan dari banyak kementerian/lembaga.

Di sisi lain, jika pelemahan kurs rupiah terus berlanjut, hal ini dapat mengganggu efektifikas insentif pajak pada mobil hybrid. Manfaat insentif ini akan berkurang manakala pihak produsen mengerek harga jual mobil hybrid seiring pelemahan mata uang.

Terlepas dari itu, insentif pada dasarnya tetap diperlukan sebagai wujud sinyal positif kepada pasar otomotif bahwa pemerintah serius mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.

"Kelak pemerintah dapat melakukan penyesuaian insentif pajak atau memberi insentif non fiskal serta mendorong produksi komponen lokal agar kebijakan insentif ini tetap efektif di tengah fluktuasi kurs," kata Yannes, Senin (8/7).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) 15-16 Juli 2024. Kunjungan tersebut dilakukan untuk bertemu bos Emaar Properties Mohamed Ali Rashed Alabbar dan membahas kelanjutan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Demikian yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

"Tanggal 15 Juli dan tanggal 16 Juli 2024, beliau (Jokowi) baru ke Abu Dhabi. Untuk menindaklanjuti kunjungan Ali Rashed Alabbar ke IKN," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Basuki mengatakan, sebelumnya pengembang Burjh Khalifa itu tertarik untuk menggarap financial center di IKN, Kalimantan Timur. Disebut-sebut bangunan tersebut akan serupa dengan Sudirman Central Business District (SCBD).

Akan tetapi, Basuki sendiri belum dapat memastikan kelanjutan dari rencana tersebut. Ia juga belum dapat memastikan rencana kunjungan tersebut untuk membahas kelanjutannya atau penekanan atas minat investasi di IKN.

"Nanti kita tunggu saja. Jadi menurut saya belum ada beritanya," tutur Basuki.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Jokowi sempat menyebut bahwa bos Emaar Properties itu akan berinvestasi besar di mega proyek IKN. Hal itu disampaikannya pada saat momentum groundbreaking investasi ke 6 di IKN. Jokowi bilang, Alabbar terkesan dengan tawaran investasi yang ditawarkan di berbagai tempat di Indonesia, khususnya di IKN.

"Apa yang beliau katakan? 'Presiden Jokowi, tidak ada tempat yang paling baik yang paling indah, yang hilly perbukitan, seindah di sini (IKN). Saya udah investasi di banyak negara, ini adalah tempat yang terbaik,' kata dia begitu," cerita Jokowi ketika melakukan groundbreaking Astra Biz Center di IKN, Selasa (4/6/2024).

Jokowi menjawab pujian Alabbar, katanya dia sebenarnya kurang suka pujian. Yang terpenting baginya adalah Alabbar mau menanamkan uangnya di Indonesia. Setelah mendengar perkataannya, Jokowi bilang, Alabbar langsung berkomitmen untuk investasi di Indonesia. Namun, Jokowi belum mau menyebutkan sebesar apa dan di mana lokasinya.

"Dia langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum sign, saya nggak mau ngomong karena belum tanda tangan, tapi gede banget, gede banget. Kita tanda tangan insyaallah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai," ujar Jokowi.