Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan golden visa. Golden visa akan memberikan kemudahan warga negara asing (WNA) untuk berinvestasi di Indonesia.

"Hari ini kita meluncurkan layanan golden visa untuk memberikan kemudahan kepada WNA untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia," kata Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Baca juga: Apa itu Golden Visa? Ketahui Penjelasan dan Tata Laksananya

Seleksi ketat

Tak bisa sembarangan, Jokowi menekankan penerima golden visa akan benar-benar terseleksi ketat.

"Hanya untuk good quality traveller, sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, benar-benar dilihat kontribusinya," ucap dia.

"Jangan sampai meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara," imbuh dia.

Jokowi percaya diri Indonesia akan menjadi tujuan bagi para pelancong dan juga investor dunia karena memiliki beberapa keunggulan, seperti stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga.

"Saat ini tidak banyak negara yang memiliki ekonomi yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, serta bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Artinya, seharusnya Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan," tutur dia.

(ANN)

Jakarta: Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan sejumlah tantangan dan peluang bagi kawasan industri di Indonesia di tengah persaingan global.

Soal tantangannya, ialah persaingan dengan negara-negara lain dalam menarik investasi asing. Kemudian kebutuhan akan peningkatan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung industri 4.0.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global juga menjadi tantangan. Serta implementasi kebijakan yang mendukung iklim investasi yang lebih baik," jelas Sanny dikutip dari siaran pers, Kamis, 25 Juli 2024.

Namun di balik tantangan tersebut, lanjut dia, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti potensi pasar yang besar di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Lalu peningkatan kerja sama regional melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Serta, dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif dan kemudahan berusaha.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, kata dia, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait.

"HKI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan," tegas Sanny.

Baca juga: Pengusaha Kawasan Industri Ketiban Untung dari RPP soal Gas Bumi

Peran kawasan industri dalam pertumbuhan ekonomi

Di sisi lain, Sanny menyampaikan, Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Dalam hal ini, peran kawasan industri sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ini.

"Sejak berdirinya kawasan industri pertama di Indonesia, kawasan ini telah berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan pencipta ekosistem investasi yang kondusif," beber dia.

Tahun ini, HKI merayakan eksistensi 50 tahun kawasan industri yang berkontribusi dalam membangun ekonomi Indonesia. Sejak didirikan,kawasan industri telah berhasil menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menarik investasi dalam jumlah besar, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan teknologi serta inovasi.

Beberapa pencapaian penting kawasan industri selama 50 tahun terakhir antara lain peningkatan jumlah kawasan industri dari hanya beberapa di awal berdirinya hingga mencapai ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia, kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Lalu, penyerapan tenaga kerja yang mencapai jutaan orang di berbagai sektor industri, pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi regional, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi di berbagai kawasan industri.

HKI akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkai dengan kegiatan Business Talk dengan tema 'Meningkatkan Daya Saing Investasi Menghadapi Persaingan Global dengan Mengoptimalkan Peran Kawasan Industri' yang akan dilangsungkan pada 24-27 Juli 2024 di Semarang.

Kegiatan ini juga menandai 50 tahun kontribusi kawasan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia. HKI merupakan organisasi bagi pengembang dan pengelola kawasan industri di Indonesia yang beranggotakan 114 kawasan industri.

"Business Talk dan Rakernas XXIV Himpunan Kawasan Industri Indonesia ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat peran kawasan industri dalam menghadapi persaingan global. Dengan kolaborasi yang erat dan strategi yang tepat, kawasan industri Indonesia dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan daya saing investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutup Sanny.

(HUS)

Medan: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan basis atau pangkalan data (database) perlu dibuat di provinsi-provinsi agar kebijakan terkait sektor tersebut tepat sasaran.

baca juga: Menparekraf 'Jualan' Potensi Kekayaan Intelektual Indonesia di Swiss

"Bagi kami database itu penting," ujar Ketua Pokja Tugas Pembantuan Direktorat Kuliner Kriya Desain dan Fesyen Kemenparekraf Yanuar Arif dikutip dari Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

Yanuar melanjutkan keberadaan basis data tersebut menjadi landasan kebijakan untuk pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM baik di tingkat provinsi maupun nasional.

UMKM, kata dia, memang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi kreatif karena beberapa aspek dari kedua sektor itu saling beririsan.
"Sektor ekonomi kreatif dan UMKM ini beririsan. Jadi ke depan ini bisa diintegrasikan agar data pelaku UMKM bisa masuk ke ekonomi kreatif," katanya.

Salah satu provinsi yang tengah mengumpulkan data untuk penyusunan pangkalan data ekonomi kreatif itu adalah Sumatra Utara.

Pekerjaan rumah pengembangan ekonomi kreatif

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut Zumri Sulthony menyebut penyusunan data itu menjadi salah satu pekerjaan rumah pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya.

Terkait hal itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Disbudparekraf Sumut Simon Siregar mengatakan bahwa proses pengumpulan data ekonomi kreatif di wilayahnya sedang berlangsung.

Menurut Simon, data tersebut sampai mencakup hal-hal detail misalnya sampai ke alamat. Data ekonomi kreatif itu pun diburu hingga ke desa atau kelurahan.

Oleh karena itu, dia menegaskan, pihaknya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan database ekonomi kreatif tersebut.

"Nantinya semua akan dikumpulkan dan dapat diakses melalui aplikasi di situs web," tutur Simon.

(SAW)

Jakarta: Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor mengingatkan pentingnya mencegah alih fungsi lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan.

"Konvensi lahan menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan produksi beras nasional di waktu yang akan datang. Bagi KTNA alih fungsi lahan sangat merugikan keberlangsungan bertani dan harus kita hentikan dari sekarang," kata Yadi dikutip dari Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

baca juga: Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Lirik Kalimantan-Papua Pecut Produktivitas Pertanian

Menurut Yadi, praktik alih fungsi sawah produktif menjadi bangunan lain itu pun kini harus segera dihentikan melalui langkah nyata sesuai Undang-undang 41 Tahun 2009. Ia mengatakan alih fungsi lahan merupakan praktik pidana yang bisa diproses hukum dengan ancaman berat sesuai peraturan yang ada.

Dia menjelaskan bahwa KTNA saat ini terus bergerak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia. Dukungan tersebut di antaranya mengawal jalannya program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa hingga pemanfaatan alokasi pupuk subsidi yang naik 100 persen.
"Kami bersyukur karena dengan program tersebut pertanian Indonesia tetap kokoh di saat dunia mengalami kekeringan. Kami juga bersyukur karena Bapak Menteri berhasil menaikkan alokasi pupuk hingga 100 persen," katanya.

Mengawasi praktik alih fungsi lahan

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengawasi segala bentuk praktik alih fungsi lahan yang dapat menurunkan produksi beras nasional. Dia ingin, praktik tersebut mendapat ancaman serius dan betul-betul mendapat efek jera melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kepada rekan-rekan kepala daerah tolong untuk mendorong produksi beras kita agar meningkat, dimana sawah lahan yang sudah ada ini jangan sampai dikonversi ke hal yang lain karena ini akan menurunkan produksi nasional," katanya.

Tito juga meminta Pemda di seluruh Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencetak sawah baru seperti yang dilakukan Kementerian Pertanian di Kalimantan dan Merauke. Langkah ini bisa dilakukan juga di daerah lain yang memiliki lahan tidur.

Selain itu, Tito berharap para kepala daerah juga terus memperkuat program pompanisasi sebagai solusi cepat mengatasi kekeringan panjang yang saat ini dijalankan Kementerian Pertanian.

Fokus pompanisasi

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan saat ini fokus kerja yang harus dijalankan adalah pompanisasi sebagai solusi cepat masa depan bangsa. Pemerintah, kata Mentan telah menyiapkan 50 ribu unit pompa yang akan dipasang di seluruh sentra.

"Kami memiliki solusi cepat pompanisasi yang jadi nafas kita 3 bulan ke depan. Pompanisasi ini ada 50 ribu yang harus kita bagikan ke seluruh Indonesia dan itu ujung tombaknya para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kalau 75 ribu terpasang, musim kering berikutnya insya Allah bisa kita atasi," katanya.

Mentan menambahkan saat ini pemerintah telah menargetkan 500 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang akan diairi pompanisasi. Jika dihitung secara rinci, 500 ribu hektare tersebut mampu menghasilkan 2,5 juta ton gabah dengan rata-rata produksi lima ton per hektare.

"500 ribu ini kalau produksi lima ton artinya kita bisa dapat 2,5 juta ton. Artinya kita bisa memenuhi produksi ke depan. Oleh karena itu pompanisasi harus kita atasi ke depan," kata Mentan.

(SAW)

Jakarta: PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID semakin getol dalam melakukan transformasi bisnis di tubuh perusahaan. Langkah ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BUMN.

"Kementerian BUMN, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah mendorong transformasi yang berfokus pada pengembangan talenta, inovasi, dan kompetensi," kata Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Lewat pendekatan visioner dan strategis yang terus dilakukan, Dany berhasil menerjemahkan arahan tersebut ke dalam praktik konkret di MIND ID, serta membawa perusahaan menuju pencapaian yang lebih tinggi dalam tata kelola sumber daya manusia.

Atas upaya Dany tersebut, MIND ID kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan HR Excellence Award 2024 yang diselenggarakan oleh SWA Media Grup dan LM-FEBUI.

"Pengakuan ini menjadi bukti bahwa MIND ID berhasil mengimplementasikan praktik HR yang excellent dalam tata kelola perusahaan," ujar Dany ketika menerima penghargaan tersebut.

Adapun, ajang penghargaan tahunan ini bertujuan untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan dengan praktik HR terbaik di Indonesia. Penilaian dilakukan oleh panel juri independen yang terdiri dari para pakar di bidang manajemen sumber daya manusia.

Baca juga: Erick Thohir Minta BUMN Tak Takut Gandeng UMKM Buat Nyari Cuan

Dorong kompetensi karyawan secara berkelanjutan

Selain itu, peran strategis Dany yang membawahi divisi Human Capital Group menjadi faktor kunci dalam keberhasilan ini. Dengan visi dan kepemimpinannya, MIND ID berhasil mendapatkan predikat Excellent dalam kategori earning & Development (L&D) and Knowledge Management, menempatkan perusahaan di jajaran top dari 50 perusahaan yang berpartisipasi.

"Penghargaan ini menegaskan dedikasi perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan pengetahuan karyawan secara berkelanjutan," tegas dia.

Tak hanya itu, di bawah bimbingan Dany, MIND ID juga meraih predikat Very Good dalam dua kategori lainnya, yaitu Reward Management & Talent Retention Strategy dan Employer Branding and Talent Acquisition.

Keberhasilan dalam kategori ini mencerminkan komitmen MIND ID dalam mempertahankan talenta terbaik dan membangun citra perusahaan yang kuat sebagai tempat kerja yang diidamkan banyak profesional.

Dengan pencapaian ini, MIND ID semakin mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan terdepan dalam manajemen sumber daya manusia, siap menghadapi tantangan industri masa depan dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Kepemimpinan Dany Amrul Ichdan di MIND ID menjadi contoh nyata bagaimana transformasi yang diarahkan oleh Kementerian BUMN dapat memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan dan karyawan.

"Kami akan terus berinovasi dan memperkuat praktik HR untuk memastikan MIND ID tetap menjadi yang terdepan. Memimpin transformasi human capital harus dilakukan dengan passion, ketulusan, menjalankan apa yang dikatakan dan mengatakannya sesuai tindakan, orkestrasi eksekusi program prioritas, dan visi besar human capital untuk mewujudkan penguatan inti dari korporasi," tutup Dany.

(HUS)

Jakarta: Sejak 2008 silam, Indonesia telah bersusah payah dalam mengatasi tantangan dalam implementasi biodiesel sebagai bagian dari upaya menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Langkah pertama dimulai dengan menerapkan 2,5 persen biodiesel dalam campuran solar, yang dikenal sebagai B2,5. Tak berhenti disitu saja, pemerintah juga mewacanakan hingga penggunaan B100 untuk bahan bakar.

Namun sekarang pemerintah tengah fokus untuk merealisasikan penggunaan B40 sebagai bahan bakar kendaraan. Itu diyakini dapat mengurangi impor minyak mentah sehingga menghemat anggaran pemerintah.

Apa itu biodiesel B40

Dikutip dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), B40 merupakan bahan bakar campuran solar sebanyak 60 persen dan bahan bakar nabati (BBN) dari kelapa sawit sebanyak 40 persen.

Baca juga: Ide Prabowo soal Penerapan B100 Perlu Uji Laboratorium

Target Biodiesel B40 untuk Indonesia

Melansir Deputi 3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah mulai memfokuskan perbaikan terhadap parameter seperti kandungan air, stabilitas oksidasi, dan monogliserida dalam biodiesel menuju target B40.

Penerapan B40 ditargetkan bisa menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang bahan bakar nabati atau biofuel terbesar di kawasan Asia Tenggara (Asean).

Pemerintah dinilai memiliki peran penting dengan menerbitkan Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Bahan Bakar Nabati dan Campurannya dengan Kandungan Maksimum 40 persen untuk Mesin Diesel. Dimana, pedoman tersebut mempunyai komitmen kuat untuk mengadakan biodiesel sebagai energi alternatif yang berkelanjutan untuk minyak solar.

Pedoman tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan pencampuran biodiesel hingga target persentase yang diinginkan. Lanjutnya, kesadaran akan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam rantai pasok B35 atau B40 akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berperan serta dalam mewujudkan program yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dengan penuh inovasi serta kerja sama yang apik, maka Indonesia akan siap untuk menghadapi tantangan energi masa depan dan mewujudkan visi 2045 sebagai negara maju yang berkelanjutan. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)

Jakarta: Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut pertanian merupakan sektor yang sangat penting sebagai penentu dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan bangsa.

baca juga: Kementan Kembangkan Varietas Padi Adaptif Perubahan Iklim di Merauke

"Wakil menteri (pertanian) suatu posisi yang sangat strategis dan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ini bukan jabatan etok-etok bukan jabatan ringan, tetapi ini jabatan yang sangat berat dan penting karena nasib bangsa ada di dua bidang ini, satu mengatur keuangan negara di tengah dunia yang penuh ketidakpastian yang satu mengurus pangan," kata Prabowo dikutip dari Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

Prabowo mengatakan hal tersebut saat menggelar acara syukuran atas kepercayaan negara terhadap Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang telah dilantik Presiden Joko Widodo.

Prabowo menyampaikan pertanian juga merupakan sektor yang paling strategis terutama dalam menumbuhkembangkan ekonomi di tengah ancaman krisis dunia. Menurutnya, bidang pertanian maupun bidang keuangan yang memiliki tanggung jawab secara spesifik sangatlah vital karena berkaitan langsung dengan nasib rakyat Indonesia.
"Dua bidang ini sangat strategis dan saya percaya saudara-saudara akan memikul tanggung jawab itu dengan sekuat tenaga, penuh pengabdian, penuh cinta tanah air, bertanggung jawab mulai sekarang atas nasib Bangsa," katanya.

Perhatian khusus kepada sektor pertanian

Prabowo memiliki perhatian khusus pada sektor pertanian yang merupakan sektor dasar bagi ketahanan rakyat. Ia ingin negara memperkuat produktivitas melalui teknologi mekanisasi, keterlibatan anak muda hingga hilirisasi industri.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus mempercepat akselerasi produksi yang difokuskan pada dua komoditas utama yaitu jagung dan beras. Mentan telah memfasilitasi petani dengan tambahan alokasi pupuk subsidi, pembagian benih hingga mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak jajaran kerja di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung penuh upaya swasembada yang saat ini tengah dijalankan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui penyediaan benih, pupuk, alsintan dan juga solusi cepat pompanisasi.

Menurut Sudaryono, berbagai program tersebut harus dikerjakan secara cepat agar ke depan Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. "Karena itu saya selalu katakan bahwa kesuksesan saya adalah kesuksesan Bapak Menteri Pertanian. Apapun perintah yang diberikan oleh Pak Menteri saya siap dan loyal sebagai bawahan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan ketahanan negara. Bagi dia, ketersediaan pangan tidak bisa dilihat dari satu sisi melainkan juga harus dikerjakan dari berbagai sisi.

"Kita boleh naik mobil, tetapi ingat kita tidak bisa bergerak kalau kita tidak makan. Oleh karena itu, kita semua yakin dan menyadari bahwa pangan adalah kebutuhan primer semua orang. Pangan itu tidak bisa sebagai mantra kedaulatan pangan, tetapi harus betul-betul kita kerjakan," kata Sudaryono.

(SAW)

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isu pengenaan cukai terhadap tiket konser hingga makanan cepat saji (fast food).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan wacana itu diungkapkan dalam kuliah umum yang tidak berhubungan dengan rencana kebijakan.

"Tidak ada hubungannya dengan kebijakan jangka pendek maupun jangka menengah beberapa tahun ke depan," ujar Askolani di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Senada, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto menjelaskan ekstensifikasi cukai tersebut hanya bersifat usulan.

"Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujar Nirwala.

Pada dasarnya, kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru mencakup tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Baca juga: Siap-siap! Tiket Konser hingga Makanan Cepat Saji Bakal Kena Cukai

Penetapan barang kena cukai perlu proses panjang

Adapun terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," rincinya.

Dia juga memastikan pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," tegas Nirwala.

(HUS)

Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2023 belum optimal hingga perihal penatausahaan akun utang lain-lain.

baca juga: BPK: Opini WTP Saja Tak Cukup, Tapi Harus Kinerja Baik dan Tak Korupsi

Berdasarkan pernyataan Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, tata usaha akun utang lain-lain dinilai belum memadai, yang meliputi saldo utang lain-lain akun perantara belum dapat ditelusuri dan penjelasan selisih saldo utang lain-lain, yaitu utang surat perintah membayar (SPM) pembatalan haji dalam proses belum sesuai.

“Oleh karena itu, BPK berharap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Ahmadi dikutip dari Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

Kendati terdapat persoalan, permasalahan tersebut tak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH, sehingga BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH 2023.
"Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata dari seluruh manajemen BPKH dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik," kata Ahmadi.

Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK

Dia juga mengapresiasi upaya pimpinan BPKH dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dimana capaian tindak lanjut yang dilakukan telah melebihi target nasional sebesar 75 persen.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2019 hingga 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi pada BPKH sebesar 88,63 persen.

"Kami berharap kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut dapat terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan," ungkap dia.

(SAW)

Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan banjirnya produk impor ilegal di pasar domestik mengakibatkan sektor UMKM kelimpungan bahkan akhirnya mati alias berhenti beroperasi.

"Produk UMKM akan sulit bersaing dari sisi harga karena barang ilegal masuk ke pasar domestik tanpa membayar pajak atau bea masuk sesuai ketentuan sehingga harga jual di pasaran untuk produk tersebut sangat murah," kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari.

Ia mengatakan, padahal secara kualitas produk UMKM saat ini sudah semakin banyak yang tak kalah dengan produk buatan luar negeri. Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yang diproduksi oleh UMKM menjadi kalah harga.
"Yang pasti UMKM kita ini sudah digempur baik dari udara, darat, sampai di perbatasan-perbatasan. Pak Menteri Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) sudah pernah menyampaikan bahaya ini sejak 2021. Sebab ada produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah," kata Fiki Satari dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Fiki mengingatkan semua pihak bahwa saat ini pelaku UMKM juga sedang dihadapkan pada ancaman berupa aplikasi marketplace bernama Temu dari China. Aplikasi ini disebut-sebut lebih dahsyat dampaknya bagi UMKM karena bisa mematikan lantaran pabrik dari China bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.

Untuk itu, Fiki berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholder terkait bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia. Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM.

"Ada satu platform MtoC (manufacture to customer) 80 ribu pabrik akan masuk (dalam platform ini). Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," kata Fiki.

Demi memastikan UMKM tetap bertahan dari ancaman barang ilegal, Fiki berharap ada kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan aktivitas usaha. Importir harus dapat dipastikan patuh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Dengan jaminan penegakan hukum serta aturan terkait barang impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing.

"Kita harus garis bawahi bahwa jika UMKM kena hit dan kemudian mati maka tidak mudah untuk bangkit lagi karena tidak cukup modal dan kekuatan," kata Fiki.

Selain persoalan impor ilegal, UMKM nasional juga dihadapkan pada persoalan mahalnya biaya dan proses dalam mengurus perizinan. Sebagai contoh ketika satu UMKM membuat brand atau merek, diwajibkan untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan biaya yang cukup mahal. UMKM juga dibebani untuk membuat badan hukum usaha dan dibebani pajak.

"Ini semua kalau diadu dengan produk impor yang murah karena ilegal, maka ini menjadi tidak bisa bersaing. Jadi yang kita inginkan adalah equal playing field," kata Fiki.

Sementara itu Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Hasibuan menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal pada 18 Juli 2024. Tugas dari Satgas ini nantinya akan melakukan penindakan terhadap importir nakal yang sengaja memanipulasi dan menyalahgunakan izin impornya.

Satgas ini dibentuk dari 11 wakil dari Kementerian dan Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan impor. Saat ini, Tim Satgas masih melakukan pemetaan terhadap rencana aksi yang akan segera dijalankan untuk mencegah semakin banyaknya impor ilegal masuk ke NKRI.

"Mudah-mudahan pekan ini ada case (kasus) yang bisa kami ungkap. Satgas telah memiliki data (importir) mengenai barang ilegal yang masif dan dikeluhkan," kata Bara.

Ditegaskan Bara bahwa Satgas tersebut diberi waktu untuk bekerja selama enam bulan ke depan untuk memastikan pelaku usaha di dalam negeri terlindungi dari bahaya impor produk ilegal. Dia juga memastikan penindakan terhadap barang impor ilegal ini hanya berlaku untuk para importir dan bukan menyasar pada penjual di pasar atau di mal.

"Jangka waktu Satgas 6 bulan atau sampai Desember 2024, jadi mereka harus bergerak cepat untuk mengidentifikasi dan menindak kenapa di pasar begitu mudah beredar barang ilegal impor," kata Bara.

(ROS)

Jakarta: Maraknya aktivitas judi daring atau judi online merupakan dampak dari minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.

Pengamat Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvia mengatakan, banyaknya masyarakat yang menganggur saat ini, kemudian didesak dengan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi mendorong masyarakat mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak. Salah satu dengan judi online.

Kondisi semakin diperparah dengan banyaknya pengangguran yang belum mendapat kerja sejak pandemi covid-19.

"Dari beberapa hasil riset, angka pengangguran di Indonesia meningkat sejak pandemi hingga saat ini dan lapangan pekerjaan amat minim," kata Nia dilansir Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

Baca juga: Perangi Judi Online, BRI Blokir Rekening hingga Terapkan Sistem Anti Money Laundering

Kurangi aktivitas judi online

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat mengurangi aktivitas judi online dengan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Pemerintah juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses menuju pekerjaan yang diinginkan.

Selain itu, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan untuk masyarakat agar memiliki keahlian sebagai modal bekerja atau membuka usaha.

Tidak hanya dengan membuka lapangan pekerjaan, pemerintah juga dinilai dapat menggandeng ulama untuk mengurangi aktivitas judi online melalui pendekatan agama.

"Dengan adanya fenomena maraknya judi online, saya kira peran ulama kita perlu ditingkatkan. Nilai atau norma agama ini amat penting dalam masyarakat, untuk menjadi panduan dalam berperilaku," ucap Nia.

(ANN)

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas perusahaan anak atau BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga akhir Triwulan II 2024. Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada pemaparan press conference kinerja keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit. “Hingga akhir Triwulan II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy). Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun,” ungkapnya.

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat. Hingga akhir Juni 2024 tercatat aset BRI tumbuh 9,54% yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan penyaluran kredit yang selektif dan prudent sehingga Perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.
“Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat membaik atau turun, dari semula 14,94% pada akhir Triwulan II 2023 menjadi 12,00% pada akhir Triwulan II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di kisaran 3,05% dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60%,” ujar Sunarso. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 11,61% yoy menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun. Dana Giro dan Tabungan (CASA) tumbuh 7,66% yoy menjadi Rp877,90 triliun. “Dana murah masih mendominasi struktur DPK BRI, dimana porsi CASA mencapai 63,17% dari total DPK BRI,” tambah Sunarso.

Komitmen BRI untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat direalisasikan melalui strategi hybrid bank, salah satunya adalah dengan adanya AgenBRILink. AgenBRILink terbukti mampu menjawab karakteristik nasabah mikro dan saat ini memiliki peranan yang penting dalam roda perekonomian serta kehidupan masyarakat.

Hadirnya AgenBRILink memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui fiturfitur dan layanan yang disediakan, seperti untuk pembayaran tagihan listrik, air, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, memberikan layanan referral pembukaan rekening tabungan BSA dan pinjaman, serta transaksi lainnya.

Hingga akhir Juni 2024, BRI telah memiliki 993 ribu AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 61 ribu desa. Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia. Adapun volume transaksi AgenBRILink selama Januari - Juni 2024 telah mencapai sebesar Rp767 triliun atau tumbuh 13,6% yoy.

Di sisi lain, Perseroan juga terus memperkuat ekosistem super apps BRImo sebagai salah satu strategi transformasi digital-nya untuk memberikan berbagai kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Hingga akhir Juni 2024 tercatat BRImo telah digunakan oleh lebih dari 35,2 juta user dan berhasil mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun atau tumbuh 35,81% yoy.

Selain pertumbuhan yang berkualitas, Perseroan juga terbukti mampu meningkatkan fee based income menjadi sebesar Rp11,26 triliun atau tumbuh 10,15% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,22 triliun.

Sunarso pun menatap paruh kedua tahun 2024 dengan optimisme. Hal tersebut tak lepas dari kondisi likuiditas dan permodalan BRI yang memadai, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank sebesar 86,59% serta Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 25,13%. Dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai tersebut, kedepan BRI masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih baik.

Kinerja BRI yang sehat dan berkelanjutan tersebut juga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Pada pertengahan Juni 2024 lalu, BRI dinobatkan Forbes Internasional sebagai perusahaan terbesar (peringkat 1) di Indonesia dalam daftar Forbes Global 2000 tahun 2024 dan berada di peringkat 308 diantara 2000 perusahaan publik terbesar di dunia, mengungguli perusahaan multinasional lain seperti Starbucks, Renault, hingga Uber dan Nissan Motor.

Tak berselang lama, media ekonomi terkemuka lain, Fortune mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 yang menilai 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan revenue, profit dan aset. Pada daftar tersebut, BRI menduduki peringkat pertama untuk industri perbankan dan keuangan di Indonesia dan berada di urutan keempat untuk kategori finansial di Asia Tenggara.

Kemudian, BRI juga mendapatkan 11 penghargaan pada ajang The Finance Asia Awards and Asia's Best Companies Poll 2024 yang diselenggarakan di Hong Kong, 27 Juni 2024. Beberapa kategori penghargaan tersebut diantaranya adalah Best Managed Company, Best Bank For Financial Inclusion, Best Commercial Bank – SME, dan Best CEO untuk Direktur Utama BRI.

Terbaru, media ekonomi dan keuangan London, The Banker, pada 10 Juli 2024 lalu mengumumkan daftar Top 1.000 World Banks 2024, pada daftar tersebut BRI menduduki peringkat teratas dari 26 bank di Indonesia yang masuk dalam daftar dan menempati ranking 110 secara global. Top 1000 World Banks 2024 tersebut berisikan 1.000 bank terbaik di seluruh dunia yang dinilai berdasarkan parameter penilaian Tier 1 Capital, Aset, Profit Pre-Tax, Capital Asset Ratio, Return on Capital, dan Return on Asset.

Atas capaian tersebut Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bukti bahwa komitmen BRI dalam meng-create economic value serta men-deliver social value secara bersamaan diapresiasi berbagai pihak/lembaga internasional yang independen dan kredibel. “Pencapaian dan penghargaan tersebut kami dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta seluruh Insan BRILian (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Pencapaian tersebut juga akan memotivasi BRI untuk terus meng-create economic value serta men-deliver social value kepada seluruh stakeholders”, kata Sunarso.

(ROS)