IDXChannel - Agung Sedayu Group, induk emiten properti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menilai perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2024 berdampak baik untuk pembeli.

"Apapun yang disubsidi oleh pemerintah akan membantu spending power customers atau daya beli pelanggan," kata Direktur Agung Sedayu Group, Ipeng Widjojo, Sabtu (5/10/2024).

"Nah multiplier effect itu akan berasa ketika customer membeli, membeli, membeli, pasti akan membantu juga ujung-ujungnya ke ekonomi negara kita juga," kata dia.

Meski begitu, Ipeng menegaskan PPN DTP ini akan tetap berkontribusi ke Agung Sedayu karena memacu masyarakat untuk membeli rumah

"Exact percentage saya enggak tahu tapi kalau kontribusi pasti ada karena itu insentif luar biasa yang diberikan 11 persen, tentu sangat memacu untuk orang yang mau membeli, atau yang masih mikir-mikir untuk membeli dengan adanya subsidi ini akan lebih mendorong mereka untuk melakukan transaksi secepatnya," katanya.

Pemerintah juga akan memperpanjang subsidi untuk pembelian rumah ini di tahun depan. Agung Sedayu yakin bahwa ketentuan ini akan berdampak bagus ke depannya.

"Perpanjang pasti sangat mendukung, karena pasti animonya luar biasa dan affordability-nya akan sangat naik untuk subsidi seperti ini oleh pemerintah," kata Ipeng.

Perlu diketahui, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.

Dalam aturan sebelumnya, Pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen hingga Juni 2024 dan 50 persen sampai Desember 2024.

Sementara melalui PMK 61/2024, insentif PPN DTP 100 persen diperpanjang hingga Desember.

Ketetapan insentif masih sama seperti yang diatur dalam PMK sebelumnya. Pemerintah menanggung PPN untuk pembelian rumah tapak dengan harga maksimal Rp5 miliar. Sementara jumlah PPN yang ditanggung untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar.

Di samping insentif PPN DTP, pemerintah juga menambah alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34.000 unit. Insentif itu diberikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan penambahan alokasi itu, maka MBR yang dapat memanfaatkan KPR subsidi tahun ini meningkat dari 166.000 keluarga menjadi 200.000 keluarga.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Salah Seroang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial JI mengaku kecewa dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diterapkan Pemerintah. Pasalnya, PNS yang tak mau disebutkan namanya ini, program tersebut tidak transparan.

PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat itu mengaku sudah mengikuti program Tapera, bahkan sejak bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Gaji PNS itu mendapatkan potongan setiap bulan, namun tidak diketahui kemana uang tersebut dikumpulkan.

"Harusnya sih menurut saya ada aplikasinya ya yang bisa diakses, untuk mengetahui misalnya sudah sampai berapa saldo Tapera masing-masing PNS," ujar JI kepada MNC Portal, Sabtu (5/10/2024).

Ke depannya, JI berharap ada transparansi pengelolaan dana Tapera jika mau dilanjutkan pada Pemerintahan selanjutnya. Misalnya membuat aplikasi untuk para peserta Tapera sehingga bisa dana yang dipotong dari PNS ini bisa dipantau perkembangannya.

"Makanya sebagai bentuk transparansi harusnya ada aplikasi sehingga nasabah bisa cek perkembangannya kan," katanya

Selain pengelolaan dana Tapera yang kurang transparan, JI juga menilai program Tapera ini masih kurang sosialisasi kepada para peserta. Bahkan ketika JI sudah menjadi peserta Tapera pun, saat membeli rumah pertama tetap menggunakan KPR konvensional dari perbankan. Tidak dari Tapera yang memberikan janji kemudahan untuk memberikan kemudahaan pembiayaan kepada para peserta.

"Saya ngalamin dari jaman Bapertarum. Tapi saya sendiri tidak pernah menggunakan fasilitas Bapertarum, waktu itu ambil cicilan rumah tidak pakai itu, saya juga kurang tahu gimana kalau mau dapat fasilitas Bapertarum," kata JI.

"Akhirnya saya ambil KPR biasa pakai Bank Syariah Mandiri. Sekarang juga udah jadi Tapera sebenarnya masih bingung, karena sosialisasinya tidak pernah ada, atau saya yang tidak paham," tutup JI.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menyasar segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PNS lebih dulu untuk kewajiban iuran Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, segmen ASN dan PNS disebut-sebut telah siap menjadi peserta Tapera. “Dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya pengalaman,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10).

(Ferdi Rantung)

IDXChannel -Harga beras di pasar modern terpantau normal. Meski data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan terjadi kenaikan harga beras yang cukup signifikan di akhir pekan ini, Sabtu (5/10/2024).

Berdasarkan pantauan langsung di pasar modern di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, harga beras premium berada di angka Rp298.000 per 20kg. Jika diasumsikan per kg, maka harganya di angka Rp14.900.

Angka ini lebih murah dibandingkan dengan data Bapanas yang menyebut beras premium meroket 4,26 persen menjadi Rp16.170 per kg. Hal ini juga berlaku untuk beras SPHP yang merupakan beras subsidi.

Jika merujuk data Bapanas, harga beras SPHP juga terpantau mengalami kenaikan 3,18 persen menjadi Rp12.960 per kg. Sementara di pasar modern dijual seharga Rp62.500 per 5 kg, yang artinya Rp12.500 per kg.

Temuan di pasar modern berbanding terbalik dengan harga di pasar tradisional. Di mana kenaikan harga dikeluhkan para pedagang lantaran penjualannya mengalami penurunan drastis dibanding sebelumnya.

Kenaikan harga beras dirasakan oleh Fahri, salah satu pedagang beras di pasar Lenteng Agung, Jagakarsa Jakarta Selatan. Di mana ia mengaku kesulitan untuk menjual beras dalam beberapa waktu terakhir.

"Penjualan berkurang drastis, biasa orang beli 10-15 liter sekarang paling 5-7 liter, enggak bisa di atas 10 lagi. Itu kenaikannya sebenarnya sudah lama. Dan kalau naik itu enggak bisa turun lagi harganya," ujarnya.

Fahri menyebut, kenaikan harga beras berlaku hampir di setiap produk beras, baik premium, medium, hingga beras murah. Namun kenaikan parah terjadi untuk beras pera, yang menjadi bahan utama untuk hidangan ketupat.

"Yang naik terutama beras pera, beras khusus ketupat. Kenaikan separuh harga lebih, sekitar Rp50 ribu per liter. Untuk yang lain naik cuma 20-30 ribu per karung," ujarnya.

Saat ditanyai terkait penyebab kenaikan harga beras, Fahri menyebut tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan harga beras melambung. Ia hanya berharap agar harga beras bisa turun kembali.

"Harapan saya supaya harga jangan tinggi-tinggi, jualnya susah," katanya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Agung Sedayu Group, induk emiten properti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Direktur Agung Sedayu Group, Ipeng Widjojo mengatakan,rumah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sampai kapanpun. Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi seperti yang disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Rumah, sandang, pangan, papan ya saya pikir salah satu dari tiga yang dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat kita sedang kan pak Jokowi bilang kita sedang ada demographic bonuses menuju indonesia emas,” kata Ipeng di Jakarta, Jumat (4/10/2024) malam.

"Pasti akan ada rumah, sandang, pangan, papan, itu harus di support terus," katanya.

Selain itu, Ipeng yakin bahwa Menteri Perumahan yang ditunjuk Prabowo nantinya akan mendorong para pengusaha properti dan khususnya Agung Sedayu sebagai developer.

“Saya yakin menteri perumahan juga pasti mempunyai visi yang sama ya untuk supaya bisa provide housing, kami sebagai developer akan terus mensupport juga," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo dikabarkan bakal memisahkan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian.

Satu kementerian menangani perumahan secara khusus dan kementerian lain menangani pembangunan infrastruktur.

Menurut Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, Kementerian Perumahan ini menargetkan untuk membangun 3 juta hunian setiap tahun.

Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota.

Hashim mengatakan, pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut deflasi yang terjadi lima bulan beruntun ini merupakan perkembangan positif bagi perekonomian khususnya daya beli masyarakat.

Deflasi saat ini disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Sehingga harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa deflasi akan mempengaruhi semua sektor tak terkecuali pariwisata.

"Kalo deflasi menyangkut semuanya ya, itu kan datanya BPS. Nah di pariwisata juga terlihat tetapi untuk hotel-hotel tertentu, restoran, cukup stabil, pusat perbelanjaan gitu, pengunjung banyak tapi yang belanjanya turun," ungkap Hariyadi saat ditemui MNC Portal di Jakarta Utara, Jumat (4/10/2024).

Ia menilai menurunnya daya beli masyarkaat saat ini disebabkan kurangnya kesempatan dalam lapangan pekerjaan. Akibatnya, masyrakat tidak memliki pemasukan sehingga daya belinya menurun.

"kita sudah lama mengkhawatirkan bahwa tidak hanya daya beli tapi juga lapangan kerja. Daya beli yang menurun karena banyak masyarakat yang tidak cukup mendapatkan kesempatan berkeja," jelasnya

Presiden Terpilih Prabowo Subianto pernah mengatakan pariwisata akan menyumbang 5 persen dari PDB. Menurut Hariyadi yang juga pengusaha hotel ini juga menyebut hal itu mungkin lantaran pariwisata Indonesia adalah sektor yang paling mudah bangkit.

"Bisa, justru pariwisata itu yang paling gampang," kata Hariyadi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024.

Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.

Adapun inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan angka deflasi yang diperoleh BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai.

Untuk itu, BPS meminta publik untuk tidak mengaitkan data deflasi dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat.

(Ferdi Christian)

IDXChannel - Amerika Serikat menyiapkan anggaran sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,57 triliun, untuk mengisi kembali persediaan rudal yang ditembakkan dalam menangkal serangan Iran. Hal ini terungkap dari dokumen anggaran baru.

Pengeluaran anggaran tersebut, dirinci dalam dua dokumen pada tanggal 6 September yang diserahkan ke komite pertahanan kongres dan diunggah secara daring. Anggaran itu dialokasikan untuk mempertahankan peningkatan kehadiran di Timur Tengah (Timteng), serta menembak jatuh pesawat tak berawak dan rudal yang dikerahkan oleh Iran.

Menurut dokumen tersebut, sekitar USD190 juta akan dihabiskan untuk persediaan rudal RTX Corp. Kemudian, standard Missile-3 Block 1B yang diluncurkan dari laut dan sekitar USD8,5 juta akan digunakan untuk lebih banyak rudal udara pencari panas AIM-X Sidewinder.

Melansir dari BBN Bloomberg, bagian terbesar dari proyeksi pengeluaran Pentagon ini adalah USD 300 juta untuk pemeliharaan depot yang tidak direncanakan pada kapal serbu amfibi USS Bataan dan kapal-kapal dengan Kelompok Serang Kapal Induk USS Eisenhower yang melakukan operasi Laut Merah.

"Yang lebih biasa tetapi penting bagi dukungan angkatan udara dan laut AS adalah tagihan sebesar UUSD16 ribu untuk mengisi kembali suar guna mendukung operasi pertahanan diri." kata Pentagon dalam dokumen tersebut.

Pertahanan udara Israel, saat ini mendapatkan bantuan dari AS, Inggris, dan negara-negara lain, untuk menangkis rentetan sekitar 300 pesawat nirawak dan rudal yang ditembakkan oleh Iran pada bulan April.

"Pengeluaran tersebut terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan di wilayah Komando Pusat AS dalam menanggapi situasi di Israel atau tindakan permusuhan di wilayah tersebut sebagai akibat langsung dari situasi di Israel," tulis dokumen tersebut.

Setiap model canggih Standard Missile-3 Block IB seharga USD9 juta hingga USD10 juta. Dua kapal perusak Angkatan Laut minggu ini menembakkan sekitar 12 Standard Missile untuk mempertahankan Israel dari gelombang serangan Iran lainnya pada hari Selasa.

Menurut seorang pejabat Angkatan Laut yang menolak untuk mengungkapkan model pastinya dan meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas informasi non-publik. Itu berarti bantuan AS minggu ini kemungkinan menghabiskan biaya sekitar USD120 juta.

Dokumen tersebut juga mengungkap permintaan sebesar USD276 juta untuk membeli senjata tambahan Standard Missile, model SM-6 serta USD57,3 juta untuk rudal jelajah Tomahawks. Sedangkan, USD6,7 juta lainnya dialokasikan untuk rudal pertahanan diri Enhanced Sea Sparrow. Semua senjata tersebut dibuat oleh RTX.

Pentagon juga akan menghabiskan USD25 juta untuk perlengkapan pemandu Jdam-GPS Boeing Co. dan USD7,4 juta untuk Bom Diameter Kecilnya. Lalu, USD25 juta lainnya akan digunakan untuk menambah sumber produksi bagi Rudal Standar guna mendukung respons Pentagon terhadap apa yang disebutnya "situasi di Israel."

Permintaan tersebut mencakup USD26,4 juta untuk mengganti pencegat pesawat nirawak RTX “Coyote Block 2” yang dibelanjakan sejak Oktober 2023 untuk mendukung respons DoD terhadap situasi di Israel. Kemudian, USD20 juta lainnya akan dibelanjakan untuk roket Advance Precision Kill Weapon System berpemandu laser tambahan dari BAE Systems PLC.

(Ferdi Christian)

IDXChannel - Harga beras di akhir pekan ini, Sabtu (5/10/2024), terpantau naik. Para pedagang pun mengeluhkan hal tersebut lantaran penjualannya menurun.

Salah satu pedagang beras di pasar Lenteng Agung, Jagakarsa Jakarta Selatan, Fahri, mengaku kesulitan untuk menjual beras dalam beberapa waktu terakhir.

"Penjualan berkurang drastis, biasa orang beli 10-15 liter sekarang paling 5-7 liter, enggak bisa di atas 10 lagi. Itu kenaikannya sebenarnya sudah lama. Dan kalau naik itu enggak bisa turun lagi harganya," ujarnya.

Fahri menyebut kenaikan harga beras berlaku hampir di setiap produk beras, baik premium, medium, hingga beras murah. Kenaikan paling tinggi terjadi untuk beras pera, yang menjadi bahan utama untuk hidangan ketupat.

^{(Foto: Tangguh/MNC Media)}

"Yang naik terutama beras pera, beras khusus ketupat. Kenaikan separuh harga lebih, sekitar Rp50 ribu per liter. Untuk yang lain naik cuma 20-30 ribu per karung," ujarnya.

Saat ditanyai terkait penyebab kenaikan harga beras, Fahri menyebut tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan harga beras melambung. Ia hanya berharap agar harga beras bisa turun kembali.

"Harapan saya supaya harga jangan tinggi-tinggi, jualnya susah," katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh agen beras bernama Amel yang berlokasi di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meskipun di tokonya kenaikan hanya sebesar Rp2 ribu per karung, namun tetap berpengaruh pada penjualan.

Amel menyebut kenaikan harga sudah terjadi sejak awal pekan kemarin, lalu sempat turun dan kembali naik di akhir pekan ini. Ia juga mengaku kenaikan harga drastis terjadi untuk produk beras pera.

"Beras kualitas standar per karung Rp600 ribu sekarang. Naik turun sih harganya. Tapi yang paling naik itu beras pera. Sempat turun penjualan di minggu lalu tapi sekarang sudah naik lagi, mungkin karena habis gajian," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium meroket 4,26 persen menjadi Rp16.170 per kg. Begitu pun beras medium naik 4,34 persen menjadi Rp14.170 per kg.

Harga beras SPHP juga terpantau mengalami menaikan 3,18 persen menjadi Rp12.960 per kg.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan berkedok investasi yang mengatasnamakan perusahaan. Hal ini terungkap setelah adanya postingan beredar di media sosial yang menampilkan foto kereta cepat Whoosh yang disandingkan dengan penawaran harga saham.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menegaskan bahwa KCIC bukan merupakan perusahaan Tbk, sehingga dapat dipastikan informasi jual beli saham tersebut adalah penipuan.

"Hingga saat ini, KCIC belum menerima laporan dari pihak manapun terkait adanya korban. Namun KCIC mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat menanyakan kebenaran informasi yang beredar di sosial media tersebut," ujar Eva dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10/2024).

KCIC mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mencerna informasi yang berada di media sosial. Pastikan kebenaran info yang beredar melalui media sosial maupun situs resmi perusahaan.

Eva menambahkan, masyarakat diimbau untuk melaporkan segala bentuk informasi palsu yang mengatasnamakan KCIC ke Customer Service di Stasiun atau Contact Center KCIC di 150909, WhatsApp chat ke 0815-1032-0909, email ke [email protected], serta ?Instagram reply dan DM ke @keretacepat_id.

"Harapannya imbauan ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Imbauan ini sekaligus ajakan untuk bekerja sama antara KCIC dan masyarakat, untuk memerangi penipuan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta cepat yang kami tawarkan," tutup Eva.

(Ferdi Christian)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran hingga Rp1.315 triliun untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama 10 tahun terakhir.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan alokasi anggaran tersebut terbagi untuk pengerjaan berbagai jenis infrastruktur seperti jalan dan jembatan, perumahan, sumber daya air, infrastruktur perkotaan dan permukiman, hingga ibu kota baru.

Secara rinci, masing-masing unit kerja Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran. Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi paling jumbo selama 10 tahun terakhir yaitu Rp571,38 triliun.

Disusul oleh, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi Rp408,76 triliun, Ditjen Cipta Karya mendapatkan Rp223,28 triliun, dan Ditjen Perumahan mendapatkan Rp94,77 triliun.

"Kalau Bina Marga (paling besar) kan dia juga setaradengan capaiannya, ini disandingkan dengan capaian pekerjaannya juga," ujar Endra saat ditemui di Kantornya, Jumat (4/10/2024).

Berdasarkan data yang dipaparkan Endra, lonjakan kenaikan anggaran infrastruktur terjadi pada periode kedua Presiden Jokowi 2020-2024. Hal ini dikatakan Endra karena adanya sentimen pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga APBN dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar.

Pasca pengumuman pembangunan IKN, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya dan Bina Marga naik signifikan. Ditjen Cipta Karya pada periode kedua ini mendapatkan alokasi Rp126,94 triliun, naik dari periode pertama (2015-2019) sebesar Rp96,35 triliun.

Sementara itu, Ditjen Bina Marga pada periode kedua mendapatkan alokasi Rp324,64 triliun, naik dari periode pertama yaitu Rp246,75 triliun.

"Kalau Cipta Karya besar setelah adanya IKN, itu tambahannya bisa sampai Rp30 triliun untuk Cipta Karya sendiri. Perumahan, itu bertambah Rp4 triliun, karena ada IKN juga," kata Endra.

Adapun capaian pembangunan Kementerian PUPR lewat alokasi anggaran ribuan triliun selama 1 dekade Pemerintahan Jokowi itu, antara lain melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.

Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Selanjutnya, pembangunan 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol. Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat - Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan - Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass. Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.

Di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.

Kemudian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.

Bidang perumahan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Rencana pemerintah mendatang untuk mengganti subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) ditanggapi skeptis oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti.

Menurut Esther, pemberian BLT tidak akan cukup untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat. Pengurangan subsidi BBM justru berpotensi meningkatkan biaya transportasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi.

Esther menyebut, pemerintah seharusnya memberikan jaminan atas stabilitas harga. Hal itu mengingat pelemahan daya beli masyarakat masih terus berlangsung sampai saat ini.

"BLT tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah stabilisasi harga agar tidak terjadi kenaikan inflasi. Pengurangan subsidi BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi yang akan meningkatkan inflasi. Karena pelemahan daya beli telah terjadi selama lima bulan berturut turut," katanya saat dihubungi, Sabtu (5/10).

Menurutnya, inflasi menurut kelompok pengeluaran masih di atas inflasi umum. Inflasi transportasi sangat tinggi dan mengkhawatirkan karena menjadi salah satu penyebab daya beli memburuk.

Esther mengatakan, tidak heran jumlah kelas menengah terus turun. Dia menekankan pentingnya menurunkan suku bunga dan menggunakan instrumen moneter, seperti giro wajib minimun. Investasi kebijakan moneter juga menurutnya, harus fokus pada stabilitas harga bukan hanya nilai tukar Rupiah.

"Stabilitas harga tidak hanya di level nasional, tapi juga di level daerah karena karakteristik inflasi regional setiap daerah berbeda. Akumulasi surplus sebesar Rp312 triliun seharusnya bisa digunakan untuk intervensi kebijakan moneter untuk stabilisasi harga sampai ke daerah," kata Esther.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Rencana ini dinilai dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, rencana perubahan subsidi BBM ke BLT akan mengakibatkan inflasi cukup tinggi.

Di mana inflasi ini bukan didorong dari sisi demand atau permintaan, melainkan dari sisi suplai, yang pada akhirnya membuat demand masyarakat melemah.

Nailul mencontohkan pada 2022, ketika pemerintah mengurangi subsidi ke Pertalite. Akibatnya adalah terjadi kenaikan harga Pertalite hingga hampir 50 persen dan beberapa bulan setelahnya, inflasi meningkat menjadi hampir 6 persen.

"Kemudian ditambah lagi kenaikan harga barang pokok dan tarif PPN yang menyebabkan daya beli melemah di 2023-2024. Pendapatan hanya naik 1,5 persen. Akibatnya sekarang masyarakat cenderung menahan pembelian, daya beli cenderung melemah. Deflasi dari sisi permintaan terjadi," kata Nailul saat dihubungi, Sabtu (5/10).

Lebih jauh, Nailul menyebut, dampak peralihan subsidi BBM ke BLT mungkin bisa diminimalisir bagi masyarakat miskin karena mereka akan mendapat uang pengganti dari pemerintah. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat kelas menengah yang tidak menerima bantuan.

"Mereka (kelas menengah) menjadi miskin. Pemberian bansos pun masih ada exclusion error, di mana orang seharusnya dapat BLT, menjadi tidak dapat. Hidup mereka dari miskin menjadi miskin ekstrem. Dampaknya sangat luar biasa negatif jika tidak dilakukan dengan tepat," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai, subsidi BBM lebih baik diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak.

Menurutnya, hal itu akan membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu, diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk terima. Itu yang akan kita lakukan," kata dia dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melaporkan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap I Probolinggo-Besuki mencapai 55,27 persen per 30 September 2024.

Pembangunan tahap I terbagi menjadi 3 paket, yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).

Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), Adi Prasetyanto mengatakan, progres pembebasan lahan hingga September 2024 telah mencapai 97,87 persen.

Dia menyebut, sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki.

"Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,78 Km terbagi menjadi dua tahap Pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 Km, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 Km," ujar Adi dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10).

Selain itu, pada pembangunan Tahap I ini akan memiliki 3 Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki dan 3 buah simpang susun, yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.

Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan konstruksi untuk Segmen Gending-Kraksaan ditargetkan dapat selesai pada November 2024, dan untuk Segmen Kraksaan-Besuki ditargetkan selesai pada 2025.

Secara keseluruhan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km), Seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 Km), Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km), dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,59 Km).

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh JPB selaku Badan Usaha Jalan Tol yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 96,33 persen, PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 3,65 persen, dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,02 persen.

(Fiki Ariyanti)