PT Industri Baterai Indonesia atau Industry Battery Corporation (IBC) melakukan Penandatanganan Interim Agreement dan Akta Pendirian Perusahaan Patungan Manufaktur Sel Baterai dengan CBL International Development Pte. Ltd, unit bisnis CATL, perusahaan baterai kendaraan listrik terbesar di dunia.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo. IBC merupakan perusahaan investment holding yang bergerak di bidang new energy materials melalui pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan baterai energy storage system secara terintegrasi.

Kerja sama ini merupakan upaya strategis IBC dalam mendorong program hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai terintegrasi serta dalam rangka mengembangkan rantai pasok baterai kendaraan listrik mulai dari hulu hingga ke hilir.

Direktur Utama IBC, Toto Nugroho menyampaikan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci baterai di pasar global. Dalam kerja sama ini, IBC terlibat dalam rantai nilai di segmen hilir antara lain, pertama Manufaktur Baterai Material, kedua Manufaktur Sel baterai dan ketiga Daur Ulang Baterai.

"Hari ini kami melaporkan bahwa JV 5 kami, Proyek Manufaktur Battery Cell saat ini telah memasuki tahap awal dan berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Melalui upaya bersama, IBC dan CBL ingin mengembangkan proyek ini secara bertahap dengan tujuan untuk menginvestasikan sejumlah total US$ 1,18 miliar dan mencapai total kapasitas produksi 15 GWh per tahun, yang akan cukup untuk memenuhi permintaan domestik dan global," kata dia dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

General Manager of International Business Manufacturing Operations of CATL, Gordon An menyebutkan proyek pabrik baterai merupakan komponen kunci dalam membangun rantai dan ekosistem industri kendaraan listrik dan baterai listrik di Indonesia.

"Kami bersedia untuk secara aktif memanfaatkan kelebihan kami dalam inovasi teknologi dan manufaktur, dan berharap dapat bekerja sama dengan mitra kami di Indonesia untuk mendukung pengembangan upaya elektrifikasi di Indonesia," jelasnya.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa IBC dapat menjadi pemain utama yang mampu mengundang investor dan mitra untuk masuk pada market/ industri baterai, yang lebih terdepan daripada global player lain pada industri baterai. Kita juga harus cepat, agile dan adaptif dalam mengeksekusi proyek ini.

"Kita harus mengamati perubahan teknologi yang muncul di bidang kendaraan listrik sehingga kita dapat menjadi lebih kompetitif. Harapannya, pada tahun 2027 kita sudah bisa melihat hasil JV yang pada hari ini ditandatangani yaitu batterycell," kata pria yang akrab disapa Tiko.

Dengan mempertimbangkan potensi cadangan nikel Indonesia, Project Dragon diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global baterai kendaraan listrik.

Selain itu, proyek ini diharapkan pula mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia seperti menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing dan meningkatkan kapasitas industri energi terbarukan di Indonesia.

Proyek ini juga tidak diragukan lagi akan mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2060. Melalui kolaborasi banyak pihak, termasuk pemerintah, BUMN, dan mitra internasional, Indonesia bergerak menuju masa depan yang mandiri dalam energi yang berkelanjutan.

Industri aluminium Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat sepanjang tahun 2024. Data internal dariIndotrading, platform marketplace B2B terbesar di Indonesia, menunjukkan terdapat lebih dari 1 juta permintaan aluminium (RFQ) yang tercatat selama tahun ini.

Jenis aluminium yang paling banyak diminati di antaranya adalah aluminium batangan dan aluminium lembaran. Namun, saat ini hanya ada 3 supplier yang tersedia di platform Indotrading. Kondisi ini membuka peluang besar bagi supplier baru untuk memenuhi tingginya permintaan.

Handy Chang, Founder sekaligus CEO Indotrading, mengungkapkan pasar aluminium saat ini sedang berada pada momentum pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Permintaanaluminiummeningkat karena berkembangnya sektor manufaktur dan infrastruktur di Indonesia saat ini.

"Kami melihat ini sebagai peluang emas bagi para pelaku industri yang ingin memperluas bisnis mereka melalui platform digital kami," ujar Handy dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Tren global juga turut memperkuat potensi pasar aluminium di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Fastmarkets, minat global terhadap pasokan aluminium dari Indonesia semakin meningkat seiring dengan investasi besar yang dilakukan produsen kendaraan listrik.

Aluminium tidak hanya digunakan untuk rangka kendaraan listrik, tetapi juga sebagai material utama untuk berbagai komponen kritis, seperti rumah penggerak listrik dan pelat pendingin. Hal ini menciptakan peluang lebih lanjut untuk industri aluminium Indonesia menjadi pusat global yang lebih besar.

Data dari Aluminum Association menyebut adanya peningkatan permintaan aluminium global sebesar 4,3 persen pada kuartal pertama 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pemulihan di sektor industri sekaligus menandai kebangkitan pasar aluminium internasional, yang turut mendorong ekspor aluminium dari Indonesia.

Berdasarkan laporan Trading Economics, ekspor aluminium Indonesia pada tahun ini mencapai angka US$ 185,56 juta. Indotrading sebagai marketplace B2B terbesar di Indonesia juga kerap menghubungkan transaksi dari seller Indonesia ke buyer luar negeri.

"Indotrading tidak hanya fokus pada pasar domestik. Kami juga kerap menghubungkan supplier di Indonesia dengan buyer dari luar negeri, memberikan peluang ekspor yang lebih luas," jelas Handy Chang.

Karena menurutnya, supplier yang bergabung dengan Indotrading akan mendapatkan akses ke database pelanggan yang besar, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan potensi pasar yang sangat besar ini, Indotrading menjadi platform ideal bagi para supplier baru untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Supplier aluminium yang bergabung dengan Indotrading tidak hanya mendapatkan akses ke permintaan tinggi, tetapi juga berbagai solusi digital seperti layanan SEOuntuk meningkatkan visibilitas mereka di pasar B2B Indonesia.

"Dengan dukungan teknologi digital, kami membantu supplier baru untuk lebih mudah ditemukan oleh buyer potensial," tambahnya.

Seiring dengan meningkatnya permintaan aluminium serta tren global yang mendukung, lanjut Handy, saat ini adalah waktu yang tepat bagi para pelaku industri aluminium untuk bergabung di platform B2B terbesar di Indonesia seperti Indotrading.

"Kami mengajak supplier aluminium untuk memanfaatkan peluang ini. Jangan biarkan kesempatan besar ini berlalu begitu saja. Pasar siap, dan kami siap membantu mereka untuk sukses," pungkas Handy.

Indonesia resmi mengenakan bea masuk anti dumping terhadap produk impor ubin keramik dari China. Aturan bea masuk anti dumping itu dirilis langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

Beleid itu diteken langsung Sri Mulyani pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 14 Oktober 2024 yang lalu. Dalam pertimbangan PMK 70 tahun 2024 disebutkan dari hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah terbukti terjadi dumping atas impor produk ubin keramik yang berasal dari China.

Perilaku dumping ini menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Komite Anti Dumping Indonesia juga menemukan ada hubungan antara dumping produk China dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

"Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Anti Dumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian," tulis pasal I aturan tersebut, dikutip Rabu (16/10/2024).

Bea masuk anti dumping diberikan untuk impor produk ubin keramik yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92, yang berasal dari China.

Sri Mulyani dalam beleidnya menetapkan bea masuk anti dumping yang akan dikenakan merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

Sementara itu, dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk anti dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Pada pasal 6 dan 7 beleid tersebut disebut Peraturan Menteri ini akan berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. Sementara itu, substansi yang ada di dalamnya akan berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Setidaknya ada 31 perusahaan dan 1 ketentuan perusahaan lainnya yang diwajibkan membayar bea masuk anti dumping untuk impor produk keramiknya dengan tarif yang berbeda-beda. Berikut ini daftarnya:

1. Foshan Sunny Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm (meter per segi)
2. Guangdong Haosen Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm
3. Guangdong Leader Marble Ceramics Co.,Ltd sebesar Rp 14.324 per sqm
4. Guangxi Chunyi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.333 per sqm
5. Zhaoqing Chunyi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 14.333 per sqm
6. Qingyuan Ouya Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm
7. Zhaoqing Jin'ouya Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm
8. Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm
9. Guangdong Romantic Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 34.305 per sqm
10 Pingxiang Dacheng Ceramic Technology Co., Ltd sebesar Rp 35.189 per sqm
11. Zhaoqing Guoshi Corporation Mingjia Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 22.366 per sqm
12. Enping Xianying Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 15.259 per sqm
13. Zhaoqing Aomilong Building Materials Co., Ltd sebesar Rp 17.082 per sqm
14. Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 36.616 per sqm
15. Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 90.384 per sqm
16. Guangdong Gani (Group) Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 90.384 per sqm
17. Guangdong Jiabin Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 36.577 per sqm
18. Zhao Qing City, Gao Yao District Jinshajiang Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 13.446 per sqm
19. Zhaoqing Zhenpeng Ceramic Co., Ltd sebesar Rp 15.268 per sqm
20. Guangdong Yonghang New Material Industry Co., Ltd sebesar Rp 37.340per sqm
21. Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm
22. Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm
23. Weder International Development Co., Ltd sebesar Rp 37.364 per sqm
24. Qingyuan Qiangbiao Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 32.486 per sqm
25. Zhaoqing Langfeng Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 37.349 per sqm
26. Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd sebesar Rp 47.740 per sqm
27. Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd sebesar Rp 22.409 per sqm
28. Newpearl (Guangdong) New Materials Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm
29. Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co.,Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm
30. Foshan Sanshui Newpearl Building Ceramics Industrial Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm
31. Foshan Newpearl Trade Co., Ltd sebesar Rp 37.409 per sqm
32. Perusahaan Lainnya sebesar Rp 94.544

Simak: Video: Banjir Produk Impor China, Jokowi Minta Pasar Domestik Dilindungi

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) menyampaikan sejumlah lokasi pengembangan industri prioritas dalam lima tahun ke depan atau di era pemerintahan Prabowo Subianto. Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti melihat Indonesia perlu memprioritaskan sektor-sektor apa saja yang perlu dikembangkan. Langkah ini sebagai jalan untuk membuat Indonesia menjadi negara industri sehingga dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pada saat itu, mari kita lakukan kebijakan yang lebih terfokus, selecting priorities. Untuk, kita bisa tahu dan menghasilkan intervensi-intervensi pemerintah itu jadi lebih targeted," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Selain hilirisasi, ada beberapa industri yang akan dikembangkan dalam lima tahun ke depan, yakni jasa industri, industri padat karya, industri dasar, dan industri padat teknologi inovasi.

Amalia menjelaskan untuk menjadi negara yang berhasil melakukan industriliasiasi, perlu mendorong dua sektor industri dasar, yakni industri kimia dan industri logam. Menurutnya, kedua industri inilah yang menjadi pondasi untuk menciptakan struktur industri yang kokoh.

"Berikutnya adalah industri padat karya. Ini nggak boleh kita tinggalkan, karena makanan minuman kita punya pasar yang besar, dan juga sekarang share dari industri makanan minuman cukup besar. Tekstil dan produk tekstil, kita lebih ke arah yang lebih sustainable. Jadi, dan supaya agak lebih beradaptasi dengan permintaan global," jelasnya.

Sementara, untuk industri teknologi ada tiga hal yang perlu didorong, yakni sektor dirgantara, semi konduktor, dan mesin perlengkapan.

"Ini lokasi pengembangan industri prioritas di dalam rancangan awal RPJPN 2025-2029. Karena kita juga harus tahu di mana itu bisa dikembangkan. Kita ingin menciptakan domestic chain yang ada di dalam negeri kita. Bukan lagi hanya global climate. Indonesia negara pulau-pulau begini harus menjadi ekonomi yang ter-integrasi bukan yang ter-dis-integrasi," imbuh dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan ada beberapa koridor ekonomi yang tersebar di wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Misalnya, di Koridor Ekonomi Papua yang berbasis industri kimia dasar dan agro dengan produk tembaga.

Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara difokuskan untuk pintu gerbang kawasan ekonomi kreatif Nusantara. Di Pulau Sulawesi akan berbasis sumber daya alam dengan produk yang difokuskan kelapa, kakao, rumput laut, dan nikel.

Sementara untuk di Pulau Kalimantan akan menjadi Superhub Ekonomi Nusantara dengan industri sawit, bauksit, nikel, hingga teknologi berbasis inovasi. Kemudian di Pulau Jawa akan menjadi industri jasa bernilai tinggi dan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Sementara di Pulau Sumatera difokuskan industri berbasis sumber daya alam dan ekonomi biru dengan industri logam dasar, karet, industri barang konsumen, kelapa hingga kimia dasar.

"Ekonomi yang ada wilayah Kalimantan Sumatera dan Jawa ini harus ada konektif atau keterikatan ekonomi satu sama lain sehingga kita bisa menciptakan domestic value chain. Makanya kalau kita bisa mencari menjadikan domestic value chain, itu yang diharapkan di dalam RPJPN adalah bangsa Indonesia akan punya kekuatan ekonomi yang baik, yang besar. Nanti cita-cita kita ke depan, 20 tahun ke depan, kita bisa menjadi ekonomi powerhouse dari kekuatan bangsa domestik dan keterkaitan ekonomi antar wilayah kita dengan karakteristik dan keunikan masing-masing yang punya potensi yang berbeda-beda," imbuhnya.

Simak Video: Memanfaatkan AI Generatif untuk Industri Periklanan dan Bisnis

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

Simak Video Mendag Beri Penghargaan ke 610 Pasar Tertib Ukur & Ber-SNI

[Gambas:Video 20detik]

Petani tembakau tegas menolak pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) serta Pengaturan Produk Tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Petani kompak meminta pemerintah membatalkan dan meninjau ulang dua kebijakan yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani tembakau, karena aturan itu dianggap akan berdampak buruk bagi pendapatan dan lapangan kerja ribuan petani tembakau.

"Kami petani tembakau se-Jawa Timur sedang memperjuangkan sawah ladang kami. Sudah sejak turun-temurun kami mengandalkan tembakau sebagai sumber penghidupan. Kami, tegas menolak aturan-aturan pertembakauan di PP Kesehatan dan RPMK, termasuk pemaksaan standardisasi kemasan rokok polos tanpa merek. Kurang lebih 370 ribu petani tembakau di Jawa Timur akan jadi korban," ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jawa Timur Bondowoso, Yazid dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/10/2024).

Di Bondowoso saat ini terdapat lebih dari 5.000 petani tembakau. Hasil produktivitas petani Bondowoso juga telah diserap oleh 15 industri kecil dan menengah.

Jika peraturan-peraturan pengetatan rokok ini dilakukan, maka dampaknya akan merugikan serapan dari tembakau itu sendiri. Ia mencontohkan seperti memaksakan penerapan kemasan rokok polos, yang dinilai akan rugi karena menurunkan penjualan produk tersebut.

"Kami tidak tahu siapa atau sektor industri mana yang akan menyerap hasil tembakau kami? Identitas tidak jelas. Padahal ada ratusan hektare tanaman tembakau di sini yang menghidupi masyarakat," katanya.

Senada, Ketua DPC APTI Blitar Sunyoto menyebutkan tahun ini hasil panen tembakau melimpah dan kualitasnya yang lebih baik, serta didukung dengan nilai jual yang tinggi di pasar. Ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan dan membaik ke depannya.

"Kalau pemerintah tidak meninjau ulang PP Kesehatan dan buru-buru merampungkan RPMK-nya, maka, tembakau yang selama ini telah menjadi berkah bagi para petani, pelan-pelan akan musnah. Bagaimana kami bisa bertahan, jika aturan di pusat justru mau membunuh industri yang menyerap hasil pertanian kami?" tegasnya.

Apalagi, tahun ini, petani tembakau di Blitar sedang giat-giatnya menanam tembakau. Luasan lahan tembakau di Blitar mencapai 6.152 hektare (ha).

Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Dydik Rudy Prasetya tak memungkiri bahwa tembakau banyak ditekan dengan berbagi regulasi. Meski, demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan keberlangsungan petani dan membela kepentingan masyarakat.

"Kami melihat aturan yang ada saat ini memang lebih banyak pembatasannya. Disbun Jatim akan menjembatani antara petani tembakau dan pemerintah. Kami akan membela petani karena ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat," ujarnya.

"Disbun Jatim berusaha mendorong petani dalam meningkatkan kualitas tembakau, bagaimana menanam sesuai jadwal tanam yang tepat. Harapan kami petani lebih baik dan solid dalam mengembangkan tembakau di Jatim," tambah Dydik.

Jawa Timur merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar nasional. Jawa Timur berkontribusi sebesar 51,16% dari total produksi secara nasional sebesar 265.701 ton. Di Jawa Timur, industri pengolahan tembakau menghasilkan cukai sebesar Rp. 104,56 triliun ini atau setara 63,42% dari total penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional. Menurut catatan Dirjen Bea Cukai, di Jawa Timur terdapat 425 perusahaan pengolahan tembakau yang mempekerjakan lebih dari 80.000 tenaga kerja.

Untuk itu petani menolak keras aturan pengetatan produk rokok karena akan merugikan pendapatan dan lapangan kerja petani hingga masyarakat. Petani pun melayangkan sebuah petisi yang beriai sikap petani tembakau.

Pertama, menolak tegas pengaturan terkait pasal-pasal pengamanan zat adiktif dalam PP Kesehatan dan pengaturan produk tembakau di Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena merugikan dan mematikan mata pencaharian petani di sentra tembakau nasional.

Kedua, menolak tegas rencana penerapan standardisasi kemasan rokok polos tanpa merek oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini mempertimbangkan penerapan kemasan polos sangat merugikan para petani tembakau karena harga tembakau akan semakin tidak stabil, yang ujungnya berdampak pada minimnya serapan produksi petani.

Ketiga, meminta Presiden terpilih untuk menghentikan Kementerian Kesehatan melakukan pembahasan aturan-aturan pertembakauan serta wajib melibatkan unsur petani sebagai elemen hulu yang terdampak.

Keempat segala peraturan yang ditujukan di sisi hilir ekosistem tembakau juga memukul petani di sisi hulu, untuk itu setiap penyusunan harus mengakomodir masukan dan unsur petani di setiap sentra pertembakauan di Indonesia.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) menyampaikan selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ekspor alas kaki Indonesia meningkat 64,5%. Namun menurut Ketua Umum APRISINDO Eddy Widjanarko menilai seharusnya ekspor alas kaki bisa tumbuh dua kali lipat.

"Meskipun seharusnya selama satu dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat," ujar Eddy Widjanarko dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Pihaknya menilai hal itu karena pada 2022 ekspor industri alas kali RI sempat tembus US$ 7,7 miliar atau tumbuh 88% dibandingkan tahun 2014, awal Jokowi menjabat.

Meski begitu, dia menyebut pada pertengahan tahun 2022, terjadi penurunan global demand akibat adanya perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina. Apabila hal tersebut tidak terjadi, dia yakin seharusnya ekspor Indonesia sudah bisa tumbuh dua kali lipat.

Pihaknya pun memperkirakan tahun 2024 ekspor alas kaki akan mencapai US$ 6,7 miliar atau tumbuh 5% dibandingkan tahun 2023.

"Pertumbuhan pesat ekspor alas kaki selama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakannya yang berani," terangnya.

Menurutnya, Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pembangunan Infrastruktur secara massif, khususnya jalur tol Trans Jawa menjadi langkah awal yang mampu menahan laju relokasi industri padat karya keluar dari Indonesia.

Beleid tersebut setidaknya berhasil memberikan jaminan keterukuran kenaikan upah minimum karena telah ditetapkan dalam sebuah formula perhitungan. Selain itu, pembangunan tol Trans Jawa telah mampu memangkas waktu tempuh antar daerah di Jawa sehingga membuka peluang pilihan daerah baru di Jawa Barat dan Jawa Tengah bahkan hingga ke Jawa Timur sebagai tujuan investasi untuk industri padat karya.

Di sisi lain, sejumlah Kementerian kemudian menerbitkan sejumlah regulasi pendukungnya. Di mana kemudian Kementerian Perindustrian menerbitkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKl). Dengan begitu, industri orientasi ekspor tetap dapat menjaga komitmen terhadap kebutuhan demand dunia. Bahkan dapat merebut order dari negara-negara produsen alas kaki yang melakukan lockdown ketat.

Meskipun struktur industri alas kaki saat ini berada on the right track dan tengah dalam proses pertumbuhan, Eddy menyebut masih ada sejumlah kendala masih menjadi tantangan bagi kemajuan investasi industri alas kaki Indonesia.

"Access to market ke pasar utama di Uni Eropa, ekspor Indonesia masih terbebani bea masuk yang tidak kompetitif. Pasalnya negara pesaing Indonesia yaitu Vietnam telah memiliki Free Trade Agreement dengan Uni Eropa. Sehingga ekspor mereka bisa mendapatkan bebas tarif bea masuk," ujar dia.

Selain itu, bahan baku yang kompetitif masih menjadi penghambat dalam peningkatan ekspor alas kaki Indonesia. Namun demikian, dukungan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor dalam bentuk Kawasan Berikat telah mampu untuk memudahkan aksesibilitas terhadap impor bahan baku yang kompetitif untuk industri.

Sayangnya, tidak semua industri dapat mengakses fasilitas Kawasan Berikat. Sehingga industri dalam negeri, khususnya yang merupakan Perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sulit bersaing untuk pasar ekspor dan domestik. Selain itu, permasalahan klasik birokratisasi perizinan usaha juga masih akan menjadi hambatan investasi masuk.

"Kepastian dalam mendapatkan layanan perizinan mulai dari kepastian dapat izin, kepastian waktu, kepastian jumlah untuk izin yang berbentuk kuota dan besarnya biaya mendapatkan izin masih menjadi kendala. Misalnya hingga saat ini untuk mendapatkan izin lingkungan masih perlu waktu lama bahkan bisa mencapai hingga dua tahun dan dengan biaya yang sangat mahal," urainya.

PT Aneka Tambang Tbk bersama perusahaan asal China dan Korea Selatan akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Nilai investasinya sekitar Rp 80 triliun.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pembicaraan dengan perusahaan Korea dan China sedang berjalan.

"Kita dorong untuk (pabrik) EV battery-nya. Kita sudah ada pembicaraan dengan dua malah ya pada saat ini sudah final stage tapi mungkin saya tidak sampaikan dulu tapi ini adalah perusahaan Korea dan China," kata Rosan, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Rosan mengatakan, dalam waktu 1-2 bulan ini pemerintah akan merampungkan kesepakatan engan dua perusahaan tersebut. Dengan demikian, impelemntasi kebijakan bisa segera diterapkan.

Namun, Rosan belum bisa mengungkap identitas investor tersebut.

"Investasinya itu hampir Rp 80 triliun, kurang lebih ya US$ 5,5 miliar. Jadi itu juga investasi yang sangat signifikan dan justru ada dua ya. Itu kerja sama dengan BUMN kita, kerja sama dengan PT Aneka Tambang sehingga insyaAllah ini bisa selesai," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengungkapkan potensi investasi besar bisa masuk ke Indonesia untuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel. Nilai investasinya diperkirakan US$ 20 miliar- US$ 25 miliar atau setara Rp 312 triliun-Rp 390 triliun (kurs Rp 15.600).

Seto mengatakan, nilai investasi tersebut merupakan potensi yang bisa didapatkan RI dalam 5 tahun ke depan. Adapun investasi ini ditanamkan dari konsorsium perusahaan yang melibatkan banyak negara seperti China hingga Eropa.

"Tapi untuk nikel buat battery, ini room-nya masih ada. Kita lihat mungkin masih ada sekitar, estimasi kami sekitar US$ 20-25 miliar lagi investasi yang bisa masuk untuk sektor battery ini dalam 5 tahun ke depan," terang Seto dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terhadap Industri Hasil Tembakau dinilai bisa mematikan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS mengatakan saat ini ada 143 ribu anggota FSP RTMM-SPSI yang menggantungkan nasibnya pada sektor IHT sebagai tenaga kerja pabrikan.

"Kebijakan ini secara terang-terangan akan mematikan industri hasil tembakau nasional. Ada kurang lebih 226 ribu tenaga kerja anggota organisasi dari industri terkait yang akan terkena dampak dari regulasi tersebut," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (15/10/2024).

Dirinya menyesalkan karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak pernah melibatkan RTMM-SPSI dalam pembahasan pasal tembakau RPP Kesehatan. "Padahal, produk tembakau adalah produk legal yang diakui negara. Dan sektor IHT juga telah menjadi sumber pendapatan besar bagi negara dan menyerap jutaan tenaga kerja," ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan. Menurutnya, banyaknya larangan terhadap produk tembakau dalam RPP Kesehatan dinilai telah mengkhianati amanah UU Kesehatan yang sama sekali tidak melarang produk tembakau.

Sudarto menilai menilai aturan produk yang telah berlaku saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) sudah komprehensif mengatur pengendalian produk tembakau.

"Aturan tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperkuat implementasinya, bukan diganti tanpa ada evaluasi secara komprehensif," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Dirinya menilai kebijakan terkait industri rokok sehubungan dengan aturan-aturan yang tertera pada PP 28/2024 dan RPMK, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan pembatasan iklan luar ruang, berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Menurutnya, jika aturan ini dilaksanakan maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5% dari PDB. Selain itu, dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7% dari total penerimaan perpajakan nasional.

"Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dan produk turunannya atau 1,6% dari total penduduk bekerja," katanya.

Dijelaskan Tauhid, kebijakan PP 28/2024 serta RPMK perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT), bukan hanya pelaku usaha, namun juga kementerian dan lembaga yang terlibat.

Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ekosistem IHT yang kompleks dan berbeda dari negara lain yang telah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana negara-negara tersebut bukan merupakan negara penghasil tembakau maupun produk hasil tembakau serta memiliki kontribusi pajak rokok yang relatif rendah.

Tauhid mengungkapkan bahwa pihaknya (INDEF) memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan revisi PP 28/2024 dan membatalkan RPMK terutama pada pasal-pasal yang berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan dan perekonomian negara.

Selain itu, INDEF juga mendorong terjadinya dialog antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkepentingan dengan IHT, seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.

"Jika kebijakan dan regulasi tersebut tetap diberlakukan, pemerintah diharapkan dapat mencari sumber alternatif penerimaan negara yang hilang serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang terdampak," katanya.

Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Swiss untuk mencetak tenaga kerja industri yang siap kerja dan kompetitif. Diharapkan melalui Kerjasama tersebut RI bisa memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten demi meningkatkan produktivitas dan inovasi sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, Indonesia saat ini membutuhkan SDM industri yang kompeten di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Melalui program-program pengembangan keterampilan yang berbasis vokasi diharapkan dapat mencetak tenaga kerja industri yang siap kerja dan kompetitif.

"Tentunya kita membutuhkan SDM industri yang unggul, kompeten, dan yang bisa menjawab seluruh masalah dan tantangan ke depan. Ini yang perlu disiapkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya Senin (14/10/2024).

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam memprioritaskan pengembangan SDM industri melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi, Swisscontact Indonesia dan Swiss Indonesia Chamber of Commerce (SwissCham) turut hadir pada kegiatan Industrial Educational Training and Expo (IDUTEX) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian RI di Jakarta pada 7-9 Oktober 2024.

"Kami mengapresiasi dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Swiss, semoga program ini dapat terus terlaksana dengan baik," ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan. Berkat kolaborasi antara BPSDMI dengan Pemerintah Swiss, sejumlah politeknik di lingkungan Kemenperin telah menerapkan konsep pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda.

"Dengan sistem tersebut, mahasiswa dapat mengikuti pemagangan terstruktur di perusahaan sebagai bagian dari pendidikan mereka, dengan dukungan dari pelatih tempat kerja yang tersertifikasi berdasarkan sistem Ausbilder-Eignungsverordnung yang digunakan di Swiss," papar Masrokhan.

Komitmen Pemerintah Swiss untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pengembangan keterampilan SDM, telah dimulai sejak tahun 1970-an. Ini ditandai dengan berdirinya politeknik pertama di Indonesia, Politeknik Mekanik Swiss atau yang kini dikenal sebagai Politeknik Manufaktur Bandung.

Saat ini, kerja sama kedua pihak direalisasikan melalui program Swiss Skills for Competitiveness (SS4C), yang diimplementasikan oleh Swisscontact Indonesia dengan dukungan hibah dari Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

"Program pengembangan keterampilan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi berperan penting dalam menghadirkan tenaga kerja yang kompetitif dan sesuai kebutuhan industri masa kini," ungkap Deputy Program Manager SS4C, Kiky Hendarin.

Menurutnya, Pemerintah Swiss melalui Swisscontact telah membangun kemitraan yang berkelanjutan di Indonesia selama 50 tahun lebih. "Kami berkomitmen untuk terus mendukung langkah Pemerintah Indonesia untuk membangun sumber daya manusia agar lebih kompetitif demi meraih visi Indonesia Emas 2045," tutur Kiky.

Diakuinya, upaya meningkatkan keterampilan SDM tidak lepas dari peran sektor swasta sebagai penyedia lapangan kerja. Oleh karenanya, program SS4C, yang merupakan pengembangan program Skills for Competitiveness (S4C), telah diimplementasikan pada 2018-2023. "Ini wujud nyata kolaborasi dengan SwissCham Indonesia untuk menghubungkan politeknik di bawah naungan Kemenperin dengan perusahaan-perusahaan anggota SwissCham Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, melalui kerja sama tersebut, politeknik dan perusahaan dapat mengembangkan kurikulum pemagangan terstruktur, yang memungkinkan mahasiswa untuk magang di bawah bimbingan pelatih tempat kerja (PTK). Perusahaan juga diuntungkan dengan adanya pegawai yang telah terlatih sebagai PTK, karena mereka dapat memberikan pelatihan tak hanya pada peserta magang tetapi juga sesama pegawai perusahaan secara internal.

"Kolaborasi yang terjalin dengan Kemenperin, membawa dampak positif terhadap politeknik-politeknik binaannya. SwissCham Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat dan mengembangkan kemitraan dan kolaborasi antara politeknik dengan industri," ujar Sarah Suhartono, Executive Director SwissCham Indonesia.

Para pengusaha produk rokok tembakau memiliki potensi untuk mendukung pariwisata, seperti di Pulau Bali. Apalagi, produk tembakau alternatif dianggap bisa menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran udara yang salah satunya bersumber dari asap rokok.

Ketua Asosiasi Vaporiser Bali (AVB) I Gede Agus Mahartika menambahkan, pihaknya berharap pelaku industri pariwisata bisa memisahkan antara ruangan untuk perokok dengan pengguna rokok elektronik. Alasannya, profil risiko antara rokok dan rokok elektronik sangat berbeda.

"Kalau di area hotel, ada smoking dan non-smoking. Semoga ke depan ada tambahan untuk pengguna rokok elektronik agar tidak ada diskriminasi lagi. Kita butuh nikotin, tapi bukan lainnya. Yang kita cari solusi terbaik, bagaimana nikotin dihantarkan ke tubuh tanpa merugikan orang lain," kata Agus, di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Bali Anak Agung Istri Vera Lakshmi Dewi mengatakan, pihaknya sangat fokus terhadap pariwisata berkelanjutan. Dengan potensi risiko kesehatan yang lebih rendah, produk tembakau alternatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran udara yang salah satunya bersumber dari asap rokok.

"Produk alternatif ini lumayan membantu untuk pariwisata karena memiliki potensi risiko yang lebih rendah. Pada Pergub 28/2020, sangat mengutamakan pariwisata yang ramah lingkungan, nyaman, dan mengutamakan kesehatan. Kami melihat produk alternatif ini akan mengurangi bahaya dari asap rokok untuk lingkungan," kata Vera.

Vera meneruskan, Bali sangat mengedepankan pariwisata budaya yang dipengaruhi beberapa aspek, termasuk lingkungan. Hampir semua destinasi wisata di Bali sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Oleh sebab itu, lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat menjadi sangat penting untuk menarik wisatawan.

"Dengan adanya produk alternatif ini, tentunya akan membuat wisatawan, terutama wisatawan asing, yang peduli terhadap asap rokok, menjadi lebih aman dan nyaman. Di sini mereka mereka mendapatkan ruangan yang bebas asap rokok, sedangkan untuk pengguna vape diusahakan untuk disiapkan tempatnya," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Ekonomi Bali tumbuh 5,98% pada kuartal I 2024 dengan kontributor utama merupakan sektor akomodasi, dan pariwisata yang menyumbang 20,64% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Direktur Eksekutif BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Ida Bagus Purwa Sidemen menyatakan, dalam rangka mendukung industri pariwisata yang berkelanjutan, pihaknya telah menyediakan fasilitas yang memperhatikan lingkungan sekaligus bisa memberikan kenyamanan bagi tamu, seperti ruangan khusus bagi perokok.

"Tidak ada hotel yang melarang orang merokok. Mereka telah disediakan tempat untuk merokok. Adanya ruangan khusus merokok tersebut untuk menjaga kenyamanan dan memberikan kepuasan pelayanan bagi tamu," katanya.