Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, Kamis (10/10/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Simak Video: Gaprindo Singgung Kenaikan Peredaran Rokok Ilegal di RI

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan industri sawit Indonesia masih mendapat banyak tekanan, khususnya dari negara asing. Contohnya terkait penetapan harga CPO hingga negatif campaign.

Padahal menurutnya sawit merupakan merupakan satu-satunya komoditas asal Indonesia yang berhasil menguasai pasar global. Selain itu komoditas ini juga berhasil memberikan sumbangan terhadap devisa negara hingga Rp 161 triliun hingga pertengahan tahun ini.

"Kita bisa lihat bahwa dari sawit lah misalnya untuk produk perkebunannya di Indonesia, kita bisa saving devisa sekitar dari Rp 35 triliun, bisa saving deficit sebesar sekitar Rp 161 triliun. Ini satu yang luar biasa," kata Saleh dalam acara peluncuran bukunya yang berjudul 'Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap' di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Berkat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian negara, Saleh berpendapat sawit merupakan salah satu sektor industri yang dapat membantu Indonesia terbebas dari middle income trap alias naik kelas jadi negara maju.

"Salah satu untuk mencegah (Indonesia terjebak) middle income trap adalah dengan melakukan hilirisasi (sawit). Dari situ tentu kami sangat begitu yakin di kemudian hari (jadi negara maju)" terangnya.

Senada dengan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri merupakan salah satu pilar bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju dan terbebas dari middle income trap. Kemajuan di sektor industri ini dapat dilakukan melalui program hilirisasi yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ke belakang.

"Dalam konteks upaya kita untuk melepaskan Indonesia dari middle income trap maka hilirisasi menjadi sangat penting dan relevan, khususnya di khususnya di sektor kelapa sawit, karena sektor kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan utama kita, atau strength dari industri nasional," kata Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan komoditas kelapa sawit sendiri merupakan salah satu bukti nyata dari kesuksesan program hilirisasi industri. Hal ini terlihat dari jumlah perkembangan produk hilir kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir yang meningkat signifikan.

Di mana menurutnya sebelum hilirisasi industri, kelapa sawit hanya menghasilkan 45 jenis produk, kini menjadi lebih dari 200 jenis produk hilir kelapa sawit. Ini belum termasuk produk turunan sawit yang bisa diimplementasikan menjadi bahan bakar nabati (BBN) biofuel dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia, dan akan ditingkatkan menjadi B40.

"Perkembangan jumlah jenis produk turunan yang dapat dihasilkan oleh industri kelapa sawit dalam negeri meningkat dari 48 jenis di tahun 2011 menjadi lebih dari 193 jenis di tahun 2023. Bahkan terakhir terdapat 200 jenis," kata Agus.

"Belum lagi bicara terkait upaya mengimplementasikan biofuel, hal tersebut tentunya meningkatkan kompleksitas produk nasional secara signifikan," tambahnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya pada 2023 kemarin mencapai sekitar Rp 450 triliun atau 11,6% dari total ekspor non migas. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada 2024 ini sehingga bukan hal yang tidak mungkin sektor ini dapat membantu Indonesia lepas dari middle income trap.

"Artinya, nilai ekonomi sektor sawit pada Triwulan II-2024 mencapai Rp 193 Triliun. Pada akhir tahun 2024 nanti, magnitude ekonomi basis kelapa sawit diperkirakan mencapai Rp 775 triliun per tahun," jelas Agus lagi.

Hilirisasi industri sawit tercatat berhasil memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia hingga ratusan triliunan rupiah. Namun sayang, industri yang satu ini masih mendapatkan banyak tekanan, khususnya dari negara luar.

Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan industri sawit Indonesia hingga pertengahan 2024 memberikan kontribusi pada devisa negara hingga Rp 161 triliun. Industri ini tercatat mampu menyerap tenaga kerja hingga 17-20 juta orang.

"Kita bisa lihat bahwa dari sawit lah misalnya untuk produk perkebunannya di Indonesia, kita bisa saving devisa sekitar dari Rp 35 triliun, bisa saving defisit sekitar Rp 161 triliun. Ini satu yang luar biasa," kata Saleh dalam acara peluncuran bukunya yang berjudul 'Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap' di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Di samping itu juga kita bisa pengurangan emisi gas rumah rakyat sebesar kira-kira sekitar 35 juta ton dan menampung tenaga kerja sampai kira-kira resminya, termasuk yang langsung maupun tidak langsung ada sekitar hampir ada yang bilang 17 juta, 18 juta, ada yang bilang 20 juta tenaga kerja yang terlibat," sambungnya.

Lebih lanjut, pria yang menjabat di Kementerian Perindustrian RI 2014-2016 ini mengatakan sawit merupakan satu-satunya komoditas asal Indonesia yang berhasil menguasai pasar global. Namun hingga kini harga produk hasil sawit RI malah masih ditentukan oleh negara lain.

"Sawit ini merupakan produk perdagangan kita, di mana ekspor bisa mencapai US$ 33 (Bea Cukai Keluar CPO/MT) dan juga merupakan produk yang menguasai pasar dunia. Tidak ada satupun produk Indonesia, hanya ada satu yaitu produk-produk sawit yang menguasai pasar dunia," ucap Saleh.

"Namun sangat disayangkan, (Indonesia) menguasai pasar dunia tapi harganya justru dikendalikan oleh orang lain, yaitu di pusat Malaysia maupun di pusat negara lain. Ini kan sesuatu yang sangat aneh, kita yang menguasai produk tapi harga ditentukan oleh orang lain," terangnya lagi.

Belum lagi, menurutnya produk sawit Indonesia juga mendapat opini negatif dari negara asing, khususnya di Eropa yang membuat seakan-akan hasil bumi Nusantara ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Padahal banyak negara di Benua Biru itu masih mengekspor produk-produk olahan sawit.

"Seperti Belanda yang selama ini kadang, sering negatif campaign terhadap produk-produk sawit, tetapi kenyataannya dia justru mengekspor produk olahan sawit sebesar 1 juta ton. Nah produknya dari mana? Ya dulu dari Indonesia," terangnya.

Berangkat dari permasalahan ini, Saleh kemudian melakukan penelitian lebih jauh terkait industri kelapa sawit Indonesia saat ini beserta tantangan-tantangan yang dihadapinya. Hasil penelitiannya ini kemudian ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul 'Hilirisasi Sawit, Cegah Middle Income Trap'.

Ia berharap melalui peluncuran buku ini, banyak pihak dapat memahami betul kondisi industri sawit dalam negeri saat ini. Sehingga ke depan sektor agri bisnis satu ini dapat lebih berkembang dan turut mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap alias menjadi negara maju.

"Berangkat dari situ akhirnya saya memang waktu itu mau memperdalam untuk penelitiannya agar kita betul-betul produk ini selain kita menguasai produknya, kita juga harus menentukan harganya dan tentu dengan berbagai cara," kata Saleh.

"Ini kita bikin buku tapi jangan hanya di hilirnya saja tetapi kita tarik ke hulunya juga, ke tanamannya. Sehingga orang mengetahui tentang sawit itu secara keseluruhan," terangnya lagi.

Simak: Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Standarisasi kemasan polos, pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah, hingga pembatasan iklan produk tembakau dinilai mengancam roda perekonomian negara. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang menyumbang hingga Rp 213 triliun dari cukai hasil tembakau (CHT).

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Lalu ada wacana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp 213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp 213 triliun?" ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, dikutip Rabu (9/10/2024).

Hasil penelitian INDEF menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp 308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB. Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja. Untuk itu, ia mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

"Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp 96 triliun. Pelengkapan pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan," kata Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja. Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang berfokus pada upaya pencarian pendapatan dan penerimaan negara untuk menyambut pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan segera dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono juga menyebutkan bahwa pemerintahan baru akan memaksimalkan pendapatan dari pajak, dan salah satu yang akan diupayakan yakni melalui penarikan pajak perusahaan multinasional.

"Sistem pajak tradisional yang selama ini diterapkan tak bisa menarik pajak dari perusahaan multinasional. Hasilnya, terjadi ketidakseimbangan antara keuntungan yang mereka hasilkan dengan di mana mereka membayar pajak. Hal ini membuat beberapa negara, terutama negara berkembang dalam kondisi yang tak diuntungkan," ujar Thomas (24/09).

Kondisi ini menggambarkan pentingnya upaya menjaga momentum dalam mempertahankan kestabilan ekonomi di masa-masa transisi pemerintahan. Pendapatan negara, baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp3.005,1 triliun pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp 1.350 triliun, sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.

Pendapatan negara baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp3.005,1 triliun pada 2025, dengan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang jatuh tempo di tahun depan mencapai Rp1.350 triliun menunjukkan sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan dari cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.

Pasal-pasal pengaturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) mendapat penolakan. Misalnya aturan soal zonasi penjualan rokok 200 meter dari tempat pendidikan dan taman bermain anak.

RPMK juga memuat ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek untuk diberlakukan. Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai aturan itu mengancam keberlangsungan mata pencaharian pedagang.

Dia pun menyerahkan permohonan perlindungan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (26/9) yang secara simbolis diterima oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Moga Simatupang yang dalam kesempatan Musyawarah Nasional tersebut hadir mewakili Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Kami menitipkan petisi permohonan perlindungan dan surat rekomendasi kepada pemerintah. Bahwa ada 10 juta anggota Aparsi yang terdiri dari 10.000 pasar tradisional, yang tentu di dalamnya menjual produk tembakau akan terimbas pelarangan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan. Selain tergerus pendapatannya, keberadaan usaha pedagang pasar juga terancam hilang,"terang Hendro, dikutip dari keterangannya, dikutip Rabu (9/10/2024).

Permohonan tersebut menyatakan tiga hal, yang pertama yaitu komitmen penuh dalam mendukung program Pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah akses pembelian produk tembakau dan rokok elektronik kepada masyarakat dengan usia di bawah 21 tahun.

Kedua, pernyataan terkait Pasal 434 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28) untuk tidak diimplementasikan karena setiap lokasi usaha memiliki karateristik yang berbeda-beda.]

Disebutkan dalam pernyataan tersebut bahwa produk tembakau dan rokok elektronik hanya boleh diletakkan di area yang dapat dijangkau oleh penjaga toko dengan tujuan agar pembelian tidak dilakukan secara swalayan oleh pelanggan, khususnya mencegah pembelian oleh kalangan di bawah umur.
"Praktik yang berlaku saat ini di mana produk diletakkan di area belakang kasir akan tetap dijalankan, sehingga pelanggan harus terlebih dahulu meminta kepada penjaga toko untuk membeli produk tembakau atau rokok elektronik," jelasnya.

Ketiga, Pasal 434 Ayat (e) (PP 28) yang melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tidak berlaku surut, sehingga semua toko atau usaha ritel yang sudah berdiri tetap dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha.

Dokumen pernyataan tersebut juga mencakup penolakan sektor ritel terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP 28 yang memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau dan rokok elektronik, karena merugikan sektor ritel nasional.

"APARSI dan asosiasi sektor ritel maupun pasar memohon perlindungan pemerintah, melalui hal ini Kemendag sebagai pembina sektor kami, agar pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 dan pembahasan aturan teknisnya yang ada di RPMK dihentikan, agar tidak celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan pedagang kecil di lapangan,"sambungnya.

Sebagai penjelasan Pasal 434, ayat 1 huruf (d) dan (e) tidak dapat diimplementasikan, pertama, terkait definisi dan ruang lingkup "satuan pendidikan" dan "tempat bermain anak" serta cara dan metode pengukuran 200-meter tidak dijelaskan secara detail dan bersifat multi-tafsir.

Kedua, terkait larangan penjualan rokok 200-meter dari tempat satuan pendidikan dan tempat bermain anak merupakan bentuk diskriminatif terhadap pedagang dan peritel yang telah berada di lokasi tersebut terlebih dahulu sebelum PP No. 28 Tahun 2024 disahkan.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat saat ini, Suhendro berharap pemerintah dapat melindungi para pelaku ekonomi kerakyatan dengan peraturan yang juga pro rakyat kecil.

Hendro menyebut selama ini produk tembakau dan rokok elektronik adalah barang legal yang berkontribusi terhadap pendapatan pedagang dan penerimaan negara. Oleh sebab itu pengaturan yang berkaitan dengan sektor perdagangan, baik PP maupun RPMK diharapkan dapat melibatkan pedagang dan kementerian pembina sektor.

"Harapan kami pedagang dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha. Kami siap berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan langkah preventif menekan angka perokok pemula dan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari regulasi yang ada seperti dampak larangan zonasi 200 meter. Kami siap berkolaborasi untuk terus menurunkan angka prevalensi perokok anak" tegasnya.

Adapun Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa angka prevalensi perokok anak sudah turun dari 9,1% pada tahun 2018 menjadi 7,4% di tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,7%.

Menanggapi permohonan perlindungan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Moga Simatupang menuturkan bahwa PP No 28 tahun 2024 yang memang dibuat dengan konsep Omnibus Law, tersebut menggabungkan semua pengaturan termasuk pengamanan zat adiktif yang di dalamnya terkait zonasi penjualan dengan radius 200 meter.

"Kami sudah menerima banyak pengaduan dari beberapa sektor bukan hanya ritel dan beberapa kementerian juga tengah membahas kondisi tersebut. Silakan disampaikan pada Kemenko Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut, karena ini kan inisiatornya Kemenkes," tandas Moga.

Simak: Melihat Kembali Aturan Baru Jokowi Soal Rokok dan Vape

[Gambas:Video 20detik]

Raksasa Teknologi Apple belum merealisasikan penuh janji investasinya di Indonesia. Dari komitmen investasi Rp 1,71 triliun di Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu baru merealisasikan investasi Rp 1,48 triliun.

Artinya ada investasi Rp 240 miliar yang belum dilaksanakan. Hal ini menyebabkan Apple tak bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16 di Tanah Air.

Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi berbasis inovasi dan membangun Apple Developer Academy untuk memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia dari komitmen dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun, jadi masih ada gap sekitar Rp 240 miliar," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam acara Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Apple lalu diharapkan tidak hanya membangun akademi di Indonesia untuk memenuhi syarat TKDN. Hal ini berdasarkan diskusinya dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo Manuhutu.

Apple diharapkan dapat mendirikan pusat penelitian dan pengembangan, sebab jika hanya membangun sekolah maka pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mampu. Hal ini, kata Agus, demi memenuhi asas keadilan bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tadi saya diminta oleh Pak Odo agar saya bicara dengan Apple jangan hanya membentuk akademi, jangan hanya membentuk sekolah karena Indonesia juga mampu untuk membentuk sekolah, tapi kita dorong Apple untuk set-up R&D di Indonesia," terang Agus Gumiwang.

Sebagai informasi, regulasi pemenuhan TKDN diatur dalam Permenperin 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Agus menyebut pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN.

Pertama melalui skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi. Apple lalu memilih opsi yang ketiga, meskipun menurut Menperin skema manufakturlah yang paling ideal. Jika Apple memilih skema manufaktur maka raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu harus membuat produknya di Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan bahwa memang Permenperin 29/2017 ini menurut pandangan saya ini masih ringan terhadap beberapa perusahaan. Dan saya harapkan nanti siapapun nanti akan menjadi Menteri Perindustrian, Permenperin 29/2017 ini harus segera kita revisi," tutupnya.

Simak Video: Sinyal Bos Apple Investasi di RI: Kami Percaya Pada Negara Ini

[Gambas:Video 20detik]

Produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD, menargetkan dapat menjual 50.000 kendaraan listrik (EV) di Meksiko tahun ini. Sementara tahun depan ditargetkan dapat menjual 100.000 unit mobil listrik di Meksiko.

Dikutip dari Reuters, Kamis (9/10/2024) Eksekutif BYD Jorge Vallejo mengatakan, target tersebut seiring dengan BYD yang akan membangun pabrik pertamanya di Meksiko pada akhir tahun ini.

Berbicara di sebuah forum di pusat industri Meksiko, Monterrey, Vallejo mengatakan pabrik tersebut akan memproduksi 150.000 kendaraan pada tahap pertama dan 150.000 lagi pada tahap kedua.

BYD sendiri juga tengah mengupayakan perpanjangan keringanan tarif untuk impor EV di Meksiko.

BYD didirikan pada bulan Februari 1995, dan setelah lebih dari 20 tahun pertumbuhan yang pesat, perusahaan ini telah mendirikan lebih dari 30 kawasan industri di seluruh dunia dan telah memainkan peran penting dalam industri yang terkait dengan elektronik, mobil, energi baru, dan angkutan kereta api.

Dari pembangkitan dan penyimpanan energi hingga aplikasinya, BYD juga berdedikasi untuk menyediakan solusi energi tanpa emisi. BYD terdaftar di Bursa Efek Hong Kong dan Shenzhen, dengan pendapatan dan kapitalisasi pasar masing-masing melebihi RMB 100 miliar.

Simak Video: Tes Lengkap BYD M6 Superior: Layak jadi Mobil Listrik Sejuta Umat

[Gambas:Video 20detik]

Produk terbaru milik Apple iPhone 16 belum bisa dijual resmi di Indonesia. Apple terganjal regulasi pemenuhan TKDN 40% atau Tingkat Komponen Dalam Negeri yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Regulasinya tercantum dalam Permenperin 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Agus menyebut pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN.

Pertama melalui skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi. Apple lalu memilih opsi yang ketiga, meskipun menurut Menperin skema manufakturlah yang paling ideal.

"Perusahaan bisa menggunakan tiga skema bisa memilih tiga skema. Yang pertama yaitu skema manufaktur, yaitu pembuatan produk dalam negeri. Ini sebetulnya yang paling ideal untuk kita. yang kedua skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Yang ketiga skema inovasi di dalam negeri. dari tiga skema ini Apple memilih skema yang ketiga yaitu inovasi," beber Agus.

Agus menyatakan, masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

"Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia dari komitmen dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun," ujar Menperin.

Artinya masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Agus menegaskan pemerintah baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

"Once mereka memegang komitmen itu kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16," tutupnya.

Simak Video: Syarat dari Pemerintah Agar Apple Bisa Jual iPhone 16 di RI

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Pemerintah berencana akan menetapkan serangkaian aturan baru untuk peredaran produk rokok di dalam negeri hingga menuai kritik dari berbagai kalangan. Setidaknya ada tiga aturan baru, antara lain kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan dalam radius 200 meter, serta pembatasan iklan rokok.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah melibatkan pengusaha dalam proses pembahasan kebijakan ini. Adapun elemen pengusaha tersebut salah satunya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Kita sebenarnya melibatkan Apindo untuk diskusi (RPP Kesehatan) ini, tinggal sekarang sedang dalam proses finalisasi dengan mereka," kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Budi Gunadi juga memastikan, suara para pengusaha telah didengar dan menjadi bahan pertimbangan. Proses penyesuaian untuk aturan turunan ini pun masih terus berjalan.

"Memang kita dengarkan kok. Karena masih proses (penyusunan RPP Kesehatan) memang," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, kalangan pengusaha sebelumnya telah menyampaikan kritik atas RPP Kesehatan tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan penjualan ritel akan tergerus cukup besar yakni antara 5% sampai 8%. Angka itu merupakan besaran penjualan rokok di ritel modern.

"Dampaknya, perdagangan rokok di ritel itu 5%, ada yang sampai 8% lebih kurang dari total penjualan. Jadi bisa dibayangkan berapa dampak ekonominya ketika pasal karet itu dipaksakan masuk ke dalam RPP Kesehatan," ujar Roy ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Pasal yang memberatkan pengusaha ritel terkait perlu ada jarak penjualan rokok dari pusat pendidikan minimal 200 meter. Roy pun meminta pemerintah memperjelas pusat pendidikan seperti apa yang dimaksud.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman menilai langkah itu terburu-buru dan akan menambah beban bagi ekosistem pertembakauan. Menurutnya juga kejar target penyusunan Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) atas PP No.28 Tahun 2024 ini akan memperlebar jurang ekonomi dan menambah tingkat pengangguran nasional.

"Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa dari Januari hingga Juni telah terjadi PHK bagi sebanyak 101.536 pekerja di seluruh Indonesia. Situasi ini menjadi sebuah ironi, mengingat ada enam juta tenaga kerja ekosistem pertembakauan yang akan terkena dampak dari keputusan Kemenkes yang buru-buru dalam implementasi PP Kesehatan yang sangat polemik ini," ujar dia dalam keterangannya Rabu (4/9/2024).

Budhyman memaparkan ada 2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, dan 600 ribu tenaga kerja sigaret kretek tangan (SKT) yang berada di sisi hulu ekosistem pertembakauan. Menurutnya jutaan petani dan pekerja itu akan terkena imbas dari PP No.28 Tahun 2024 yang eksesif dan menekan sisi hilir IHT.

"Tenaga kerja adalah sumber daya yang memegang peranan penting dalam berbagai jenis serta tingkatan dalam ekosistem pertembakauan. PP Kesehatan yang sejatinya fokus mengatur tentang sektor kesehatan ternyata turut mencakup pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif yang bukan lagi mengatur pertembakauan tapi mematikan," tegas Budhyman.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan ekonom, salah satunya adalah Prof. Chandra Fajri Ananda dari Universitas Brawijaya Malang. Ia menilai langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang lebih bagi industri tembakau untuk berkontribusi pada penerimaan cukai dan penyerapan tenaga kerja.

Chandra mengungkapkan bahwa kenaikan cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang mencapai dua digit, justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan penerimaan negara dari CHT. "Dengan pendekatan Kurva Laffer, kenaikan cukai sudah melebihi ambang batas. Dengan kata lain, jika tarif cukai terus mengalami kenaikan, maka penerimaan negara dari cukai justru mengalami penurunan," ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja di industri tembakau, termasuk pada rantai pasok dan distribusi.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini menghimbau bahwa tidak adanya kenaikan CHT pada 2025 jangan sampai diikuti oleh kenaikan tarif cukai yang drastis pada 2026. "Kenaikan tarif cukai (hasil tembakau) di masa depan tentu harus mempertimbangkan variabel-variabel lain, tidak hanya dari sisi kesehatan saja. Variabel lain tersebut antara lain daya beli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan per kapita masyarakat," tegasnya.

Chandra juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pengesahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaan keputusan pemerintah yang sudah disepakati dalam UU APBN 2025 mengenai tidak adanya kenaikan CHT. "PMK diharapkan dapat diterbitkan (segera) untuk untuk dasar pelaksanaan dan kepastian berusaha," ucapnya.

Di sisi lain, adanya rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak di industri tembakau juga menjadi sorotan Prof. Chandra. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif bagi industri rokok legal dan sektor terkait lainnya. "Kemasan (rokok polos) tanpa merek dapat mengurangi daya saing produk dan menghilangkan identitas visual," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tanpa identitas merek yang jelas, konsumen akan lebih sulit membedakan antara produk legal dan ilegal, yang dapat merugikan produsen resmi serta mengancam penerimaan negara. "Kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, yang juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelas Chandra.

Di kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, turut menanggapi upaya pemerintah untuk tidak menaikkan CHT pada 2025. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai secara eksesif itu tidak efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok.

"Karena yang terjadi adalah ketika pemerintah menaikkan cukai rokok, maka harga rokok jadi mahal. Tetapi, jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah lainnya, maka masyarakat akan melakukan downtrading, mereka membeli rokok yang lebih murah atau rokok ilegal yang dalam tanda kutip tidak bercukai," jelasnya.

Ke depannya, Piter mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kenaikan cukai yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif dapat semakin mendorong peralihan konsumsi ke rokok ilegal secara lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Simak Video: Sederet Larangan Jokowi soal Rokok

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar komoditas pertanian dan perkebunan di Indonesia ikut dihilirisasi. Dia menilai seharusnya komoditas-komoditas macam kopi, kakao, lada, hingga nilam jangan sampai diekspor dalam bentuk mentahan terus.

Nilai tambah harus dibuat di dalam negeri pada komoditas tersebut. Seharusnya, Jokowi menilai ada proses lebih lanjut untuk komoditas-komoditas tersebut baru diekspor, sehingga nilai jualnya bertambah.

"Yang berkaitan dengan pertanian, kelautan, pangan semuanya harus didorong agar nilai tambah itu terjadi. Kopi itu jangan di ekspor mentahan raw material, kakao juga jangan diekspor raw material, lada jangan diekspor raw material, nilam jangan diekspor raw material," beber Jokowi dalam BNI Investor Daily Summit 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Eks Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan Indonesia memiliki kebun kopi seluas 1,2 juta hektare, kakao 1,4 juta hektare, lada 172 ribu hektare, hingga nilam seluas 12 ribu hektare.

Menurutnya, lahan perkebunan itu harus dikembangkan, diremajakan, dan diperluas. Sejalan dengan itu, industrinya yang ada juga dikembangkan. Komoditas-komoditas tadi bisa dijadikan produk makanan, kosmetik, minuman, dan lai-lain.

Meski meminta kakao cs tidak diekspor mentah, Jokowi sendiri tak mengatakan akan melarang ekspor komoditas tersebut. Namun menurutnya perlu ada sedikit dorongan agar komoditas itu bisa berkurang ekspor dengan bentuk bahan mentahnya.

"Memang harus ada sedikit dipaksakan dan jangan dibiarkan. Dipaksa, berhenti ya berhenti, dengan segala risikonya," beber Jokowi.

Lihat juga Video 'Jokowi Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Lokal Imbas Penurunan PMI':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap bahwa Apple belum merealisasikan janji investasinya yang sebesar Rp 1,7 triliun secara penuh. Dari komitmen tersebut, nilai investasi yang belum direalisasikan adalah Rp 240 miliar.

Hal ini menyebabkan Apple tak bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16 di Indonesia. Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi berbasis inovasi dan membangun Apple Developer Academy untuk memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia dari komitmen dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun, jadi masih ada gap sekitar Rp 240 miliar," katanya dalam acara Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Apple lalu diharapkan tidak hanya membangun akademi di Indonesia untuk memenuhi syarat TKDN. Hal ini berdasarkan diskusinya dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo Manuhutu.

Apple diharapkan dapat mendirikan pusat penelitian dan pengembangan, sebab jika hanya membangun sekolah maka pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mampu. Hal ini, kata Agus, demi memenuhi asas keadilan bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tadi saya diminta oleh Pak Odo agar saya bicara dengan Apple jangan hanya membentuk akademi jangan hanya membentuk sekolah karena Indonesia juga mampu untuk membentuk sekolah, tapi kita dorong Apple untuk set-up R&D di Indonesia," bebernya.

Sebagai informasi, regulasi pemenuhan TKDN diatur dalam Permenperin 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Agus menyebut pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN.

Pertama melalui skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi. Apple lalu memilih opsi yang ketiga, meskipun menurut Menperin skema manufakturlah yang paling ideal. Jika Apple memilih skema manufaktur maka raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu harus membuat produknya di Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan bahwa memang Permenperin 29/2017 ini menurut pandangan saya ini masih ringan terhadap beberapa perusahaan. Dan saya harapkan nanti siapapun nanti akan menjadi Menteri Perindustrian, Permenperin 29/2017 ini harus segera kita revisi," tutupnya.

Simak: Analisis Pengamat soal Alasan Apple Masih Pertimbangkan Buka Pabrik di RI

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penyebab utama terjadinya deflasi atau penurunan harga barang selama lima bulan berturut-turut terjadi karena banyaknya produk impor jadi yang membanjiri pasar dalam negeri Indonesia.

"Deflasi (terjadi) karena banyak barang impor, sehingga karena kalau suplainya banyak apalagi dari impor kan pasti mempengaruhi deflasi," kata Agus saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Sebab menurutnya sebagian besar produk impor yang masuk ke Indonesia ini dibanderol dengan harga yang sangat murah. Sehingga produk hasil industri dalam negeri tidak laku atau terpaksa ikut menjual dengan harga murah meski mengalami kerugian.

"Jadi kita melihatnya karena barang-barang impornya banyak masuk ke Indonesia, dari kaca mata industri ya, tapi kalau dari kacamata sektor lainnya berbeda, tapi kalau dari kacamata industri deflasi itu didorong karena banyaknya barang impor," ucapnya.

"Karena barang yang masuk kan barang-barang murah," tegas Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan dari sudut pandang industri permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membatasi masuknya produk impor murah.

"Kalau produk impor murah dibatasi, maka pasar domestik itu harga barang-barang bisa, terutama harga produk manufaktur, bisa dinaikkan. Bisa naik, terutama harga produk manufaktur dalam negeri," kata Febri.

"Kalau harga produk manufaktur dalam negeri di pasar domestik bisa naik, itu akan meningkatkan permintaan atas produksi. Kalau produksi meningkat, maka industri akan lebih berani memberikan insentif tambahan atau menyerap tenaga kerja yang baru," tambahnya.

Menurut Febri, secara berkelanjutan kondisi perbaikan jumlah permintaan produksi ini akan membuat banyak perusahaan sektor industri menyerap tenaga kerja baru. Hal ini berlanjut membuat

"Kalau ada tenaga kerja baru yang terserap, dan kemudian ada insentif yang tambahan (untuk pekerja), maka rumah tangga akan meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya meningkat, maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan meningkat, ya," papar Febri.

"Itu akan mengurangi deflasi (komoditas lain). Harga barang-barang juga akan meningkat juga. Karena daya beli masyarakat meningkat. Salah satu penyebab deflasi kan daya beli masyarakat menurun," ucapnya lagi.

Untuk itu, Febri meminta kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Semisal aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Kami melihat akar masalah deflasi itu ada pada pasar domestik yang kebanjiran produk impor dengan harga murah. Jadi kami minta agar Kementerian/Lembaga, agar segera merealisasikan kebijakan pembatasan produk impor jadi. Produk impor jadi, sekali lagi produk impor jadi," terangnya.

"Supaya harga-harga produk impor jadi seperti tekstil, pakaian jadi, apalagi itu ubin keramik, itu bisa naik. Sekarang kan banyak produk impor itu yang murah harganya kan, dan itu juga menurut kami bisa memicu deflasi," tambah Febri.

Kemudian Kemenperin juga meminta agar Kementerian/Lembaga terkait juga merevisi aturan impor, seperti dalam Permendag 8 Tahun 2024; kemudian pengalihan pelabuhan masuk untuk komoditas produk jadi, dan penurunan bunga kredit untuk industri dalam negeri.

"Ya kan solusinya kalau terhadap banjir impor itu, kami merekomendasikan direvisi Permendag 8 2024, diatur dan dialihkan pelabuhan masuk untuk tujuh komoditas barang jadi itu ke pelabuhan di Sorong, di Bitung. Terus juga kredit produksi, kredit untuk manufaktur, itu diturunkan suku bunganya, suku bunga pinjamannya," ucapnya.